Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKZeolit merupakan mineral alumina silikat terhidrat dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah yang terikat di dalamnya. Zeolit mempunyai sifat antara lain sangat berpori (pori-pori berukuran molekul) dan dapat mempertukarkan kation. Selain itu zeolit juga mudah dimodifikasi, salahsatunya yaitu dengan impregnasi menggunakan oksida logam.Mn02 merupakan salah satu oksida logam yang dapat digunakanuntuk melapisi zeolit. MnOa terbentuk melalui reaksi oksidasi Mn(ll) yangsebelumnya telah diadsorpsi teriebih dahulu ke dalam permukaan zeolitdengan oksidator Kmn04.Zeolit-Wln02 terbukti efektif dalam menurunkan konsetrasl dan Fe2+ dalam air tanah (Rodica, Pode/Rumania). Pene|itian ini mencoba memanfaatkan Zeolit-MnOz untuk menurunkan konsentrasi ion logam lammisalnya dan Cd'" dalam air.Zeolit-MnOz dibandingkan dengan Mn-Zeolit yang dikalsinasi padasuhu 300 *'C selama 3 jam. Masing-masing zeolit dimasukkan ke dalamkolom. lalu dialiri larutan Pb'" dan Cd2+ Efluen dianalisa denganmenggunakan alat Spektroskopi Serapan Atom (SSA). Untuk mengetahuiterjadinya pelapisan pada permukaan zeolit dilakukan analisa denganmenggunakan Difraksi Sinar-X (XRD).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan konsentrasiPb2+ dan Cd2+ setelati dialiri melalui Mn-Zeolit (kalsinasi 300 °C) dan ZeoUt-WlnOz (zeolit Tasikmalaya dan Bayah) dalam kolom. Ketika Cd 10 ppmdialiri melalui Mn-Zeolit Bayah (kalsinasi 300 °C). Cd2+ yang tidaR teradsorpmencapai 0,014 mg/g (Mn^^ terdesQrpsi=3.011 mg/g). Untuk Mn-ZeolitTasikmalaya Cd^^ yang tidak teradsorp 0,104 mg/g (Mn2+ terdesorpsi=7,198mg/g). Sementara ketika dialiri Pb2+ 10 ppm. Pb2+ yang tidak teradsorpsimencapai 0 mg/g (Mn2+ terdesorpsi=1.878 mg/g) untuk Mn-Zeolit Bayah dan0,031 mg/g (Mn2+ terdesorpsi=3,028 mg/g) untuk Mn-Zeolit Tasik.Untuk MnOrZeolit Bayah dan Tasik pada efluen sudah tidak terdapat*lagi Pb2+ dan Cd2+. Ketika dialiri Cd2+ 10 ppm. konsentrasi Mn2+ yangterdesorpsi adalah 0,695 mg/g MnOz-Zeotit Bayah dan 0,806 mg/g MnOz-Zeolit Tasik. Ketika dialiri 10 ppm konsentrasi Mn2+ adalah 0.225 mg/gMnOz-Zeolit Bayah dan 0,618 mg/g MnOz-Zeolit Tasik.Dari hasil tersebut MnOa-Zeolit lebih baik dibandingkan Mn-Zeolit(kalsinasi 300 °C), sedangkan MnO-Zeolit Bayah lebih baik dibandingkanMnO-Zeolit Tasik. Hal ini terlihat dari konsentrasi Mn2+ yang masih terdapat dalam efluen.Sementara dari hasil Difraksi Sinar-X terlihat adanya penurunanintensitas relatif puncak-puncak utama kristal yang disebabkan oleh hadirnyaspesi mangan pada permukaan zeolit.

---

"

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengganti sistem kontrak karya sistem perizinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada sebelum UU ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sehingga pemegang kontrak karya masih dapat melanjutkan kegiatan pengusahaan pertambangannya dengan landasan kontrak. Namun selanjutnya pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2018 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi pemegang kontrak karya tanpa mengakhiri kontrak karya yang berlaku sehingga pada satu kegiatan pengusahaan pertambangan terdapat dua instrumen yang berlaku sebagai landasannya yakni kontrak karya dan izin pertambangan. Skripsi ini meneliti bagaimana kontrak karya sebagai perjanjian dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai suatu izin berlaku secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak dapat diberlakukan secara bersamaan pada satu kegiatan tambang yang sama karena menimbulkan beberapa implikasi hukum dan tidak memberikan kepastian hukum. Kata kunci:Kontrak karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Pertambangan Mineral.

