Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada din manusia, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu. Oleh karena itu penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang merupakan langkah awal yang harus ditempuh yang diiikuti dengan langkah nyata berupa penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya, dan selanjutnya menciptakan suatu strategi pembangunan daerah yang menghasilkan produk unggulan ( core competence ). Salah satu produk unggulan ( core competence ) sekaligus peluang ( opportunities ) yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah prospek pengembangan tanaman jeruk siam ( citrus nob/1/s ). Melalui produk unggulan inilah Pemerintah Kabupaten Sambas kemudian mencanangkan program rehabilitasi dan pengembangan jeruk untuk menggali potensi yang ada seiring dengan upaya memberdayakan petani. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas serta mengetahui kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini merupakan suatu analisis deskriptif terhadap proses pemberdayaan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam { indepth interview ) terhadap pemerintah daerah setempat, masyarakat serta dunia usaha sebagai informan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan pemilihan obyek bahan, proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi rekrutmen tenaga fasilitator, proses pembentukan kelompok, dan proses penyusunan rencana kegiatan kelompok. Tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari keseluruhan rangkaian tahapan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petani belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai tahapan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya ditemui pula kendala-kendala dalam proses pemberdayaan ini. Seleksi persepsi dan ingatan ( selevtive perception and retention ) terus melekat dalam ingatan petani akibat hancurnya tanaman jeruk pada masa lalu sehingga memerlukan proses pendekatan yang intens serta sosialisasi yang dilakukan secara simultan. Di sisi lain ditemui kendala pula berupa Ketergantungan ( dependency ) petani terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Mengingat besarnya harapan petani terhadap kucuran modal yang diberikan pemerintah membuat tingkat ketergantungan petani semakin tinggi dan pada akhirnya petani akan manja dan tidak ada upaya untuk mandiri.

---

Empowerment is an effort to increase the power that exists in humans, by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and trying to develop it. Every human being essentially has potential that can be developed. This means that there is no human being who is completely powerless, because if so, they will become extinct. Empowerment is an effort to build that power. Therefore, creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop is the initial step that must be taken, followed by real steps in the form of providing various inputs, as well as opening access to various opportunities that will make the community more empowered, and then create a regional development strategy that produces superior products (core competence). One of the superior products (core competence) as well as opportunities (opportunities) owned by the community and the Sambas Regency Government is the prospect of developing Siamese orange plants (citrus nob/1/s). Through this superior product, the Sambas Regency Government then launched a citrus rehabilitation and development program to explore the existing potential along with efforts to empower farmers. The purpose of this study is to describe the empowerment process carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program in Tebas District, Sambas Regency and to find out what obstacles are faced in the empowerment process. This study is a descriptive analysis of the empowerment process for farmers through the citrus rehabilitation and development program using qualitative methods. The data sources obtained were by using literature studies, observations, and in-depth interviews with the local government, the community and the business world as informants using purposive sampling techniques. This was done to obtain more detailed and accurate data. Based on the results of the study, farmer empowerment through the citrus rehabilitation and development program was carried out in several stages starting with the selection of material objects, the process of implementing activities including the recruitment of facilitators, the process of forming groups, and the process of preparing group activity plans. The next stage is the distribution of assistance and monitoring and evaluation of various activities that have been carried out previously. From the entire series of stages that have been carried out, it can be seen that the empowerment carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program has not been fully running well. This is because farmers have not been fully involved in various stages of program implementation. In its implementation, obstacles were also encountered in this empowerment process. Selective perception and retention continue to stick in the memory of farmers due to the destruction of citrus plants in the past, thus requiring an intense approach process and simultaneous socialization. On the other hand, obstacles are also encountered in the form of farmer dependency on assistance provided by the government. Given the high expectations of farmers for the capital injection provided by the government, the level of farmer dependency is getting higher and in the end farmers will be spoiled and there will be no effort to be independent."

"Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan.

---

This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government."

"Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan.

---

This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government."

"Kabupaten Sambas merupakan daerah multietnis yang sangat rawan dengan konflik kekerasan horizontal. Konflik antar Dayak-Melayu dan Madura tahun 1999 merupakan fakta sosial yang memperlihatkan semakin rentannya hubungan sosial antar penduduk di daerah itu. Konflik dengan kekerasan, apapun latarbelakangnya akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial antar masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat fungsi sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini berusaha untuk memahami latar belakang dan dampak sosial konflik etnik di kabupaten Sambas tahun 1999 tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data primer dan dokumen sebagai sumber data sekunder. Informasi dijaring melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang kemudian data tersebut ditranskrip dan dilakukan kategorisasi sesuai dengan pembabakannya yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi tersebut. Dalam upaya updating data dan informasi, peneliti juga melakukan diskusi dengan para ahli dalam rangka untuk menajamkan temuan lapangan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 dipicu oleh perkelahian antar warga dari etnik Melayu dan Madura yang diikuti dengan pembunuhan, Konflik tersebut merupakan konflik laten yang menjadi manifest ketika ada faktor pemicu tersebut. Hal ini kemudian berinterkasi dengan berbagai faktor Iainnya seperti stereotipe etnik, heterogenetis budaya, pertentangan elit politik dan perebutan sumber daya ekonomi sehingga konflik terbuka dengan kekerasan tak bisa terhindarkan. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antar etnik. Melayu, Dayak dan Madura. Mereka terpaksa harus berpisah dimana orang Melayu dan Dayak tidak mau menerima lagi orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu atau pendatang walaupun itu musuh yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan Dayak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali.Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor yang muitidemensional. Keragaman budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya berbagai benturan antar warga Melayu, Dayak dan Madura yang kemudian berinteraksi dengan fakor ekanomi dan politik, sehingga konflik yang tadinya laten berubah menjadi konflik manifest dengan kekerasan. Penolakan orang Melayu dan Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkahlangkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat bare diantara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu juga perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas diantara warga atas dasar semangat bhineka tungal ika."

