Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi makro ekonomi yang buruk sebagal akibat dari depresiasi mata uang rupiahyang dimulai pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis politikdi Indonesia. Situasi ini tidak menguntungkan bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanyadan mempengaruhi pula kemampuan perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang dalammata uang asing untuk melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo. Demikian banyak perusahaan yang tidak mampu melanjutkan usahanya, walaupunmemiliki manajemen yang baik, karena besarnya jumlah hutang yang dimiliki oleh sebagianbesar pelaku usaba di Indonesia. Kalau dilihat secara umum timbulnya masalah ini merupakankesalahan masa lalu dari berbagai pihak yaitu pengusaha sebagai debitur, kreditur terutamakreditur dan luar negeri, dan pemerintah. Sebagian besar pengusaha dalam mengembangkan usahanya mengandalkan daripinjaman luar negeri yang tidak disertai prinsip kehati-hatian yaitu membiayai usaha jangkapanjang dengan pinjaman jangka pendek (mismatch), tidak melindungi kewajiban d.alam matauang asing dad resiko fluktuasi nilai tukar (hedging), dan terlalu percaya pada stabilitas nilaitukar yang dipertahankan pemerintah. Demikian puta kreditur luar negeri pada masa lalu terlalu bernafsu menanamkanmodalnya di Indonesia secara langsung kepada para pengusaha, tanpa disertai penelaahanyang dalam atas struktur keuangan, operasional usaha, aspek pemasaran, dan faktor lain yangbiasanya perlu dilakukan dalam pemberian kredit. Di lain pihak pemerintah sebagai penentu kebijakan dan pelaku utama pembangunandi masa lalu juga memiliki andil dalam timbulnya krisis ini karena terus memperbesar jumlahpinjaman luar negeri walaupun dengan syarat-syarat yang lunak dan masalah lain yang kurangmendukung pengembangan usaha nasional yang sehat. Untuk segera menyelesaikan masalah ini diperlukan langkah pemecahan yaitupenyelesaian hutang yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingat pentingnyamasalah penyelesaian hutang ini sebagai salah satu faktor utama bagi bangsa Indonesia untukdapat keluar dari krisis, maka penulis melakukan analisis berbagal alternatif penyelesaianhutang yang tersedia di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah membandingkanberbagai faktor utama yang terdapat di masing-masing alternatif tersebut dengan karakteristikdan kebutuhan perusahaan sebagai debitur dan diharapkan akan menghasilkan solusi yangpaling menguntungkan berbagai pihak yang terkait. Pemilihan PT. Astra Tntemational Tbk sebagai perusahaan yang ditelaah didasarkanpada beberapa alasan yaitu perusahaan dikenal memiliki reputasi yang balk, memiliki hutangdalam mata uang asing, perusahaun sudah masuk bursa, telab melaicukan restrukturisasiliutang, dan faktor lain seperti ketersediaan data bagi penulisan karya akhir ini. Kendala yangdijumpai dalam penulisan karya akhir ini adalah masalah restrukturisasi hutang, baik di duniamaupun di Indonesia, merupakan topik yang baru dan jarang terjadi sehingga text-book,artikel, dokumen, data pembanding, dan contoh perusahaan yang telah sukses melakukanrestrukturisasi hutang sangat langka. Tersedia berbagai alternatif penyelesaian baik penyelesaian di dalam pengadilanmaupun di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dengan UU Kepailitan sedapatmungkin dihindari karena berbagai hal yang kurang menguntungkan terutama bagi debiturdan kreditur. Berbagai pihak baik debitur, kreditur, dan pemerintah juga lebih memilihpenyelesaian di luar pengadilan. Karena bagi debitur terdapat beberapa faktor yang merugikanjika proses penyelesaian di dalam pengadilan seperti kendali penyelesaian restrukturisasidipegang oleb pengadilan dan kreditur; hak pemegang saham beralih; pengajuan permohonankepailitan akan merusak reputasi, usaba, dan prospek di masa depan; ketidakpastian waktupenyelesaian; dan kemungkinan likuidasi. Pihak kreditur juga lebih menyukai penyelesaian di luar pengadilan karena jika pihakdebitur diberi keleluasan untuk memperbaiki aspek operasional dan keuangannya makakreditur sendiri yang pada akhirnya alcan mendapatkan keuntungan atau manfaatdibandingkan alternatif penyelesaìan di dalam pengadilan. Kemudian pemerintah walaupunmenyediakan sarana hukum berupa UU Kepailitan, selalu berupaya menyediakan alternatiflain berupa penyelesaian masalah hutang-piutang ini di luar pengadilan dengan membentukbeberapa institusi yaitu INDRA, Prakarsa Jakarta, BPPN, dan membuat ketentuan baru yangmendukung baik perubahan maupun penyempurnaan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil analisis karya akhir ini dapat diperoleh kesimpulan bahwaperusahaan sebaiknya menyelesaikan proses restrukturisasi hutang di luar pengadilan danmelakukan sendiri proses restrukturisasi hutang tersebut dengan dibantu lembaga konsultanyang telah berpengalaman dalarn melaksanakan proses tersebut. Metode restrukturisasihutang yang paling mungkin untuk dilaksanakan dan paling menguntungkan berbagai pihakdalam penyelesaian masalah hutangnya adalah memilih metode yang mengkombìnasikanalternatif dalam kelompok Composition (creditors agree to take less) yang mengurangi jumlahkewajiban baik bunga rnaupun pokok pinjaman dan digabung atau dikombinasikan denganpilihan alternatif dalam kelompok Extension (pay later) yang akan memperpanjang jangkawaktu pengembalian hutang. Hasil analisis tersebut di atas berdasarkan karakteristik, kondisi internal, dan kondisiektemal perusahaan dimana faktor-faktor itu menjadi faktor penentu dan proses pengambilankeputusan pemilihan alternatif restrukturisasi hutang tersebut. Setelah melakukan evaluasiproses restrukturisasi hutang yang telah dilakukan oleh PT. Astra International Tbk danmembandingkan proses tersebut dengan berbagai alternatif yang ada disertai prinsip, langkah,dan tahapan yang perlu dilalui maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan masalahhutangnya perusahaan telah menganut langkah-langkah yang telah berlaku umum dan teruji ditingkat internasional dalam proses restrukturisasi hutang."

