Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Sebagai sebuah sumber makanan yang berasal dari alam, propolis memiliki potensi sebagai anti bakteri, anti virus, anti jamur, dan juga anti parasit. Uji aktivitas antimikroba pada propolis penting dilakukan untuk mengetahui potensi lebih jauh mengenai propolis. Propolis yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel - sampel Propolis Apis mellifera dan Propolis Trigona spp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari kedua jenis propolis dalam menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri patogen, yaitu Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi,dan Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode cakram kertas. Konsentrasi propolis yang digunakan sebesar 300 ppm dan 3000 ppm. Bakteri patogen dibiakkan dan ditanamkan ke dalam Seed Layer. Dari semua data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kuersetin bukan hanya satu – satunya senyawa yang memiliki potensi sebagai antimikroba dalam propolis, karena ada salah satu sampel dimana konsentrasi yang dimiliki jauh lebih kecil, namun memberikan zona aktivitas antibakteri yang dapat menyaingi konsentrasi sampel yang jauh lebih besar. Dari seluruh sampel, aktivitas paling kuat dihasilkan oleh Propolis Apis mellifera asal Arab. Sementara Bacillus subtilis merupakan bakteri yang paling dihambat pertumbuhannya. Kemudian, sampel Propolis Apis mellifera dari merupakan sampel dengan aktivitas inhibisi terbanyak.

---

ABSTRACT

As a food source that comes from nature, propolis has potentials as an antibacterial, anti-viral, anti-fungal, and anti-parasite. The antimicrobial activity test in propolis is an essential thing to do to know more about the potential of propolis itself. Types of propolis that used in this research are Apis Mellifera Propolis samples and Trigona spp Propolis samples. The aim of this research is to determine the ability of both types of propolis in inhibiting pathogens bacterial growth., namely Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi,and Staphylococcus aureus using the disk diffusion method. The concentration of propolis that used are 300 ppm and 3000 ppm. The pathogen bacterias cultured and implanted into the seed layer. From all the obtained data, it can be concluded that quercetin is not the only compound that has antimicrobial potential, because there is one sample with small concentration that gives an inhibition zone almost as big as another sample with high concentration. From the entire samples, Propolis from Arab is the most potent sample by producing the biggest zone of inhibition. Meanwhile, the growth of Bacillus subtilis is the most inhibited from all sampels. Propolis from China has the highest inhibition activity compared to another samples.

"

"Latar belakang: Resistensi flukonazol pada Candida krusei semakin menjadi perhatian dalam pengobatan kandidiasis superfisial dan kandidemia. Propolis Lombok yang kaya akan flavonoid merupakan alternatif yang memiliki potensi. Penelitian ini mengeksplorasi aktivitas antijamur propolis Lombok terhadap pertumbuhan Candida krusei. Metode: Eksperimen in vitro ini menggunakan metode difusi agar sumuran (untuk pengukuran diameter zona hambat), dan mikrodilusi (untuk perubahan densitas optik) yang dilanjutkan dengan kultur jamur (untuk penentuan nilai KHM). Kelompok perlakuan pada metode difusi agar sumuran terdiri dari ekstrak etanol propolis Lombok pada konsentrasi 500.000 ppm, 700.000 ppm, dan 1.000.000 ppm, flukonazol (kontrol positif), dan DMSO 10% (kontrol negatif), serta penambahan kontrol pertumbuhan dan kontrol media pada metode mikrodilusi. Hasil: Terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok pada metode difusi agar sumuran (p = 0,025) dan mikrodilusi (p = 0,001), dengan rata-rata zona hambat terbesar pada 700.000 ppm (9,67 mm) dan rata-rata penurunan densitas optik terbesar pada 500.000 ppm (0,2308). Tes post hoc untuk metode difusi agar sumuran tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk metode mikrodilusi, perbedaan densitas optik secara signifikan lebih rendah untuk 500.000 ppm dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol medium, serta untuk 700.000 ppm dibandingkan dengan kontrol positif, kontrol pertumbuhan, dan kontrol medium. Kultur jamur menunjukkan pertumbuhan Candida krusei pada semua konsentrasi propolis. Kesimpulan: Propolis Lombok yang didapatkan dari Trigona clypearis berpotensi menghambat pertumbuhan Candida krusei. Namun, untuk dapat dijadikan sebagai pengobatan alternatif, efeknya harus dioptimalkan. Nilai KHM tidak dapat ditentukan.

