Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi pengangkutan barang melalui laut memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena jenis asuransi tersebut memberi proteksi atau jaminan pada barang-barang yang diangkut melalui laut yaitu terhadap risiko dan bahaya laut yang selalu mengancam.Di Indonesia perkembangan asuransi pengangkutan barang melalui laut cukup pesat yaitu dapat dilihat dari premi bruto yang semakin meningkat dari tahun ke tahun Perkembangan jenis asuransi tersebut antara lain karena kapasitas terbesar pengangkutan barang antara pulau/negara dilakukan melalui laut dan telah ditetapkannya polis asuransi pengangkutan barang melalui laut sebagai salah satu syarat dalam pemasukan barang dari satu negara ke negara lainnya.Dalam rangka proses underwritmg dan penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut penulis mengambil obyek studi pada PT Tugu Pratama Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi kerugian terbesar di Indonesia di mana penutupan asuransi terbesarnya adalah terhadap kekayaan/harta benda milik Pertamina serta kepentingan lain yang mendukungnya.Tugas dan fungsi bagian underwntmg yang merupakan suatu proses dilaksanakan untuk menciptakan bisnis-bisnis yang aman dan menguntungkan bagi perusahaan asuransi. Proses underwriting tersebut meliputi seleksiatas risiko klasifikasi risiko dan penentuan tarip premi, pembuatan polis dan penetapan retensi/reasuransi Dalam praktek bagian underwriting asuransi pengangkutan barang melalui laut pada PT Tugu Pratama Indonesia melaksanakan sepenuhnya proses underwriting tersebut di maha pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan pasar dan kondisi perusahaan.Proses penyelesaian klaim yang dilaksanakan oleh bagian klaim merupakan suatu proses penyelidikan eva¬luasi dan pencapaian persetujuan dengan tertanggung yang mengalami kerugian Adapun tujuannya adalah agar klaim dapat dibayar dengan cepat dan adil Tugas-tugas bagian klaim pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah klaim yang diajukan tertanggung memenuhi syarat untuk dibayar (eligible for claim settlement) menentukan besarnya klaim (eytend of claim) dan membayar klaim (payment of of claim) tersebut Jika penyebab kerugian adalah pihak ketiga maka bagian klaim harus menuntut pula kepada pihak yang bersangkutan (sehubungan dengan hak subrogasi perusahaan asuransi).Pada PT Tugu Pratama Indonesia penyelesaian klaim tidak sepenuhnya dilakukan oleh bagian klaim tetapi untuk klaim-klaim yang besar maka penyelidikan ke lokasi serta perhitungan klaim dilakukan oleh Loss Adjuster Independen Sedangkan tuntutan kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian (hak subrogasi) dapat dilaksanakan oleh Recovery AgentDalam proses underwritmg dan penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut pada PT Tugu Pratama Indonesia, terdapat beberapa masalah yang dapat mengganggu kelancarannya Masalah tersebut umumnya datang dari tertanggung yaitu disebabkan kurang pahamnya tertanggung/calon tertanggung mengenai penutupan asuransi tersebut secara keseluruhan Sehingga saran yang dapat diberikan antara lam agar PT Tugu Pratama Indonesia segera menggunakan cara-cara penerangan yang lebih efektif dan intensif."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai masalah-masalah hukum penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi umum dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut. Tesis ini mempunyai 2 dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum kepada Pengangkut dan keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Pelayaran. Kedua, bagaimana keterikatan Perusahaan Asuransi Umum, PT Asuransi AXA Indonesia, dalam perjanjian Pengangkutan yang dibuat antara Pengangkut dengan Tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari hak subrogasi adalah untuk mencegah Tertanggung memperoleh ganti kerugian ganda dan mencegah Pengangkut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi Tertanggung. Dalam menerapkan hak subrogasinya, Perusahaan Asuransi Umum dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri yang berwenang dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari seharusnya barang muatan itu diserahkan oleh Pengangkut. Penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum dihambat dengan adanya pandangan dan pendapat mengenai adanya putusan Mahkamah Pelayaran dan keterikatan Perusahaan Asuransi Umum pada perjanjian Pengangkutan. Adanya Putusan Mahkamah Pelayaran dapat menjadi keuntungan dan juga hambatan dalam penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum. Perusahaan Asuransi Umum tidak terikat pada perjanjian Pengangkutan karena perusahaan asuransi bukanlah pihak dalam perjanjian Pengangkutan yang memberikan janji. Hal ini ditinjau dari asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 257/PDT/2016/PT.DKI merupakan suatu kekeliruan karena General Average tidak terjadi dan PT Asuransi AXA Indonesia tidak terikat pada Perjanjian Pengangkutan.

