Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kondisi adanya tuduhan judicial corruption dalam lembaga peradilan karena kurang efektifnya sistem pengawasan intern maka digagaslah kegiatan pengawasan peradilan yang melibatkan langsung masyarakat dengan eksaminasi publik yang diprakarsai oleh organisasi non politik yang peduli terhadap peradilan di Indonesia antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Majelis Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), yang menguji hasil proses peradilan apakah secara materiil dan formil telah menerapkan hukum dengan benar apakah terjadi penyimpangan selama proses peradilan. Aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dengan Undang Undang Kejaksaan dan Undang Undang Kehakiman. Oleh karena itu eksaminasi publik yang dilakukan tidak dapat lepas dari kerangka kemandirian jaksa dan hakim. Eksaminasi publik terhadap perkara yang belum in kracht memang diharapkan ada legal impactnya yaitu menjadi masukan bagi peradilan dalam mengambil putusan, namun juga mempunyai sisi negatif yaitu dapat mengintervensi kemandirian jaksa dan hakim utamanya kemandirian secara personal dan dapat menjurus kepada contempt of court. Eksaminasi publik terhadap perkara yang telah inkracht mempunyai sasaran moral Impact yaitu agar aparat penegak hukum lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam menyikapi hasil eksaminasi publik hendaknya dapat mulai meninggalkan aliran positivis yang selalu menngedepankan adanya aturan yang mengaturnya, dan mulai beralih kepada aliran progresif yang lebih terbuka, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya serta mampu melayani masyarakat sehingga keberadaan eksaminasi publik dapat dipandang sebagai masukan positif dalam pelaksanaan tugasnya.

---

A view that alleged there is a corruption in judiciary, based an opinion of the lack of efficacy of internal supervision, certain NGO's such as Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Judiciary Watch Society (MaPPI) raised the idea of direct judiciary supervised by direct public participation using the public examination of judicial process whether it is proper or improper to the justice. Law enforcement, at this point Judges and Prosecutors, according the respective law has an independent authority.

Thus, public examination should consider the independency of judiciary. Public examination for the court decision in progress of appealing could have a legal impact in sense of public contribution in reviewing court decision, but on the other hand could interfere the judiciary independency also personally interfere to judge and prosecutor of such case and tend to so called contempt of court. Public examination for final and binding court decision aim to build of moral impact to law enforcement to work more correct and precise according to justice.

Attorney General's Office and Supreme Court, in sense of responding the conclusion of public examination, should abandon the rigid of positivism legal study and started to change into more open of progressive legal study in effort to be more responsive to changing of time and to changing in society so public examination could recognized as positive contribution from society."

"Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa di persidangan. Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa adalah memperjuangkan asas praduga tidak bersalah sedangkan disisi aparat penegak hukum upaya paksa penahanan adalah guna kepentingan proses pemeriksaannya yang patutnya dalam rangka perlindungan masyarakat dimana sifat dari pelaksanaan upaya paksa di satu sisi adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal kaburnya terdakwa di perlukan perhatian dalam hal perlunya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baik ditingkat penyidikan atau penuntutan. Pemahaman mengenai tujuan sistem peradilan pidana ini sangatlah penting. Menjadi keharusan dalam sebuah sistem berorientasi pada tujuan yang lama, untuk mencapainya dibutuhkan mekanisme yang terarah, kitidakpaduan antara sub system administrasi peradilan pidana akan menyebabkan terhambatnya proses peradilan pidana."

"This research discussed an oath of shroud ( sumpah pocong) as a decision oath in proving a case and emerging problem in oath implementation. The research concluded that the application of oath of shroud was an alternative used end a case after witness and letter proofs could not reach a judicial decision. However, a new problem will exist when the oath of shroud was false. since the decision oath was a unilateral statements, it could not be treated as an evidence. It was therefore suggested to exclude oath from article 164 of code of civil procedure."

"Aris Purnono: Emerson Yuntho"