"Meskipun saat ini sudah banyak tersebar PPAT di
seluruh penjuru nusantara namun tidak sedik dari
masyarakat yang belum tahu hakekat PPAT. PPAT diberikan
kewenangan hanya terbatas pada membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun. Prodak hukum yang
dihasilkan PPAT mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna di Pengadilan. Selain itu, sebagai kepanjangan
dari tangan dari Pemerintah, PPAT diberikan segudang
kewenangan yang berkaitan dengan akta otentik sehingga
rentan dengan godaan-godaan. Berangkat dari itu semua,
salah satu filter yang diharapkan dapat mengurangi angka
abuse of power oleh PPAT diantaranya dengan meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai hakekat Pejabat Negara
tersebut. Selain itu keberadaan peraturan perundangundagan
berikut peraturan pelaksanaannya maupun kode etik
profesinya diharapkan mampu mengawal dan menjaga PPAT
dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan
terhadap PPAT diawasi langsung oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) bukan sarana proteksi profesi PPAT dari
tanggungjawab hukum tetapi pelaksana di lapangan yang
akan menegakkan kehormatan dan wibawa PPAT di mata
publik. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
yang berwenang membuat akta-akta mengenai tanah tentunya
harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus dibidang
pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak
menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dalam
melaksanakan kewenangannya PPAT senantiasa berpegang
kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syaratsyarat
sahnya akta otentik menurut undang-undang maupun
yang ditetapkan dalam peraturan tentang jabatan PPAT."
