Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemakaian air bawah tanah (ABT) di Jakarta Barat menyebabkan kondisi kritis hingga sangat kritis pada akuifer II (40 m ? 140 m) dan akuifer III (>140 m). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial pemakaian air bawah tanah (ABT) di Jakarta Barat untuk akuifer II dan III, serta mengkaji korelasi antara pola spasial pemakaian air bawah tanah dengan penurunan muka air tanah pada sumur pantau di Jakarta Barat. Pola spasial pemakaian ABT dalam penelitian ini adalah karakteristik sebaran pemakaian ABT berdasarkan satuan ruang yang secara bebas ditentukan dalam satuan grid 500 m x 500 m. Pola spasial diketahui dengan menganalisis sebaran kerapatan sumur bor, pengguna sumur bor berdasarkan sektor kegiatan, dan menghitung koefisien variasi volume pemakaian ABT bulanan. Sedangkan koefisien korelasi Pearson?s Product Moment dan koefisien autokorelasi Moran digunakan untuk mengetahui korelasi pola spasial pemakaian ABT dengan penurunan muka air tanah pada sumur pantau. Hasil penelitian menunjukkan pemakaian ABT untuk akuifer 40 m ? 140 m membentuk pola menyebar. Pada bagian timur dan tengah Jakarta Barat didominasi oleh sektor kegiatan jasa dengan volume pemakaian ABT yang relatif sangat stabil. Sedangkan untuk akuifer >140 m pemakaian ABT membentuk pola mengelompok di bagian timur dan memanjang di bagian barat Jakarta Barat. Pada bagian timur didominasi sektor jasa dan bagian barat didominasi oleh sektor industri. Dari hasil autokorelasi diketahui bahwa pola spasial pemakaian ABT di Jakarta Barat menyebabkan penurunan muka air tanah yang signifikan pada sumur pantau lima sumur pantau yang ada di Jakarta Barat (sumur pantau Kantor Lurah Kapuk, sumur pantau Cengkareng 3, sumur pantau Joglo, sumur pantau PDAM Jelambar, dan sumur pantau PT BASF Indonesia). Kata kunci : air bawah tanah, autokorelasi, korelasi, muka air tanah. viii + 50 hlm. ; 16 tabel ; 7 peta ; 24 gambar Bibliografi : 14 (1959 ? 2005)"

"Cekungan air tanah (CAT) Bandung - Soreang yang terletak di pedalaman Jawa telah mengalami perkembangan wilayah yang pesat, pada sisi lain mengalami degradasi lingkungan yang terindikasi dari penurunan muka tanah di beberapa lokasi. Melalui analisis spasial penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan karakteristik wilayah yang mengalami penurunan muka tanah terkait dengan sebaran sumur bor, sebaran gedung bertingkat, perubahan kedalaman muka air tanah dalam, kondisi litologi dan hidrogeologi serta penggunaan tanah. Wilayah yang mengalami penurunan muka tanah memiliki karakteristik akifer dengan aliran air melalui ruang antar butir dengan produktif sedang dan dengan penyebaran yang luas, memiliki jenis penggunaan tanah perkampungan dan industri, serta sumur bor dan gedung bertingkat memiliki kecenderungan pengaruh terhadap terjadinya penurunan muka tanah.

---

Underground Water Basin Bandung-Soreang which is located at deep inside on Java Island have been experience for rapid development region, in other side the environment have been degradated which is indicated from land subsidence in several location. Through the spatial analysis, this research try to revealed the characteristic of region which experienced landsubsidence in term of the spread of drill well, the spread of multistoried building, decreasing of piezometric surface, litology and hidrogeology condition, and landuse. The characteristic of landsubsidence region experienced of decreasing of piezometric surface, with akuifer water flow through the space within grain, average productive and have a wide spread, type landuse of landuse are residence and industry, a long with drill wells and multistoried building there are preference influence to landsubsidence phenomenon."

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar.Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%.Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek.Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut."

"Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT) adalah pajak atas pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tidak semata-mata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi lebih diutamakan lagi untuk kepentingan pengendalian lingkungan dan mempertahankan ekosistem akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh tujuan dari pemungutan pajak ini berhasil serta mengevaluasi apakah pemungutan pajak ini sudah dapat menekan penggunaan air bawah tanah?. Jika belum, apa penyebabnya?. Dan apakah pajak PPABT sudah memenuhi kriteria yang baik untuk pajak daerah.Permasalahan yang ada dikaji dan dianalisa dengan konsep dan teori perpajakan yang diperoleh dari berbagai literatur sehingga diharapkan evaluasi pungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta dapat membantu usaha mengendalikan pemakaian air bawah tanah agar ketersediaan air bawah tanah selalu mencukupi kebutuhan hidup kita dan tidak pernah menipis. Sehingga turunnya permukaan air tanah, yang akhirnya menyebabkan turunnya permukaan tanah, tanah longsor, banjir dan absorbsi air laut ke daratan yang semakin banyak tidak akan terjadi."

"Pertumbuhan Jakarta yang semakin pesat menyebabkan pembangunan di Jakarta terus meningkat dan menimbulkan permasalahan penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah sendiri dapat berpengaruh terhadap wilayah banjir, yakni dapat mempengaruhi kedalaman dan durasi banjir. Jakarta Barat, khususnya wilayah Rawa Buaya, merupakan salah satu wilayah yang mengalami permasalahan penurunan muka tanah dan banjir.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korelasi antara penurunan muka tanah dengan wilayah banjir di Rawa Buaya.Metodologi yang digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara data sekunder titik pengamatan penurunan tanah yang diinterpolasi dan data kedalam dan durasi banjir yang diperoleh dari hasil survei lapang.Dengan menggunakan analisis autokorelasi spasial, korelasi antara penurunan muka tanah dengan kedalaman dan durasi banjir hanya terjadi di sebagian kecil saja dari wilayah Rawa Buaya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks Moran’s I sebesar 0,361 dan 0,378 yang berarti memiliki korelasi spasial yang lemah. Pengaruh penurunan muka tanah terhadap kedalaman dan durasi banjir yang ditunjukkan dengan nilai R2 masing-masing hanya sebesar 13,1 persen dan 14,4 persen. Wilayah yang memiliki korelasi antara penurunan tanah dan wilayah banjir ada dibagian tengah hingga utara Rawa Buaya.

---

The rapid growth of Jakarta led to construction's rise and caused land subsidence problems. Land subsidence it self can work on the flood areas, which can affect the depth and duration of flooding. West Jakarta, particularly Rawa Buaya is a region with land subsidence and flooding's problems.

This study aimed to assess the correlation between land subsidence and flood areas in Rawa Buaya. The methodology used is correlation between secondary data of land subsidence's observations points that are interpolated and data of flooding’s depth and duration that are obtained from surveys.

By using spatial autocorrelation analysis, the correlation between land subsidence and flood’s depth and duration only occurs in a small fraction of Rawa Buaya. This is indicated by the values of Moran's I index that are 0.361 and 0.378, which means having a weak spatial correlation. The influence of land subsidence on flood’s depth and duration was indicated by R2's values that are 13.1 percent and 14.4 percent. The regions that has correlation between land subsidence and flooding there in the middle region to the north of Rawa Buaya."