"Obat merupakan salah satu sumber daya penting yang diperlukan dalam upaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Pengadaan obat oleh pemerintah jumlahnya terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan, pengelolaan obat yang baik dan yang lebih penting adalah penggunaannya harus rasional.Penggunaan obat yang tidak rasional akan berdampak buruk pada sisi ekononni (pemborosan sumber daya), pada sisi medik (efek samping, resistensi dan penyakit iatrogenik), dan pada sisi psikososial di masyarakat yaitu ketergantungan masyarakat pada obat tertentu (injeksi).Berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan obat tidak rasional telah dilakukan oleh pemerintah melalui Proyek Kesehatan IV yang disponsori oleh Bank Dunia di 5 Provinsi termasuk Provinsi Kalimantan Barat yang dimulai pada tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000, diantaranya adalah Pelatihan Penggunaan Obat Rasional pada dokter dan paramedis di Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan obat tidak rasional di Puskesmas se Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 1999 menggunakan 3 indikator peresepan obat yaitu; 1)% peresepan antibiotik, 2)% peresepan injeksi dan 3)polifarmasi. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional juga dilihat.Total sampel dalam penelitian ini adalah 423 resep yang berasal dari semua Puskesmas di Kabupaten Sambas yang berjumlah 29 buah yang diambil dengan menggunakan stratified proportional random sampling method dari resep yang ditulis oleh 30 tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pengobatan. Penefitian ini menggunakan disain penelitian potong lintang dan dilaksanakan selama 1 bulan (Desember 1999),Sebagai variabel terikat adalah penggunaan obat tidak rasional dengan 3 indikator peresepan tersebut di atas; sebagai variabel babas adalah Karakteristik individu tenaga kesehatan (jenis tenaga, masa kerja, penetapan diagnosis, -sikap terhadap Pedoman Pengobatan, sikap terhadap penggunaan obat rasional dan sikap terhadap manajemen obat), dan Karakteristik lingkungan (Karakteristik pasien/pengantarnya meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pengetahuan pada antibiotik dan injeksi, serta tingkat motivasi untuk suntik), tingkat kecukupan obat, manajemen obat dan jumlah kunjungan poliklinik Puskesmas per hari.Hasil penelitian menunjukkan proporsi penggunaan obat tidak rasional adalah 46,6%. Pelayanan pengobatan 65,7% dilakukan oleh perawat/bidan.Dari analisis bivariat diketahui beberapa variabel yang secara bermakna (p<0,05) berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional di Puskesmas yaitu; 1)jenis tenaga kesehatan (p-0,000), 2)masa kerja (p-0,000), 3)sikap terhadap Pedoman Pengobatan (p =0,007), 4)sikap terhadap penggunaan obat rasional (p=0,001), 5)umur c 44 tahun (p-0,401), 6)motivasi untuk suntik (p-O,021), 7)tingkat kecukupan obat (p=0,007) dan 8)jumlah kunjungan poliklinik per hall (p=0,023),Pada analisis multivariat dihasilkan 5 variabel dominan dan 3 variabel interaksi yang bermakna (Likelihood Ratio Test p-X2=0,0000 di-8) secara bersama-sama berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional yaitu; 1)jenis tenaga kesehatan (perawat/bidan), 2)jumlah kunjungan poliklinik per hail (sedikit), 3)Tingkat kecukupan obat (cukup), 4)umur (5 44 tahun), 5)sikap terhadap Pedomam Pengobatan (negatif), .6)interaksi jenis tenaga kesehatan (perawat/bidan)*jumlah kunjungan poliklinik per hari (sedikit), 7)interaksi jumlah kunjungan poliklinik per hari (sedikit)*tingkat kecukupan obat (cukup) dan 8)interaksi-interaksi jumlah kunjungan poliklinik per hari (sedikit)*umur (S 44 tahun).Rekomendasi dari penelitian ini adalah legislasi tenaga paramedis dalam melakukan upaya pengobatan dasar di Puskesmas, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan paramedis di bidang upaya pengobatan melalui pelatihan yang terprogram dan berkesinambungan, penyusunan Pedoman Pengobatan yang bersifat lokal yang melibatkan seluruh dokter Puskesmas dengan melakukan penyesuaian (adjusting) Pedoman Pengobatan dari Depatemen Kesehatan, meningkatkan peran dokter dalam supervisi dan sebagai pelatih di bidang upaya pengobatan terhadap paramedis, pendidikan kesehatan masyarakat untuk mengurangi penggunaan injeksi dan memperbaiki perencanaan kebutuhan obat dengan menggunakan metode epidemiologi di samping metode konsumsi yang selama ini dipakai dengan peningkatan kemampuan perencana di Kabupaten melalui pelatihan di bidang perencanaan, penelitian lanjutan dengan melihat indikator penggunaan obat tidak rasional lain yang belum diteliti, dan yang lebih penting adalah komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Dati II Sambas untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dengan cara memperbaiki pola peresepan obat di Puskesmas."

"Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan antara etnis Madura dan etnis Melayu Sambas akibat konflik. Munculnya minat penulis untuk meneliti dan menulis tema ini sangat terkait dengan adanya dua keinginan yang berbeda dan bahkan berlawanan dari kedua etnis tersebut, yaitu antara keinginan untuk rujuk dan hidup berdampingan kembali disatu pihak, dan menolak terhadap keinginan tersebut dipihak lain.Melalui penelitian yang bersifat deskriftif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, diungkap upaya atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan kedua etnis tersebut agar dapat harmonis dan dapat hidup berdampingan kembali. Selain itu, diungkap pula faktor-faktor yang ikut menjadi pendorong dan penghambat upaya rekonsiliasi yang dilakukan.Hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah mencoba mengupayakan rekonsiliasi diantara kedua etnis yang pemah terjadi konflik tersebut. Namun upaya ini belum memberikan hasil yang diinginkan, karena sampai saat ini masyarakat Melayu Sambas belum mau mengizinkan etnis Madura untuk berkunjung bahkan tinggal di wilayah Kabupaten Sambas.Belum berhasilnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas dengan intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memfasilitasi setiap pertemuan yang belum maksimal. Sementara tidak adanya agenda yang jelas, dan tidak terwakilinya kelompok atau lapisan masyarakat yang justru memiliki masalah dalam menolak keinginan etnis Madura juga luput dari perhitungan untuk menjadi perhatian dalam setiap pertemuan. Dipihak lain, belum berhasilnya upaya rekonsiliasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas pula adanya beberapa faktor yang ikut menjadi penghambat. Faktor-faktor ini dirasakan akan senantiasa menjadi penghalang bagi keberhasilan dari rekonsiliasi yang dilakukan.Untuk itu, agar upaya ini berhasil direkomendasikan langkah-langkah baik dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Melalui langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam memperlancar upaya rekonsiliasi yang dilakukan, dan kedua belah pihak dapat harmonis dan hidup berdampingan kembali."

"ABSTRAKMetode kontrasepsi jangka panjang diharapkan dapat menurunkan fertilitas diIndonesia serta menurunkan angka kematian ibu yang masih cukup tinggi. Oleh karenaitu, pemerintah membuat Renstra 2015-2019 dan menargetkan capaian persentasepeserta KB aktif MKJP tahun 2017 menurut yaitu 21,7%. (BKKBN,2015). Pemakaiankontrasepsi di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 2017masih didominasi oleh pengguna non MKJP yaitu sebesar 94,46 sementara penggunaMKJP hanya 5,44%. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis hambatan keikutsertaanMetode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Semparuk Kabupaten SambasKalimantan Barat Tahun 2019. Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintangmerupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menerangkanumur dan dukungan suami tidak ada hubungan dengan keikutsertaaan menggunakanMetode kontrasepsi jangka panjang sedangkan pendidikan (p-value=0,039, POR=6,234,CI=1,279-30,396), pengetahuan (p-value=0,002, POR=6,682, CI=2,186-20,426),jumlah anak (p-value=0,024, POR=0,270, CI=0,092-0,792), keterpaparan informasi (pvalue=0,028, POR=3,593, CI=1,226-10,533, dan ketersediaan alat kontrasepsi (pvalue=0,049, POR=3,916, CI=1,090-14,067 mempengaruhi keikutsertaan menggunakanMKJP. Saran penelitian yaitu untuk BKKBN dapat melakukan pengadaan PLKB yangsebagai perpanjangan tangan dari BKKBN untuk menyampaikan informasi tentangkontrasepsi dimasyarakat. Untuk PLKB memberikan informasi kepada pasangan usiasubur tentang efek samping alat kontrasepsi, cara mengatasi efek samping, waktu danjadwal KB, dan Cara menggunakan/pemasangan alat/cara KB. Untuk PenelitianSelanjutnya melakukan penelitian secara kualitatif tentang keikutsertaan MKJP agarbisa mengetahui lebih mendalam tentang alasan ketidakikutsertaan MKJP. Variabelnyadapat ditambah dengan efek samping kontrasepsi yang digunakan, jumlah anak yangdiinginkan, kompetensi bidan dalam pemasangan MKJP dan lain sebagainya.