---

ABSTRACTLaw Number 4 Year 2009 concerning Mineral dan Coal Mining replaces the contract of work system with a licensing system in mining activities. This Law states that all existing contract of works are still honoured until the stipulated expiry date therefore contract of work holder may continue their business based on the contract. However in 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation Number 15 Year 2017 concerning Procedures for the Granting of Mining Business License for Production Operation as a Continuation of Contract of Work Operation or Coal Mining Concession Working Agreement and Regulation Number 28 Year 2017 concerning Amendment to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 05 Year 2018 on Increasing Mineral Added Value through In Country Mineral Processing and Refinery. These two rules provide the legal basis for the granting of a special mining license for the holder of the contract of work without terminating the applicable contract of work therefore in one mining operation there are two instruments that serve as the basis of the mining activity. This thesis deals with how the contract of work as an agreement and the Special Mining Business License as a license are both valid at the same time. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study concludes the contract of work and the Special Mining Business License can not be applied simultaneously on the same mining activity as it raises some legal implications and does not provide legal certainty. Key words Contract of work, Special Mining Licence, Mineral Mining "

"Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

---

The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Wilayah Provinsi Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil timah. Kegiatan pertambangan hampir di seluruh wilayahnya, membuat rona muka tanah mengalami perubahan dan meninggalkan ratusan kolong atau lobang bekas tambang yang berisi air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran Polri dalam mencegah dan menegakkan hukum dalam kegiatan pertambangan timah tanpa izin, menganalisa kegiatan pertambangan timah tanpa izin di lokasi penelitian, mengetahui kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah, dan mengetahui peran Polri yang tepat dalam menjaga kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi mix-method. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi, wawancara, Sistem Informasi Geografis dan pengujian di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan terjadi konflik peran Polri dalam pencegahan dan penegakkan hukum pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Pertambangan tanpa izin di kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah bersifat masif. Kualitas tanah di sekitar wilayah pertambangan timah kurang subur, sedangkan kualitas air termasuk dalam kelas 3. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukan model pemolisian masyarakat berbasis lingkungan untuk Polri di wilayah kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan pertambangan tanpa izin tidak akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan perlu dihentikan. Diperlukan reklamasi untuk memperbaiki kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan.

---

The region of Bangka Belitung Province is well known as tin producer. Mining activities covers almost all of its entire territory, making soil surface texture change and leaving hundreds of ex-mining pits or holes containing water. The purpose of this study is to analyze the role of Polri (Indonesian State Police) in preventing and enforcing law in illegal tin mining activities, analyzing tin mining activities without license at research sites, to know the quality of soil and water around tin mining area, and to know the appropriate role of Polri in securing soil and water quality around the tin mining area. This research used qualitative approach with mix-method methodology. Data collection method being used is literature study, observation, interview, Geographic Information System, and laboratory testing.

Research's result indicate there is role conflict in Polri when preventing and law enforcing law regarding illegal mining in Lubuk Besar District, Central Bangka Regency City. Illegal (Unlicensed) mining in Lubuk Besar District of Central Bangka is massive. Soil quality surrounding the tin mining area is less fertile, while water quality is in the category of class 3. Conclusion of this study that it is necessary to apply community policing baseda on environment for Polri (Indonesian State Police) in Lubuk Besar District of Central Bangka Regency City. Illegal mining will not upgrading community welfare and shoul be stoped. Reclamation needed to improve soil and water quality around mining area."

"Sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi Indonesia sungguh sangat melimpah, dan jika cara pemanfaatannya tepat, sumber daya mineral dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini guna menciptakan sebuah mekanisme pengekstrakan TiO2 yang nantinya akan digunakan untuk membantu perkembangan dari teknologi sel surya. Metode dari penelitian ini antara lain sebagai berikut, mineral di dekomposisi menggunakan KOH 10M, selama kurang lebih 11 jam di temperature 1500C , hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor – pengotor minor yang ada pada mineral, seperti silikon, aluminum, dan juga chromium, lalu hasil dari dekomposisi di lindi dengan menggunakan H2SO4 75% berbasis pada perbandingan volume, selama 2 jam di temperature 1500C, hal ini dilakukan untuk meningkatkan %recovery dari senyawa yang dicari, yakni Titanium. Hasil pelindian yang merupakan larutan, kemudian diozonisasi dengan varibel, yakni , 2jam , 4jam, dan 6 jam, hal ini dilakukan karena ozon memiliki kemampuan mengoksidasi yang tinggi, sehingga diharapkan tercipta endapan – endapan oksida dari Titanium, maupun Besi. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini berupa kadar titanium pada endapan, kadar besi pada endapan, serta morfologi dari endapan – endapan yang dihasilkan oleh larutan yang diozonisasi. Sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi Indonesia sungguh sangat melimpah, dan jika cara pemanfaatannya tepat, sumber daya mineral dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini guna menciptakan sebuah mekanisme pengekstrakan TiO2 yang nantinya akan digunakan untuk membantu perkembangan dari teknologi sel surya. Metode dari penelitian ini antara lain sebagai berikut, mineral di dekomposisi menggunakan KOH 10M, selama kurang lebih 11 jam di temperature 1500C , hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor – pengotor minor yang ada pada mineral, seperti silikon, aluminum, dan juga chromium, lalu hasil dari dekomposisi di lindi dengan menggunakan H2SO4 75% berbasis pada perbandingan volume, selama 2 jam di temperature 1500C, hal ini dilakukan untuk meningkatkan %recovery dari senyawa yang dicari, yakni Titanium. Hasil pelindian yang merupakan larutan, kemudian diozonisasi dengan varibel, yakni , 2jam , 4jam, dan 6 jam, hal ini dilakukan karena ozon memiliki kemampuan mengoksidasi yang tinggi, sehingga diharapkan tercipta endapan – endapan oksida dari Titanium, maupun Besi. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini berupa kadar titanium pada endapan, kadar besi pada endapan, serta morfologi dari endapan – endapan yang dihasilkan oleh larutan yang diozonisasi.

---

Mineral resources contained in the Earth Indonesia is extremely abundant, and if we do something right to utilized it, mineral resources can be used to improve the prosperity of the Indonesian people. Therefore this study to create a TiO2 extraction mechanism that will be used to encourage the development of solar cell technology. The method of this study are as follows, minerals in the decomposition using 10M KOH, for approximately 11 hours at temperatures of 1500C . the purpose of this mechanism is to separate the impurities from raw minerals, such as silicon, aluminum, and chromium. And the results of decomposition in the leachated by using H2SO4 75% based on a comparison of the volume, for 2 hours at temperatures of 1500C. This is done to increase the % recovery of the Titanium. The result of leaching solution being ozonated with variables : 2 hours, 4 hours, and 6 hours. the ozone has the ability to oxidize high, so it is expected to create deposition of titanium oxide, and iron oxide. The results that obtained in this study is Titanium content in the sediment, iron content in the sediment, as well as the morphology of sludge - sludge generated by diozonisasi solution."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengaruh lama proses milling dan penggunaan jenishardener yang berbeda pada distribusi konduktivitas listrik dan sifat mekanis kompositpelat bipolar Grafit/Epoksi untuk aplikasi PEMFC. Komposisi material yaitu 75 wt%grafit sintetis (Merck®) dan 5 wt% carbon black (CB) hasil karbonisasi serat kelapa dan20 wt% epoksi resin (bisphenol A ® + Polyamino Amide dan bisphenol A ® +Cycloaliphatic amine) sebagai binder. Pelat bipolar dipreparasi menggunakan millingdengan media air menggunakan ball mill lalu dicetak menggunakan proses cetak panas.Proses milling dilakukan selama 1, 2, 3 dan 4 hari. Proses pencetakan dilakukanmenggunakan mesin single stroke compression molding. Tekanan, suhu proses, danwaktu berturut-turut ialah 55 MPa, 100oC, dan 4 jam. Hasil menunjukkan kekuatanfleksural tertinggi terdapat pada sampel hasil milling 4 hari sebesar 44.8 MPa sementara densitas dan prositasnya ialah 3.012 gr/cm3 dan 0.665 %. Konduktivitas listrik material tertinggi terdapat pada formula F4 (milling 4 hari) yaitu sebesar 8.13 S/cm. Proses milling diketahui merupakan faktor utama yang mempengaruhi sifat pelat bipolar. Hal ini dikarenakan air meningkatkan distribusi grafit dan CB serta mampu mencegah terbentuknya aglomerasi. Pengaruh penggunaan hardener yang berbeda viskositasnya diketahui mampu meningkatkan konduktivitas listrik material pelat bipolar sebesar 15 S/cm pada sampel FX5 (100% hardener viskositas rendah). Sebaliknya, penambahan hardener viskositas rendah pada sistem komposit pelat bipolar menurunkan kekuatan mekanis material dari 44.75 MPa (0% hardener viskositas rendah) menjadi 29.5 MPa (100% hardener viskositas rendah) sementara densitas dan porositasnya ialah 2.962 g/cm3 dan 0.670 % untuk formula 0% hardener viskositas rendah, 2.548 g/cm3 dan 0.988 % untuk formula 100% hardener viskositas rendah.

