Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tugas akhir ini dibahas mengenai suatu model baru koordinasi Pemasok - Pembeli (Supplier - Buyer, S-B) yang digambarkan sebagai suatu kasus dimana permintaan tahunan pembeli tetap. Model ini mengikuti strategi multiple lot oieh pemasok. Masalah harga pemasok dipandang sebagai permainan 2 orang terhadap permintaan (a two - person fixed threat bargaining game) dengan fungsi Pareto yang diketahui. Kemudian penyelesaian-penyelesaian Pareto dipilih berdasarkan nilai fungsi yang maksimum. Dari perhitungan contoh masalah, diperoleh penyelesaian Pareto yang memiliki nilai keuntungan total maksimum."

"Dibahas suatu model koordinasi antara pemasok dan pembeli dengan permintaan tahunan pembeli tetap, dan dapat digunakan oleh pemasok yang memakai Multiple Lot Strategy dalam proses persediaan awalnya. Masalah utama disini ialah penetapan harga barang dalam persaingan pasar sempurna, yang dilakukan oleh pemasok dengan mempertimbangkan keuntungan pembeli. Hal ini dapat dipandang sebagai permainan tawar-menawar antara dua orang dengan pola penawaran tetap (two-person fixed threat bargaining game). Masalah diselesaikan dengan Nash Bargaining. Harga dicari dengan menggunakan cara iteratif dan terdapat dua cara mencari harga yaitu optimasi terhadap harga dan optimasi terhadap keuntungan. Selain harga, akan dicari pula ukuran lot pemasok dan pembeli yang akan memaksimumkan keuntungan bersama. Dari beberapa perhitungan ternyata diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya dibuat daftar oleh pemasok yang memuat harga, ukuran lot dan keuntungan untuk diajukan kepada pembeli. Tawar menawar dapat dilakukan berdasarkan daftar tersebut."

"Investasi saham merupakan salah satu jenis investasi yang paling populer karena saham memberikan tingkat keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, tetapi saham juga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Fluktuasi harga saham memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dibutuhkan sebuah model prediksi harga saham untuk melihat pergerakan harga saham di masa yang akan datang, sehingga investor dapat menentukan waktu yang tepat untuk membeli, menahan, dan menjual saham mereka. Dengan demikian, mereka terlepas dari risiko kerugian dan memperoleh keuntungan yang besar. Terdapat beberapa studi yang membahas tentang prediksi harga saham menggunakan machine learning. Salah satunya yaitu menggunakan Support Vector Regression (SVR). Oleh karena itu, pada skripsi ini akan diuji penerapan SVR menggunakan Particle Swarm Optimization (PSO) sebagai seleksi fitur dalam memprediksi harga saham di Indonesia. Pada skripsi ini digunakan data historis saham harian dari Jakarta Stock Index dan beberapa saham pada sektor real estate dan properti. Beberapa indikator teknikal digunakan sebagai fitur dalam memprediksi harga saham. Studi ini menunjukkan bahwa prediksi harga saham menggunakan SVR dengan PSO sebagai seleksi fitur memiliki kinerja yang baik untuk semua data, fitur, dan jumlah data training yang digunakan pada skripsi ini memiliki nilai error yang kecil. Oleh karena itu, diperoleh model yang akurat untuk memprediksi harga saham di Indonesia.

---

Stock investing is one of the most popular types of investments since it provides the highest return among all investment types, although it is associated with considerable risk. Fluctuating stock prices provide an opportunity for investors to make a high profit. A stock price prediction model is needed to see future stock price movements, so investors can decide the right time to buy, hold, and sell their stocks which regardless of the risk of loss and gain a big profit. Several studies have focused on the prediction of stock prices using machine learning. One of them is Support Vector Regression (SVR). Therefore, this study examines the application of SVR using Particle Swarm Optimization (PSO) as feature selection in predicting Indonesian stock price. This thesis used historical daily stock data from Jakarta Stock Index (JKSE) and several real estates and property stock sectors. Some technical indicators are used as a feature in predicting stock price. The study found that stock price prediction using SVR with PSO as feature selection showed good performances for all data, features and the amount of training data used by the study have relatively low error probabilities. Therefore, an accurate model is obtained to predict stock price in Indonesia."

"Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik mengakibatkan kenaikan harga- kedua komoditas tersebut dan berdampak pada meningkatnya biaya produksi di banyak proses produksi sehingga memicu kenaikan harga jual barang-barang lain yang mengarah terjadinya inflasi. Naiknya harga'. barang secara umum tersebut juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan upah pekerja yang tercermin dari naiknya Upah Minimum Regional (UMR).KULA (1998) mengajukan metode untuk mengetahui perubahan tingkat harga yang rasional sesuai dengan kenaikan biaya input, yang disebut Input Output Costing Model. Penelitiannya di Turki berdasarkan data Statistical National Account (SNA) 1992 menunjukkan prediksi tingkat inflasi yang lebih rendah dibanding kondisi nil untuk tahun 1996 serta mengidentifikasi sektor-sektor yang memperoleh keuntungan ekstra atau sebaliknya.Penelitian ini juga menggunakan metode 1-0 Costing Model untuk diterapkan pada perekonomian Jawa Tengah berdasar data tabel input-output tahun 2000. Untuk mengetahui sektor-sektor yang memperoleh keuntungan ekstra atau sebaliknya pada tahun 2001, dilakukan dengan membandingan indeks harga antara hasil analisis dengan IHPB dan IHK rill yang terjadi. Dengan mengasumsikan dan mensimulasikan tingkat harga yang terjadi tahun 2003, maka inflasi 2003 akan dapat diprediksikan. Prediksi infliasi tersebut dibandingkan dengan target inflasi sesuai dokumen perencanaan (Repetada), sehingga diperoleh kesimpulan berupa asumsi perubahan harga yang membatasi pencapaian target inflasi.Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode tahun 2000-2001 terjadi perubahan harga BBM (32,09%), TDL (18,71%), UMR (32,43%), dan harga Impor (2,0%). Perubahan harga tersebut mengakibatkan perubahan harga sektor lainnya. Sebanyak 29 sektor memperoleh keuntungan ekstra, dimana keuntungan terbesar diperoleh sektor Industri Gula (25,20%), Padi (17,86%), Industri ' Penggilingan - Padi (16,50%), Industri Rokok dan Pengolahan Tembakau (12,66%), dan Industri Alat Angkutan dan Perbaikannya sebesar 10,99%.Sebanyak 4 sektor yang memperoleh keuntungan ekstra merupakan sektor pertanian 'dengan harga output yang masih dikendalikan Pemerintah melalui kebijakan tata niaga. Sehingga sampai pada batas ini, pemerintah dianggap terlalu tinggi menetapkan harga tersebut. Namun disisi lain, keuntungan ekstra yang diperoleh sektor pertanian clan industri pertanian tersebut, tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan petani penghasil. Sehingga diduga masih ada mata rantai distribusi yang menikmati laba ekstra antara Pedagang Besar Pertama dengan petani penghasil. Sedang sektor lainnya, harga yang tinggi tersebut disebabkan tingginya mark up yang diraih pengusaha.Sebanyak 7 sektor menerima harga output dibawah harga yang wajar, dengan sektor Industri Mesin dan Perlengkapan Listrik menerima harga terendah sebesar 3,66% dibawah harga wajar. Namun dengan struktur produksi yang didominasi input produksi berasal clad out-put sektor perdagangan serta sepertiga total input berasal dari impor, maka selisih harga yang relatif tidak besar tersebut (dibanding rata-rata 36 sektor) dapat mengindikasikan perlunya pembenahan sektor perdagangan, khususnya pasar input industri tersebut.Semakin banyak sektor yang memiliki selisih dengan rata-rata perbedaan harga tersebut, akan memicu pergerakan perusahaan dari sektor yang menerima harga dibawah harga yang wajar ke arah sektor yang memperoleh laba ekstra, sehingga dapat mengancam stabilitas perekonomian.Akibat kenaikan harga tahun 2000 berupa BBM, TDL, Nilai Tukar, dan UMR, diperkirakan mengakibatkan inflasi 8,24% (berdasar Indeks Harga Perdagangan Besar/IHPB) yang lebih rendah 4,49% dari inflasi riil sebesar 12,73%. Sumbangan inflasi tahun 2001 yang terbesar adalah perubahan harga Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar 7,18%. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), prediksi inflasi sebesar 7,89%, yang Iebih' rendah 4,74% dari inflasi Kota Semarang sebesar 12,63%.Hasil simulasi model untuk tahun 2003 menunjukkan bahwa target inflasi sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) ]awa Tengah 2003 sebesar 9,90% akan tercapai dengan asumsi : harga BBM sama dengan harga tahun 2002, nilai tukar US $ 1 sebesar Rp 8.500, TEL Iayak ekonomi sebesar US$ 7 sen/KWh (dengan asumsi nilai tukar US$ 1 = Rp 8.500, dan tercapai pada tahun 2003), UMR sebesar Rp. 400.000/bulan/pekerja, dan peningkatan perolehan pajak tidak Iangsung rata-rata 10%/tahun. Namun apabila mempertimbangkan hasil analisis tahun 2001 yang menunjukkan hasil prediksi lebih rendah dari inflasi riil dan selisihnya digunakan sebagai angka koreksi, maka tingkat inflasi yang terjadi berdasar harga konsumen akan melampaui target inflasi sebesar 0,32% (tingkat inflasi mencapai 10,42%), walaupun dengan pendekatan HPB masih tetap dibawah 2 digit. Berdasarkan pertimbangan data yang digunakan dalam analisis, maka perhitungan dengan menggunakan HPB lebih kecil biasnya. HPB hanya menggunakan sebagian data HPB Nasionai, sementara Harga Konsumen menggunakan pola pengeluaran RT sesuai SNSE Indonesia 1999."

"Saat ini pembangunan kesehatan gigi dan mulut telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai hasil yang optimal.Dampak krisis moneter berpengaruh besar terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut dimana sebagian besar peralatan, bahan material dan obat-obatan adalah import sehingga harganyapun semakin mahal dan kemampuan masyarakat untuk membelipun berkurang.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui klinik gigi spesialistik swasta adalah pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat disamping pelayanan melalui rumah sakit dan puskesmas.Klink gigi spesialistik swasta diharapkan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan tepat sesuai dengan kasus yang dideritanya, dan juga dapat meningkatkan pemanfaatan tenaga dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.Analisis biaya pada bagian konservasi klinik spesialistik "x" belum pernah dilakukan sehingga penetapan tarif belum berdasarkan pada biaya satuan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui total biaya, biaya satuan aktual dan normatif, crr, wtp dan tarif pesaing. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode analisis biaya yang digunakan adalah metode activity based costing (abc) untuk menghitung biaya satuan. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan aktual untuk golongan restorasi plastis adalah rp.191.330 ; untuk golongan perawatan endo rp.227.553; untuk golongan restorasi non plastis rp. 379.960 ; konsultasi rp.66.677; polishing Rp 44.807.Secara umum cost recovery rate (crr) pada bagian konservasi ini berada di bawah 100% kecuali untuk golongan restorasi non plastis yang mempunyai crr di atas 100%. Bila dibandingkan dengan tarif pesaing, terlihat bahwa tarif yang berlaku saat ini di bagian konservasi klinik gigi spesialistik "x'' ini cukup rendah, sehingga klinik ini masih mempunyai kesempatan untuk menaikkan tariff pelayanan.Perhitungan crr dengan melihat tarif saat ini, utilisasi, tarif pesaing, tarif simulasi dan kemauan membayar (wtp) pengunjung, terlihat bahwa pada golongan restorasi plastis untuk mencapai crr > 100% yaitu pada saat tarif dinaikkan menjadi Rp 200.000,00 dari tariff saat ini yaitu Rp.150.000,00, untuk perawatan endo crr >100% pada saat tarif dinaikkan menjadi Rp. 230.000,00Dari hasil penelitian tersebut disarankan bagi klinik untuk mempertimbangkan investasi alat baru agar dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi perhitungan tarif disamping itu perlu pertimbangan untuk menetapkan tarif baru sesuai dengan biaya satuan yang ada dan peningkatan crr untuk setiap jenis pelayanan yang ada di bagian konservasi.Daftar Kepustakaan : 23 (1997 - 2002).

