Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcingmerupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindunganterhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulaimarak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia takterkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkanoleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktekoutsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkandengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untukmengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcingyang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teoriimplementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknikpengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisisdeskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan.Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindunganhak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanyaimplementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal inidikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentukpekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankanagar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaansesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPolicy in the protection of outsourcing worker/labor’srights commits the government to provide protection to workers and fulfilltheir rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied bycompanies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrencesfrom various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMNcould implement the practice of outsourcing with the highest number ofoutsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, theresearcher aimed to determine how the application outsourcing labor rightsprotection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory ofpolicy implementation with post positivist approach and qualitative datacollection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators ofpolicy implementation constraints. The results of this research is theimplementation of policies in the protection of rights of outsourcingworkers in PLN not reflect any policy implementation in accordance withthe applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basicforms of work. The results of the study suggest that the nature and type ofinventory PLN principal activities of the company accordance withUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan danPermenakertrans No.19 Tahun 2012."

"Penulisan Tugas Karya Akhir ini berfokus pada dampak dari pengabaian hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai bentuk kejahatan negara dengan menggunakan studi kasus program rehiring pemerintah Malaysia periode 2016-2018. Program rehiring ini diadakan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia dengan memberikan visa kerja kepada mereka yang memiliki majikan, tidak memiliki catatan kriminal, dan masuk ke Malaysia secara legal. Penulisan ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis, konsep sistem ekonomi dan politik kapitalis, state crime, dan teori viktimisasi struktural. Data yang digunakan berasal dari pengaduan korban kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Tenaganita Malaysia. Penulisan ini menemukan bahwa pengabaian yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap program rehiring telah menyebabkan pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami viktimisasi struktural.

---

The focus on this study is about the impact of the neglect of the rights of Indonesian migrant workers in Malaysia as a form of state crime using a case study of the Malaysian government rehiring program for the period of 2016-2018. This rehiring program is conducted by the Malaysian government for undocumented migrant workers in Malaysia by providing work visas to those who have employers, do not have a criminal record, and enter Malaysia legally. This study uses a critical criminology approach, the concept of capitalist economic and political systems, state crime, and structural victimization theory. The data used came from the victims complaint to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and Tenaganita Malaysia. This study found that the Indonesian government neglect of the rehiring program had caused Indonesian migrant workers in Malaysia to experience structural victimization."