Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The global approach to nonlinear renewal theory is integrated with the author's own local approach. Both the theory and its applications are placed in perspective by including a discussion of the linear renewal theorem and its applications to the sequential probability ratio test. Applications to repeated significance tests, to tests with power one, and to sequential estimation are also included. The monograph is self- contained for readers with a working knowledge of measure-theoretic probability and intermediate statistical theory."

"Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah ditujukan untuk menjamin pelunasan atas piutang Kreditur, akan tetapi salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang harus ditempuh bagi Hak Atas Tanah yang telah berakhir haknya atau jangka waktu perpanjangannya telah berakhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, dengan alat pengumpulan data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang ditentukan secara porposif yaitu Notaris dan PPAT serta Kepala Kantor Pertanahan. Data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini pertama, Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah suatu prosedur yang bersumber dari Hak Bangsa dan hak Menguasai Negara. Kedua, Pembaharuan Hak Atas Tanah menyebabkan hapusnya Hak Atas Tanah, sehingga Hak Tanggungan yang melekat di atasnya menjadi hapus. Hapusnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijaminnya, akan tetapi kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang bersifat imperatif, sehingga keberadaan Hak Tanggungan tidak dapat mengenyampingkannya, akan tetapi guna menjaga kedudukan preferen kreditur dapat dilakukan mitigasi oleh para pihak serta Notaris dan PPAT, melalui pengikatan jaminan sebelum dilakukannya permohonan Pembaharuan Hak Atas Tanah atau penggunaan jaminan umum terlebih dahulu sebagai underlying hapusnya Hak Tanggungan.

---

Encumbrance Right (regulated by Encumbrance Law ('EL')) as a form of security for land titles which intended to guarantee repayment of creditor's, an expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Land Titles expiration happens through the expiration of the period or release of right based one Land Titles Renewal. Land Titles Renewal is a mandatory procedure for an expiring Land Titles or a Land Titles which it's period of extension expired. This research is normative-juridical and conducted using an analytical description type of methods, which describe and analyze the problem based on Basic Agrarian Law ('BAL') and other Indonesia's land regulations. Data on this research consist of primary and secondary data, primary data is gathered using an interview and secondary data is gathered using literature studies. The informant on this research is deliberately determined i.e. Notary Public, Land Deed Official, and head of the Land Office. Data analysis conducted using qualitative methods. The results of this research, first Land Titles Renewal is a procedur sourced from Nation's Right and State's Right to Control. Second, Land Titles Renewal caused expiration of Land Titles, expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Encumbrance Right expiration does not write off guaranteed debt, however creditor lose it's privilege of being preference creditor. The conclusion are Land Titles Renewal is a mandatory procedure, hence the existance of encumbrance right can't put aside Land Titles Renewal procedures. In order to maintain creditor's preferred position, mitigation can be carried out by the parties including Notary Public and Land Deed Official. This mitigation conducted through encumbrance of other Land Titles before existing Land Titles Renewal is proceeded, or using other methods of security as an underlying agreement."

"ABSTRAK Dilihat dari pertumbuhan pendudukk yang tinggi disertai dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi pula, memberikan peran untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di suatu daerah harus dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tingg. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana transportasi adalah jalan, Depok merupakan sebuah daerah otonom barn hingga kini masih sangat sedikit memiliki jalan yang berstatus jalan desa. Untuk mendorong serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Depok maka pemerintah kota membuat kebijakan pembangunan jalan desa.
Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dicapai di Kota Depok, serta Seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Kota Depok, serta Menganalisis seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul di lapangan. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitif yang diperoleh berupa tanggapan-tanggapan kuisoner yang telah diisi oleh responden. Sementara teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori kebijakan publik yang juga mengandung karakteristik good governance. Dengan kerangka pemikiran bahwa proses implementasi kebijakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa.
Berdasarkan hasil analisis diketahui secara umum proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik dari sisi persepsi masyarakat yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas publik dan responsivitas. Tapi untuk aspek akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian agar lebih meningkat. Sedangkan hasil kebijakan yang dilihat dari aspek efisiensi, ketepatan waktu dan efektifitas secara umum baik. Selain itu aspek responsivitas pada proses implementasi kebijakan memberikan nilai korelasi yang signifikan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi, ketepatan waktu, dan efektifitas sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi dan ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan pengujian korelasi dengan menggunakan Korelasi Spearman dimana aspek responsivitas memberikan nilai korelasi yang signiftkan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi sebesar 0,605, ketepatan waktu sebesar 0,640, dan efektifitas sebesar 0,377 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signiftkan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,458 dan ketepatan waktu sebesar 0,344 sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,342 dan ketepatan waktu sebesar 0,339 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok Tahun Anggaran 2005 yang telah dilaksanakan secara umum baik, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah Akuntabilitas Publik untuk segera dibenahi dan ditingkatkan. Pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan cukup kuat.
Saran Pemerintah Depok khususnya DPU Depok agar meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan jalan desa. Perlunya evaluasi terhadap aspek aspek pada proses implementasi kebijakan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan seperti akuntabilitas publik.
"

"Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT HakTanggungan tersebut dapat hapus dikarenakan hapus nya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.Oleh karena itu harus dilakukan pembaharuan hak dan kemudian pembebanan Hak Tanggungan baru. Adapun pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan Hak Tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan serta bagaimana kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini dilakukan secara normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa kedudukan Hak Tanggungan menjadi hapus dan pemegang Hak Tanggungan tidak lagi menjadi kreditur preferen melainkan kreditur konkuren. Sedangkan kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam hal pembaharuan hak atas tanah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan atas obyek hak atas tanah yang baru, kecuali diterbitkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan baru.

