Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obligasi konversi sebagai salah satu alternatifuntuk memperoleh sumber dana ataupun investasi relatif masih baru bagi pasar modal Indonesia. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk membahas secara lebih menda¬lam tentang obligasi konversi, khususnya bagaimana pe¬rusahaan penerbit melakukan penilaian atas obligasi konversi yang diterbitkan.Pembahasan penilaian atas obligasi konversi dilihat dari perusahaan penerbit dan dibatasi hanya pada 1 obligasi konversi, yaitu obligasi konversi yang diterbitkan PT Inti Indorayon Utama. Metode penelitian yang Penelitian Obligasi, digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan perbandingan hasil antara realitas penilaian obligasi oleh PT Inti Indorayon Utama dengan penilaian berdasarkan pendekatan Eugene F. Brigham.Penggunaan pendekatan Eugene F, Brigham dalam menilai obligasi konversi Indorayon ternyata tidak tepat karena beberapa asumsi yang tidak sesuai, yaitu:Pertumbuhan harga saham perusahaan ternyata tidak dapat diprediksi dengan baik. Dengan fluktuasi harga saham yang relatif besar dan kondisi pasar modal di Indonesia yang lesu sebagai akibat kebijakan Tight Money Policy dan tingkat bunga deposito yang tinggi pada waktu itu menyebabkan penentuan variabel ini menjadi sulit.Perusahaan tidak mempunyai kebijakan Call Option yang jelas.Tingkat bunga obligasi biasa dari perusahaan yang sejenis dengan resiko yang sama tidak ada sehingga untuk menentukan atau memperkirakan variabel inipun menjadi sulit. PT Inti Indorayon Utama dalam menilai obligasi konversinya dengan menganalisa hasil servey yang dilakukan oleh penjamin emisi atas minat dan permintaan investor jika diterbitkan, membandingkan dengan obligasi kon¬versi yang sejenis dan membandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya, seperti pinjaman bank, obligasi biasa atau saham. Dengan pendekatan ini ternyata PT Inti Indorayon Utama dapat menilai obligasi konversinya dengan baik Pendekatan yang dapat dikatakan memberikan hasil yang baik secara teoritis maupun bila diaplikasikan di pasar modal luar negeri, belum tentu cocok digunakan di Indonesia. Hal ini tergantung dari asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan itu apakah sesuai dengan kondisi dan dapat diaplikasikan di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan penerbit disarankan untuk melakukan analisis yang cermat dan komprehensif sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan melalui instrumen ini."

"Indonesia adalah negara keempat terbesar pengguna aktif smartphone di dunia dengan pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa. Namun demikian, masih belum ada Undang-Undang Data Pribadi untuk menjamin perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Hal ini membuat pelanggaran data pribadi kerap terjadi di Indonesia, terutama oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Menurut teori keadilan interaktif, Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk melindungi dan bertanggung jawab atas data pribadi Pengguna. Namun demikian, lemahnya peraturan dan penegakan hukum di Indonesia membuat Penyelenggara Sistem Elektronik dengan mudah melanggar kaedah-kaedah keamanan data. Pada keadaan seperti ini, teori negara kesejahteraaan menyarankan adanya intervensi dari negara untuk melindungi dan mewakilkan para Pengguna yang berada di posisi lemah tersebut. Disertasi ini menyarankan pembentukan peraturan pelaksanaan yang lebih detail dalam Undang-Undang Kejaksaan sehingga dimungkinkan pemberdayaan Jaksa Pengacara Negara guna memberikan perlindungan data pribadi. Hasil dari penelitian disertasi juga mendorong optimalisasi penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan pemanfaatan peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Penulis juga menyarankan penyusunan Undang-Undang Data Pribadi yang dapat memberdayakan peran dan fungsi Jaksa Pengacara negara terhadap pengelolaan data pribadi dalam Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia. Penulis telah merumuskan dalam bentuk time frame waktu. Dalam jangka pendek antara lain melalui pembentukan Tim Terpadu penanganan pengaduan/laporan terkait penyalahgunaan data pribadi, jangka menengah berupa percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan memberdayakan lembaga yang sudah ada, sedangkan jangka panjang melalui pembentukan suatu lembaga independen berupa Komisi Perlindungan Data pribadi di Indonesia yang tugas dan fungsinya mengadopsi konsep CNIL di Perancis dengan berdasarkan prinsip denasionalisasi.