---

Introduction: Candida krusei’s fluconazole resistance is a growing concern in superficial candidiasis and candidemia treatment. Lombok propolis, rich in flavonoids, is a potential alternative. This research explores the antifungal activity of Lombok propolis against Candida krusei growth. Method: In vitro experiments used Agar well diffusion (for inhibition zone diameter measurement), and Broth microdilution (for optical density changes) followed by fungal culture (for MIC determination). Groups in Agar well diffusion included Lombok propolis ethanol extracts at concentrations of 500.000 ppm, 700.000 ppm, and 1.000.000 ppm, fluconazole (positive control), and 10% DMSO (negative control), with the addition of growth control and medium control in Broth microdilution. Result: This study found significant between-group differences in Agar well diffusion (p = 0,025) and Broth microdilution (p = 0,001), with the largest average inhibition zone at 700.000 ppm (9,67 mm) and the greatest average optical density decrease at 500.000 ppm (0.2308). Post hoc tests for Agar well diffusion revealed no significant difference and for Broth microdilution the optical density difference was significantly lower for 500.000 ppm compared to negative control and medium control, as well as for 700.000 ppm compared to positive control, growth control, and medium control. Fungal culture showed Candida krusei growth at all propolis concentrations. Conclusion: Lombok propolis collected from Trigona clypearis has the potential to inhibit the growth of Candida krusei. However, to be established as an alternative treatment, its effect has to be optimized. MIC value determination was inconclusive."

"Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dibuat salah satu pihak dalam hal ini adalah bank dengan klausulaklausula yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara umum kepada konsumen. Dengan demikian konsumen tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh tentang isi dan bentuk perjanjian, untuk mengetahui sejauhmana klasula baku dalam perjanjian kredit bank dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, kontrak atau perjanjian, putusan pengadilan dan pendapat nara sumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Perjanjian kredit bank isinya memuat klausula baku yang sangat merugikan konsumen. Klausula baku tersebut memberikan tanggung jawab kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan bank, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada konsumen. Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya. Mengingat klausula-klausula baku perjanjian kredit bank isinya merugikan konsumen, maka pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan Instansi terkait. Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi perbankan dapat mengambil peran dalam mengawasi model-model perjanjian kredit yang memuat klausula-klausula yang merugikan konsumen tersebut.

---

Standard agreement in the bank credit agreement is established by either of the parties, it is bank in this matter, under clauses separately specified and generally imposed on consumers. Therefore, the consumers do not have a bargaining power which compatible with the stakeholders. Standard agreement in the bank credit agreement is not appropriate to the principles of contract freedom as specified in the Civil Code.

This research is aimed at: (1) entirely identifying the content and nature of the bank credit agreement; (2) identifying the extent to which the standard clause in the banking credit agreement may injure consumers; (3) identifying the extent to which the standar clause in the banking credit agreement contradict to the Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer?s Protection.

Methodology applied in this research is normative juridical research, namely a research on legal norms existing in a law, contract or agreement, judicial decision, and opinions expressed by respondents relating to consumer's protection.

Banking credit agreement contain standard clauses which are very injurious to the consumers and contradict to the Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer?s Protection, because the content of this standard clauses specify more accountability imposed on consumers than a bank. Even, an accountability which should have been imposed on the bank is assigned to consumers. Consumers Protection Law provides compatible protection to consumers and stakeholders through their right and obligations.

Considering that the content of standard clauses of banking credit agreement is injurious to consumers, then control and law enforcement relating to the breach against the standard clauses should be implemented by Government and related agencies. Bank of Indonesia having the duty of controlling banking institutions may play a role in controlling the models of credit agreement containing clauses which are injurious to consumers. "

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37 Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjian kredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris dan PPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas praduga sah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dan kedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik dari para pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiil yang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabila dapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebut berkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaan tugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asas lainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindungan terhadap-nya

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in relation to false evidence provided by the parties in their making when that two deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties. The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure their integrity and provide extra protection amongst them."

"Orangutans are arboreal, semi solitary, and frugivor primates. Theyspend the majority of their time consuming fruits. The percentage of fruitconsumption reaches 60–70 % of the total feeding time. The fluctuating fruitavailability in the nature significantly impacts the orangutan’s nutritionalintake. When fruits are available in low amounts, orangutans will use their fatstorage to produce energy. The final result of the fat metabolism is ketonebodies, which can be detected in the orangutan’s urine.Tuanan is a secondary forest that would be an interesting valuable sitefor comparative studies, to ensure whether a certain type of habitat impactsthe orangutan’s behavior and its necessity for food. The objectives of thisresearch were (1) to observe the orangutan’s daily activity, food proportion,as well as the presence of ketone bodies in the orangutan’s urine, and (2) toensure whether fruit availability affects those values.Data were collected from the following 12 orangutans (5 nonreproductivefemales, 1 reproductive female, 3 flanged males and 3unflanged males) using instantaneous focal animal sampling method. The proportion of time spent in feeding, resting, moving, nesting, and socialactivity were 61,20%, 27,08%, 10,30%, 1,24% and 0,18%, respectively.Significant difference was obtained only in moving activity. Social activity hassignificant correlation with fruit availability.From this research, food proportion consisted of fruits (50,94%),leaves (27,24%), vegetative (9,87%), flowers (5,42%), cambium (3,65%),insects (2,80%), and others (0,08%). There was different proportion in flowerintake based on gender and social class. Proportion of fruit consumption inorangutans was significantly correlated with fruit availability.From 116 orangutans' urine samples, ketone bodies were only found innon-reproductive females. The female had just given birth to her firstoffspring. There was no significant correlation between the presence ofketone bodies in orangutans with fruit availability."

