Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masuknya waralaba makanan cepat saji asing, khususnya pizza, yang menawarkan kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah, membuat waralaba domestik kalah bersaing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen dan atribut yang paling mempengaruhi, akan kualitas salah satu waralaba domestik di Indonesia dengan pendekatan data mining. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis cluster dan neural network backpropagation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa neural network lebih cepat menghafalkan karakter-karakter responden yang dibagi dalam 3 kelas, dimana kelas 1 lebih memperhatikan makanan sehat, kenyamanan, dan pelayanan restoran, serta memiliki anggota yang paling banyak. Selain itu, ditemukan 15 atribut utama yang mendapatkan nilai preferensi yang baik dari respondenresponden di kelas 1 ini. Dengan demikian, perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran baru dalam rangka merebut pangsa pasar yang lebih besar.

---

The entry of multinational fast food franchise, especially pizza franchise, which offers great quality with better price, made our domestic frachise lost the competition. Thus, this research was conducted to find out consumer preference and the most influential attribute of a domestic fast food franchise by using data mining. The methode used in the research were cluster analysis and neural network backpropagation.

The result showed that neural network could be tested faster if the the respondents were divided into 3 clases whose first class was filled with the people cared about healthy food, comfort, service, and had the most members. Besides, 15 main attributes gained better preference value from this class. With the last result, the company can build a new marketing strategy in order to grab a better market share."

"RINGKASAN EKSEKUTIFPerkembangan bisnis franchise yang pesat, menyebabkan banyak ahli manajemen menyebut bisnis franchise sebagai suatu konsep pemasaran yang paling sukses yang pernah diciptakan. Franchise dapat digunakan sebagai suatu sistem pengembangan usaha atau ekspansi secara global dengan risiko yang relatif kecil.Daya tarik bisnis fanchise menyebabkan banyak pengusaha mulai menekuni usaha franchies. Banyak franchisor asing yang mulai mengembangkan usahanya di Indonesia yang dianggap mempunyai iklim kondusif. Prospek cerah bisnis franchise juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia yang dapat dilihat dari mulai munculnya franchisor lokal terutama dalam bidang usaha restoran fast food.Perkembangan bisnis franchise yang pesat diikuti oleh meningkatnya intensitas persaingan, sehingga setiap pengusaha franchise harus mulai mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut. Dalam pertumbuhan bisnis franchise di Indonesia, dirasakan pengetahuan maupun pedoman mengenai bisnis franchise dirasakan masih kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh bisnis franchise yang relatif masih baru diperkenalkan di Indonesia.Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mempadukan analisis mengenai kompleksitas bisnis franchise terutama dari sudut pandang konsep, aplikasi dan permasalahnnya di Indonesia. Untuk menelaah permasalahan ini digunakan analisis pendekatan dengan teori keagenan.Sebagai obyek analisis studi ini adalah PT Adi Boga Cipta. PT Adi Boga Cipta dalam hal ini merupakan pemegang franchise untuk restoran Hanamasa dari Jepang yang merupakan suatu restoran self service yang pertama yang menggunakan sistem franchise di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Adi Boga Cipta dijadikan master franchise di negara ASEAN.Metode yang dipakai dalam studi ini adalah dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode SWOT dan AHP yang dilakukan terhaap PT Adi Boga Cipta, yang ternyata memberikan hasil yang menarik. Walaupun sebagai restoran self service yang pertama di Indonesia, restoran Hanamasa belum mempunyai image yang kuat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi, pengetahuan mengenai bisnis franchise dan partisipasi manajemen sehingga perusahaan menjadi lemah di dalam menghadapi lingkungan.Relasi yang terjalin dengan baik antara franchisor dan franchisee tanpa adanya pengendalian dan motivasi, bukan merupakan jaminan keberhasilan bisnis franchise. Banyaknya pesaing dan pilihan bagi konsumen menyebabkan keunikan sistem dari restoran Hanamasa menjadi tidak berarti.Akhirnya, agar PT Adi Boga Cipta dapat berperan sebagai master franchise yang baik, harus mulai melakukan perbaikan secara internal terlebih dahulu, yaitu dengan mengatasi kelemahan perusahaan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada didalam bisnis franchise.Dari penulisan karya akhir ini, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam menjalankan bisnis franchise diperlukan suatu pengetahuan mengenai konsep franchise, pelaksanaan dan permasalahan. Sehingga setgiap pengusaha franchise dapat membentuk struktur keagenan yang sesuai untuk mengurangi kebutuhan akan pengendalian dan biaya monitor dimana didalam struktur tersebut arus informasi berjalan dengan lancar dan menjamin kepercayaan pada masing-masing pihak.Agar bisnis franchise di Indonesia dapat berkembang dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau peraturan khusus mengenai bisnis franchise. Prospek cerah bisnis franchis hendaknya diikuti suatu aturan sehingga konflik yang sering terjadi antara franchisor dan frachisee dapat dihindarkan."

