Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mnengetahui apakah FTA adalah kebijakan yang efektif untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia dengan Australia, untuk im, penelitian ini menggunakan Trade Intensity Index dan analisis qualitative terhadap jasa-jasa perdagangannya sebagai metodenya. Disamping itu, untuk memformulasikan “request-offer” yang terkait dengan agreement tersebut, penelitian ini menggunakan Trade Indicative Potential. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FTA Indonesia-Australia tidak layak untuk diterapkan berdasarkan pada fakta bahwa; (I) jasa-jasa yang menunjang pcrdagangan Indonesia masih buruk dan, (2) intensitas perdagangan Indonesia- Australia sudah tinggi. Walaupun 'Trade Intensity Index menunjukkan tren penurunan. Selanjutnya, apabila diasumsikan bahwa masalah terkait dengan jasa perdagangan yang buruk telah menjadi lebih baik, tetapi intensitas perdagangan kedua negara (Indonesia- dan Australia) menurun dan menjadi rendah, make FTA dapat dijadikan kebijakan yang efektif. Terkait dengan hal ini, terdapat tiga produk yang dapat di minta oleh Indonesia agar Australia membuka hambatannya, yaitu; furniture, udang, dan tekstil. Sementara, produk yang diminta oleh Australia agar Indonesia membuka hambatannya adalah produk konsumsi harian dan pertanien. Sebagai rekomendasi, perbaikan sarana jasa perdagangan intemasional (ketersedian informasi, sektor keuangan yang terpercaya, dan ketersediaan pelabuhan intemasional) adalah strategi terbaik yang harus ditempuh untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia dan Australia.

---

This research try to answer the question does trade agreement effective to raise Indonesia-Australia bilateral trade. In order to answer the question, the objectives of the thesis are; (l) to explore feasibility of FTA between Indonesia and Australia, it uses Trade Intensity Index and qualitative analysis on trade services as the methodology, and, (2) to formulate request-offer products regard to the agreement, it uses Trade Indicative Potential.

As result, FTA Indonesia-Australia is not feasible to be implemented regard to lack of trade services and the intensity is already high. However, even the intensity is higher means there is no other potency that could be reap, but the trend is decline.

Furthermore, if it is assumed that those problems (lack of trade services) are already better but the trade intensity is being lower; FTA could be the right strategy. Regard to that condition, there are three kinds of product that could be requested by Indonesia, they are: furniture, shrimp, and textile. However, Australia could be requested Indonesia dairy products and agriculture to be open.

As recommendation, the irnfxovement of Indonesia trade services (the availability of information, the better financial sector, and the availability of International port) is the best strategy that should be done to raise Indonesia-Australia bilateral trade."

"Tesis ini membahas tentang Pengaturan ketentuan persaingan didalam Regional Trade Agreements yang dilatarbelakangi oleh eksistensi praktik anti persaingan lintas negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah memicu terjadinya praktik anti persaingan lintas negara dan oleh karena itu pengaturan persaingan di dalam Regional Trade Agreements merupakan jalan keluar yang tepat dalam membendung terjadinya distorsi terhadap pasar global. Dari adanya ketentuan persaingan ini , penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Kebijakan Perdagangan dan Kebijakan Persaingan merupakan komplementer satu sama lain, Kedua, memasukkan ketentuan persaingan di dalam Regional Trade Agreements untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan tidak dirusak oleh praktik anti kompetitif, dan Ketiga, Soft harmonisation dan Soft Law merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan negara berkembang dalam menerapkan pengaturan persaingan.

---

This thesis discusses the arrangement of competition provisions in Regional Trade Agreements which is motivated by the existence of anti-competitive practices across countries. This research is normative juridical research by using secondary data. The results of this study indicate that globalization and trade liberalization have triggered anti-competitive practices across countries and therefore the regulation of competition within the Regional Trade Agreements is an appropriate way to stem the occurrence of distortions to global markets. From this competition stipulation, the study concludes that: First, the Trade Policy and Competition Policy are complementary to one another; Secondly, Incorporating competition provisions within the Regional Trade Agreements is to ensure that the expected benefits of trade liberalization are not undermined by anti-competitive practices, And Third, Soft harmonization and Soft Law are the most appropriate approaches to developing countries in applying competition arrangements."

"ABSTRACTSejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Local Content Requirements yang ada dalam kerangka Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Tidak ada aturan dalam Perjanjian TRIMs yang dapat mengecualikan aturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari World Trade Organization. Namun, Pemerintah Indonesia harus tetap mendorong kegiatan perdagangan barang dalam negeri.

---

ABSTRACTSince October 2009, there has been a Committee on TRIMs that consistently addresses Local Content Requirements in the mineral and coal mining sector in Indonesia which are considered to violate Paragraph 1 (a) List of Illustrations of the Agreement on TRIMs. This thesis is a normative legal research with a type of legislation approach. The conclusion of this thesis is the regulation of the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia that are not in accordance with the provisions of the Local Content Requirements contained in the framework of the On Trade-Related Investment Measures Agreement (Agreement on TRIMs). There are no rules in the TRIMs Agreement which can exclude the rules for the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia. Adjustments must be made by the Indonesian government so that Indonesia does not violate its commitment as a member state of the World Trade Organization. However, the Indonesian Government must continue to encourage domestic goods trading activities."