---

Price Setting For Dental Conservation Services In Dental Specialist Clinic"X", Year 2002 Dental care services has been growing significantly, although has not reached it?s optimum result.

The economic crisis has greatly affected the provision of dental care where most of the equipments, raw materials and drugs required for the provision of the service are imported hence affecting the cost of services whilst the purchasing power of the public tend to decrease.

The provision of dental care by private dental specialist clinics are available for the public as alternative services.

It is expected that private dental specialist clinic could provide services for the public more effective and appropriate treatment and on the other hand give more opportunities for the dentists and dental specialist to provide better services.

The cost analysis of the service and price setting for the dental conservation service in dental specialist clinic "x" has never been conducted before, no unit cost estimation ever been done.

This research was conducted to estimate the total cost, the actual an normative unit cost, cost recovery rate, willingness to pay as well as price of the competitors services. This research is a descriptive research and the method of cost analysis used is the activity based costing (abc).

The study employed both primary and secondary data. The result of the research shows that the actual unit cost for plastic restoration service is Rp 191,330 ; endodontic treatment service is Rp 227,543 ; non plastic restoration service is Rp 379,960 ; consultation Rp 66,677 ; polishing Rp 44,807.

In general, the cost recovery rate (crr) of the dental conservation service is less than i00% except for non plastic restoration service where the crr is higher than 100%.

If we compare with the price of competitor's service, it is obvious that the current price of the dental restoration service in dental specialist clinic "x"is relatively lower and need to be adjusted.

In based on the crr calculation, current utilization, price of competitor's service, simulation on price and the patient's willingnes to pay (wtp), it is apparent that for the dental plastic restoration service to achieve a sufficient crr the price need to increase to Rp 200,000. From the current price of Rp 150,000.

For endodontic services, to achieve crr greater than 100% the price need to be increased to Rp 230,000.

The study suggested to consider a new adjusted price based on actual will cost. References : 23 (1997 - 2002)."

"Perjanjian penetapan harga dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, menghindari persaingan harga yang tajam yang akan merugikan pelaku usaha dan menghilangkan pesaing (di luar kelompoknya), yaitu antara lain dengan melakukan perjanjian penetapan harga. Pelaku usaha di Indonesia ada yang belum menyadari bahwa perjanjian penetapan harga dapat menyebabkan konsumen dirugikan karena mereka tidak mempunyai pilihan kecuali harus membeli barang dan atau jasa yang tersedia di pasar dengan satu harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga serta pendekatan hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara perjanjian penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif.Obyek penelitian ini adalah putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga tahun 2003 dan 2005. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang telah diputuskan KPPU, ada perjanjian yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, serta perjanjian penetapan harga yang bersifat horisontal dan vertikal. Selain itu pelaku usaha pada umumnya menggunakan asosiasi di bidang usaha sejenis untuk melakukan perjanjian penetapan harga, agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Dalam beberapa perkara perjanjian penetapan harga ada peran pemerintah dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, agar tidak bertentangan dengan hukum persaingan maka pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dapat tercapai secara maksimal."

"Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission?s decision No.17/KPPU-I/2010 relating to price fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected to the Commission's decision to the District Court.

On the basis of expert testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the Commission No.17/KPPU-I/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District Court. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidance for the case of unfair business competition in Indonesia."