Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini timbul adanya keraguan atas laporan keuangan yang disajikan karena dianggap belum dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan secara keseluruhan bagi para pemakai laporan keuangan. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap validitas dan reliabilitas dari informasi yang disajikan. Selain itu juga adanya kritik-kritik yang ditujukan terhadap penerapan prinsip akuntansi. Hal utama yang menyebabkan kelemahan tersebut adalah diterapkannya accrual concept. Selain itu kelemahan lainnya juga disebabkan oleh pengertian mengenai konsep-konsep dalam laporan keuangan. Oleh karena itu fungsi laporan keuangan sebagai laporan yang bersifat umum (general purpose) agak diragukan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, FASB menetapkan bahwa laporan arus kas harus disajikan bersama-sama dengan laporan keuangan yang utama menggantikan laporan perubahan posisi keuangan. Karena laporan arus kas dianggap dapat mengurangi kelemahan dari data-data yang disajikan dalam neraca dan perhitungan rugi laba. Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan penulis maka laporan arus kas dianggap mampu untuk menutupi kelemahan laporan keuangan. Untuk itu seharusnya laporan arus kas diwajibkan oleh PAI sebagai laporan keuangan utama. Sehingga para pemakai laporan keuangan dapat menggunakannya dalam pengam bilan keputusan. "

"Dalam Kongres IAI tahun 1986 telah ditetapkan suatu agenda prinsip akuntansi yang harus ditangani oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, dan salah satu prinsip akuntansi yang harus disiapkan adalah prinsip akuntansi untuk perusahaan perkebunan/pertanian/peternakan. Sampai sekarang ini prinsip akuntansi untuk penrsahaan perkebunan tersebut belum dikeluarkan, walaupun Kornite PAI telah merancang prinsip tersebut. Tujuan penulisan skripsi ada1ah untuk memberikan masukan bagi Komite PAI dalam merancang prinsip akuntansi tersebut. Fokus pembahasan skripsi ini adalah pada masalah-masalah akuntansi yang utama ada pada perusahaan perkebunan tanaman keras; yaitu akumulasi dan alokasi biaya, penilaian biaya dan aktiva tanaman, serta pengakuan pendapatan. Masalah-masalah akuntansi tersebut muncul karena adanya sifat tanaman keras yang spesifik dan lain dari produk atau aktiva perusahaan manufakturing. Pembahasan skripsi dilakukan dengan menjabarkan prinsip akuntansi bagi perusahaan pertanian yang telah ditetapkan oleh AICPA; kemudian penulis menjabarkan perlakuan akuntansi dan pengungkapan laporan keuangan yang sebaiknya digunakan dalam perusahaan perkebunan tanaman keras dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu PAI. Perlakuan akuntansi dan pelaporan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tanaman keras dibedakan berdasarkan periode penanamannya : Pembibitan, Tanaman Belum Menghasilkan, dan Tanaman Menghasilkan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pembibitan dialokasikan ke dalam perkiraan Biaya yang Ditang,guhkan, biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman tanaman keras sampai dengan siap dipanen dialokasikan ke dalam perkiraan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); pada masa siap dipanen atau masa komersial, perkiraan TBM tersebut dipindahkan ke dalam perkiraan Tanaman Menghasilkan dan didepresiasikan sepanjang umur komersialnya. "

"Berangkat dari pandangan teoritis yang menyatakan bahwa informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu alat bantu bagi pengambil keputusan untuk mengambil suatu keputusan yang bersifat ekonomis, maka sudah sewajarnya tidak terjadi perbedaan perlakuan akuntansi terhadap informasi akuntansi yang berkaitan dengan perolehan, pengembangan dan penggantian sumber daya manusia. Akuntansi konvensional yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan pada masa kini, umumnya memperlakukan pengeluaran untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia sebagai expense dan bukan sebagai cost. Padahal, seperti sumber daya lainnya, jelas sebagian besar pengeluaran tersebut dapat dinikmati lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya distorsi dalam laporan keuangan. Distorsi ini kemudian dicoba diatasi melalui cabang akuntansi yang dikenal sebagai Akuntansi Sumber Daya Manusia. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti persepsi analis bursa terhadap pencantuman informasi Akuntansi Sumber Daya Manusia dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan, penyebaran kuesioner dan pengujian statistik. Penyebaran kuesioner dilakukan dari akhir September 1994 sampai akhir November 1994 bertempat di beberapa perusahaan sekuritas di Jakarta. Dari hasil pengujian statistik diperoleh bahwa analis bursa di Jakarta akan lebih mendukung pencantuman informasi ASDM dalam laporan keuangan apabila berbagai hambatan yang berkaitan dengan masalah pengukuran dapat diatasi dan apabila pencantuman informasi ASDM tersebut selain mencakup masalah biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga mencakup kondisi-kondisi kualitatif yang turut mempengaruhi produktifitas sumber daya manusia. Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih mendalam yang ditujukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bekaitan dengan penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang."

"Tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasi menurut ARB 51 adalah untuk menyajikan, terutama untuk kepentingan pemegang saham dan kreditur perusahaan induk, basil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anak yang dimilikinya seolah-olah mereka nterupakan suatu perusahaan tunggal dengan satu atau lebih cabang atau divisi. Justifikasi untuk melakukan konsolidasi adalah asumsi bahwa laporan konsolidasi lebih berarti bagi pemakai laporan keuangan daripada laporan keuangan terpisah dan laporan keuangan konsolidasi merupakan suatu penyajian yang fair apabila perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki "controlling financial interest" terhadap perusahaan lain. Kriteria konsolidasi pada umumnya adalah kontrol perusahaan induk atas perusahaan anak yang ditunjukkan dengan kepemilikan mayoritas saham perusahaan anak (de jure control). Namun demikian banyak negara seperti Kanada, Inggris, Australia, maupun IAS (International Accounting Standards) memperluas kriteria konsolidasi menjadi kontrol semata-mata walaupun kepemilikan mayoritas tidak tercapai (de facto control). ITU dikarenakan banyak akuntan yang merasa bahwa konsep kontrol harus diperluas untuk memasukkan tidak hanya pandangan tradisional mengenai de jure control, tetapi juga de facto control. Kriteria konsolidasi yaitu de jure control dan de facto control menimbulkan 3 konsep konsolidasi, yaitu parent company concept, economic unit concept, dan proportionate consolidation concept, serta 1 konsep turunan dan parent company dan economic unit concept, yaitu contemporary concept. Konsep-konsep konsolidasi yang ada akhimya menimbulkan perbedaan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi jika kepemilikan dalam perusahaan anak tidak 100%. Konsep-konsep ini akan menghasilkan penyajian yang sama apabila kepemilikan perusahaan anak oleh perusahaan induk 100%."