Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (preclude) untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli (traditional communities and indigenous people) atas kekayaan intelektual (traditional knowledge/folklore) mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (kolektif). Akibatnya, banyak terjadi peristiwa penyalahgunaan hak (misappropriation) atas karya-karya folklore Indonesia, dan potensi ekonominya lebih banyak dinikmati oleh orang asing daripada masyarakat adat Indonesia sendiri, seperti pada kasus misappropriation ukiran Jepara. Bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan HKI dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi folklore ukiran Jepara yang optimal bagi keuntungan masyarakat lokal/adat Jepara, tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan Hak Terkait (Neighbouring Rights) pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara, apa yang menjadi kendalanya dan bagaimanakah mekanisme perlindungan yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara wawancara, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum cukup merepresentasi Hak Terkait yang dimiliki oleh para pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara sebagai komunitas pemangku asli folklore Jepara. Hal ini disebabkan pengaturan folklore yang masih abstrak dalam UU Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan Hak Cipta atas karya folklore ukiran Jepara, sehingga masyarakat Jepara belum dapat menikmati potensi ekonomi ukiran Jepara dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana defensive protection, serta perlindungan Indikasi Geografis (IG). Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas folklore serta mengkaji ulang pengaturan folklore di dalam UU Hak Cipta.

---

The individualistic and capitalistic concept of the western communities precludes protection to traditional communities and indigenous people over their traditional knowledge/folklores which are generally owned collectively by members of the communities. This has resulted in misappropriation of the Indonesian folklores by foreigners who have enjoyed more benefits from the economic potentials of such folklores than the Indonesian traditional communities themselves, such as, in the case of the Jepara carvings. With a view to analyzing the concept of Intellectual Property Rights protection in the framework of exploiting economic potentials of the Jepara folkloric carvings for the optimum benefits of the local/traditional community in Jepara, this thesis brings forward the issues of implementation of the Copyright Law in relation to the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara, the obstacles thereof and the protection mechanism having been applied. The method of this study is juridical normative which is done by interviews, statutory approach and case approach.The study shows that the Copyright Law has not sufficiently represented the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara as the original owners of the Jepara folklore. This is due to the still abstract stipulation of folklore in the Copyright Law, the characteristic of the community itself which is communalistic and religious and unfamiliar with the Intellectual Property Rights and the easy way in which foreigners may obtain copyrights protection over the Jepara folkloric carvings, all of which has prevented the Jepara community from enjoying the economic potentials of the Jepara folkloric carvings in the most beneficial way. However, some protection mechanisms are available, i.e. criminal law and civil law remedies, defensive protection by means of documentation, and geographical indication protection. In line with this, it would be necessary for the Government to socialize the importance of legal protection over folklores and to review the folklore provisions in the Copyright Law."

