Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2880 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hawgood, John A.
Singapore: Macmillan & Co. Limited, 1939
342.02 Haw m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sulandjari
"PENDAHULUAN
Pada abad 18 sejarah Kesultanan Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh masalah perdagangan lada. Pada waktu itu lada merupakan bahan ekspor yang terpenting sehingga perdagangan lada sangat berperan di dalam kehidupan ekonomi dan politik di Banjarmasin. Sebelumnya, di abad 16 lada hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dtanam tidak lebih dari 4-5 rumpun setiap keluarga. Selain itu penduduk masih mengumpulkan hasil hutan, bijih emas dan intan diantaranya sebagai barang tribut tahunan ke Mataram karena pada waktu kesultanan Banjarmasin masih menjadi daerah kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. Untuk mencukupi kebutuhan pokok beras selain masih harus mengimpor dari Jawa, penduduk bertanam padi dipedalaman seperti di Amuntasi dan Margasari.
Oleh karena letaknya yang strategis di tepi laut Jawa dan Selat Makasar yang menjadi jalur perdagangan di?Kepulauan Indonesia", maka Tatas, Ibukota Kesultanan Banjarmasin yang terletak di muara sungai Barito, tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai disinggahi oleh kapal dagang yang melewati jalur itu. Migrasi pedagang-pedagang dan Pantai Utara Jawa yang menghindarkan diri dari tekanan Sultan Agung dari Matararn pada pertengahan abad 17 mendorong perkembangan perdagangan di Banjarmasin.
Setelah Kesultanan Banjarmasin lepas dari kekuasaan Mataram pada belahan kedua abad ke 17, Tatas berkembang menjadi pelabuhan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke Banjarmasin. Terutama pedagang dari Cina, Jawa dan Makasar memegang peranan penting dalam perdagangan. Mereka membawa porselen, beras, garam, teh dan budak, sebaliknya Banjarmasin menyediakan hasil hutan, bijih emas, intan dan lada. Permintaan lada yang semakin bertambah dari Cina dan perhatian VOC yang semakin besar terhadap Banjarmasin sejak kepentingannya untuk mendapatkan lada dipersulit oleh penguasa Banten pada sekitar tahun 1661, mendorong penduduk Banjarmasin untuk meningkatkan hasil ladanya. Tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1664 EIC berusaha mengadakan hubungan dagang dengan Sultan Mustain bilah (1650-1678) dan diijinkan berdagang di Tabanio.
Pada masa awal perkembangan lada di belahan kedua abad 17 Sultan Mustainbilah dan penggantinya Sultan Inayatulah (1678-1685) mengadakan hubungan perdagangan bebas dengan pedagang Cina, Bugis, VOC dan EIC. Budak yang di'tangkap dan diperdagangkan di sepanjang pantai Jawa, Madura dan Bali oleh orang-orang Buqis menjadi tenaga yang penting untuk mengerjakan tanaman lada milik sultan dan para mantrinya. Penanaman lada diperluas dengan cara membuka kebun lada baru dipedalaman seperti di Negara. Selain itu daerah-daerah yang semua merupakan tanah pertanian padi juga dijadikan kebun lada.
Hubungan perdagangan yang semakin erat antara Banjarmasin dengan EIC terjadi pada masa pemerintahan Sultan Saidilah (1685-1700) karena sultan mengijinkan orang-orang-orang Inggris mendirikan kantor dagangnya di Pasir dengan syarat membayar sejumlah uang sewa kepada sultan. Pada waktu itu monopoli perdagangan berada di tangan sultan. Sebaliknya di bawah pemerintahan Sultan Tahililah (Panembahan Kusumadilaga 1700-1745) orang-orang Inggris diusir dari Tabanio setelah terjadi konflik bersenjata untuk memperebutkan jalur perdagangan yang strategis yang menghubungkan pelabuhan Tatas dengan Pasir. Ini membuktikan kuatnya kedudukan sultan pada waktu itu. Monopoli perdagangan yang dikuasai oleh sultan dapat dilihat antara lain dari proses pembongkaran dan pengapalan barang yang tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu dari pegawai kepercayaan sultan."
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T6811
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isna Miriam
"Terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis global pada saat itu dan banyak menyebabkan perjanjian batal karena menyulitkan untuk berprestasi karena keadaan tersebut. Banyak pihak menyebutkan bahwa hal tersebut adalah keadaan yang disebut force majeure. Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT. Pertamina dengan PT. Wahana Seno Utama, yang mana terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina di saat renegosiasi perubahan pasal akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Dalam kasus ini terlihat itikad baik yang tidak diperhatikan oleh PT. Pertamina yang membatalkan secara sepihak yang sebelumnya menyepakati untuk merubah pasal-pasal pada perjanjian tersebut. Dalam gugatan wanprestasi yang dilayangkan PT. Pertamina kepada PT. WSU kemudian PT. WSU menggugat balik dan menyangkal dengan "krisis ekonomi tersebut adalah force majeure". Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah krisis ekonomi merupakan force majeure dan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina yang melanggar asas itikad baik seperti yang di amanatkan pasa pasal 1338 KUHPerdata. Penelitian ini melihat dari pengaturan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Hukum Perdata di Belanda mengenai Force Majeure.