---

ABSTRACTThis Thesis discussed legal issues of implementation of the right of subrogation of general insurance company in marine cargo insurance. This thesis has 2 two problems. First, how the impact of the decision of the Admiralty Court against implementation of right of subrogation by General Insurance Company in Marine Cargo Insurance. Second, the linkage of General Insurance Company, PT Asuransi AXA Indonesia on Contract of Carriage made by carrier and insured. This research used in juridical normative. The purposes of the right of subrogation are to prevent the insured get double indemnity and to prevent Carrier from not be responsible for his actions caused the loss for insured. In order to implement the right of subrogation, the General Insurance Company could submit tort lawsuit to the authorized District Court within a period of 1 one year after delivery of goods or after the day should be delivered goods by Carrier. The implementation of right of subrogation inhibited by view and opinion about the existance of the Decision of Admiralty Court and the linkage of General Insurance Company on Contract of Carriage. The Decision of Admiralty Court can be advantage and obstacle to implement right of subrogation by General Insurance Company. General Insurance Company is not bound by the Contract of Carriage because General Insurance Company is not the party of Contract of Carriage. It is based on the principle of pacta sunt servanda and principle of personality. Therefore the Decision of West Jakarta District Court No. 499 PDT.G 2015 PN.JKT.BRT jo. The Decision of DKI Jakarta High Court No. 257 PDT 2016 PT.DKI is a oversight because General Average did not occur and PT Asuransi AXA Indonesia is not bound by Contract of Carriage.Keywords right of subrogation, marine cargo insurance, contract of carriage. "

"Pasar asuransi kebakaran di Indonesia masih mengalami kekurangan kapasitas untuk mengaksep risiko-risiko yang ada di Indonesia. Oleh karena itu industri asuransi berusaha mencari berbagai alternatif untuk memperbesar kapasitas akseptasinya, salah satunya dengan menggunakan EML underwriting. Untuk memahami aplikasi teknik EML underwriting ini, penulis mengadakan penelitian tentang penerapan teknik ini pada PT. Asuransi X. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan mengadakan wawancara langsung dengan manajemen PT. X disamping mengadakan penelitian kepustakaan dan laporan kegiatan PT. X. Penelitian tersebut memang membuktikan bahwa dengan menggunakan teknik ini perusahaan dapat meningkatkan kapasitas akseptasinya. Hanya saja, mengingat banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk dpat menerapkan EML underwriting ini, maka peningkatan kapasitas akseptasi yang terjadi terbatas pada risiko-risiko terbaik saja. Akibatnya kenaikan pendapatan premi sebagai konsekuensi peningkatan akseptasi risiko yang dilakukan, tidaklah terlalu signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa EML underwriting memang dapat dijadikan salah satu alternatif untuk memperbesar kapasitas akseptasi industri asuransi sehingga pada gilirannya akan dapat mengurangi defisit neraca pembayaran industri asuransi Indonesia yang terjadi selama ini. Namun perlu diperhatikan bahwa mengingat cukup kompleksnya teknik underwriting ini, EML underwriting harus benar-benar dipahami dengan baik sebelum diterapkan, baik oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, maupun tertanggung sebagai penyedia data."