---

The lengthened of Building Function Right that have been end about its term of time make the right of the land became lost. According Article 18 point (1) letter d UUHT of such Burden Right can lost because loss of the right on the land that burdened by The Burden Right. Because of that it must be done the reformation on the right and after that be burdened new Burden Right. There is main problem in this thesis is how about the position of Burden Right to the renewal right of Building which is still burdened by the Burden Right and also how about the enforcement of law to the letter of authority in burdening of the Burden Right to the renewal right of Building which still be Burdened by burden right. This research be done formatively.

Base on the result of analyzes whereas the position of Burden Right became lost and the holder of Burden Right do not became creditor of preference but creditor of congruent. Meanwhile the Enforcement of Law of the letter of authority in burdening of the Burden Right in the matter of reformation of the right on land do not have law enforcement again and can not be used as the parameter in making the act in giving Burden Right on the object of right on new land, except its issued the Letter of Authority in burdening of the new Burden Right."

"Pembaruan pemikiran Islam merupakan hal yang niscaya Secara spesifik, pembaruan pemikiran Islam yang terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20, dipengaruhi oleh pemikiran dari Timur Tengah, terutama pemikiran Wahabiah yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi, hal terpensing dalam pembaruan yang perlu dipertegas dan pembaruan pembaruan pemikiran Islam yaitu adanya ruang terbuka dalam al-Quran dan al-Hadits untuk terus-menerus diinterpretasikan dan direalisasikan dalam berbagai konseks serta ruang dan waktu.Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi pemikiran Ahmad Wahib, dengan terlebih dahulu rnengetahui gagasan-gagasan pembaruannya, serta memetakan pemikirannya, yang pada akhirnya akan diketahui dan diidentifikasi kontribusi pemikirannya terhadap pembaruan pemikiran Islam di Indonesia Sehingga penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memberikan kontribusi akademik tentang permikiran Islam di Indonesia.Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori pembaruan, sebagaimana ditawarkan oleh Fazlur Rahman yang menganalisis sekaligus membagi dialektika pemikiran Islam ke dalam empat pemikiran, yaitu ; revivalisme pra-moderns, modernisme klasik, neo-revivalisme dan neomodernisme. Teori ini digunakan, karena mampu mengakomodasi gerakan pembaruan, baik dalam kerangka revivalisme maupun modernisme. Dan pemikiran Ahmad Wahib, akan dianalisis berdasarkan teori pembaruan yang ditawarkan Fazlur Rahman ini.Penelitian ini akan dibatasi dengan menjadikan pemikiran Ahmad sebagai obyek penelitian, sementara karakteristik datanya adalah data teks. Data teks yang dimaksud adalah buku 'Pergolakan Pemikiran Islam', 'Catatan Harlan Ahmad Wahib', yang disunting oleh Djohan Effendi dan Ismed Natsir. Dan buku ini dijadikan sebagai dasar primer. Adapun data sekunder diperoleh dan buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas pemikiran Ahmad Wahib, serta buku-buku yang secara umum membahas pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.Dengan menggunakan teori dan metodologi Peneltian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa gagasan Ahmad Wahib mengenai pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, yaitu; kebebasan berpikir, Mencari eksistensi, pentingnya Sekularisasi, pentingnya ijtihad kontekstual, dan sejarah nabi sebagai sumber ajaran Islam. Gagasan inilah, yang merupakan kontribusi Ahmad Wahib terhadap pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.

---

Modernization of thought in Islam is inevitable. Specifically, modernization of Islamic thought occurred early in 20th century, influenced by Middle East thought, particularly. Wahabiyah's thought was developed by Muhammad Bin Abdul Wahab. However, the most main point in modernization needs to be firmed within modernization of Islamic thought is the open space within al-Qur'an and hadist to be interpreted and realized continuously in any context, time, and space.

The objective of this research is to explore Ahmad Wahib's thought, initially by recognizing his ideas of modernization, mapping his thought as well. Finally, his thought contribution toward Islamic thought in Indonesia will be recognized and identified. So, this research is supposed to be beneficial for academic purposes on Islamic thought in Indonesia.

In this research the theory will be utilized is modernization theory, as offered by Fazlur Rahman shat analyzed and divided the thought dialectique into four short of thought, i.e.: pre-modemist revivalism, classical modernism, neorevivalism, and neo-modernism. Then Wahib's thought will be analyzed based on modernization theory offerred by Fazlur Rahman.

This research will be restricted by considering Ahmad's thought as object of the research, meanwhile its characteristic is textual data. The textual data meant is Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harlan Muhammad Wahib', that is edited by Djohan Effendi and Ismed Natsir. This book is considered as primary data. Meanwhile, the secondary data is gained from many related books and writings on Wahib's thought, also many books generally discussing on Islamic thought modernization in Indonesia.

The method utilized in this research is hermeneutic method, i.e., interpretation of the object having meaning for the purpose of reaching the possible objective understanding. This method can be implemented in three steps: study on the essence of the text, the process of appreciation, and the process of interpretation. The data for this research are gained by collecting text document. Meanwhile, to analyze data, discourse analysis is utilized.

By making use of the theory and methodology of the research illustrated above, the ideas of Ahmad Wahib on modernization of Islamic thought in Indonesia can be concluded, i.e., freedom of thought, searching the existence, the significance of secularization, the importance of contextual iftihad, and the history of the prophet as the source of Islamic teaching. This is the idea of Ahmad Wahib as his contribution to the modernization of Islamic thought in Indonesia."