---

ABSTRACTLong-acting reversible contraceptive methods are expected to reduce fertility inIndonesia and reduce maternal mortality rates which are still quite high. Therefore, thegovernment made the 2015-2019 Strategic Plan and targeted the achievement of thepercentage of active LARC family planning participants in 2017 according to 21.7%.(BKKBN, 2015). The use of contraception in the District of Semparuk, SambasRegency, West Kalimantan in 2017 is still dominated by non-LARC users, whichamounted to 94.46 while LARC users were only 5.44%. The aims of this study is toanalyze the barriers to the participation of the Long-Term Contraception Method inSemparuk Subdistrict, Sambas District, West Kalimantan in 2019. Quantitative researchwith the cross-sectional design is the method used in this study. The results of the studyexplained the age and support of the husband there was no relationship withparticipation using long-term contraceptive methods while Education (p-value = 0.039,CI = 1.2799-30396, POR = 6.234), knowledge (p-value=0,002, CI=2,186-20,426,POR=6,682), number of children (p-value=0,024, CI=0,092-0,792, POR=0,270,),Information exposure (p-value = 0,028, CI = 1,226-10,533, POR = 3,593), andAvailability of contraception (p-value = 0,049, CI = 1.090-14.067, POR = 3.916) affectsparticipation using LARC. Suggestions for research are that the BKKBN can carry outPLKB procurement which is an extension of the BKKBN for convey information aboutcontraception in the community. For the PLKB provide information to couples ofchildbearing age about the side effects of contraceptives, how to deal with side effects,time and schedule of family planning, and how to use/install a family planning device.For Research Next, conduct research qualitatively about LARC participation so thatthey can discuss further about the reasons for LARC's participation. The variables canbe added to the side effects used, the number of children desired, the competence ofmidwives in the installation of LARC and so on."

"Penelitian ini bertitik tolak dari tiga konsep yaitu konflik, berita, dan aspek ekonomi politik. Berita konflik Sambas yang terjadi pada saat itu di persepsi menjadi sebuah komoditas yang dapat di jual kepada konsumen. Dikaitkan dengan gejala Komodifikasi, penelitian ini mencurigai adanya proses komodifikasi dalam pemberitaan yang di sajikan oleh surat kabar Equator tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap terjadinya perubahan orientasi masalah komunikasi antar budaya yang ideal menjadi produk komoditas yang di lakukan oleh surat kabar Equator.Momen yang di ambil adalah pada saat konflik berlangsung sekitar bulan Januari hingga April 1999. Pemilihan subjek penelitian di jatuhkan kepada pemberitaan konflik yang di sajikan pada surat kabar Equator. Penelitian ini berusaha menganalisa pemberitaan konflik antar etnis melayu dan madura Kab. Sambas di Kalimantan Barat dan ingin mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi di dalam ruang redaksi pada saat memproduksi pemberitaan tersebut, maka penelitian ini di dasarkan asumsi bahwa surat kabar Equator telah melakukan keberpihakan dalam pemberitaannya.Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah Metode Analisis Kritis (CDA). Unit Analisis adalah pemberitaan Konflik Sambas di Kalimantan Barat Pada Surat Kabar Equator sekitar Bulan Januari hingga April 1999.Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi komodifikasi dalam berita konflik yang dilakukan oleh Surat Kabar Equator, serta terjadinya keberpihakan yang jelas kepada komunitas yang dominan yakni etnis melayu dari merugikan pihak etnis madura yang tidak dominan.Kebijakan yang di ambil oleh Equator di anggap menguntungkan posisi media ini, eksistensi maupun aspek ekonomis dari peningkatan oplah penjualan yang pada akhirnya menyelamatkan keuangan perusahaan. Terlebih ketika itu, proses reformasi yang baru bergulir melahirkan euphoria di masyarakat, dengan demikian surat kabar Equator juga terimbas oleh suasana euphoria tersebut. Akibatnya selain di dorong untuk menyelamatkan keuangan perusahaan, Equator lebih berani untuk tampil vulgar dan ekspresif, yang pada masa orde baru sangat di tabukan. Meskipun harus mengenyampingkan etika jurnalistik serta tanggung jawab untuk mendidik masyarakat."

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."