Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTahun 2008 ini adalah tahun ke-11 sejak Indonesia dilandakrisis multi dimensi yang begitu hebat, yang telah memporakporandakanhampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Sepuluh tahunadalah sebuah kurun yang cukup lama untuk berbenah dan memperbaikidiri. Namun demikian, upaya untuk kembali pulih masih memperolehbeberapa kendala. Trauma krisis dan juga peningkatan kredit seret(non performing loan) telah menyebabkan credit rationtng yaituperbankan menjadi sangat selektif dalam melakukan pemberian kredit.Kondisi tersebut di atas pada akhirnya mempengaruhi pula pemberiankredit terhadap kepemilikan rumah, yang sebetulnya masih memilikipermintaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagaiupaya untuk mendorong akselerasi pembiayaan terhadap kepemilikanrumah. Sungguhpun dari sisi perbankan, yang memiliki. magnitudo yangsignifikan dalam mempengaruhi perekonomian nasional, telah banyakdilakukan berbagai inovasi untuk mengintegrasikan berbagai produkkeuangan dalam satu kemasan yang ditawarkan, antara lain dengan carasekuritisasi aset, namun khususnya pada Kredit Pemilikan Rumah(KPR),upaya tersebut tampaknya belum memberikan prospek yang cerah untukmencapai tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secaramaksimal. Tampak disini adanya kebutuhan untuk melakukan terobosansebagai bagian dari masa depan sektor keuangan dan sektor perumahannasional. Terobosan mana perlu diimplementasikan dengan baik salahsatunya dengan mendirikan suatu lembaga keuangan yang dapatmenggegaskan langkah yang baik tersebut. Manfaatnya tidak hanya akandirasakan oleh masyarakat namun juga bagi industri perbankan untukdapat terus berkembang meningkatkan asset dan pendapatannya, sertamendorong pasar keuangan di Indonesia yang semakin likuid.Sebagaimana telah penulis ilustrasikan pada bagian pendahuluan diatas, dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mengangkat beberapapermasalahan yang lebih spesifik terkait sekuritisasi KreditPemilikan Rumah yaitu :1) Kerangka hukum apa yang dibutuhkan dalampelaksanaan sekuritisasi KPR yang efektif dan aman? 2) Bagaimanarisiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga transaksi sekuritisasiKPR dan peranan PT Sarana Multigriya Finansial bisa optimal?Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis-normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadapazas-azas hukum, sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasihukum. Penelitian normatif mempergunakan data sekunder. Daripembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:1) Kerangka hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sekuritisasi KPRyang efektif dan aman adalah Undang-Undang Sekuritisasi dansinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang dan yangberhubungan dengan sekuritisasi aset; 2)Risiko harus dimitigasidengan baik agar transaksi sekuritisasi KPR dan peranan PT SaranaMultigriya Finansial bisa optimal dengan cara: implementasi riskmanajemen dan tata kelola yang baik (good govern&nce) sertadiperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap aktivitas PT SMF."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan pengukuran friksi perdagangan pada data keuangan berfrekuensi tinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan adjustment friksi perdagangan tersebut untuk mengestimasi expected return pada three factor model. Friksi perdagangan diukur menggunakan quoted half spread, effective half spread, traded spread, roll price serta proportional half spread.Penelitian ini mendefinisikan friksi perdagangan sebagai kendala yang dihadapi investor dalam melakukan transaksi perdagangan saham yang merupakan biaya implisit yang bersumber dari real friction dan informational friction. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa friksi perdagangan tertinggi bersumber dari informasi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata friksi perdagangan yang dihasilkan adalah sebesar 1% pertahun. Mengingat saham-saham yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan saham berkapitalisasi pasar tinggi yang tersebar pada berbagai fraksi harga, maka friksi sebesar 1% pertahun tersebut merupakan friksi yang dihasilkan pada perusahaan yang relatif likuid. Hasil estimasi expected return pada three factor model yang memperhitungkan friksi perdagangan dapat menjelaskan adanya hubungan positif antara beta dengan expected return pada seluruh periode pengamatan.Melalui uji beda rata-rata selisih beta saham sebelum dan setelah adjustment baik menggunakan proportional quoted half spread maupun proportional effective half spread, dapat dibuktikan bahwa friksi perdagangan menyebabkan peningkatan beta terutama pada saat krisis. Sebagai market risk (systematic risk), peningkatan beta yang disebabkan adanya friksi perdagangan sebesar 1% pertahun tersebut dapat mempengaruhi pasar dan menyebabkan perubahan harga (asset pricing). Dalam hubungannya dengan karakteristik perdagangan, friksi perdagangan memiliki hubungan negatif dengan harga saham, volume perdagangan, jumlah perdagangan dan kapitalisasi pasar.Hasil uji korelasi dapat membuktikan keeratan hubungan antara friksi perdagangan dengan harga saham, jumlah transaksi dan kapitalisasi pasar, dan tidak dapat membuktikan hubungannya dengan volume transaksi karena parameternya terbukti tidak signifikan. Hasil uji beda rata-rata perubahan tick size dapat membuktikan dampak kebijakan penurunan tick size terhadap penurunan friksi perdagangan.