---

ABSTRACTAn investigation is made of influences of milling time and different types of hardener tothe distribution of electrical and mechanical properties of Carbon/Epoxy composites asbipolar plate in proton-exchange membrane fuel cells (PEMFC). The materialcomposition of bipolar plate was 75 wt% synthetic graphite (Merck®) and 5 wt% carbonblack (CB) from carbonization of palm oil fibers with epoxy resin (bisphenol A ® +Polyamino Amide and bisphenol A ® + Cycloaliphatic amine) as binder in the amount of20 wt%. Bipolar plate were prepared by compounding using water as grinding media inball mill and followed by compression molding. Ball milling is performed both formixing and milling process, this process was carried out for 1, 2, 3 and 4 days. Thecompounding method was conducted using single stroke compression molding machine.The process parameters, such as pressure and temperature, were set respectively 55 MPafor 4 hours at 100oC. The results indicate that there is an optimum range of milling time(3-4 days) with respect to the distribution profile of electrical conductivity andmechanical properties of bipolar plate. The highest flexural strength was 44.8 MPa whilstthe density and porosity of the bipolar plate respectively were measured 3.012 gr/cm3 and0.665 %. Bipolar plate have resulted relatively low electrical conductivity up to 8.13S.cm−1 but it shows good distribution in all area along the plate. The grinding process wasfound as one major factor affecting the properties of bipolar plate. Since water acts asgrinding media to increase uniformity and distribution of graphite and CB duringgrinding process and also act as an agent to prevent agglomeration. The effect of usingdifferent types of hardener was found can improve the conductivity up to 15 S/cm. On theother hand, the flexural strength and % deflection were reduced in the presence of lowviscosity hardener, from 44.75 MPa (0%wt low viscosity hardener) to 29.5 MPa (100%wtlow viscosity hardener) whilst the density and porosity of the bipolar plate respectivelywere measure 2.962 g/cm3 and 0.670 % for formula 0%wt low viscosity hardener, 2.548g/cm3 and 0.988 % formula 100%wt low viscosity hardener."

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"Proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak yang dilakukan India sebagai bentuk kerjasama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan menimbulkan sikap oposisi dari Cina, hingga kemudian untuk menghargai sikap Cina tersebut, India memutuskan untuk menunda proses eksplorasi di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012, setelah Vietnam melakukan renegosiasi India berkenan untuk melanjutkan eksplorasi kembali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui motivasi yang India kejar lewat proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada paradigma struktural realisme dalam memfokuskan objek penelitian menurut kerangka pemikiran Foreign Policy Behaviour milik Frederic S. Pearson dan J. Martin Rochester. Hasil temuan yang penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa kebijakan India untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi minyak di wilayah sengketa Laut Cina Selatan adalah bentuk dari implementasi “Look East Policy” sekarang yang mendorong India untuk lebih proaktif dalam menanggapi isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan upaya India untuk dapat mengimbangi pengaruh Cina di kawasan.

---

Oil exploration and exploitation projects is one of cooperation between India and Vietnam in the South China Sea that raises opposition gesture from China. To show some respect with China‟s oposition toward the project, India halt the project in 2011. Then in 2012, Vietnam offered new proposal and new offering in this project, after some negotiation between two countries, India agreed to continue the exploration project. This thesis aimed to study the motivation of India‟s pursue through exploration and exploitation of oil projects by using a qualitative approach. Structural realism paradigm used to focus Foreign Policy Behaviour‟s Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester as framework. The finding in this study shows that India‟s policy to continue the exploration and exploitation of oil in the contested area South China Sea as a form of new Look East Policy that encouraging India to be more proactive towards developing issue that raises in Southeast Asia Region and India‟s intention to balance China‟s influence in the region.;"