Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKota hakekatnya adalah pemukiman yang terdiri dariunsut unsur penduduk, tempat tinggal dan sarana. Karens adanyasuatu persaingan, unsur-unsur tersebut menjadi suatu susunanyang kemudian memberikan ciri tertentu bsgi suatu kota(Nellissen di dalam Nas, 1984).Sebagai salah satu unsur kota, penduduk terus bertambahjumlahnya, sehingga mengakibatkan pula bertambahnya kebutuhanakan tempat (tsnah) dan sarana kota (fasilitas kota), namuntanah di kota luasnya relatif tetap. Hal ini mengakibstkantingginya persaingan dalam memperoleh dsn memanfaatkan tanahyang kemudian mendorong pemanfaatan tanah ke arah yang lebihinfensif. Tingginya persaingan ini mengakibatkan pula nilaii-anah menjadi tinggi, dimana tanah mempunyai nilai dalam artiekonomi yang terwujud dalam ukuran harga. Selain tingginyanilai tanah kota, seringkali dijumpai pula harga tanah berbedaantara satu tempat dengan tempat lainnya.Sehubungan dengan itu, dengan mengambil daerahpenel'itian di sebagian DKI Jakarta yang meliputi daerah daritengah kota ke arah barat hingga ke pinggir kota akan dijawabmasalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :1. Bagaimana distribusi harga tanah di sebagian DKI Jakarta ?2. Bagaimana kaitan harga tanah dengan penggunaan tanah,aksesibi1itas dan pelayanan fasilitas kotanya ?BATASAN.Harga tanah adalah nilai tanah dalam arti ekonomi yangmempunyai daya tukar terhadap nilai uang.- Aksesibi1itas adalah kemudahan untuk mencapai bagian tengahkota dari tiap-tiap daerah di wilayah penelitian yang diukurberdasarkan keadaan sarana dan prasarana transportasinya.~ Fasilitas kota yang dimaksud adalah fasilitas listriktelepon, air minum dan saluran pembuangan air kotor.Untuk menjawab masalah tersebut di atas digunakan metodedeskriptif dengan mengandalkan data dan peta dari instansi yanqterkait dengan prosedur sebagai berikut : pejl^ama, membagiseluruh daerah penelitian ke dalam grid. Kemudian diukur nilaitiap-tiap variabel yang diteliti pada setiap grid. Berdasarkanhasil pengukuran tersebut dianalisis kaitan masing-masingvariabel terhadap variabel lainnya dengan menggunakan metodeperbandingan peta, grafik dan statistik. Hasil yang diperolehdapat diringkas sebagai berikut : Pada daerah dengan harga tanah tinggi umumnya mempunyaiaksesibi1itas tinggi dan fasilitas kota yang baik,sebaliknya daerah dengan harga tanah rendah umumnya jugamempunyai aksesibi1itaa rendah dan fasilitas kota yangburuk.- Pada daerah dengan harga tanah tinggi, merupakan konsentrasipenggunaan tanah jasa dan usaha, dimana pada region-regionharga tanah yang semakin rendah, prosentase luas pnggunaantanah jasa dan usaha juga semakin rendah.Pada daerah dengan harga tanah agak tinggi, merupakankonsentrasi penggunaan tanah perumahan, dimana prosentaseluas penggunaan tanah perumahan menurun berturut-turut padaregion harga tanah sedang, tinggi dan rendah.- Pada daerah dengan harga tanah sedang, merupakan konsentrasipenggunaan tanah industri, dimana prosentase luas penggunaantanah industri menurun berturut-turut pada region hargatanah agak tinggi, rendah dan tinggi.Pada daerah dengan harga tanah rendah, merupakan konsentrasipenggunaan tanah pertanian, dimana pada region-region hargatanah yang semakin rendah, prosentase luas penggunaan tanahpertanian semakin tinggi.Dengan demikian distribusi harga tanah berkaitan denganpola penggunaan tanahnya yang mencerminkan adanya persaingandari berbagai kegiatan penduduk terhadap suatu tempat."