"[Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah kekayaan warisan budaya yangmenceminkan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan suatu bangsa dan masyarakatadat. Setiap bangsa memiliki kekayaan EBT masing-masing, terutama negaranegaraberkembang, dimana Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yangkaya akan keanekaragaman hayati luar biasa (mega biodiversity). EBT rentanterhadap penyalahguaan (misappropriation dan misuse) terutama dari negaranegaramaju karena memiliki potensi ekonomi, sehingga penting agar dapatsegera terbentuk suatu sistem perlindungan EBT di Indonesia. Pendekatan yangumum diaplikasikan untuk perlindugnan EBT adalah melalui rezim hukum HKIkonvensional yang bersifat individualistis sehingga tidak sesuai untukdiaplikasikan pada EBT. Penulisan ini akan mengkaji efektifitas praktikperlindungan EBT di Indonesia;Traditional Cultural Expressions (TCE) is a form of cultural heritage that reflectsupon the values, traditions, and beliefs of a nation and its indigenous peoples.Every nation has its own TCE with its unique characterizations, especiallydeveloping countries, in which Indonesia is included as one of the countries withmega biodiversity. TCE is prone to misuse and misappropriation by developedcountries due to its economical potential. Therefore, it is imperative that Indonesiaadopts a set of rules regulating the protection of TCE. The common practices forTCE protection is through the intellectual property law regime with individualisticcharacteristics that is not suitable for the protection of TCE. This writing willanalyze the affectivity of the protection of TCE in Indonesia;Traditional Cultural Expressions (TCE) is a form of cultural heritage that reflectsupon the values, traditions, and beliefs of a nation and its indigenous peoples.Every nation has its own TCE with its unique characterizations, especiallydeveloping countries, in which Indonesia is included as one of the countries withmega biodiversity. TCE is prone to misuse and misappropriation by developedcountries due to its economical potential. Therefore, it is imperative that Indonesiaadopts a set of rules regulating the protection of TCE. The common practices forTCE protection is through the intellectual property law regime with individualisticcharacteristics that is not suitable for the protection of TCE. This writing willanalyze the affectivity of the protection of TCE in Indonesia, Traditional Cultural Expressions (TCE) is a form of cultural heritage that reflectsupon the values, traditions, and beliefs of a nation and its indigenous peoples.Every nation has its own TCE with its unique characterizations, especiallydeveloping countries, in which Indonesia is included as one of the countries withmega biodiversity. TCE is prone to misuse and misappropriation by developedcountries due to its economical potential. Therefore, it is imperative that Indonesiaadopts a set of rules regulating the protection of TCE. The common practices forTCE protection is through the intellectual property law regime with individualisticcharacteristics that is not suitable for the protection of TCE. This writing willanalyze the affectivity of the protection of TCE in Indonesia]"

"Ekspresi Budaya Tradisional sudah ada sejak dahulu secara turun temurun dan diwariskan dari generasi. Salah satu ekspresi budaya tradisional yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adalah keragaman kain tradisional, yaitu kain tenun. Kain tenun Ulos Batak Toba sebagai salah satu kain tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Dibutuhkan perlindungan hukum yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum dalam melindungi Ulos Batak Toba, karena walaupun ekspresi budaya tradisional sudah dilindungi baik secara nasional dan internasional tetapi peraturan-peraturan tersebut masih belum mampu mengakomodir perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Hal tersebut menjadikan ekspresi budaya tradisional rentan terhadap tindakan pemanfaatan dan eksploitasi di antaranya peniruan kain Ulos Batak Toba oleh pihak lain secara melawan hukum. Ulos Batak Toba memiliki nilai-nilai ekonomi dan budaya yang memberikan manfaat ekonomi dari pemanfaatan tersebut.Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah atau asas hukum yang berhubungan dengan bagaimana perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional kain Ulos Batak Toba dalam sistem hukum HKI dan penerapan penganturannya di Indonesia. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Ulos Batak Toba sebagai ekspresi budaya tradisional berdasarkan sistem Hukum HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan belum efektif, diperlukan aturan bersifat sui generis yang spesifik dan terpisah mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Pemerintah Daerah juga turut serta dalam memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak Ekspresi Budaya Tradisional Budaya kain Ulos Batak Toba.

---

Traditional Cultural Expressions have been around for generations and are passed down from generations. One of the expressions of traditional culture that is the pride of the Indonesian people is the diversity of traditional fabrics, namely woven fabrics. Ulos Batak Toba woven cloth as one of the traditional fabrics owned by the Indonesian people. Proper legal protection is needed to prevent and resolve various violations of the law in protecting Ulos Batak Toba, because although traditional cultural expressions have been protected both nationally and internationally, these regulations are still unable to accommodate the protection of traditional cultural expressions in Indonesia. This makes traditional cultural expressions vulnerable to exploitation and exploitation, including the imitation of the Ulos Batak Toba cloth by other parties against the law. Ulos Batak Toba has economic and cultural values that provide economic benefits from these uses.