"Regulasi terkait aset kripto sangat bervariasi antar negara, sehingga penggunaanya disetiap negara tidaklah sama. Ada negara yang mendukung secara penuh penggunaan aset kripto, ada negara yang menerima secara limitatif dan negara yang melarang dalam pengunaan aset kripto. Adanya perbedaan perspektif dalam memandang aset kripto tentu menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganannya ketika aset kripto itu sendiri digunakan sebagai alat atau hasil kejahatan. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia, Bagaimana peranan Rupbasan pada proses penyitaan dan pengawasan aset kripto hasil kejahatan, Bagaimana konsep yang tepat pelaksanaan penyitaan dan pengawasan terhadap aset kripto hasil kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bappebti, Ojk, Ppatk dan Rupbasan. Metode perbandingan hukum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan Slovenia untuk mengembangkan hukum dan mempertajam penelitian hukum. Belum adanya payung hukum terhadap prosedur penyitaan bukti elektronik. Sejauh ini peran Rupbasan dalam menyimpan benda tidak berwujud, seperti data elektronik, aset digital atau informasi dalam sistem komputer masih tidak terlihat terutama dalam benda tidak berwujud bebentuk kripto. Diperlukannnya regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan negara pada benda tidak berwujud.

---

Regulations related to crypto assets vary greatly between countries, so their use in each country is not the same. There are countries that fully support the use of crypto assets, there are countries that accept them limitatively and countries that prohibit the use of crypto assets. The existence of different perspectives in viewing crypto assets certainly raises various problems in handling them when the crypto assets themselves are used as tools or proceeds of crime. This raises problems, namely: How is the regulation and supervision of crypto assets in Indonesia, What is the role of Rupbasan in the process of confiscating and supervising crypto assets resulting from crime, What is the right concept for the implementation of confiscation and supervision of crypto assets resulting from crime in the criminal justice system in Indonesia. The method used in this research is doctrinal, using document studies and interviews with stakeholders such as the Police, Prosecutors' Office, Bappebti, Ojk, Ppatk and Rupbasan. The comparative law method, specifically drawing insight from Slovenia, is employed to enhance legal development and refine the study's finding. There is no national standard for the procedure of confiscating electronic evidence. So far, the role of Rupbasan in managing intangible objects, such as electronic data, digital assets or information in computer systems is still invisible, especially in crypto intangible objects. Clear regulations are needed regarding the management of confiscated objects or state confiscation of intangible objects."

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negarauntuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yangmenyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalampembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalampembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjiankredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris danPPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas pradugasah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugasjabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dankedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik daripara pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiilyang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabiladapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebutberkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaantugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asaslainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindunganterhadap-nya.

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state

to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004

for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often

confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer

in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in

relation to false evidence provided by the parties in their making when that two

deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role

and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and

Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio

Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public

notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status

and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties.

The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public

Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there

is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made

Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider

the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure

their integrity and provide extra protection amongst them."

"ABSTRAKPitcher plants (Nepenthes spp.) included in carnivorous plants which are often visited by nectar-seeking insects, such as bees, beetles, butterflies and ants. In order to be visited by insects, pitcher plants provide a lure prize in the form of nectar produced by flowers (floral nectar) and nectar in other parts outside the flower (extrafloral nectar). In an effort to get the nectar, visitor insects can fall into the hole of the pitcher which will eventually become the food of the pitcher plants."

"ABSTRAKSpesies lamtoro (Leucaena sp ) mempunyai aroma spesifik~yang mudah d~beda~an dar1 tanaman la1nnya Pengematen lapanganmenunJu~an banwa set1ap spes1es mempunya1 1ntens1tas aromayang berbeda Hubungan antara aroma (yang dapat bers1fatsebaga1 1nvas1 hama Heteropsyllacuban apenar1lCrawfordserangga) dengandapat d1nyata~an melalu1 pengamatan bahwaspes1es dengan s~ala aroma yang t1ngg1 d1h1nggap1leb1h banyal d1band1nglan dengan spes1es denganrendaholehslalahamayangAroma lamtoro d11solas1 dengan s1st1m pe~guapan Vc~um danpenJ eba~ -20 ° c, ~ emud1 an d1elstrals1 dengan pelarutd1~lorometanaAn2l1s1s aroma dengan ~ olom 5/ Carbo~Ja,... pad a~romatograf1 gas menghas1l~an pola vromatogram yang serupayang terd1r1 dar1 8 I omponen Set1ap spes1es mempunya11ntens1tas puncaJ Jomponen yang bervar1as1 dan pad a spes1esdengan slctla aroma 1ang renda~ JUmlah lomponen ya'lg muncul t~da~ lerg~ap dan ~urang dar1 8Ident1f1~as1 aroma y2ng d1la~uPan dengan Spevtrofotometer1nfra F~erah dan ~romatograf1 gas-spe~trometer massa dapatmenentu~an 5 dar1 8 ~omponen penyusun aroma lamtoro Berdasarlan~rutan wa~tu retens1n1a lel1ma ~omponen tersebut adalahtrans-2-nelsen2l, Helsanol-1 c1s-~-He~senol, trans-~-Helsenoldan met1l sal1s1lat"