"Skripsi ini membahas analisis tentang formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) sebagai dasar perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam upaya mendukung fungsi regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Alasan mengapa adanya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah disebabkan oleh eksternalitas negatif yang ditimbulkan pada suatu daerah. Eksternalitas negatif seperti penurunan permukaan tanah, kehilangan persediaan kualitas dan kuantitas air bawah tanah memberikan efek negatif pada konservasi lingkungan.Metode dalam mengawasi pengambilan dan pemanfaatan air bawah yang berlebihan oleh masyarakat adalah melalui kebijakan kenaikan harga dasar air. Tujuan kebijakan kenaikan harga dasar air adalah untuk mendukung fungsi regulerend seperti mendorong orang untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah dan merubah kebiasaan untuk mengkonsumsi air PDAM dan juga untuk melindungi konservasi lingkungan.Hasil analisis kebijakan kenaikan harga dasar air sebagai salah satu dasar perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah pada nilai perolehan air. Komponen nilai perolehan air terdiri dari dua bagian, yaitu volume air yang diambil dan harga dasar air. Perubahan komposisi harga dasar aira dalah faktor nilai air dan harga air baku. Perhitungan yang baru pada harga dasar terletak pada faktor nilai air yang terdapat pada perhitungan harga dasar air tersebut. Dan faktor nilai air terbut terdiri dari tiga komponen bagian, yaitu sumber daya alam, kompensasi pemulihan dan komponen peruntukan dan pengelolaan. Dengan ketiga komponen tersebut, maka kebijakan kenaikan harga dasar air akan mendukung fungsi regulerend pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menganalisis tentang kebijakan kenaikan harga dasar air akan mendukung fungsi regulerend dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk mengatasi eksternalitas negatif dan konservasi lingkungan di propinsi DKI Jakarta.

---

The Focus of this study is to analyze the formulation the increasing rate policy of basic water prices as basic calculation ground water consumption tax in related with regulerend function ground water consumption tax. The reason why there is ground water consumption tax is due to negative externality carried by the district. The negative externality such as land subsident, lack of quality and quantity supply of ground water give the negative effect on environmental conservation.The method to controlling copious in ground water consumption by the peoples through the increasing rate policy of basic water prices. The purposes the increasing rate policy of basic water prices is to support regulerend function such as motivated peoples to decrease in ground water consumption and change behavior to consume water service local company and also protecting environmental conservation.Analysis results the increasing rate policy of basic water prices as one of the basic calculation of ground water consumption tax is in water acquisition value. The component of water acquisition value consist of two parts, they are the volume of water consumption times and the basic water prices. The changes composition are water value factors and water standard prices. The new calculation of basic water prices lie in water value factors included in basic water prices calculation. And in the water value factors consist of three parts components, they are natural reseorces, recovery compensation, and allocation and management component. With three components of them, so the the increasing rate policy of basic water prices will related with regulerend function of ground water consumption tax.This research is hoped to be able to give input for the local government to analyze about the increasing rate policy of basic water prices will related with regulerend function of ground water consumption tax to overcome the negative externality and environmental conservation in province of Jakarta."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara harga tanah danjarak ke CBD di Bekasi. Asumsi yang digunakan adalah bahwa hubungan antaraharga tanah dan jarak ke CBD adalah negatif dan signifikan. Data yang digunakandalam analisis pada tesis ini adalah data harga tanah yang bersumber dari DinasTata Kota Bekasi pada tahun 2011 yang terdiri dari 12 kecamatan. Dari hasilanalisis, di dapatkan hubungan antara harga tanah dan jarak ke CBD adalahnegatif dan signifikan. Selain itu juga diketahui faktor-faktor lainnya yang dapatmempengaruhi harga tanah di Bekasi selain dari lokasi ke CBD. Kamimenggunakan kondisi infrastruktur di sekitar daerah penelitian sebagai factor lainyang mempengaruhi harga lahan. Untuk infrastruktur jalan, hasilnya adalahsignifikan dan negatif dan untuk infrastruktur pipa air, hasilnya adalah positif dansignifikan.Tesis ini juga membandingkan hasil dari analisis dengan hasil dan kondisipada kota Jakarta, karena Jakarta memiliki hubungan dan keterkaitan erat denganperkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi. Hasil yang didapatkan bahwaJakarta dan Bekasi memiliki hubungan yang sama antara harga tanah dan jarak,yang berbeda adalah hanya pada koefisiennya. Kami juga mencoba untukmengaitkan hasil analisis ini ke RTRW 2010 - 2030 Kota Bekasi. Dalam RTRWKota Bekasi 2010 - 2030, perencanaan perkotaan di Bekasi dikembangkanmenjadi 3 sistem hirarki yaitu 1 CBD, 4 sub CBD dan 7 sub CBD dengan tingkatlayanan lingkungan. Berdasarkan analisis hubungan antara harga tanah dan jarakke CBD di Kota Bekasi bahwa penerapan sistem hirarki 3 belum mempengaruhipola harga lahan di Bekasi dan Pusat Kota atau CBD masih sebagai inti dan pusatkegiatan di Bekasi.