"ABSTRAKPT X sebagai perusahaan yang hampir seluruh hutang bank-nya dalam mata uang USD, tidak luput dari krisis ekonorr;i yang terjadi pada tahun 1998. Sebenamya bila permintaan tidak turon karena krisis ekonomi dan sosial politik, PT X seharusnya bisa lolos dari beban hutang yang membengkak karena pendapatan PT X dalam mata uang USD. Namun karena permintaan turun drastis, maka PT X menjadi tidak mampu memew1hi kewajibannya, dan pada tahun 1999 hutang PT X direstrukturisasi.Setelah restrukturisasi berjalan 2 tahun, PT X datang kembali ke para kreditur untuk mengajukan restrukturisasi ulang densan alasan kesulitan arus kas. Permohonan PT X adalah merubah jatuh tempo fasilitas kredit dari tahun 2003 menjadi 5 tahun kemudian setelah perjanjian restrukturisasi ulang ditandatangani. Selain itu PT X juga mengajukan permohonan perubahan atas ketentuan-ketentuan perjanjian restrukturisasi 2wal. Sehingga sejak akhir tahun 2001, negosiasi dimulai kembali antara kreditur dan debitur untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.Latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenat, kelayakan permohonan restrukturisasi ulang yang diajukan oleh PT X dari sudut pandang kreditur khususnya kreditur dalam negeri.Dalam melakukan penelitiannya, pertama-tama penulis melakukan analisa dari prospek industri dari bidang usaha PT X yaitu alat berat. Analisa industri ini diperlukan mengingat bila kondisi industrinya saja sudah tidak berprospek, maka sebaiknya hutang PT X tidak perlu direstrukturisasi, tapi cukup dengan cara penyelesaian kredit saja. Karena sulit bagi suatu perusahaan untuk dapat tetap.berkembang bila kondisi makronya saja sudah tidak mendukung.Setelah analisa industri, penulis melakukan analisa atas proposal yang diajukan debitur, kondisi keuangan PT X masa lalu, dan proyeksi. Analisa kondisi keuangan masa lalu meliputi kondisi operasi, kondisi keuangan, mapun kondisi arus kas. Sedangkan dalam analisa proyeksi, agar dapat diperoleh analisa yang lebih baik, maka penulis mehkuan analisa sensitivitas dengan membuat beberapa skenario proyeksi.Analisa industri menunjukkan bahwa industri alat berat masih memiliki prospek ke depan Sehingga bila dilihat dari industrinya, PT X masih layak untuk direstrukturisasi.Bila dilihat dari proposal yang diajukan oleh PT X, banyak sekali perubahan yang akanmerugikan posisi kreditur. Oleh karena itu, perubahan ketentuan yang diajukan oleh PT X dalam proposal restrukturisasi ulang tidak layak untuk disetujui oleh kreditur. Apalagi dengan disetujuinya restrukturisasi ulang, tidak ada jaminan bahwa kredit PT X akan lunas pada saat jatuh tempo nanti. Padahal dengan ketentuan yang baru tersebut, akan lebih sulit bagi kreditur untuk memberi tekanan terutama apabila fasilitas kredit PT X menjadi bermasalah. Selanjutnya dari analisa kondisi keuangan masa lalu, masih banyak pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, penulis hanya bisa memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang ada, namun untuk kepastiannya, diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena keterbatasan informasi yang bisa diperoleh akibat dari keterbatasan akses yang bisa dilakukan penulis.Berdasarkan analisa kondisi keuangan masa lalu, penyebab utama PT X mengalami kesulitan arus kas karena PT X membutuhkan modal keija yang besar. Namun berdasarkan analisa lebih lanjut, penyebab kesulitan arus kas kemungkinan disebabkan karena meningkatnya piutang tak tertagih, atau ada upaya dari PT X untuk menunda arus kas masuk agar kondisi keuangan PT X terlihat baruk sehingga ada alasan untuk mengajukan restrukturisasi ulang. Sedangkan meningkatnya tingkat persediaan kemtingkinan karena banyaknya barang dagangan PT X yang tidak laku sehingga menumpuk di gudang."