---

The main purpose of this research is to measure trading friction for high frequency financial data at Bursa Efek Indonesia (BEI) and to adjust trading friction to estimate expected return in three factor model. Trading friction could be measured by quoted half spread, effective half spread, traded half spread, Roll price and proportional half spread. This research defines trading friction as the difficulties faced by investors in the stocks trading which is sourced from implisit transaction cost. The sources of trading friction are real friction dan informational friction.Based on calculations, it is known that the highest trading frictions derived from the information. These results prove that the average trading friction is equal to 1% per year. Given the stocks that the sample in this study is the high market capitalization stocks scattered in various fractions price, then the friction of 1% per year is a friction at the company's relatively liquid. The estimation results of the expected return on the three-factor model that takes into account the trading frictions can explain the existence of a positive relationship between beta with the expected return on the entire observation period.Through compare mean test before and after adjustment using either proportional quoted half spread or proportional effective half spreads, it can be proved that the trading frictions lead to an increase in the beta, especially in times of crisis. As market risk (systematic risk), due to an increase in beta trade friction of 1% per year can affect the market and lead to changes in prices (asset pricing). The cross-sectional relation of trading friction to characteristics of trade, trading frictions are negatively related to measures of trading activity such as stock price, trade volume, number of trades and market capitalization.Trading friction measures are highly correlated with the stock price, market capitalization and number of transactions, and uncorrelated with the volume of transactions as parameters proved to be insignificant. The results of compare mean test of tick size change can explain the impact of policies on the reduction in tick size in trading frictions."

"Globalisasi ekonomi, bisnis, dan Investasi mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan pesat secara serentak yang berlangsung di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mengakibatkan arus perdagangan barang, modal, dan tenaga kerja di dunia melampaui batas-batas negara dan mendorong meningkatnya transaksi lintas batas (cross border transaction) antar negara. Peningkatan volume transaksi internasional oleh perusahaan multinasional menyebabkan transfer pricing untuk tujuan perpajakan teiab dan akan menjadi salah satu isu perpajakan yang sangat penting. Dalam era perekonomian yang teiah mendunia. transfer pricing telah menjadi isu penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.Ilmu pengetahuan telah menjadi faktor kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Wujud dari keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dalam faktor-faktor produksi adalah teknologi. Teknologi dalam konteks transfer pricing berupa pemikiran, penelitian. dan pengembangan yang berkembang dalam sebuah operasi, proses, atau produk. Output dari pemikiran, penelitian, dan pengembangan inilah yang kemudian didefinisikan sebagai "intangible property" of a company. Teknologi sebagai media transfer pricing memberikan kesempatan pada perusahaan multinasional untuk me-manage arus kas dan tarif pajak efektif.Mengingat globatisasi, aktifitas perusahaan multinasional dan Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka mengakibatkan transaksi tidak hanya ditinjau sebagai hubungan antar subjek ekonomi tetapi juga interaksi antar Negara yang berkepentingan. Dalam praktik di Indonesia sehari-hari, walau diyakini penerapan transfer pricing banyak dilakukan, dipastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku belum memadai. Dalam kaitannya dengan transfer pricing, belum ada aturan yang bersifat khusus dalam mempertimbangkan adanya transfer intangible asset.Karya akhir inl bertujuan untuk menganalisis apakah pernturan perpajakan Indonesia mampu mengidentifikasikan dan menentukan kepemilikan atas intangible property, dampak transfer pricing of intangible property terhadap Indonesia sebagai negara berkembang dan apa kemungkinan dampak yang ditimbulkan praktik tersebut terhadap penerimaan pajak negara serta bagaimana pelaksanaan transfer pricing rule di Indonesia dafam transaksi yang melibatkantechnology intangible asset.Transfer pricing of technology merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang seksama. Di negara-negara maju misalnya Amerika Serikat maupun Kanada ataupun di beberapa negara berkembang seperti China dan Argentina, masalah ini sudah mendapatkan perhatian khusus dengan diterbitkannya beberapa kebijakan perpajakan terkait dengan masalah tersebut Sedangkan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang transfer pricing. intangible property maupun mengenai technology intangible asset masih sangat kurang. Hal ini bukan saja melepaskan potensi pajak yang scharusnya bisa dioptimalkan tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak karena memberikan peluang penafsiran yang sangat Juas kepada otoritas pajak berkaitan dengan regulasi tersebut.Pemerintah Indonesia dalam hat ini Direktorat Jenderal Pajak seharusnya mengambil langkah kungkret dengan melakukan penguatan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini termasuk diantaranya dengan menegaskan dan menjabarkan secara lebih rinci beberapa konsep dasar dalam transfer pricing termasuk mengenai transfer pricing of technology intangible asset sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai transfor pricing dan bisa memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta menjaga kepentingan Indonesia sendiri dari kemungkinan penghindaran atau penggelapan pajak melalui skema transfer pricing baik yang bersifat cross-border maupum domestik.

---

Economic globalization, business and lnvestment prospered the growth and development of multinational businesses. Quick simultaneous development happening at the information technology field. communication and transportation resulted in a flow of trade, capital and labor in the world, passing through countries border and pushing the increase of cross border transactions. The increase of international transactions volume by multinational companies causing transfer pricing for tax purposes. has been and will be one of a very important tax issue. In a global economy era, transfer pricing became an important issue for the taxpayer as well as for the tax authorities.

Science has become a key factor in accelerating the economy growth in a country, The substance of said science presence in production factors is techology. Technology in the context of transfer pricing is the thought, research and development in an operation, process or produce The output of thoughts, research and development is later on defined as "intangible property of a company", Technology through the medium of transfer pricing provides considerable opportunities for a multinational company to manage its cash flow and global effective tax rates.

Regarding globalization, activities of multinational companies and Indonesian, which very much practices the open economy system, causes the transaction not only to be seen as a relation between economical subjects but also as an interaction between the countries concerned. In daily practice in Indonesia, although assured that transfer pricing is often done, it is certain that obeying the valid provisions are not yet adequate. 1n its connection to transfer pricing, there are not yet special rules for taking into consideration the transfer intangible asset

This thesis is aimed at analyzing whether the Indonesian tax system will be able to identify and determine the ownership of intangible property, the lmpact of transfer pricing of intangible property towards Indonesia as a developing country and what are the possibilities of the impact resulting from said practice to the country's revenues and how will be the execution of transfer pricing rule in Indonesia in transactions involving technology intangible asset.

Transfer pricing of technology became a complicated problem, needing meticulous consideration. In developed countries, for example, the United States of America or Canada or sorae developing countries like China and Argentina, this problem has already got special attention through the establishing of a few tax policies connected to the problem.

While in Indonesia the regulations regulating transfer pricing intangible property as well as technology tangible asset is still insufficient. This fuct not only decreases the tax potentials which should be optimal. but also doesn't give judicial certainty to the taxpayer, because it gives an opportunity for a very broad interpretation to the tax authorities concerned with this regulations.

The Indonesian Government, in this case the Directorate General of Taxes should take concrete steps by strengthening the provisions valid at present, including clarifying and describing in more detail a few basic concepts in transfer pricing including the transfer pricing of technology intangible asset, so that a understanding of transfer pricing can be increased and the taxpayer obtains a judicial certainty while taking care of the well-being of Indonesia from the possibility of evasion and embezzlement of taxes through good transfer pricing schemes either cross border or domestic."

"

Kehadiran aset kripto (crypto asset) sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di Indonesia sudah diakui secara legal oleh pemerintah sejak tahun 2018. Meskipun perdagangan aset kripto dinaungi oleh Bappebti sebagai lembaga pengawas dan pengatur yang berwenang, sejumlah lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya masih menolak keberadaan aset kripto seperti Bitcoin, dengan alasan keberadaan aset kripto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang baru berlangsung selama 1 (satu) tahun masih memiliki sejumlah kendala yang mengakibatkan konsekuensi ketidaksesuaian tugas dan fungsi pokok berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain penggunaan redaksional “pasar fisik aset kripto” dan ketidakhadiran bursa berjangka dalam perdagangan komoditi aset kripto. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aset kripto berdasarkan hukum kebendaan, mengidentifikasi aset kripto sebagai suatu komoditi, dan mengetahui keabsahan aset kripto dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelurusan literatur, serta wawancara narasumber dari lembaga pemerintah terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

The emergence of crypto asset as a commodity traded in Indonesia has been legally recognized by the government since 2018. Although the crypto asset market is under the auspices of Bappebti as the supervisory and regulatory authority, a number of state institutions and other government agencies still reject the existence of crypto asset such as Bitcoin, on the grounds that it is contrary to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In addition, the emerging market that has only lasted for 1 (one) year still has a number of obstacles that result in discrepancy of main duties and functions based on applicable law, including the use of editorial “pasar fisik aset kripto” (physical market of crypto asset) and the absence of a future exchange in crypto asset commodity trading. This study aims to identify crypto asset based on property law, to identify crypto asset as a commodity, and to determine the validity of crypto asset in commodity trading in Indonesia. This study uses a juridical-normative research method with legislative and legal comparative approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach.

"

"Tujuan laporan magang ini dibuat adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan prosedur substantif yang dilakukan tim auditor KAP SSR atas akun Beban Dibayar di Muka Dana Pensiun SMF. Dana Pensiun SMF, sebagai anak perusahaan PT. SMF, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun perusahaan-perusahaan mitra Dana Pensiun SMF dalam bentuk portofolio investasi. Prosedur substantif pada akun beban dibayar di muka dilakukan untuk menguji asersi eksistensi (existence), keterjadian (occurrence), klasifikasi (classification), hak dan kewajiban (rights and obligations), dan valuasi (valuation). Prosedur substantif dievaluasi dengan membandingkan praktik pengauditan di lapangan dengan Standar Audit (SA) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur pengauditan atas akun beban dibayar di muka Dana Pensiun SMF telah dijalankan sesuai ketentuan standar audit yang berlaku.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the adequacy and appropriateness of the substantive audit procedures carried out by the auditor team of KAP SSR auditor on Dana Pensiun SMF's prepaid expenses account. Dana Pensiun SMF, as a subsidiary of PT. SMF, is a company engaged in the management of pension funds for partner companies of Dana Pensiun SMF in the form of investment portfolios. The substantive procedures on prepaid expenses account are used to test assertions i.e. existence, occurrence, classification, rights and obligations, and valuation assertions. Substantive procedures are evaluated by comparing auditing practices in the field with the Auditing Standards (SA) published by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). The evaluation results show that the auditing procedures for the prepaid account of the SMF Pension Fund have been carried out in accordance with the provisions of the applicable audit standards."

