Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan penetapan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan pada masa Orde Baru, pada tahun 1994 Indonesia mulai melaksanakan era industrialisasi. Dalam implementasinya, kegandrungan terhadap pembangunan industri ternyata telah mengabaikan kebutuhan pembangunan sektor-sektor lainnya. Masalah sosial dan ekonomi yang serius pun timbul, seperti ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan serta pengangguran. Bagi sebagian masyarakat, kesempatan untuk berusaha semakin sempit dan mata pencaharian mereka menghilang karena kesalahan manajemen dari kegiatan industri yang mengabaikan pertimbangan sosial budaya dan lingkungan. Program diversifikasi industri pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) II dan IV telah mendorong tumbuhnya industri-industri kimia seperti pulp, kertas, rayon, pupuk, semen, dan industri petrokimia. Masing-masing jenis pembangunan tersebut memiliki konsekuensi terhadap lingkungan (Heroepoetri, 1994: 76-80). Semua kegiatan tersebut tentunya memerlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin keseimbangan sumberdaya alam yang ada dengan aktivitas-aktivitas manusia yang menggangunya. Sayangnya, gegap gempita pembangunan industri tersebut tidak diikuti dengan tersedianya perangkat pengawasan terhadap pencemaran yang menyeluruh. Di tengah masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan ini, kendala utamanya adalah bagaimana agar para pelaku industri tersebut mentaati (compliance) peraturan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada dapat ditegakkan (enforcement). Salah satu pihak yang diharapkan dapat berperan serta dalam upaya penegakan hukum lingkungan di tengah kondisi masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan tersebut ialah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan ruang bagi lembaga swadaya masyarakat untuk berperan sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tersebut, hak, kewajiban, dan peran masyarakat mendapatkan pengakuan. Hal tersebut tercantum dalam Bab III yang terdiri dari Pasal 5, 6, dan 7. Sedangkan dalam UU yang berlaku sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1982, peran serta masyarakat juga mendapatkan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan 19."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"Keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum merupakan suatu tindakan memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dipercaya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Oleh karena keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum selain berfungsi sebagai salah satu bentuk partisipasi politik, juga sekaligus merupakan pengejawantahan kekuasaan yang absah oleh rakyat. Rakyat yang melakukan pemilihan dalam pemilu didorong oleh suatu keyakinan bahwa aspirasi dan kepentingannya dapat tersalurkan atau setidaknya diperhatikan. Kecenderungan untuk memilih salah satu kontestan pemilu terbentuk oleh suatu proses sosialisasi yang berjalan sepanjang kehidupan manusia, sehingga keyakinan tersebut dapat menguat dan dapat pula memudar tergantung sejauhmana sosialisasi tersebut berproses. Menguat atau memudarnya keyakinan pemilih berdampak terhadap dukungan suara yang diberikan terhadap OPP. Gejala seperti itu hampir ditemui dalam setiap kesempatan pemilu, di mana kecenderungan pemilih untuk memilih salah satu OPP tidaklah selalu sama atau tetap. Terbukti dari, setiap pemilu selalu terjadi perubahan dan pergeseran perolehan suara yang diperoleh masing-masing OPP. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, selama lima kali pemilu (1977-1997) perolehan suara PPP selalu menurun kecuali dalam pemilu 1997 naik secara drastis dua kali lipat lebih, yakni dari 13,52 % menjadi 31,88 X. Sebaliknya dengan PDI yang selalu mengalami kenaikan dan turun secara mencolok, yaitu dari 17,45 % pada pemilu 1992 menjadi 2,21 % dalam pemilu 1997. Sedangkan perolehan suara Golkar menunjukkan penurunan, kecuali pada pemilu 1992 naik 2,12 % dan turun kembali dalam pemilu 1997 sebesar 3,12 %. Naik turunnya perolehan suara tersebut menunjukkan adanya pergeseran perilaku memilih, dengan kata lain perubahan perolehan suara yang diperoleh OPP mencerminkan terjadinya perubahan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini ingin mengungkap Faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan perilaku memilih dalam pemilu 1997 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. Pertanyaan pokok yang dibahas nenyangkut mengapa terjadi perubahan perilaku memilih dalam pemilu 1997 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan perilaku memilih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. Dalam konteks ini faktor-faktor identifikasi partai, isu, calon, pemimpin formal, pemimpin informal dan kelompok memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku memilih. Guna menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penyebaran kuesioner kepada 75 orang responden dan wawancara dengan berbagai pihak yang dipandang tahu banyak terhadap persoalan itu. Penetapan responden dilakukan melalui teknik sampling probabilita melalui penarikan sampel secara berkelompok (cluster sampling) dan penarikan sampel sistimatis (sys tima ti c random sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor identifikasi partai yang didasarkan atas ikatan agana/keagamaan dan ikatan tradisi/adat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku memilih dalam pemilu 1997. Hal itu disebabkan pengaruh identifikasi Golkar dan PDI dengan pemilih tergolong rendah, berbeda dengan PPP yang pengaruhnya tergolong tinggi. Faktor lain adalah pengaruh pemimpin informal, terutama tokoh agama (ulama) dan tokoh masyarakat melalui himbauan dan ajakannya untuk mendukung dan memenangkan OPP tertentu. Hal menarik lainnya yang dapat ditemukan adalah mulai memudarnya dukungan ulama terhadap Golkar yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan terhadap beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dan masalah pencalonan anggota legislatif yang mengandung unsur KKN. Dilain pihak beralihnya dukungan tokoh masyarakat berkaitan dengan kekalahan Kepala Desa yang lama dalam proses pemilihan Kepala Desa. Sedangkan para mantan Kepala Desa tersebut masih memiliki pengaruh dalam masyarakat. Sedangkan faktor-faktor lain seperti isu, calon, pemimpin formal dan kelompok pengaruhanya tergolong rendah, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan perilaku memilih."

"Tanah merupakan titik awal dan titik akhir kehidupan manusia khususnya dan kehidupan di dunia ini pada umumnya. Tanah merupakan titik awal dan titik akhir karena tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang _mempunyai sifat "permanent" sebagai modal kehidupan di masa mendatang, Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi manusia dan juga sebagai sumber mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan hukum bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuknya guna mengurus serta menyelesaikan semua kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah kemudian seluruh rakyat kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku Badan Hukum Penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus serta menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara termasuk pengelolaan fungsi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang khususnya, merupakan sebagian kecil dari wilayah Republik Indonesia, memiliki berbagai macam masalah yang menyangkut tanah, agraria, pertanian, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya yang memerlukan perhatian secara serius baik oleh Pemerintah maupun masyarakatnya jika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, mengingat bahwa sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Di samping itu sebagian besar penduduk. Kabupaten Kupang sumber penghidupannya tergantung dari usaha tani sehingga masalah tanah dan masalah pertanian serta pembangunan fisik pada umumnya yang berkaitan dengan tanah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dalam menangani masalah pertanahan di dalam usaha meningkatkantaraf hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam sektor pertanian yang sampai sekarang ini masih dilakukan utama secara berpindah-pindah."