Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan sebagai lembaga keuangan dan penyalur kredit mempunyai peran yangpenting terhadap pembangunan Nasional terutama pembangunan di bidang ekonomi, yakni dalam hal penyediaan dana untuk masyarakat. Pemberian kredit yang merupakan kegiatan utama bank sering menjadi penyebab suatu bank menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut/tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain. Dalam melakukan penelitian ini metode yang dipakai adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas hukum dan penerapannya dalam prakteknya atau dengan mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam prakteknya belum diberikan secara optimal karena terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang seharusnya mudah dilaksanakan, ternyata terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan alasan obyek Hak Tanggungan masih dalam proses pembagian warisan. Adapun apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan (Kreditur) berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan baik berdasarkan Pasal 224 HIR maupun atas kekuasaan sendiri. Yang dimaksud dengan menjual obyek Hak Tanggungan atas alasan cidera janji sama artinya dengan melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan.

---

Banks as financial institutions and credit suppliers have an important role towards national development especially in the field of economic development, namely in terms of provision of funds for the community. The extension of credit which is the bank's main activity is often the cause of a bank facing problems. This is because the debtor fails to fulfill its obligation to return the loan at a given time. Article 1 point 1 of Law No. 4 / 1996 About Mortgage Mortgage states that are charged to guarantee the rights of land rights as stipulated in Law no. 5 Year 1960 About the Basic Regulation of Agrarian Affairs, the following / not following other items that constitute a unity with the land, to repay certain debts which gives preferred status to certain creditors of the other creditors. In conducting this research method used is the normative juridical aims to discover the principles of law and its application in practice or to seek and discover the basics of juridical in its implementation. Based on research result shows that the protection provided by Article 6 and Article 20 of Law no. 4 / 1996 About Mortgage in practice has not been given an optimal because of the execution Mortgage which should easily be implemented, it turns out there are parties who feel aggrieved by reason of Mortgage objects still in the process of inheritance. The breach of contract if the Debtor, Mortgage holders (creditors) are entitled to sell the object good Encumbrance pursuant to Article 224 HIR nor in the power itself. What is meant by selling objects Mortgage of reason is tantamount to breach of contract execution to the object of Mortgage."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah host countries national culture atau home countries national culture yang lebih mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan foreign affiliates banks. Penelitian ini menggunakan sampel foreign affiliates banks global dengan periode penelitian 2009-2015. National culture diukur dengan menggunakan 4 dimensi Hosftede rsquo;s framework of national culture, yaitu: uncertainty avoidance, individualism, masculinity v.s femininity dan power distance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa national culture of home country lebih mempengaruhi perilaku foreign affiliates banks daripada national culture of host country. Lebih spesifik, pengambilan risiko pada foreign affiliates banks akan lebih tinggi ketika national culture of home country memiliki nilai individualism yang tinggi dan power distance yang rendah.

---

This study aims to determine whether national culture of host or home country which has more influence on risk taking behavior of foreign affiliates banks. This study uses samples of foreign affiliates banks operating globally with period of observation from 2009 to 2015. National culture is measured by using 4 dimensions of Hofstede rsquo s framework of national cultures uncertainty avoidance, individualism, masculinity v.s femininity, and power distance. This study finds that risk taking behavior of foreign affiliates bank is dominated by the culture of home country. Specifically, they take more risks when the national culture of home country has high individualism and high power distance cultural values."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bank maupun lembaga bukan bank terhadap nilai perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 270 perusahaan non keuangan dan non investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014 dengan jumlah observasi sebanyak 809. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bank tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bukan bank berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bank lebih besar dibandingkan kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bukan bank terhadap nilai perusahaan.

---

This research aims to examine the effect of financial institutions? ownership in form of bank institution and non-bank institution on firm value. This research uses purposive sampling method to determine the samples and the samples of this research are 270 non-financial and non-investment firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2012-2014, resulting to 809 observations. This research uses panel data multiple regression. The results of this research show that financial institutions? ownership in the form of bank institution has no influence on firm value while financial institutions? ownership in the form of non-bank institution has a positive influence on firm value. This research shows that the influence of financial institutions? ownership in form of non-bank institution is greater than influence of financial institutions? ownership in form of bank institution on firm value."

"Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta jual beli yang cacat yuridis mengakibatkan akta jual beli batal demi hukum, bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, dan bahkan secara pidana, serta bahwa perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan yang penetapan lelang hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dan PPAT selaku pembuat AJB yang cacat yuridis serta kreditur dapat mengajukan ganti kerugian secara materiil dan imateriil.