"Dalam kondisi informasi yang tidak seimbang, maka keputusan investasi perusahaan dipengaruhi oleh keputusan dividen dan keputusan pendanaannya. Pernyataan tersebut telah diteliti dan diuji terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari sejumlah sampel sebanyak lima puluh perusahaan dengan pengamatan data dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1994.Dalam penelitian ini digunakan model Multivariate Autoregressive yang merupakan model persamaan simultan, dan model ini telah digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh Mbodja Mougouo bersama Tarun K. Mukherjee pada perusahaan manufaktur di Amerika Serikat. Pengolahan data menggunakan program paket statistika MicroTSP dan perintah yang paling tepat untuk menganttsipasi model diatas adalah perintah VAREST. Dari hasil . pengamatan dan analisis tergambar bahwa informasi masa lalu dari ketiga elemen diatas, mempunyai pengaruh satu dengan lainnya dalam keputusan-keputusannya.Keberhasilan dari penelitian ini terutama karena model yang digunakan dan ditunjang dengan fasilitas pengolahan datanya, sehingga dapat menyelesaikan secara benar dari suatu hubungan yang sulit dan saling terintegrasi. Namun dalam penelitian ini belum dapat ditunjang oleh jumlah data pengamatan yang masih terbatas."

"PT Eksindo Telaga Said Darat yang membutuhkan dana dari luar menghadapai dua pilihan, yaitu menambah modal sendiri berupa saham atau menggunakan pembiayaan musyarakah. Dengan adanya penambahan dana maka struktur modal akan berubah. Untuk menghitung mana sumber dana yang paling meningkatkan nilai perusahaan dan juga kepentingan pemegang saham, maka digunakan metode NPV/FTE.Dari hasil perhitungan NPV/FTE, maka baik manajemen perusahaan bersifat moderat, penghindar risiko maupun pengambil risiko, direkomendasikan untuk memilih struktur modal dengan pembiayaan musyarakah.

---

PT Eksindo Telaga Said Darat requiring fund from outside source deals with two options, by increasing equity in form of common stock or using musharaka financing. By increasing the fund, the capital structure will also change. To calculate which source of fund mostly improve firm value and shareholder?s wealth, then NPV/FTE method is used. From the result of NPV/FTE calculation, either company management moderate in nature, risk averse, or risk taker, it is recommended to choose capital structure with musharaka financing."

