Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan mematuhi ketentuan dalam sebuah Perseroan atas pembuatan akta berkaitan dengan Perseroan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder dan hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1607 K/Pdt/2013, dimana pembuatan akta hibah atas saham dilakukan tanpa mematuhi ketentuan dalam Perseroan yang menyebabkan pengalihan hak atas saham tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembuatan akta dibuat secara Notariil yang kemudian mengalami degradasi karena terdapat cacat pada akta tersebut. Tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam sebuah akta menjadikan cacat pada akta dan menyebabkan akta tersebut menjadi dapat dibatalkan.

---

Instead of regarding the rules in Indonesian Law Number 2 Year 2014 amendment of Indonesian Law Number 30 Year 2004 concerning Regulation of Notary Office, Notary, on making limited liability company-related deed, should be aware of relevant regulations, in this case, Indonesian Law Number 40 Year 2007, concerning Law of Limited Liability Company. It is very important to Notary to be precise and careful when making the deed related to limited liability company. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting primary and secondary data to support the reference of this thesis. The case to be analysed in this thesis, conducted from Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Decree Number 1607 K/Pdt/2013, in which, the Notary, who made the share grant deed did not obey the regulations concerning limited liability company causing the deed annulable and not valid, therefore resulted deed nullification of such grant share deed. When a party could not carry out subjective condition of an agreement, therefore the agreement is voidable."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait dengan adanya penerapan prinsip National Treatment. Akan tetapi masih terdapat pengaturan yang secara khusus melakukan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis ini membahas pula mengenai akibat hukum dari berlakunya UUPM terhadap peraturan perundang-undangan lain di bidang investasi. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisis norma hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Menolak kerangka investasi multilateral secara total adalah tidak realistis. Arus Foreign Direct Investment dapat menjadi indikator dari iklim persaingan usaha yang sehat, dimana kelompok Negara Berkembang lebih mudah mempeijuangkan kepentingannya dalam kerangka multilateral daripada bilateral. Lahirnya UUPM memberikan pengaruh dengan terciptanya iklim investasi baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat internasional dalam bidang investasi secara trans-nasional. Konsekuensi logisnya banyak peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi harus disingkronisasikan agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang- undangan positif sesuai dengan kepentingan nasional yang berdaulat berdasarkan UUD 1945. Cukup beralasan jika berbagai pihak mengharapkan UUPM dijadikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam bidang investasi.

---

This thesis study is regarding the applying of national treatment principal in Law of The Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Conceming Investments. The law have owned as according TRIMs related to existence of applying National Treatment principal. However, there are still arrangement which peculiarly conduct discrimination in rule of its sections. This thesis study also regarding legal consequences from going into effect it to other law and regulation in invesment area. This writing of thesis use methodologies research of juridical normative which relate at law norm analysis. This research have the character of preskriptive addressed to get suggestion regarding what must be done to overcome certain problems. Refusing multilateral invesment framework totally is not realistic. Current foreign direct investment can become indicator from emulation climate of good compete, where easier for developing countries group to fight for its importance in multilateral framework than bilateral. The bom of this law was give influence with new invesment climate creation which expand as according to International society demand in the field of invesment by trans-national. Logical consequence of it, many regulation which related to invesment area have to appropriate in order not to get oposition among positive law and regulation as according to importance of sovereign national pursuant to UUD 1945. It is well founded if various party expect this law made as rule of special law (lex specialist) in the field of invesment."

"Tesis ini membahas kinerja Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal dikarenakan terbatasnya wewenang, sehingga berimplikasi pada tingkat ketahanan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu adanya pemberian kewenangan yang lebih luas bagi DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta harus lebih pro aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat yang terkait dengan pembangunan bidang infrastruktur.

---

This thesis discusses the performance of DPD RI Jakarta in fighting for the aspirations of the people, especially those related to supervision. The problem in this study is not optimal oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not yet optimal. The purpose of research is to describe and analyze the implementation of the monitoring functions DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure and its relation to regional security. The research method used was a qualitative research method.The results showed oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not optimal due to the limited authority, so that implies a level of local resistance. Based on this research, suggested the need for giving greater authority to the DPD in the implementation oversight functions, as well as Member of DKI Jakarta DPD should be more pro-active in absorbing aspirations associated with the construction of infrastructure."