---

One of the most common ways of transfer land rights is buying and selling. The land purchase agreement was made before the official who was held, namely PPAT in the form of an authentic deed. This thesis discusses the legal consequences of a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects, the responsibility of the PPAT for the making of Sale and Purchase Deed No. 61/2016 that is defective juridical and procedural defects, as well as legal protection for creditors as holders of dependents stipulation of auction for the execution of the mortgage is canceled by the decision of the District Court. The research method used in this study is normative juridical through the study of documents with qualitative data analysis methods. The conclusion of this research is that the principal agreement between the creditor and the debtor is an illegal and cancelable agreement, that the PPAT can be held accountable administratively, civilly, and even criminally, and that legal protection for the creditor as the holder of the Underwriting Right determines the auction the mortgage is canceled by the District Court's decision, can file a lawsuit against the law by the debtor and PPAT who made a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects and creditor can file material and immaterial damages.

"

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kompetisi perbankan terhadap cost of credit dan akses kredit perusahaan. Penelitian terdahulu dengan sampel negara maju menunjukkan hasil bahwa kompetisi bank meningkatkan cost of credit, sejalan dengan information hypothesis, dan kompetisi bank meningkatkan akses perusahaan terhadap kredit yang sejalan degan market power hypothesis. Menggunakan data pada industri perbankan dan perusahaan di ASEAN-5 Country yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina pada periode 2005-2016, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetisi perbankan menyebabkan akses yang lebih mudah terhadap kredit bank dan menurunkan cost of credit. Hasil penelitian ini konsisten pada berbagai pengukuran kompetisi bank yang berbeda yaitu CR5, Herfindahl-hirschman Index, dan Lerner Index. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran dan tangibility perusahaan mempengaruhi besarnya pengaruh kompetisi bank terhadap cost of credit dan akses kredit.

---

ABSTRACTThis research investigates the effect of bank competition on firm rsquo s cost of and access to credit. Some previous studies in developed countries have found that bank competition increases the cost of credit, in line with the information hypothesis. The bank competition also increases firm rsquo s access to credit based on the market power hypothesis. However, banking industry in developing countries have different characteristics compared to developed counties and this leads to a different result from previous studies. Using data from ASEAN 5 Country from 2005 to 2016, this study found that the increase of banking competition leads to an easier access for firm to obtain credit and also decreases the cost of credit that should be paid by the firm. These results are consistent with a broad set of measure of bank competition, which is CR5, Herfindahl hirchman Index and Lerner Index. We also find that the effect of bank competition on cost of credit is generally influence by firm rsquo s size and tangibility. "

"ABSTRAKNasabah Penyimpan, baik atas nama perorangan maupun badan hukum mempercayakan dana mereka di Bank, namun masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek Bank yang merugikan Nasabah Penyimpan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank. Nasabah Penyimpan dilindungi oleh berbagai ketentuan perundangan, baik yang memberikan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung. Nasabah Penyimpan yang mengalami kerugian akibat tindakan bank yang menyimpang, dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di bank, salah satu contoh kasus terkait dengan upaya hukum nasabah penyimpan untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di Bank adalah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 15 Maret 2012 dimana Nasabah Penyimpan melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap bank.

---

ABSTRACTDepositor , either on behalf of individuals and legal entities entrust their funds in the bank , but still deviations in practice harmful Bank Depositors , which in turn will reduce the level of public confidence in the Bank . Depositors are protected by various provisions of the legislation , which provides protection both directly and indirectly . Depositors who suffered losses due to the actions that deviate banks , can bring a legal action to recover the funds in the bank , one example of a case related to legal efforts to get back depositors funds stored in the Bank is contained in Jakarta District Court Decision South 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel number dated March 15, 2012 where the Depositor remedies through a civil lawsuit is a lawsuit against the bank of Unlawful acts."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh liberalisasi finansial dan perubahan struktur kepemilikan terhadap efisiensi biaya bank komersial yang terdaftar di bursa efek pada sepuluh negara di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara MENA selama periode tahun 2011 hingga 2015. Pengukuran nilai efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Approach SFA . Salah satu kontribusi dari penelitian ini adalah menambahkan loan loss provisions sebagai salah satu input efisiensi. Komponen Financial Freedom dari Heritage Foundation 39;s Index of Economic Freedom digunakan sebagai proksi dari liberalisasi finansial. Perubahan struktur kepemilikan bank merupakan perubahan persentase kepemilikan saham terbesar oleh pemerintah, domestik dan asing dengan minimum kepemilikan sebesar 10 . Dengan menggunakan metode regresi Tobit, hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi finansial dan peningkatan kepemilikan domestik berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya bank, dan sebaliknya, peningkatan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap efisiensi biaya bank.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the influence of financial liberalization and changes in ownership structure on the efficiency of listed commercial banks in ten countries of the MENA region. Bank cost efficiency is measured using Stochastic Frontier Approach SFA . This study makes several contributions to the literature, including the addition of loan loss provisions as an input used in measuring efficiency. Financial Freedom Index of Heritage Foundation 39 s Index of Economic Freedom is used as a proxy of financial liberalization. Changes in ownership structure are the changes of the percentage of bank shares owned by the government, domestic or foreign investors with minimum ownership of 10 . Using Tobit regression model, the results of this study shows that financial liberalization and increase in domestic ownership negatively affect bank cost efficiency, whereas the increase in foreign ownership positively affects bank cost efficiency."