"Perbankan dalam fungsinya sebagai financial intermediary selalu menghadapi permasalahan klasik yaitu timbulnya kredit bermasalah. Debitur mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidak mampuan debitur memenuhi kewajibannya, membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. restrukturisasi kredit dan pengawasan. Bank telah mencoba menerapkan sistim manajemen kontrol dalam pelaksanaan restrukturisasi kreditnya mengenai pembentukan unit satuan tugas restrukturisasi kredit yang independen, penggunaan formulir-formulir standar, penyimpanan dokumen dengan pengawasan ganda, sistem klasifikasi kredit, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan restrukturisasi kredit bank XYZ selama tahun 2005 ? 2006 tersebar dari berbagai cabangnya. Dari keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi kredit, diambil 2 contoh debitur yang melakukan restrukturisasi kredit dimana salah satunya berpengaruh baik dan lainnya berpengaruh buruk dilihat dari klasifikasi kualitas aktiva produktif setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Secara umum dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit yang dilakukan bank dengan strategi, kebijakan akuntansi yang handal serta pelaksanaan yang sesuai aturan yang berlaku, dapat membantu perbaikan kualitas aktiva produktif bank.Meningkatnya kredit bermasalah akan mempengaruhi kelancaran operasional suatu bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank. Oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk mengatasi munculnya kredit bermasalah. Berbagai macam upaya yang dilakukan bank dan salah satunya adalah cara restrukturisasi kredit yang dipilih penulis untuk dibahas lebih lanjut. Secara teoritikal restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan debitur yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi kredit. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan melihat itikad baik debitur, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjuan terhadap keputusan restrukturisasi kredit bermasalah yang dipilih untuk menyelesaikan suatu kasus kredit bermasalah. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah bank XYZ. Karya akhir ini mencoba menguraikan upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank XYZ, salah satu bank pemerintah daerah, periode tahun 2005 dan 2006. Restrukturisasi dilakukan oleh bank ini dalam rangka memperbaiki kualitas aktiva produktifnya sekaligus mengurangi angka kredit bermasalah. Bank membentuk satuan tugas restrukturisasi kredit yang independen, melakukan evaluasi debitur yang akan direstrukturisasi dan mempunyai prospek yang baik. Bank telah memiliki peraturan restrukturisasi kredit tertulis yang merupakan bagian dari kebijakan perkreditan bank. Bank menerapkan kebijakan kredit secara berhati-hati dengan mengutamakan kepada prospek usaha debitur dan jaminan yang memadai. Kebijakan restrukturisasi kredit ini antara lain meliputi: jenis kredit yang dapat restrukturisasi, bentuk restrukturisasi kredit, pelaksana estrukturisasi kredit, penggolongan kualitas kredit setelah "

"Endless Economic crisis knock over Indonesia since 1997 causing many companies cannot pay for the obligation and the creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This Condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention that is existence of different interpretation of Judge of Commercial Justice to the domiciling of tax debt. At the case of PT. ABC Judge of Commercial Justice treat tax debt is equal to commercial debt, whereas at case of PT. XYZ, Judge of Commercial Justice differentiate tax debt of commercial debt so that, it has to pay ahead then the rest of estate divided for the creditor of other commercial. Therefore problem which raised in this research is how domiciling Taxation rule in penalty system in Indonesia and whether there is correlation of synergy between Taxation rule with rights rule and bankrupt bill for debt including tax payable and what effort able to be conducted to harmonize taxation rule with Bankrupt rule. Research method used is descriptive with qualitative approach. From research result obtained result of tax rule that has to domicile as lex specialis in Indonesia law for problem related to tax, while civil law and other public law as lex generalis. But in Bankrupt rule, bankrupt problem is lex specialis, so that has to domicile which is equal strength. So that whether DJP and Commercial Justice stay with rule of each rule which cause UUK (bankrupt rule) with Taxation rule cannot synergize in solution of tax debt for company's bankrupt. Position relating to lex specialis, hence both, that is taxation rule and bankrupt rule is less synergy, this matter seen in case of PT. ABC and PT. XYZ. Judge of Commercial Justice handling the case in different interpretation. In case of PT. ABC Judge of Commercial justice overrule tax and only focusing at Bankrupt rule in order to be billed for tax payable DJP must conduct an effort to many levels of Cassation Appellate Court.While case of PT. XYZ Judge of Commercial Justice overrules the problem of tax from bankrupt problem because tax arranged in Taxation rule, it means that Judge of Commercial Justice pay attention at Taxation rule as lex specialis. The above mentioned can be avoided by adding coherent rule in bankrupt rule that tax has to be differentiated with civil debt and is not in bankrupt scope.In order to have legal force which is jurisprudence remain from Appellate Court decision in case of cassation taxation area was presumably packed into recorrection of other trading law. For example bankrupt problem, Bankrupt rule consist of 308 section only mentioning word " taxation" that is section 113 Sentence (1) letter b, expressing that must be done verification tax debt, without expressing that tax is not civil debt. This matter not explained in explanation of section 113 UUK (bankrupt rule) so that just arise different interpretations or understanding. By equalizing DJP with other creditor make DJP must be at one's feet of bankrupt mechanism, in fact, clearly tax debt is not civil debt so that there must be coherent in UUK that DJP is not creditor and tax debt is not civil debt but obligation of political. In order to conduct activity of collection at once and at the same time Taxpayer showing bankrupt marking, hence DJP need information from Commercial Justice if there is Taxpayer which is processing by application of its bankrupt. It can be made by a kind of MoU (Memorandum of Understanding) between DJP with Commercial Justice to obtain information quickly if there is bankrupt case. Then resources of DJP out of condition to finish tax collection at Taxpayer which is bankrupt, hence activity of collection tax can be more intensive again."

"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

---

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.

Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT."