Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat perkoperasian harus terus menerus memperolehpembinaan dari Pemerintah agar koperasi yang didirikan tidaksekedar menjadi organisasi sekumpulan orang-orang tetapi benarbenarmerupakan badan hukum yang kegiatannya berdasarkanprinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atasdasar kekeluargaan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalahpenandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama antaraKementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Ikatan NotarisIndonesia yang menghasilkan keputusan bahwa Akta PendirianKoperasi harus dibuat oleh/dihadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK). Permasalahan hukum dalam hal hubungan diantaraanggota koperasi dan mekanisme organisasinya yang diatur dandituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta PendirianKoperasi, seperti diwajibkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun1992, yang dibuat oleh para Pendiri serta kekuatan dan kepastianhukumnya jika dibandingkan antara Akta Pendirian yang dibuatdibawah* tangan dengan jika dibuat dengan Akta Notariil.Kepastian hukum itu sangat diperlukan dalam koperasi akan tetapiUndang-Undang Nomor 25 tidak mengharuskan pembuatan AktaPendirian di hadapan Notaris seperti halnya pendirian badanhukum perseroan terbatas yang diwajibkan oleh undang-undang.Penelitian dilakukan melalui metode penelitian kepustakaandengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupaperaturan perundang-undangan yang mengatur Perkoperasian danbahan hukum sekunder serta didukung oleh penelitian lapangandengan cara observasi dan wawancara pada Dinas Koperasi dan UKMWilayah DKI Jakarta. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa'setiap anggota memiliki hak yang suara yang sama dalampengambilan keputusan terlepas dari besar kecilnya kontribusiyang diberikan terhadap organiasi dan usaha koperasi. AktaPendirian Koperasi yang dibuat di hadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dansejak diberlakukannya SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004, Akta pendirianKoperasi wajib dibuat oleh/di hadapan NPAK."

"ABSTRAKKoperasi adalah sebuah badan usaha yang diciptakan untuk membantu rakyat indonesia dalam mencapai tujuan . Koperasi sampai sekarang masih dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun pemahaman masyarakat akan bentuk usaha koperasi menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah tentang dana hibah yang diberikan kepada koperasi sebagai modal yang dapat menyebabkan ketergantungan atau tidak berkembangnya koperasi. Banyaknya kasus koperasi yang tidak dapat mengolah modal dan pengaruh dari dana hibah tersebut yang merugikan koperasi. Padahal koperasi merupakan sebuah perusahaan dan sebagai badan usaha mandiri, bukan sebagai organisasi sosial yang membutuhkan bantuan berupa hibah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas dan berkesimpulan bahwa koperasi merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan mandiri dalam menjalankan usahanya dan memiliki metode tersendiri dalam mencapai tujuannya yang pengaturannya berbeda dengan perusahaan ndash; perusahaan lain namun memiliki status yang sama sebagai perusahaan karena merencanakan dan menjalankan usaha dan mencari keuntungan walau dalam bentuk yang berbeda sehingga tidak membutuhkan bantuan berupa hibah karena hibah tidak memiliki tanggung jawab dan berdampak buruk terhadap keberlansungan usaha koperasi.

---

ABSTRACTCooperative is a business entity created to help the people of Indonesia in achieving goals. Until now, cooperatives still selected by the people of Indonesia as a means to improve living standards by meeting the needs of these communities. However, people 39 s understanding of the form of cooperative business causes problems, one of which is about grant funds given to cooperatives as capital that can cause dependence or not development of cooperatives. The number of cases of cooperatives that cannot cultivate capital and the influence of the grant funds are detrimental to the cooperative. Though the cooperative is a company and as an independent business entity, not as a social organization that needs assistance in the form of grants. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials. Based on that, this thesis discusses and concludes that the cooperative is a company that is legal and independent in running its business and has its own method in achieving its objectives that the arrangement is different from other companies but has the same status as the company for planning and running the business and looking for profit in different forms so that why it does not require grant aid because grant has no responsibility and adversely affects the sustainability of the cooperative 39 s business."

"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas yang dilihat dari sudut pandang yuridis, prinsip dan ideologi perkoperasian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan perbedaan historis dan filosofis dari koperasi yang menyebabkan perbedaan dalam pembentukan modal dasar pendiriannya, minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah ini dan mengingatkan kepada koperasi agar dalam menjalankan usahanya tidak melupakan prinsi dan ideologi perkoperasian.

---

This research discuss about Authorized Capital in Cooperative and limited liability company Establishment with point of view from judicial, principal, and ideology of cooperative. The research method use judicial normative approach. The result shows that historical and philosophical differences of the Cooperative and Limited Liability Company is the cause of the differences in the formation of the Authorized Capital in the establishment, lack of laws that rule this matter, It also give recommendation to the cooperative to not ignore the principal and ideology of cooperative."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah kontak perjanjian antara PTPN IV dengan Pengusaha kecil dan koperasi sudah benar-benar sesuai dengan Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian serta dalam perkembangan hukum perjanjian terdapat suatu perjanjian yang mulanya bertujuan untuk memudahkan para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian baku yang mana dalam prakteknya perjanjian baku ini sering menimbulkan kerugian bagi pihaK yang lemah. Salah satu asas utama dari Hukum Perjanjian adalah asas konsensualisme dimana para pihak sepakat dalam membuat suatu perjanjian dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas diberlakukannya perjanjian tersebut dengan tetap memperhatikan kehendak bebas individu, asas kebebasan berkontrak, rasa keadilan serta menjamin hak pihak lain. Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari penelitian tersebut dapat dijelas kan mengenai isi dari kontrak perjanjian antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi yang tidak mengandung klausula-klausula yang memberatkan debitur dan klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak perjanjian tersebut ternyata sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan menjelas kan secara rinci antara klausula-klausula yang terdapat didalam kontrak perjanjian antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi dibandingkan dengan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit bank umumnya maka diharapkan dapat menjelaskan hal-hal apa yang menyebabkan perjanjian baku antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku umumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah kontrak perjanjian antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi adalah benar-benar sesuai dengan semua asas yang terkandung dalam hukum perjanjian, dapat menanggulangi semua masalah yang timbul dalam perjanjian kredit tersebut serta kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam hal hak dan kewajibannya."