The nature of the research in this research is descriptive in nature with a normative juridical approach, the author examines the legal principles or principles related to how the legal protection of traditional cultural expressions of Ulos Batak Toba cloth in the IPR legal system and its implementation in Indonesia. Based on this, the researcher concluded that the legal protection of the Batak Toba Ulos as a traditional cultural expression based on the IPR legal system and the Law on Cultural Advancement has not been effective, it requires sui generis rules that are specific and separate regulating traditional cultural expressions. The Regional Government also participates in providing legal certainty to the creator or right holder of the Traditional Cultural Expression of Batak Toba Ulos cloth."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"[The Republic of Indonesia which consists of various ethnic and culture for certain possesses various priceless cultural heritages. The protection to cultural products which can be considered as traditional cultural expression have become an urgent issue for Indonesia because of the threats in the form of exploitation to the traditional cultural expression products that emerged along with the development of technology and information.Ulos as a textile product which is preserved by the Batak society is a form of traditional cultural expression which is possessed and need to be protected by Indonesia. In the development of providing protection to the traditional cultural expressions through Intellectual property legal framework, Indonesia incorporated the protection of the traditional cultural expression to the Copyright legal framework which previously regulated by the law no 19 of 2002.In 2014 the Indonesian government enacted law no 28 concerning Copyright which intended to complete the provisions which was missing and have yet to be regulated in the previous law, and included in the new law is the provisions on protection of the cultural value and the manufacturer of traditional cultural expression product., Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tentu memiliki ragam kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Perlindungan terhadap karya budaya yang merupakan ekspresi budaya traditional telah menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ancaman dalam bentuk eksploitasi terhadap produk produk ekspresi budaya tradisional semakin bermunculan.Ulos sebagai kerajinan tekstil yang dilestarikan oleh masyarakat Batak adalah salah satu ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilindungi. Dalam perkembangan pemberian perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Hak Kekayaan Intelektual sebagai rezim hukum yang berkembang pesat, Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui rezim Hak Cipta yang pada sebelumnya diatur pada Undang Undang no 19 tahun 2002.Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengesahkan undang undang no 28 tentang hak cipta untuk melengkapi peraturan peraturan yang belum diatur didalam Undang Undang sebelumnya, dan termasuk didalamnya adalah peraturan tentang perlindungan terhadap nilai budaya dan pengrajin produk Ekspresi Budaya Tradisional.]"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum yang wajib dijaminkan oleh Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan Ekspresi Budaya Tradisional/Folklor yang merupakan kekayaan dan jati diri bangsa. Ekspresi Budaya Tradisional/Folklor merupakan suatu kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi sosial tertentu, yang mencangkup verbal tekstual baik lisan maupun tulisan; Musik (vokal, instrumental atau kombinasinya); Gerak (tarian, beladiri, dan permainan); Teater (pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat); Seni rupa (bentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya); Dan Upacara adat. Ciptaan dalam pembatasanya pada Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang Hak Cipta adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Folklor belum mendapat perlindungan yang efektif dari hukum positif tentang hak cipta di Indonesia, walaupun dikatakan sebagai hak cipta yang dipegang oleh Negara. Komersialisasi dan peniruan, serta pengakuan atau klaim oleh Negara lain, seperti oleh Negara Malaysia terus berlanjut tanpa adanya perlindungan. Kondisi ini merugikan bangsa Indonesia, bukan hanya pada persoalan ekonomi saja tetapi juga pada jati diri bangsa. Hal ini menjadi perhatian besar karena kekayaan Ekspresi Budaya Tradisional/Folklor yang beraneka ragam merupakan keunggulan komparatif Indonesia sendiri dibandingkan negara-negara lain.

---

ABSTRACTThe Thesis would like to talk about the law protection of Traditional Cultural Expressions/Folklor in Indonesia which ought to be priority in government concern. Traditional Cultural Expressions/Folklor is an intelectual assets in form of arts which hold the traditional heritage in a specific community, such verbal expression in both oral and written; Music (vocal, instrumental, and/or its combination); Expressions by action (dances, plays, games and traditional sports); Theater (puppet performances, stories, epics, legends); Handicrafts (in two or three dimension, formed by any skin, woods, bamboo, ceramic, papers, textile, et cetera, and/or its combination); And Rituals. Creation in copyrights regulation concerning the results of every work of the Creator is an authenticity in the field of science, art, or literature. Folklor has not received effective protection of the positive law in Indonesia, although said to be the copyrights held by the State. Commercialization and imitation, as well as confession or claims by other countries, such as by Malaysia continued without any protection. This condition is detrimental to the nation, both in economic matters and the identity of Indonesia. This is of great concern because of the wealth of Traditional Cultural Expressions/ Folklor diverse Indonesia itself is a comparative advantage over other countries."

"Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan norma dalam sistem hukum kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional, implikasi ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ketidakselarasan merupakan hal akan dibahas di dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan fokus penelitian menganalisis taraf sinkronasi horizontal peraturan perundang-undangan. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakselarasan dalam norma inventarisasi dan pemanfaatan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dengan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan serta peraturan perlaksananya. Dalam ketentuan inventarisasi, ketidakselarasan terjadi pada norma yang mengatur keterlibatan subjek-subjek untuk melakukan inventarisasi atas Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan ketidakselarasan norma dalam ketentuan pemanfaatan, terletak pada subjek yang terikat dalam perizinan, subjek yang berwenang mengeluarkan perizinan, dan pedoman terkait mekanisme dan tatacara pemberian perizinan maupun pembagian manfaat. Apabila ditinjau melalui asas kepastian hukum, maka ketidakselarasan norma yang terjadi berdampak pada ketidakjelasan, keraguan, kontradiktif, dan ketidakdapatlaksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, pemerintah sepatutnya melakukan pengkajian ulang terhadap tiap-tiap regulasi hukum yang memberikan pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu, mengingat keterlibat seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelindungan Ekspresi Budaya tradisional, sudah sepatutnya pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui salah satu mekanisme yaitu Triple Helix Collaboration.

---

The Indonesian government has recently enacted Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, which serves as a legal framework for the protection of Traditional Cultural Expressions. The close relationship between the protection of Traditional Cultural Expressions and the cultural advancement regime necessitates increased attention to the synchronization of legal norms contained in each legislation. Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural Expressions, its implications, and possible efforts to address such inconsistency are the subjects to be discussed in this thesis. The research methodology employed in this study is juridical-normative, with a research focus on analyzing the level of horizontal synchronization of legislative regulations. From this research, it can be concluded that there is discrepancies of Norms within the provisions of inventory and utilization stated in Government Regulation Number 56 of 2022, as well as the Cultural Advancement Act and its implementing regulations. In the inventory provisions, discrepancies occurs in the norms governing the involvement of subjects in inventorying Traditional Cultural Expressions. As for the utilization provisions, disharmony arises in the subjects bound by licensing, the authorities responsible for issuing licenses, and the guidelines related to licensing procedures and benefit distribution. When examined through the principle of legal certainty, the discrepancies of norms that occurs leads to ambiguity, doubt, contradictions, and the non-implementation of legislative regulations. To mitigate the resulting impacts, the government should conduct a reassessment of each legal regulation that provides protection for Traditional Cultural Expressions. Furthermore, considering the involvement of all layers of society is crucial to the success of protecting traditional cultural expressions, it is appropriate for the government to involve these parties in the efforts to protect Traditional Cultural Expressions through mechanisms such as Triple Helix Collaboration."

