Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode-metode akuntansi dalam industri minyak dan gas bumi belum memberikan keseragaman perlakuan akuntansi atas biaya-biaya perolehan, eksplorasi, dan pengembangan. Skripsi ini bertujuan untuk memahami metode-metode akuntansi yang paling umum digunakan dalam industri minyak dan gas bumi, yakni metode successful efforts dan full costing serta membandingkannya dengan prosedur akuntansi Kontrak Bagi Hasil yang digunakan pada sebuah perusahaan minyak asing di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan telaah kepustakaan dan survei langsung atas prosedur akuntansi Kontrak Bagi Hasil yang diterapkan pada sebuah perusahaan minyak asing yang beroperasi sebagai Kontraktor Pertamina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode-metode akuntansi yang ada ternyata belum dapat sepenuhnya menyajikan informasi-informasi yang merupakan karakteristik khusus industri minyak dan gas bumi serta sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Prosedur akuntansi Kontrak Bagi Hasil disusun dengan landasan saling menguntungkan pihak Pertamina maupun Kontraktor dan pada prakteknya banyak berbeda dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia, sebaiknya Ikatan Akuntan Indonesia merinci kembali standar Khusus Akuntansi Industri Minyak dan Gas Bumi. Pertamina sebagai pengelola sumberdaya minyak dan gas bumi Indonesia seharusnya berusaha pula untuk menerapkan prosedur akuntansi yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia."

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Industri minyak dan gas bumi adalah industri yang unik. Disebut unik karena membutuhkan investasi yang besar, tingkat teknologi yang tinggi. Selain itu karena adanya faktor keberuntungan dalam penemuan cadangan minyak dan gas bumi. Dengan mengingat keunikan industri ini maka penyajian laporan keuangan menjadi penting. Ada 2 metode akuntansi yang umumnya digunakan dalam industri minyak dan gas burin yang keduanya juga ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 29. Kedua metode tersebut adalah Successful Effort dan Full Costing. Skripsi ini berusaha menggambarkan aplikasi kedua metode tersebut. Pembahasan atas kedua metode tersebut akan dikaitkan dengan perlakuan akuntansi perusahaan-perusahaan migas di Indonesia yang kebanyakan menggunakan Kontrak Bagi Hasil. Pengelompokan biaya dalam Kontrak Bagi Hasil tergantung dari wujudnya. Biaya yang sifatnya berwujud dikategorikan dalam biaya modal dan yang tidak berwujud dikategorikan dalam biaya bukan modal. Pengelompokan ini berbeda dengan metode Successful effort dan Full costing yang mengelompokkan biaya menurut kegiatan dan manfaat dari biaya yang dikeluarkan. Prosedur Kontrak Bagi Hasil tidak memenuhi konsep matching cost against revenue dan mempercepat pembebanan biaya. Hal ini menguntungkan kontraktor karena biaya operasi akan cepat mendapat penggantian dari pihak PERTAMINA. Untuk mengontrol kontraktor-kontraktor tersebut, PERTAMINA mewajibkan mereka untuk mengirimkan laporan secara rutin (kuartalan). Laporan tersebut berdasarkan akuntansi manajemen dan lebih bersifat intern. Berdasarkan pertimbangan ini maka dapat dimaklumi mengapa Kontrak Bagi Hasil berbeda dengan prinsip akuntansi keuangan yang umumnya berlaku."

"Tujuan Penelitian : Membandingkan dasar, jenis dan tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada Instansi pemerintah sehingga hasilnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seluruh jajaran aparat pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Metoda Penelitian : Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian hasil penelitian dikedua tempat tersebut dibandingkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai dasar pemeriksaan, jenis pemeriksaan dan tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada instansi pemerintah beserta masalah yang dihadapi. Hasil Penelitian Kedua Inspektorat Jenderal tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pemerisaan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT yang berupa perintah atasan ataupun pemeriksaan karena adanya pengaduan dari masyarakat melalui mass media, tromol pos 5000 dan lain sebagainya. Adapun jenis pemeriksaannya tergantung pada fungsi dan tanggung jawab intansi pemerintah yang bersangkutan. Secara umum, tahap-tahap yang dilalui dalam proses pemeriksaan adalah : a. Tahap persiapan seperti menyiapkan surat-surat yang diperlukan, mengumpulkan data obyek pemeriksaan dan lain sebagainya. b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan seperti melakukan entry briefing, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan exit briefing. c. Tahap pelaporan yakni tahap pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan laporan lainya yang diperlukan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah.Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system.

This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government.

The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement."

"Tujuan penulisan adalah untuk mengevaluasi sistem pencatatan akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini (sistem pembukuan tunggal) dan melihat keunggulan penerapan sistem akuntansi alternatif (sistem pembukuan berpasangan). Dan untuk menambah khasanah literatur kepustakaan akuntansi pemerintah. Metodologi penulisan adalah metode penelitian kepustakaan dan menghubungi Drs. Partono kepala Pusat Pembukuan Keuangan Negara (sekarang bernama Badan Akuntansi Keuangan Negara) untuk memperoleh bahan mengenai Sub Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem karneral (menggunakan sistem pembukuan tunggal) dan menggunakan asas kas. Dahulu masih mungkin untuk menggunakan sistem pembukuan tunggal karena kegiatan pemerintah masih sederhana dan campur tangan pemerintah tidak banyak. Sekarang dimana perekonomian Indonesia semakin berkembang, dana yang dikelola semakin meningkat, transaksi-transaksi yang terjadi semakin kompleks, maka sistem pembukuan tunggal tidak dapat dipertahankan lagi. Dari sistem pemerintah yang ada sekarang diternukan beberapa kelemahan antara lain tanggung jawab penyimpanan uang, operasi dan pengendalian kas yang tersebar yang rnenyulitkan manajemen kas, tidak ada klasifikasi yang seragam dalam perkiraan, dipakainya sistem pembukuan tunggal yang menyulitkan pemeriksaan dan kurang efisien. Untuk itu diadakan beberapa perubahan yang meliputi unit satuan akuntansi, dasar akuntansi, klasifikasi pendapatan dan belanja. Sistem akuntansi yang baru mempunyai ciri sistem terpadu, akuntansi anggaran dan akuntansi dana, sistem pembukuan berpasangan, asas kas untuk pendapatan dan belanja negara, standar dan prinsip akuntansi, perkiraan standar yang seragam, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dan kompleks transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi maka semakin baik bila menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dan semakin sedikit dan sederhana transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi semakin baik bila menggunakan sistem pembukuan tunggal. Dengan semakin meningkat dan kompleksnya transaksi ekonomi yang terjadi sehubungan dengan semakin meningkatnya fungsi dan tanggung jawab pemerintah Indonesia disarankan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan supaya pembukuan keuangan negara dan pengawasannya dapat dilaksanakan dengan lebih efesien dan efektif."