Economic crisis in Indonesia in 1997 which later became a global crisis and likely to cause the agreement void because of the situation created a difficulty to achieve the agreement performance. Many have view this is a condition called force majeure. This study discusses the case of PT. Pertamina versus PT. Wahana Seno Utama, whichever occurs unilaterally cancellation agreements made by PT. Pertamina at the time. renegotiating amendment due to the economic crisis. In this particularly case good faith is not observed by PT. Pertamina in which has unilaterally cancelled a previous agreement to amend the provisions. Moreover, PT. Pertamina has filed a contract lawsuit in a breach of contract to PT. WSU. However, PT. WSU have filed a countersuit and denied accusation of "economic crisis is a force majeure". Purpose of this study is to determine whether the economic downturn is a force majeure and unilateral cancelation of the agreement by PT. Pertamina, which violates the principle of good faith as it is mandated Indonesian Civil Code article 1338. The research is descriptive and comparative studies of complying civil code in Indonesia with the Netherlands on Force Majeure subject."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45694
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Noviandini
"ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai perilaku sosial dan reproduksi bekantan Nasalis larvatus (van Wurmb, 1787) di Taman Safari Bogor. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi interaksi sosial antara bekantan jantan dengan betina dan antarindividu bekantan betina, serta mengevaluasi perilaku reproduksi pada jantan dan betina. Metode pengamatan yang digunakan yaitu scan sampling dan ad libitum sampling dengan interval waktu 15 (lima belas) menit tanpa jeda. Waktu pengamatan dalam satu hari yaitu selama 6 jam dan dilaksanakan selama empat pekan pada bulan November 2019. Subjek yang diamati dalam penelitian yaitu satu individu bekantan jantan dewasa berusia 20 tahun (J) dan dua individu bekantan betina dewasa berusia 14 tahun (B1) dan 11 tahun (B2) yang ditempatkan bersama di dalam kandang kaca. Perilaku sosial yang terjadi di antara individu bekantan menunjukkan tingginya perilaku afiliatif (rerata 99,28%) dan rendahnya perilaku agresi (rerata 0,72%). Perilaku reproduksi dilakukan oleh kedua pasangan bekantan jantan dan betina dengan total perilaku reproduksi antara J dengan B1 lebih tinggi (37 interaksi) dibanding antara J dengan B2 (5 interaksi). Berdasarkan uji t yang dilakukan dengan nilai α = 0,05, total perilaku reproduksi kedua pasangan berbeda secara signifikan dengan nilai P < 0,05. Kedua pasangan bekantan memiliki total tiga individu anak sehingga pengamatan terhadap perilaku pengasuhan dan interaksi antarindividu anak bekantan juga dilakukan secara ad libitum. Kedua individu betina melakukan perilaku pengasuhan menggendong, menyusui, social grooming, kontak tubuh, bermain, dan allomothering. Peran induk jantan dalam pengasuhan yaitu membangun kedekatan dengan kedua induk betina dan melakukan perilaku melindungi anggota kelompok. Interaksi yang dilakukan antarindividu anak bekantan yaitu kontak tubuh, bermain, dan social grooming.

ABSTRACT
The research on social and reproductive behaviours of proboscis monkey Nasalis larvatus (van Wurmb, 1787) at Taman Safari Bogor has been done. The purposes of the research are to evaluate social interactions between male and female proboscis monkeys, and between the females, and to evaluate reproductive behaviours in males and females. Observation methods used were scan sampling and ad libitum sampling with fifteen minutes intervals without pause. The observation time was 6 hours per day and was done for four weeks in November 2019. Subjects observed in the study were one adult male aged 20 years (J) and two adult females aged 14 years (B1) and 11 years (B2) in a glass cage. Social behaviours indicates high affiliative behaviours (average 99,28%) and low aggressive behaviours (average 0,72%). Reproductive behaviours carried out by both pairs and the higher number of reproductive behaviours happened between J and B1 (37 interactions) than J and B2 (5 interactions). Based on the t-test, the number of reproductive behaviours of the pairs significantly different with the value of P < 0,05. Both pairs of proboscis monkeys have total three children, so observations of parenting behaviours (parental care) and interactions between the child also carried out with ad libitum method. Both adult females carried out parenting behaviours consist of carrying, breastfeeding, social grooming, body contact, social playing, and allomothering. The male established closeness with both females and performed protective behaviours for the group members as his contribution to parenting behaviours. The interactions carried out between the children were body contact, social playing, and social grooming."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risa Azzahra Putri
"Skripsi ini membahas kolonialisme yang dilakukan Belanda VOC atas Kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat. Objek penelitian ini adalah Akta Penobatan Syarif Kasim ke Mempawah 27 Agustus 1787 sebagai surat perjanjian yang berlaku di Mempawah pada masa Panembahan Syarif Kasim. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian filologi berupa kodikologi dan edisi teks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan edisi teks, pembaca dapat memahami isi naskah. Selian itu, pembaca dapat mengetahui bentuk kolonialisme yang dilakukan VOC terhadap Mempawah. Penulis menyarankan bahwa kajian naskah berupa surat-surat perjanjian perlu ditingkatkan terutama pada daerah pedalaman Kalimantan.

This thesis discusses Dutch Colonialism VOC of Mempawah Kingdom, West Borneo. The object is Akta Penobatan Syarif Kasim ke Mempawah 27 Agustus 1787 as an agreement letter in Mempawah in the period Panembahan Syarif Kasim period. This research is done by using codicology and text edition from philological studies. The result shows that by doing text edition, the readers can understood the body of manuscript. Furthermore, the readers can also known what type of colonialism that had been done by VOC rsquo s to Mempawah. The authors suggest that the study of manuscripts need to be improved especially in the rural areas of Borneo."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017
S68084
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
McIver, R.M.
Jakarta: Aksara Baru, 1980
320.1 IVE n
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
McIver, R.M.
Jakarta: Aksara Baru, 1984
320.1 IVE m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rafiqa Humaira Bawarith
"Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat penting diterapkan, salah satunya dengan mengadakan jaminan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan. Guna menjamin pelunasan utang debitur seringkali tanah menjadi objek jaminan melalui pemberian Hak Tanggungan. Namun kenyataannya, masih terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang belum dilakukan pelunasan tetapi telah dilakukan peralihan Hak Milik atau balik nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pihak penjual tanah, yang kemudian oleh pembeli tanah tersebut dijadikan jaminan utang ke bank melalui pemberian Hak Tanggungan sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan akibat peralihan Hak Milik atas tanah yang tidak sah. Untuk dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan utama tersebut maka dianalis pula mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pemberian pembiayaan. Selain itu dianalisis pula terkait pengaturan dan sanksi terhadap debitur yang tidak beritikad baik. Data sekunder pada penelitian dokrinal ini diperoleh melalui studi dokumen berupa bahan-bahan hukum serta diperkuat dengan wawancara narasumber terkait untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menjelaskan bahwa Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah tidak dilunasinya utang debitur dikemudian hari. akan tetapi Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik tanah oleh bank. Untuk menghindari timbulnya masalah atau risiko bank sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian bank. Mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan dilakukan dengan mengadakan agunan pengganti yang sah milik debitur. Upaya hukum yang dilakukan bank terhadap debitur yang beritikad tidak baik dengan menuntut ganti rugi sebesar APHT yang telah disepakati.

The application of cautious banking principles in providing financing to customers is crucial, including securing collateral for every loan granted. To ensure debtor repayment, land often serves as collateral through Mortgage Rights. However, in practice, there are instances where a Deed of Sale. has not been settled but ownership has been transferred or renamed without the knowledge of the land seller. Subsequently, the land buyer uses it as loan collateral through Mortgage Rights to the bank, as found in the case of Supreme Court Decision Number 1787K/PDT/2022. The primary issue addressed in this study concerns the bank's risk mitigation against the cancellation of Mortgage Rights due to unauthorized land ownership transfers. To provide an explanation regarding this issue, the study also analyzes the application of cautious banking principles in financing. Furthermore, it examines the regulations and penalties for debtors acting in bad faith. Secondary data for this doctrinal study were obtained through document studies of legal materials, supported by qualitative analysis from interviews with relevant sources. The research findings conclude that Mortgage Rights represent a preventive measure against future debtor default. However, banks must physically inspect the collateral land before accepting it as security, thereby applying cautious banking principles to mitigate risks. Banks mitigate the risk of Mortgage Rights cancellation by establishing valid substitute collateral owned by the debtor. In cases where debtors act in bad faith, banks pursue legal action to claim damages equivalent to the agreed Property Sale and Purchase Deed."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Krane, Kenneth S.
New York: John Wiley & Sons, 1983
530 KRA m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hogendorn, Jan S.
New Jersey: Prentice-Hall, 1995
330 HOG m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>