---

ABSTRACTThis paper aims to observe the relationship between land price and distanceto CBD in Bekasi. The assumption is that the relationship between land price anddistance to CBD is negative and significant. In the analysis, we use data from cityand regional planning in 2011 that consist of 12 sub district in Bekasi. From thestatistical analysis result, the relationship between land price and distance to CBDis negative and significant. Furthermore, there are other factors that can influencethe land price in Bekasi besides the location. We use infrastructure conditionsurrounding area of observation. For road infrastructure, the result is significantand negative and for water pipe infrastructure, the result is positive andinsignificant.In addition, this paper is also comparing the result from the Jakarta. Theresult is almost similar and the different is only on the coefficient. We also try torelate the result of this paper to the master plan 2010 – 2030 of Bekasi. In masterplan Bekasi 2010 – 2030, urban planning in Bekasi is developed into 3 hierarchysystems which are 1 CBD, 4 sub CBD and 7 sub CBD with neighbourhoodservices level. Based on the analysis of the relationship between land price anddistance to CBD, the implementation of the 3 hierarchy system are not yet effectthe land price pattern in Bekasi and CBD is still as the core and centre of activityin Bekasi."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberian bantuan keuangan kepada daerah penyangga oleh Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan studi pada Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas, pengelolaan, dan evaluasi bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan belum efektif, karena hasil yang didapatkan hanya berupa output, sedangkan outcome yaitu untuk mengatasi kemacetan dan banjir belum tercapai. Pengelolaan bantuan keuangan telah dilakukan dengan baik oleh Kota Tangerang dan Kota Bekasi, dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian bantuan keuangan. Beberapa saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan besaran dana untuk bantuan keuangan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus lebih diperhatikan sehingga hasil yang didapatkan lebih terlihat, dan dibutuhkan adanya evaluasi yang lebih ketat dalam pemberian bantuan keuangan.

---

This research discusses with the granting of financial aid to the region a buffer by DKI Jakarta Province performed a study on the city of Tangerang and Bekasi. This research aims to describe the effectiveness, management and evaluation of financial aid. This research uses the post positivist approach with the types of descriptive research. The results of this study demonstrate that the granting of financial aid has not been effective, because the results obtained only in the form of the output, while the outcomes to address the traffic congestion and flooding has not been achieved. Management of financial aid has been done well by the city of Tangerang and Bekasi, and evaluation have also been conducted by DKI Jakarta Province in the granting of financial aid. Some of the advice given was the necessity of an increase in the amount of funds for financial aid, planning in financial management should be observed so that the results obtained are more visible, and required the existence of a more rigorous evaluation in awarding financial aid."

"Pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi penunjang sumber dana dalam pembiayaan roda pemerintahan dan pembangunan di DKI Jakarta. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah Pajak Hiburan. Dari jenis pajak daerah inilah diharapkan dapat menjadi primadona penerimaan yang sangat dominan dalam arti dapat ditingkatkan di samping jenis pajak daerah yang lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan ini, tidak terlepas dari peningkatan kualitas pengelolaan administrasi perpajakan yang effektif di samping kualitas sumber daya manusia yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan.Salah satu wilayah di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang potensiai obyek Pajak Hiburan-nya adalah wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, karena wilayah Kotamadya Jakarta Selatan di samping sebagai salah satu wilayah perdagangan juga sebagai salah satu pusat hiburan. Dilihat dari potensi yang ada jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan, masih ditemukan masalah dalam administrasi perpajakannya sehingga kurang menunjang penerimaan.Penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pejabat dan pegawai yang mengelola administrasi pajak hiburan dan juga wajib pajak yang masing-masing sebanyak 15 orang.Dari analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pertama, Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dalam sistem administrasi-nya masih belum effektif. kedua, masih terdapat masalah kurang jelasnya job description antar seksi terkait sehingga kadang terjadi tumpang tindih pekerjaan dan Ketiga, masih sangat terbatasnya jumlah personil yang ada untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan dilapangan.Daftar pustaka : 30 buku, I makalah, 4 peraturan perundangan + 10 peraturan dibawahnya : 3 Peraturan Pemerintah; I SK Menteri, 2 Peraturan Daerah dan 4 SK Gub. { Tahun 1997 - 2002 )"

"Tesis ini merupakan penelitian tentang kebijakan diskriminasi harga minyak tanah untuk keperluan industri dan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak disriminasi harga minyak tanah untuk keperluan industri dan rumah tangga degan menggunakan model permintaan.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di peroleh dari PT Pertamina, BPS dan instansi terkait Iainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ; pertama, analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan kondisi tentang minyak tanah. Kedua , analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat pengaruh permintaan minyak tanah terhadap kebijakan diskriminasi harga minyak tanah. Program SPSS digunakan untuk memperoleh model permintaan minyak tanah dan Metode Eksponensial Smoothing untuk melakukan peramalan variabel bebas terhadap permintaan minyak tanah. Parameter yang dipakai dalam analisis permintaan adalah elastisitas harga dan elastisitan permintaan.Hasil Analisis Elastisitas harga minyak tanah di DKI Jakarta untuk sektor industri -0,642 dan sektor rumah tangga - 0,857. Sedangkan di Jawa Barat elastisitas harga minyak tanah untuk industri -0,591 dan sektor rumah tangga - 0,935. Berdasarkan elastisitas harga tersebut dapat dijelaskan dampak diskriminasi harga minyak tanah untuk sektor industri dan rumah tangga."

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar.Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%.Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek.Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut."

"Tingginya tingkat aktivitas ekonomi dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha. Sementara tuntutan kebutuhan lahan meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tinggi yang pada gilirannya yang berdampak langsung kepada realisasi penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial. Oleh karena itu perlunya upaya meningkatkan penerimaan BPHTB melalui intensifikasi pemungutan BPHTB.Dilihat dari sisi penerimaan BPHTB menunjukan kenyataan yang perlu ditingkatkan dimana terlihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan; pada tahun anggaran 2002 realisasi pencapaiannya sebesar 111% dan hanya memberikan kontribusi penerimaan sebesar 16% dari jumlah Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan sejauh mana tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatifDari hasil analsisis maka diketahui pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Tax Performance Index selama lima tahun terakhir, Meskipun terjadi penurunan rasio TPI -selama 5 (lima) tahun terakhir tetapi target penerimaan dapat dipenuhi dan target penerimaan dari tahun ketahun meningkat.Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama lima tahun terakhir cukup stabil yang berkisar antara Rp. 109.087.244.851,- terendah untuk tahun 1998/1999 dan untuk tahun 2002 jumlah pajak sebesar Rp. 494.961.582.452,- (tertinggi).Adapun saran yang dianjurkan adalah upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak."