Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Tujuan Penelitian : Membandingkan dasar, jenis dan tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada Instansi pemerintah sehingga hasilnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seluruh jajaran aparat pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Metoda Penelitian : Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian hasil penelitian dikedua tempat tersebut dibandingkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai dasar pemeriksaan, jenis pemeriksaan dan tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada instansi pemerintah beserta masalah yang dihadapi. Hasil Penelitian Kedua Inspektorat Jenderal tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pemerisaan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT yang berupa perintah atasan ataupun pemeriksaan karena adanya pengaduan dari masyarakat melalui mass media, tromol pos 5000 dan lain sebagainya. Adapun jenis pemeriksaannya tergantung pada fungsi dan tanggung jawab intansi pemerintah yang bersangkutan. Secara umum, tahap-tahap yang dilalui dalam proses pemeriksaan adalah : a. Tahap persiapan seperti menyiapkan surat-surat yang diperlukan, mengumpulkan data obyek pemeriksaan dan lain sebagainya. b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan seperti melakukan entry briefing, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan exit briefing. c. Tahap pelaporan yakni tahap pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan laporan lainya yang diperlukan."

"PP No.24 Tahun 2005 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan selama ini di dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas pemerintahan. Pada dasarnya peraturan ini baru diresmikan pada bulan Juni tahun 2005, dengan demikian maka peraturan ini baru dapat diimplementasikan secara efektif pada periode laporan keuangan tahun berikutnya, yaitu tahun 2006.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana entitas pemerintahan dapat PP No.24 Tahun 2005 secara sempurna. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut secara lebih detail, maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu entitas pemerintahan, yaitu Pemkab Merauke, yang merupakan daerah yang berada di ujung timur wilayah Republik Indonesia.Pada dasarnya di dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap salah satu komponen laporan keuangan saja, yaitu neraca. Di dalam melakukan penelitian penulis membagi basis penelitian berdasarkan persamaan akuntansi pemerintahan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya dari setiap bagian persamaan tersebut penulis menganalisa setiap akun yang berada di dalamnya untuk kemudian dibandingkan antara pelaksanaan prakteknya dengan standar peraturan yang berlaku, yaitu PP No.24 Tahun 2005.Dari hasil analisa di dapatkan kesimpulan bahwa setiap akun-akun yang berada pada masing-masing persamaan masih banyak mengalami kekurangan di dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil analisa penulis disimpulkan bahwa ketidaksempurnaan di dalam pengimplementasiannya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan yang memang dilakukan oleh Pemkab Merauke itu sendiri, adanya tumpang tindih peraturan, dan yang terakhir disebabkan karena peraturan yang dianut di dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini PP No.24 Tahun 2005 tidak dapat mengakomodir permasalahan yang terdapat di daerah tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah.Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system.

This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government.

The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement."

"Sebagai imbas Reformasi 1998, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi suatu fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia, bahkan bermunculan beraneka ragam PARPOL dan LSM seperti PSASP (Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik) yang berfokus pada program perbaikan sistem manajemen administrasi publik untuk institusi publik. Buku ini ditulis dengan berpijak pada fenomena yang tengah menggejala tersebut dan akan memberikan beberapa panduan praktis bagi LSM dan PARPOL untuk menyusun serta menyiapkan pendanaan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pelaporan keuangan tersebut mengacu pada regulasi terkait seperti ketentuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam UU Yayasan dan UU Parpol, yang mengacu pada standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.Buku ini terdiri dari beberapa konsep utama, yaitu:(1) konsep mengenai civil society organization dan NGO/LSM,(2) konsep mengenai sistem akuntansi dan akuntansi biaya pada LSM,(3) konsep yang terkait dengan sistem audit pada LSM.Konsep-konsep tersebut tertuang pada topik utama buku ini, yakni akuntansi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tiga topik khususnya, yakni Akuntansi Partai Politik, Akuntansi Dana Bantuan Lembaga Donor, dan Akuntansi Organisasi Keagamaan."