---

Indonesia is the fourth largest country with active smartphone users in the world after China, India and United State. In 2020, internet users in Indonesia has reached 202,6 millions people with most of them are the active users of social media such as Facebook, Instagram, Twitter, and Youtube. However with such interesting facts, there is still no all-encompassing Personal Data Law that ensures the protection of data in Indonesia. It leads to the numerous of personal data breach in Indonesia, with most of cases are being conducted by Electronic System Operators. In accordance to the Theory of Interactive Justice, Electronic System Operators has obligations to protect the personal data of its User. With the lack of regulations and enforcement in Indonesia, however, Electronic System Operators can easily violate the security data rules. In such situation, Welfare State Theory suggests the intervention from the State to protect and represent the customers who is in weaker and unfortunate position. This dissertation suggests more detailed implementing regulations in the Prosecutor's Act so it is possible empowering State Attorneys to provide protection for personal data. The results of the dissertation research also encourage the optimization of the implementation of legal protection for personal data managed by Electronic System Operators in Indonesia through the establishment of the Personal Data Protection Law in Indonesia and the utilization of the roles and functions of State Attorneys. The author also suggests the Personal Data Law to empower the role and function of state attorneys in managing personal data in Electronic System Operators in Indonesia which in short term through the establishment of an Integrated Team for handling complaints/reports related to personal data breaches, in the medium term by accelerating the ratification of the Personal Data Protection Bill and empowering existing institution, and in the long term through an independent institution in the form of the Personal Data Protection Commission in Indonesia whose duties and functions are to adopt the CNIL concept in France based on the principle of denationalization."

"Di dalam mencapai sasaran dan tujuannya, baik perusahaan kecil maupun besar selalu menghadapi berbagai masalah internal (dibawah kontrol perusahaan) maupun eksternal (di luar kontrol perusahaan) Merumuskan suatu masalah sangatlah penting dan perlu, sehingga masalah tersebut dapat diamati dan diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Masalah yang dihadapi PT.IIU adalah perolehan laba negatif (rugi) untuk tahun 1996. Masalah adalah sesuatu yang memerlukan pemecahan dan merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. oleh karena itu setiap masalah membutuhkan tanggapan dan cara?cara untuk mengatasinya agar perusahaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dan penulisan karya akhìr ini adalah menge tahui seberapa efektif dan efisien-kah PT.IIU mampu mengelola dananya yang berada di dalam perusahaan, se dangkan manfaatnya dapat memberikan masukan, tidak saja bagi para pemegang saham tapi juga bagi PT.IIU sendiri. Metode Analisa yang digunakan adalah : 1) Metode analisa vertikal yaitu untuk mengetahui persentase masing-masing pos aktiva terhadap total ,aktiva, persentase masing?masing pos passiva terhadap total passiva dan persentase perkomponen dan pos-pos perhitungan rugi?laba terhadap penjualan untuk diada kan penilaian dan interpretasi. 2) Metode analisa rasio yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat dan pos?pos tertentu dalam neraca, laporan rugi laba, baik secara sendiri-sendiri maupun kombinasi antara pos neraca dan pos rugi-laba. Dan di dalam analisa rasio ini diperkenalkan konsep sustain able growth rate yang mengintegrasikan berbagai jenis rasio?rasio (ROE ditambah Dividen policy). 3) Metode analisa cash flow dimaksudkan untuk mengetahui likuiditas perusahaan dan kemampuan manajemen dalam mengelola aktivitas operasi, investasi dan financingnya. Hasil penalitian menunjukkan bahwa PT.IIU merugi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor external dan internal. Faktor external disebabkan harga pulp dan rayon yang sangat fluktuatif terutama di pasaran luar negeri. Sedang faktor internal disebabkan ROE yang negatif. Kesimpulan dan karya akhir ini adalah PT.IIU lemah atas 3 (tiga) komponen ROE-nya yaitu: Net Profit Margin, Asset Turn Over, Financial Leverage. Ini menunjukkan masih kurang efisien dan efektifnya kebijakan investasi yang dilakukan PT.IIU, yang mana terlihat Rugi bersih pada tahun 1996. Saran-saran yang bisa sebagai masukan adalah untuk segera memperbaiki ROE-nya di masa akan datang agar bisa mencapai sustainable growth rate yang diinginkan. Dan keputusan PT.IIU untuk mengakuisisi Pabrik Nimia Kerinci tepat sekali, dalam rangka menstabilkan cash flownya untuk mengantisipasi harga pulp yang sangat fluktuatif di pasaran domestik maupun luar negeri."