"Kebutuhan akan perumahan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Penduduk, Pemerintah melalui program kerjanya telah merencanakan target pembangunan perumahan di Indonesia agar nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Peranan Bank selaku pendana (Financier) yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah melalui faslitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dana yang diperoleh Bank untuk membiayai fasilitas KPR yang berjangka panjang umumnya adalah berasal dari dana-dana berjangka pendek, seperti Deposito, Tabungan dan lainnya. Kesulitan untuk mendapat dana jangka panjang membuat Lukiditas Bank menjadi terganggu, terjadilah mismatch terhadap pendanaan KPR. Pemerintah telah lama memikirkan hal tersebut dimulai pada tahun 1993 dengan dibentuknya team dengan bantuan USAID, hingga tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan peraturan SK Menkeu No. 1321KMK.01411998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan dan akhirnya pada tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan_Hak Tanggungan sebagai satu-satu lembaga jaminan hak atas tanah di Indonesia merupakan suatu lembaga jaminan yang sering dipergunakan, selain lembaga jaminan lainnya oleh Bank selaku Pemberi Kredit (Kreditur) karena memberikan rasa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Kreditur sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk dalam pemberian fasilitas KPR. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai secara yuridis, sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur, dengan dilakukan eksekusi atas Hak Tanggungan jika Debitur wanprestasi. Secara prinsip Hak Tanggungan tidak mengalihkan kepemilikan terhadap obyek HT.Lembaga pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia diilhami oleh lmbaga pembiayaan perumahan (Home Financing) dengan jaminan (baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti property) yang sudah berjalan di negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, dengan terminologi Secondary Mortgage. Mortgage ataupun Secondary Mortgage dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon/Common Law, sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa KontinentaflCivi1 Law sekalipun tetap menerima pengaruh sistem hukum Anglo Saxon/Common Law. Mortgage merupakan Hak Jaminan dalam sistem hukum Anglo Saxon/Common Law yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadikannya sebagai jaminan ataupun menguasai atau memiliki obyek mortgage termasuk mortgage itu sendiri, sehingga dalam transaksi Second Mortgage dapat dijual kepada pihak lain melalui proses sekuritisasi (Mortgage Securitation). Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (SMF) di Indonesia dapat dilaksanakan dalam pembiayaan sekunder perumahan terhadap obyek jaminan hak atas tanah yang dibebani HT melalui proses peralihan kumpulan piutang KPR dengan akta Cassia. Sesuai dengan sifatnya sebagai assesoir dari Perjanjian pokok, maka Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia juga turut beralih dan telah diatur dalam Pasal 1 6 UUHT tentang peralihan HT.Peranan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sangatlah penting, dimarta akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur bare yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang HT, akan tetapi proses dan pelaksanaan peralihan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan SMF bagi pembiayaan sekunder perumahan Indonesia ternyata banyak menemui kendala-kendala yang sangat berarti sehingga pelaksanaanya belum dapat berjalan optimal sebagaimana yang akan diharapkan."

"Tesis ini membahas analisis investment style berdasarkan style analysis pada reksadana campuran untuk mengetahui eksposur dari seluruh reksadana serta menganalisis konsistensi investment style yang digunakan oleh manajer investasi pada periode 2008-2013. Pengukuran eksposur reksadana dilakukan dengan metode quadratic programming menggunakan Excel Solver. Selanjutnya, konsistensi investment style dilihat dengan membandingkan style yang digunakan oleh manajer investasi pada tiap periode selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar manajer investasi menggunakan large cap style dalam mengelola portofolio reksadana. Style ini digunakan secara konsisten oleh manajer investasi selama periode penelitian.

---

The main objective of this thesis is to analyze the investment style based on style analysis on mixed fund to determine the exposure and to analyze the consistency of investment style which is used by fund managers in the period 2008-2013. The exposure of mutual fund is measured by quadratic programming methodology using Excel Solver. Consistency of investment style then could be seen by comparing the style that is used by fund managers on each period during the study period. Result of this study shows that most fund managers tend to use the large cap style in managing their portfolios. This style is used consistently by the managers during the study period"