Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dengan status hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1208 PK/PDT/2022, Orang Asing ternyata menggunakan konsep pinjam nama (nominee arrangement) untuk dapat memiliki tanah hak milik di Gianyar, Bali. Konsep tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yaitu Surat Pernyataan dan Perikatan yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu kedudukan hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) yang dibuat dalam bentuk perjanjian di hadapan notaris dan kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement). Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode doktrinal denganmenggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pinjam nama (nominee arrangement) tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga untuk menentukan kedudukan hukumnya menggunakan aspek perikatan dan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan aspek larangan pengasingan tanah dalam UU Pokok Agraria. Berdasarkan kedua peraturan tersebut konsep penggunaan pinjam nama (nominee arrangment) dianggap melanggar Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria. Sedangkan terhadap notaris yang turut serta membuat akta autentik terkait pinjam nama telah tidak memenuhi kewajibannya dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi untuk bersikap cermat dan menjaga kepentingan para pihak. Selain itu, penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) oleh majelis hakim sesuai dengan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang memutuskan bahwa kepemilikan hak milik atas tanah tetap menjadi milik WNI sebagai pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat. Namun ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan akibat hukum yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria.

---

Agrarian Law (UU Pokok Agraria) stated that land with freehold status can only be owned by Indonesian citizens. However, as happened in Supreme Court Decision No. 1208 PK/PDT/2022, foreigners apparently use the concept of nominee arrangement to be able to own freehold land in Gianyar, Bali. This concept made in the form of a notarial agreement. This research was carried out by raising 2 (two) research questions, namely the legal position of nominee arrangements made in the form of a notarial agreement and the suitability of the panel of judges' considerations in using Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) compared to Agrarian Law (UU Pokok Agraria) as the legal basis for nominee arrangements. This research employs doctrinal legal methods using secondary data and alo supported by primary data. The results of the research shows that the concept of nominee arrangement is not regulated in Indonesian law, so to determine its legal position need to use the agreement aspect in the Civil Code (KUHPerdata) and the prohibition aspect of land alienation in the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Based on these two regulations, the concept of using nominee arrangements is considered to violate Article 1337 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Meanwhile, notaries who participate in making authentic deeds related to nominee arrangements have not fulfilled their obligations in the Notary Law and the Professional Code of Ethics to be careful and safeguard the interests of the parties. Apart from that, the use of Surat Edaran Mahkamah Agung as a legal basis for determining the subject who has the right to own land in a nominee arrangement case by a panel of judges is correct. However, the provisions in the Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) are different from the legal consequences regulated in Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria)."

"Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grupyang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu kuatnya dominasi negara di dalam anak perusahaan akibat penyisipan saham seri A dwi-warna yang mengaburkan batasan antara kepemilikan dan pengendalian sehingga melunturkan prinsip separate legal entity. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis doktrin-doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengakomodasi kerangka regulasi yang valid dan memadai dalam pembentukan perusahaan grup baikdari segi pendirian, hubungan antara induk dan anak perusahaan, perpajakan, keuangan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya. Kemudian, tidak adanyabatasan yang jelas mengenai peran negara dalam dominasi dan/atau kontrol anak perusahaan melalui saham seri A dwi-warna yang berpotensi menyebabkan pengurusan perusahaan menjadi tidak efisien dan mencederai prisip-prinsip Good Corporate Governance.

---

The establishment of a state-owned group company is being intensively carried out by the Government of the Republic of Indonesia in order to create a lean and strong group company. By encouraging these group companies, the involved companies are expected to be more focused on developing their business from upstream to downstream. However, there are several problems and polemics about the establishment of this kind of group company. Starting from the absence of systematic, detailed, and comprehensive regulations regarding the establishment of group companies as well as the relationships that will occur within parent and subsidiary company, to the overly strong dominance of the state in the subsidiary company due to the insertion of golden share which is owned by Indonesia Government that obscures the boundary between ownership and control as well as injures the principleof separate legal entity. The research is conducted by juridical-normative method through the study of relevant legislation and analyzing the doctrines from legalexperts which are related to the issues discussed. The results of this study conclude that Indonesia has not accommodated a valid and adequate regulatory frameworkregarding group companies in terms of establishment, relations between parent and subsidiaries companies, taxation, finance, business competition, bankruptcy, and so on. Then, there is no clear boundary regarding the role of the state in dominating and/or controlling subsidiaries through golden share which has the potential to cause the management of the company to be inefficient and injure the principles of Good Corporate Governance."

"Sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, Manusia sendiri sebagai makhluk ekonomi bertindak sebagai agen yang melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan usaha. Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling tua dan paling umum digunakan oleh para pengusaha sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan mengenai Perusahaan Perseorangan di Indonesia dan dalam skripsi ini Penulis menggunakan sampel sebuah perusahaan perseorangan bernama restoran S. Sehingga rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana praktik Restoran S sebagai Perusahaan Perseorangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. yang mana hasil hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan Belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Perusahaan Perseorangan.

---

As stated in Undang-Undang Dasar 1945 article 28D paragraph (2) which said Every person has the right to work and to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship. The verse can be used as the basis that everyone has the right to work, Human himself as an economic being acts as an agent who takes economic action to meet their needs. One form of meeting these needs is to do business. The form of Sole Proprietorship is the oldest and most commonly used form of business entity as a means of carrying out business activities. In this thesis I raise the formulation of the problem of how to regulate the Sole Proprietorship in Indonesia and in this thesis I use a sample of an individual company called Restaurant S. So the second problem formulation is how the practice of Restaurant S as a Sole Proprietorship with the applicable law in Indonesia today. This study uses a juridical-normative legal research method. which results from this thesis can be concluded There is no provision that specifically regulates the Sole Proprietorship."

"ABSTRAKPublik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas daripermasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerjayang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alatkelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memilikikeahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknyatenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokokpermasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum sertalebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya.Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerjadalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakandalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian inidiharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukumdan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

ABSTRACTRecently the general public has been paying great attention to theperformance of the House of Representatives. This is inseparable from the issuefaced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which isunderperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House ofRepresentatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expertstaff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. Thisamount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) andother instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certainexpertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance,the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation toexpert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligationsunder law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legalprinciples on workers contained in prevailing laws and regulations. This researchapplies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legalstatus and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff atthe DPR RI from a juridical-normative perspective."

"Tulisan ini meninjau pengenaan PPH pada surplus BI yang ditinjau berdasarkan status hukum publik BI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai subjek PPh badan. UU PPh perubahan tahun 2008 mengatur bahwa salah satu objek PPh yaitu surplus BI yang diperoleh dari tindakan BI dengan kedudukannya sebagai badan hukum publik dan lembaga negara. Dalam hal ini, PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari tugas publik  BI yang tidak berorientasi pada profit. Surplus BI tersebut didapatkan dari tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dengan kata lain, surplus BI yang berasal dari tugas publik dipersamakan dengan keuntungan yang diperoleh badan hukum privat yang berorientasi pada profit.

---

This thesis reviews the imposition of Income Tax (PPh) on the surplus of Bank Indonesia (BI) based on its status as a public legal entity. This thesis is prepared using the doctrinal methods. Bank Indonesia is positioned as a subject of corporate income tax. The Income Tax Law amended in 2008 stipulates that one of the taxable objects is the surplus of BI obtained from its actions as a public legal entity and state institution. In this context, income tax is imposed on income obtained from BI's public duties that are not profit-oriented. The BI surplus is obtained from BI's duties in determining and implementing monetary policy, regulating and maintaining the payment system and determining and implementing macroprudential policies. In other word, the BI surplus is equated with the profits earned by profit-oriented private legal entities."