"Usaha industri tradisional telah menjadi perhatian nasional dan internasional dengan perkembangan wacana industri sustainability (berkelanjutan). Akan tetapi, dalam kenyataannya perkembangan usaha ini tidak selalu mengarah pada model usaha berkelanjutan yang lebih baik dari para pelaku yang ada di dalamnya. Riset ini menampilkan gambaran dilema livelihood pada industri tradisional furnitur Jepara – Indonesia. Fenomena khusus yang terjadi di Jepara adalah kemampuannya untuk bertahan dalam kompetisi dunia usaha modern, dan juga secara menakjubkan menggapai pasar furnitur global. Di lain hal, Jepara secara mayoritas tetap bertahan dengan metode produksi tradisional. Dalam perhatian ini, studi kualitatif phenomenology dilaksanakan di kota Jepara, Jawa Tengah – Indonesia. Studi dilakukan pada industri tradisional furnitur rumah tangga, dengan para pelaku usaha dan pekerja didalamnya yang terdiri dari 12 orang partisipan, dan terbagi dalam 4 kategori usaha. Investigasi dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan teknik semi structured interview. Riset ini mendeskripsikan tekanan (pressure) lokal, regional dan internasional yang berakibat implikasi unsustainable yang cukup besar. Implikasi berkisar dari kurangnya campur tangan pemerintah, pendapatan yang tidak memadai, persaingan yang tidak sehat dengan sebagian perusahaan asing yang secara legal dan ilegal berdiri di Jepara, dan yang paling substansial adalah hilangnya karakter keterampilan seni ukir di Jepara sendiri. Industri furnitur ukir tradisional Jepara di satu sisi, memiliki warisan sejarah keterampilan budaya ukir, bersama dengan ribuan orang yang bergantung pada jenis mata pencaharian ini (livelihood), dan harus tetap bertahan baik dalam skala pasar lokal ataupun global. Pada akhirnya, industry furniture tradisional Jepara ini menerapkan model perkembangan industri “Low Road” untuk menahan pengaruh tekanan (pressure) lokal dan internasional, yang kemudian secara bertahap berubah, dan melakukan manuver strategis untuk menyesuaikan prosedur dan peraturan kebijakan yang ada guna mempertahankan mayoritas praktik informal dari para pelaku usaha, dan utamanya untuk mempertahankan mata pencaharian produksi furnitur tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun

---

Traditional industry sustainability has been the focus and interest of local and international study. However, current traditional industry developments may not always indicate better progressive sustainable achievements. This research presenting an epic rural traditional industry dilemma of livelihood, focusing at traditional industry Jepara – Indonesia. Distinct significance phenomenon at Indonesian - Jepara traditional rural furniture industry is in its ability to survive current modern business competition while remarkably prosper for global furniture market. Meanwhile, this industry and its people have been largely remains with traditional method of production. In concern to this, a qualitative phenomenology study had been conducted at Jepara city, Central Java- Indonesia, in a range of home-based furniture, adjoining with business owners and workers involved. A total of 12 participants and 4 main categories of business are investigated. This research deployed in-depth interview using a semi-structured interview. The study depicting pressure of local, regional and international which further result major unsustainable implications. Implications span from the absence of government assistance, income insufficiencies, unfair rivalries with partial foreign firms legally and illegally stands at Jepara, and in most substantial is the loss of carving craftmanship skills character within. The pressures at Jepara is related to the main feature of historical carving craftmanship inheritance, which determined to many thousands of livelihood reliance people contained. This rural furniture cluster industry is obviously needed to sustain both domestically and internationally, despite this research reveals many problems and implications. Eventually, Jepara furniture industry people have to undertake "low road" survival to withstand pressures, and at the same time transform and maneuvering current international rules and regulations on timber trade products. Inevitably, Jepara small furniture firms need to operate informally, in order to continue their cultural industry legacy which formerly passed for many generations."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat serta upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional. Pembahasan mengacu pada perbandingan antara keempat peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pengetahuan tradisional tersebut dan pembahasan tentang langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional melalui pendekatan organisasi internasional WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aturan dalam WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT tentang pengetahuan tradisional melalui pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat masih jauh dari sebuah aturan yang dapat dikatakan ideal bagi perlindungan pengetahuan tradisional. Serta upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional secara keseluruhan adalah melalui lembaga internasional yang memiliki komitmen dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional yaitu; WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF.

---

This thesis discusses about the protection of traditional knowledge in international law, which is comparing the draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 with the rules in the CBD, TRIPS, and the bill PTEBT that can cater the justice of the economic rights and the justice in terms of property rights in traditional knowledge itself, also any efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge. The discussion refers to the comparison among the four regulations that corespond to the regulation of traditional knowledge also the discussion of the steps taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge through international organization, especially WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF. This study uses a qualitative descriptive method.

The result of this research show that the rules of traditional knowledge in WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPS and RUU PTEBT through the approach of the sense of economic justice and the sense of justice for the rights of indigenous people's traditional knowledge are still far from an ideal rule for the protection of traditional knowledge. Furthermore, the result also shows that the efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge is through the international institutions that are committed in terms of protection of traditional knowledge, namely: WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF. "