"Skripsi ini membahas pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan dan penerapan gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mekanisme Internal Dispute Resolution dan External Dispute Resolution. Penerapan gugatan sederhana dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dimanfaatkan oleh perbankan untuk menyelesaikan sengketa kredit antara bank dengan nasabah debiturnya. Sebanyak 70 dari keseluruhan perkara gugatan sederhana diajukan oleh bank. Saran dari penelitian ini yaitu agar Mahkamah Agung membuat petunjuk teknis pelaksanaan gugatan sederhana, menaikkan ketentuan nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00, serta memasukkan aturan eksekusi gugatan sederhana.

---

This thesis discusses about the regulations of banking credit dispute settlement and the small claim court implementation in settling banking credit disputes in the South Jakarta District Court. This research is a normative juridical research. The regulations of banking credit dispute settlement are set forth in Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority Regulations governing the mechanism of Internal Dispute Resolution and External Dispute Resolution. The implementation of small claim court under the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 in the South Jakarta District Court was used by banks to settle credit disputes between banks and debtor customers. As many as 70 of all small claim court cases were filed by banks. The suggestion from this study is that the Supreme Court should make technical instructions for the implementation of a small claim court, increase the provisions for the value of material claims from Rp200.000.000,00 to Rp500.000.000,00, and make small claim court execution rules."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh dari modal sosial dan religuisitas di tingkat individu masyarakat muslim di Indonesia terhadap kerelaan besar pemberian pinjaman tanpa bunga. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder dari IFLS yaitu sebanyak 663 responden. Menggunakan metode Partial Least Square Structured Equation Modeling, didapatkan hasil bahwa modal sosial dam religiuisitas positif signifikan berpengaruh langsung dalam kerelaan memberikan pinjaman tanpa bunga. Religiusitas juga terbukti mampu mempengaruhi efek dari modal sosial, dimana religiusitas tinggi akan memperkuat efek modal sosial, sementara religiusitas rendah akan memperlemah efek modal sosial. Dari hasil analisis multi-grup kelompok sampel yang bersifat risk-averse dan tidak risk-averse, dapat diasumsikan bahwa kerelaan pemberian pinjaman tanpa bunga yang didorong oleh religiusitas dan modal sosial umumnya dianggap sebagai perilaku yang altruistik dan tidak mencari profit material. Implikasinya, pemberian pinjaman tanpa bunga yang dimotivasi oleh aspek religiusitas dan modal sosial seseorang cenderung dianggap sebagai bentuk perilaku altruistik dikarenakan alasan meminjam digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa pinjaman tanpa bunga dapat dimanfaatkan oleh institusi formal untuk meningkatkan inklusi finansial dengan memposisikan pinjaman tersebut sebagai bentuk CSR dan bukan sebagai bentuk kegiatan usaha dan menjadi produk keuangan"

"Undang-undang mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur bahwa pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK yang independen. OJK diatur berfungsi menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian, pembaharuan pengaturan keuangan dalam UU OJK merupakan pembaharuan mengenai pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan oleh OJK sebagai badan tunggal dan melaksanakan fungsinya secara terintegrasi. Sehubungan dengan itu, UU OJK belum tepat untuk diberlakukan. Karena OJK hanya melaksanakan fungsi microsupervisory, sedangkan fungsi macrosupervisory melekat pada Bank Indonesia. Demikian pula, pengaturan keuangan dalam UU OJK bukan pengaturan keuangan secara terintegrasi, tetapi gabungan pendekatan secara Institusional dan Fungsional yang dilaksanakan oleh satu badan tunggal yaitu OJK. Dengan berlakunya UU OJK, perlu pembaharuan mengenai pengaturan koordinasi diantara OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjaminan Simpanan. Demikian pula halnya dengan pengaturan mengenai Forum Koordinasi Stabilitas Sistim Keuangan untuk mejaga stabilitas sistim keuangan yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

---

The financial services authority act known as Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) regulates that the regulation and supervision in financial services sector is performed by an independence financial services authority known as Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK is regulated to do function performing an integrated financial regulation and supervision system over all of the activities in financial services sector. The financial regulation reform then become the removal of the regulation and supervision authority in financial services sector to OJK as a single authority and performs integrated function. However, financial regulation in financial services sector as regulated in UU OJK is not suitable to be performed. Because OJK only performs the microsupervirory function, meanwhile the macrosupervisory is inherent to Bank Indonesia (BI) as Central Bank. Likewise, the financial regulation as in UU OJK is not an integrated financial regulation, but a combination of institutional and functional approach that is performed by OJK as a single body. By the enactment of UU OJK, the reform is still needed to regulate the coordination between OJK, BI, and Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS/ Deposit Insurance Corporation). The reform is needed also for the financial system stability forum in order to protect the stability of financial system between Minister of Finance, Governor of Central Bank, Chairman of OJK, and Chairman of LPS."