"This article aimed to study the legal implication toward globalization of franchise bussiness. This study is important considered that there is no substantive law to regulate franchise business, particularly in Indonesia. By using quantitative analysis and legal approach, this study demonstrated: first, globalization of franchise business causing globalization of law relating to the franchise agreement. It happens because when franchisor open a new franchise in one country, they not only bring their business system buat also legal system to regulate their franchise agreement. Second, needs subtantive law to regulate franchise in Indonesia in order to give legal protection for franchisee."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana keterbukaan informasi pada pengaturan mengenai dokumen keterbukaan waralaba melalui perbandingan pengaturan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Pengaturan mengenai kewajiban memberikan Prospektus Penawaran Waralaba oleh Pemberi Waralaba merupakan suatu bentuk upaya pemberian perlindungan kepada Penerima Waralaba pada tahap pra kontrak yang diadopsi dari Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) di Amerika Serikat. Penyampaian Prospektus Penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba merupakan suatu faktor penting dalam sebuah bisnis waralaba, di mana keberadaannya dapat menunjukkan layak atau tidaknya usaha yang diwaralabakan. Berdasarkan pada klausul atau materi dari suatu Prospektus Penawaran Waralaba, dapat diketahui bahwasanya tujuan penyampaiannya adalah agar sebelum membuat suatu keputusan terhadap penawaran usaha waralaba, calon penerima waralaba dapat menimbang atau menguji kelayakan bisnis yang direncanakan akan dijalani dengan melihat track record daripada si Pemberi Waralaba. Pengaturan mengenai dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia masih memiliki ruang untuk peningkatan yang signifikan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur materi-materi dalam Prospektus Penawaran Waralaba, penegakan kepatuhan terhadap pengaturan ini masih terbatas pada aspek administratif dan materi yang diatur juga belum sepenuhnya berisi penjelasan detail untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para Calon Penerima Waralaba. Perbandingan dengan pengaturan di negara lain dapat menjadi acuan dalam pembaruan dan perbaikan pengaturan dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia. Melalui penelitian ini, dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pengaturan dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia.

---

This paper analyzes how information disclosure in the regulation of franchise disclosure documents through a comparison of regulations in Indonesia, the United States and Australia. This paper is prepared using a doctrinal research method. The regulation regarding the obligation to provide a Franchise Offering Prospectus by the Franchisor is a form of effort to provide protection to Franchisees at the pre-contract stage adopted from the Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) in the United States. The delivery of the Franchise Offering Prospectus to prospective franchisees is an important factor in a franchise business, where its existence can indicate whether or not the franchised business is feasible. Based on the clause or material of a Franchise Offering Prospectus, it can be seen that the purpose of its submission is so that before making a decision on a franchise business offer, prospective franchisees can weigh or test the feasibility of the business planned to be undertaken by looking at the track record of the Franchisor. The regulation of franchise disclosure documents in Indonesia still has room for significant improvement. Although there are regulations governing the materials in the Franchise Offering Prospectus, enforcement of compliance with these regulations is still limited to administrative aspects and the regulated materials also do not fully contain detailed explanations to provide adequate legal protection for Prospective Franchisees. Comparison with arrangements in other countries can be a reference in updating and improving the regulation of franchise disclosure documents in Indonesia. Through this research, the similarities and differences in the regulation of franchise disclosure documents in Indonesia, the United States and Australia can be identified."

"

Perkembangan bisnis dengan sistem franchise semakin marak. Franchise merupakan suatu sistem pemasaran, dimana pemilik franchise (Franchiser) memberikan hak kepada pemegang franchise (franchisée) untuk memasarkan barang dan jasa franchiser dengan menggunakan merek dagang dan/atau jasa, metode, cara dan format bisnis (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh franehisor untuk jangka waktu teitentu dan di suatu wilayah tertentu. Untuk itu franchisée harus membayar biaya franchise, biaya royalty dan biaya-biaya lainnya kepada franehisor.

Sistem bisnis franchise mulai tumbuh pada tahun 1850 di Amerika Serikat dan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia sistem bisnis franchise mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dalam bentuk restoran siap saji, binatu, fotocopy, cuci cetak foto, dll. Hubungan dalam sistem franchise dibangun atas dasar hubungan perjanjian, yang dikenal dengan peijanjian franchise. Hubungan - hubungan yang terjalin tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa para pihak akan mengupayakan jalur musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak tercapai, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan.

Munculnya franchise telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Untuk itu pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/l9V7 tentang Ketentuan Pendaftaran dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua peraturan tersebut dibuat agar kedudukan franehisor dan franchisée diatur untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin teijadi. Sampai kini di Indonesia belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perdagangan dengan sistem franchise. Selama ini praktek yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan tertulis dalam bentuk francliisee didasarkan pada asas kebebasan berkontrak seperti tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata.

"

"Perkembangan bisnis dengan sistem franchise semakin marak, Franchisemerupakan suatu sistem pemasaran, dimana pemilik franchise (Franchisor)memberikan hak kepada pemegang franchise (franchisee) untuk memasarkan barangdan jasa franchisor dengan menggunakan merek dagang dan/atau jasa, metode, caradan format bisnis (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh franchisoruntuk jangka waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu. Untuk itu franchisee harusmembayar biaya franchise, biaya royalty dan biaya-biaya lainnya kepada franchisor.Sistem bisnis franchise mulai tumbuh pada tahun 1850 di Amerika Serikatdan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiring dengan berkembangnyaperekonomian di Indonesia sistem bisnis franchise mulai masuk ke Indonesia padatahun 1980-an dalam bentuk restoran siap saji, binatu, fotocopy, cuci cetak foto, dll.Hubungan dalam sistem franchise dibangun atas dasar hubungan perjanjian,yang dikenal dengan perjanjian franchise. Hubungan - hubungan yang terjalintersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa parapiliak akan mengupayakan jalur musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidaktercapai, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan.Munculnya franchise telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum.Untuk itu pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/1997 tentang KetentuanPendaftaran dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Keduaperaturan tersebut dibuat agar kedudukan franchisor dan franchisee diatur untukmeminimalisir perselisihan yang mungkin terjadi. Sampai kini di Indonesia belumterdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perdagangandengan sistem franchise. Selama ini praktek yang dilakukan didasarkan padakesepakatan tertulis dalam bentuk franchisee didasarkan pada asas kebebasanberkontrak seperti tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata."