Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya jabatan baru dalam unsur struktur organisasi kementerian negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yaitu jabatan staf khusus menteri. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi kementerian. Luasnya tugas staf khusus menteri tersebut bisa menimbulkan multitafsir, dan bahkan dalam praktiknya staf khusus menteri melakukan tindakan di luar kewenangannya, karena tidak jelasnya tugas staf khusus menteri. Selain itu proses perekrutan staf khusus menteri yang belum diatur juga menimbulkan masalah tersendiri. Selama ini yang direkrut menjadi staf khusus menteri adalah orang-orang terdekat menteri, padahal seharusnya direkrut menggunakan merit system, yaitu sistem mengangkat pegawai dengan kecakapannya, bukan berdasar kedekatan atau hubungan kekeluargaan. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, ternyata keberadaan staf khusus menteri selama ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi birokrasi dan kinerja menteri. Dari segi kepastian hukumnya lemah karena dasar hukumnya hanya ada di peraturan presiden, di sisi lain dari segi kemanfaatan dan keadilan nya juga dirasa kurang, karena nyatanya jabatan ini tidak masuk dalam struktur organisasi kementerian dan dengan proses perekrutan yang tidak jelas tapi memperoleh fasilitas setara pegawai Eselon 1b, tentu tidak adil dan menimbulkan pemborosan anggaran. Berdasarkan alasan tersebut urgensi keberadaan staf khusus menteri dirasa tidak begitu penting karena sudah ada staf ahli dalam struktur organisasi kementerian, kalaupun mau tetap diadakan maka status kepegawaian harus diperjelas menjadi PPPK agar jelas juga kedudukannya dan kewenangannya dibedakan dengan staf ahli.

---

Position and Authority of Ministerial Special Staff in the Organizational Structure of the State Ministry This research is motivated by the presence of new positions in the elements of the organizational structure of state ministries, based on Presidential Regulation No. 7 of 2015, namely the position of staff for ministers. The minister's special staff has the task of giving advice and consideration to the minister according to the assignment of ministers and is not an area of duty for the elements of the ministry organization. The extent of the minister's special staff duties can lead to multiple interpretations, and even in practice the minister's special staff takes action outside his authority, because of the unclear task of the minister's special staff. In addition, the unregulated process of recruiting special staff for ministers also creates its own problems. So far, those recruited to become special staff of ministers are the closest people to the minister, even though they should be recruited using a merit system, namely the system of raising employees with their skills, not based on proximity or family relations.

After conducting research using a normative juridical method with a statutory approach, it turns out that the existence of special ministerial staff so far has not provided significant benefits to the bureaucracy and ministerial performance. In terms of legal certainty it is weak because the legal basis is only in the presidential regulation, on the other hand in terms of benefits and fairness it is also felt lacking, because in fact this position is not included in the ministry's organizational structure and unclear recruitment process but obtains facilities equivalent to Echelon employees 1b, it is certainly not fair and causes budget waste. Based on these reasons, the urgency of the existence of special ministerial staff is not very important because there are already expert staff in the ministry's organizational structure, even if they want to be held, the employment status must be clarified as first aid so that their position is clear and their authority is distinguished from expert staff. Keywords: position, authority, the urgency of the existence of a ministerial staff."

"Tesis ini membahas tentang perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) dan hubungannya dengan faktor kepuasan kerja, komitmen organisasi dan keadilan organisasi pada anggota polri di Polres Subang. Personel terdiri dari berbagai posisi jabatan, pangkat, usia, dan pengalaman kerja. OCB sebagai perilaku individu yang bijak, tidak secara langsung diakui oleh sistem penghargaan formal, dan secara agregat mempromosikan fungsi efektif organisasi. Mengukur OCB menggunakan skala pengukuran Podsakoff dkk. (1990) dengan beberapa modifikasi. Dimensi OCB (ketidakegoisan, sifat hati-hati, sportivitas, sopan santun, dan kebajikan sipil). Pengukuran kepuasaan kerja menggunakan Survei Diagnostik Kerja (JDS) oleh Hackman dan Oldham (1975). Komitmen Organisasi diukur oleh skala Allen dan Meyer (1996) mencakup tiga dimensi: afektif, berkelanjutan, dan normatif. Keadilan organisasi diukur dalam tiga cara yaitu distributif (Price & Mueller, 1986), prosedural (Sweeney & McFarlin, 1997), dan interaksional (Niehoff & Moorman, 1993). Pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang disebar kepada 150 responden. Teknik analisis data menggunakan metode Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kapolsek memiliki nilai tertinggi pada masing-masing dimensi di tiap variabel. Dimensi terkuat adalah ketidakegoisan (OCB), ekstrinsik (kepuasan kerja), berkelanjutan (komitmen organisasi), dan interaksional (keadilan organisasi). Adanya perbedaan karakteristik pada variabel komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Terdapat pengaruh positif antara OCB, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan keadilan organisasi.

---

This thesis discussess the organizational citizenship behavior and its relationship to factors of work satisfaction, organizational commitment and organizational justice to members of the Subang police officers. Personnel consists of various positions, ranks, ages, work experience. OCB is a wise individual behavior, not directly recognized by the formal reward system, and in aggregate promotes the effective functioning of the organization. To measure OCB uses the measurement scale Podsakoff et al. (1990) by modifications. Dimensions of OCB (altruism, cautioness, sportsmanship, courtesy, and civil virtue). Work satisfaction measurements uses the Job Diagnostic Survey (JDS) by Hackman and Oldham (1975).

Organizational commitment is measured by the scale Allen and Meyer (1996) which cover three main dimensions: affective, sustainable, and normative. Organizational justice measurements uses in three ways namely distributive (Price & Mueller, 1986), procedural (Sweeney & McFarlin, 1997), and interactional (Niehoff & Moorman, 1993). Quantitative approach through a questionnaire distributed to 150 respondents. The data analysis technique uses Path Analysis method.

The results showed that the Kapolsek had the highest score in each dimension on each variable. The strongest dimensions are altruism (OCB), extrinsic (work satisfaction), sustainability (organizational commitment), and interactional (organizational justice). There are differences characteristics of the variable organizational commitment and work satisfaction. There is a positive influence between OCB, work satisfaction, organizational commitment, and organizational justice."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh dari persepsi politik organisasi, knowledge sharing dan resilience terhadap organizational citizenship behavior pegawai di Unit Strategis Presiden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh 129 pegawai Unit Strategis Presiden, dengan jumlah responden yang memberikan jawaban sebesar 56 responden. Variabel persepsi politik organisasi diukur menggunakan Perception of Organizational Politics Scale (POPS) yang dikembangkan oleh Kacmar dan Carlson, variabel organizational citizenship behavior diukur dengan skala yang dikembangkan Podsakoff, variabel knowledge sharing diukur dengan menggunakan skala yang digunakan pada penelitian Evans, sedangkan variabel resilience diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Näswall, Kuntz, & Malinen. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan positif yang signifikan antara knowledge sharing dengan organizational citizenship behavior. Hubungan positif dan signifikan juga ditemukan antara resilience dengan organizational citizenship behavior. Namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara persepsi politik organisasi dengan organizational citizenship behavior di Unit Strategis Presiden.

---

ABSTRACTThis study analyzes the effects of perceived organizational politics, knowledge sharing and resilience to the organizational citizenship behavior in President's Strategic Unit. Data was collected by distributing questionnaires to all 129 Presidential Strategic Unit employees, with respondents giving answers was 56 respondents. The Perceived Organizational Politics variable was measured using Perception of Organizational Politics Scale (POPS) developed by Kacmar and Carlson, organizational citizenship behavior variable was measured using scale developed by Podsakoff, the knowledge sharing variable was measured using the scale used in Evans research, while the resilience variable was measured using the scale developed by Näswall, Kuntz, and Malinen. The results of this study show there is a significant positive relationship between knowledge sharing and organizational citizenship behavior. A positive and significant relationship was also found between resilience and organizational citizenship behavior. However, there is no significant relationship between organizational political perception and organizational citizenship behavior in The President's Strategic Unit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ethical workplace climate, organizational identification, leader-member-exchange (LMX), team-member exchange, dan organizational citizenship behavior (OCB), di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Data dikumpulkan melalui survey terhadap 687 responden yang merupakan anggota polisi lalu lintas di Jakarta. Analisis data dan pengujian model penelitian dilakukan dengan menggunakan Smart PLS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa organizational identification memediasi hubungan positif antara ethical workplaceclimate dan OCB secara penuh. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa LMX memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, dan LMX juga memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, serta pengaruh tidak langsung ethical workplace climate terhadap OCB melalui organizational identification. Namun, efek langsung dari ethical workplace climate pada OCB, dan efek moderasi TMX pada efek langsung dari organizational identification pada OCB, ditemukan tidak signifikan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi praktis dan teoritis yang bermanfaat bagi kepolisian untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan ethical workplace climate, OCB, LMX, dan organizational identification mereka.

---

This research paper examines the relationships among ethical workplace climate, organizational identification, leader-member exchange (LMX), team-member exchange, and organizational citizenship behavior (OCB) in Indonesian National Police. Data was collected through a survey of 687 respondents who are members of the traffic police in Jakarta The researcher used SmartPLS to test this research model. These findings showed that organizational identification fully mediates the positive relationship between an ethical workplace climate and OCB. Data analysis also showed that LMX moderates the direct effect of the ethical workplace climate on organizational identification. LMX also moderates the direct effect of ethical workplace climate on organizational identification and the indirect effect on OCB via organizational identification. However, the direct effect of the ethical work climate on OCB, and the moderating effect of TMX on the direct effect of organizational identification on OCB, was found not significant. The researcher hopes that these studies could provide practical and theoretical implications for police to develop effective strategies to maintain or even improve their ethical climate, OCB, LMX, and organizational identification. "