Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Local Birocracy Performance on The Controlling and to Meassures Forest and Land Fires (Case Study : at Pontianak and Sambas Districts West Kalimantan Province)

Forestry sectors has been playing important role on economics at West Kalimantan is 23,68% (BPS,2000). Forest in this province is categorized as protection forests, wildlife sanctuary, national park, limited production forest, production forest and converted areas, totally number 9,030 acre. Those natural resources is needs to be maintain and to preserve.

Forest and land fires is one of the cause of deforestation, often resulting in loss on several dimensions:such as economics, environmental, ecological, and social. According to Directorate Protection of Forestry Department (1998) in 1997 26.590,36 acres forest and land were on fires.This number included production forest 23.811 acres, ,wildlife sanctuary 1,378 acres. At national level West Kalimantan was on the third rank largest areas loss due to fire.

Local birocracy issued a policy in controlling and to measure forest and land fires. The policy carried out through institutions that were inter-related local birocracy. Institutions whose have responsibilities and duties in solving and handling the fires problems. Nonetheles, those institutions have not perform optimal yet in controlling and to measures, as much as expected. Therefore we need to study the main cause of non optimal performance institutions on local birocracy in controlling and to measure forest and land fires.This problem emerges research quoctions:

In which inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

How does local birocracy perform in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

What are the component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

The aim of this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

Local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

The component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

This study refered to organizational structure, human resources, budgets, programmes, and facilities as supporting element on local birocracy performance.

Input elements are organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities. Those inputs later on became variables, which indicate local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires.

This research used survey method by using secondary data. Generally,this research used analytical descriptive methods and using ex post facto. In order to analyze raw data, this research used scaling techniques. Refers to goal achivement on each variables, the point of view of analysis is to know about performance of local birocracy at two districts; Pontianak and Sambas.

The conclusions could be drawn from this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Kehutanan dan Perkebunan and Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Local birocracy performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Pertanian dan Kehutanan in Pontianak districts categorized less succes; whereas at Sambas districts, performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan categorized not success and at Dinas Pertanian and Kehutanan less success in in controlling and to measures forest and land fires

3_ Component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities.

There are no decreasing number in forest and land fires and hotspots on 2002 mean vulnerability for forest and land fires in West Kalimantan province still high."

"Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi hampirterjadi setiap tahun tetapi dengan intensitas dan luasan yang tidak selalu sama.Melalui interpretasi citra NOAA tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 denganmenggunakan parameter hotspot, penelitian ini bertujuan membahas perubahanpola sebaran hotspot dan karakteristik wilayah kebakaran hutan dan lahan diProvinsi Jambi. Hasil analisis spasial dengan teknik overlay diperoleh bahwasecara umum kebakaran di Provinsi Jambi memiliki pola yang mengelompok danlokasinya hampir selalu tetap setiap tahun. Wilayah yang terjadi kebakaran lebihbanyak terjadi di musim kering dan berada dekat dengan pemukiman penduduk,dimana lokasi tersebut merupakan wilayah dengan vegetasi yang kurang rapat dandengan jenis tanah hasil pelapukan bahan-bahan organik."

"Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan hares diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penulisan tesis "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Illegal Logging dalam Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi", didasarkan karena hutan sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, sehingga diperlukan suatu langkah dan upaya guna menanggulangi maraknya illegal logging di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi. Bahwa para pelaku illegal logging di kabupaten Bungo yang tertangkap adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar hutan, dan para sopir-sopir truk yang mengangkut kayu hasil illegal logging tanpa disertai SKSHH, sementara para cukongnya tidak tertangkap seakan-akan tidak bias tersentuh oleh hukum. Beberapa penyebab illegal logging semakin marak terjadi di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap illegal logging di karenakan : (1) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum, kurangnya kapasitas dan integritas penegak hukum, serta minimnya jumlah aparat polisi kehutanan yang bertugas di lapangan dalam rangka melindungi hutan produksi di kabupaten Bungo yang tidak sebanding dengan luas hutan; (2) Rumusan sanksi pidana yang tidak mengatur batasan minimal masa hukuman pidana minimal bagi para pelaku illegal logging sehingga menimbulkan disparitas hukuman pidana yang dituntut oleh jaksa dengan masa hukuman yang diputus oleh hakim; (3) Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai kerugian ekologis yang harus ditanggung oleh pelaku illegal logging karena kerugian yang dialami oleh pemerintah bukan saja kerugian secara ekonomi, namun juga kerugian ekologis yaitu rusaknya ekosistem hutan, punahnya spesies langka, terganggunya habitat satwa, terjadinya bencana banjir dan erosi; (4) Bahwa pemerintah masih cenderung sentralistik dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dengan memberikan kepada pengusaha-pengusaha untuk mengelola hutan produksi tanpa memperhatikan nasib masyarakat di sekitar hutan yang mengakibatkan masyarakat sekitar hutan tidak ragu-ragu melakukan illegal logging dan bahkan meskipun sudah tahu bahwa hutan produksi tersebut telah kembali pengelolaannya kepada pemerintah, mereka tetap melakukan penebangan bahkan melakukan perambahan; (5) keterbatasan sarana dan prasarana juga merupakan kendala bagi aparat hukum dalam menangkap pelaku-pelaku illegal logging karena hutan yang diawasai begitu lugs dan kondisi jalan yang juga tidak bisa dilalui oleh kendaraan; (6) keterbatasan dana; (7) Tidak adanya tindakan tegas oleh aparat penegak hokum terhadap sawmil-sawmil yang tidak resmi yang dibiarkan beroperasi dan siap menerima order untuk memotong-motong dan mengolah menjadi kayu meskipun diketahui dari hasil illegal logging. Melihat betapa rumitnya permasalahan illegal logging yang terjadi di kabupaten Bungo upaya-upaya yang tegas dari pemerintah ( dinas kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) bekerjasama dengan aparat desa, LSM, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda-pemuda desa yaitu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya arti hutan, menyampaikan informasi kepada masyarakat lokal bahwa perbuatan illegal logging adalah perbuatan tindak pidana yang hukumannya lebih berat dari tindak pidana umum lainnya (melakukan pendekatan sosial budaya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan mengadakan kegiatan hutan kemasyarakatan, padat karya, hutan rakyat, HPH bina desa, atau dengan memberikan modal kerja (home industry) pembuatan batu bata, tahu, tempe dan kerajinan tangan lainnya, menjadikan pengetahuan dan pengertian tentang peranan dan fungsi hutan sebagai mata kuliah dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah tindakan yang serupa juga dilakukan melalui penyuluhan dan ditujukan bagi masyarakat luas dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik serta kunjungan ke lapangan. Upaya selanjutnya adalah perlu diberlakukannya Perpu Pemberantasan Illegal Logging, yang diharapkan masyarakat dapat melaporkan kejadian-kejadian illegal logging dengan data informasi, gambar foto, dan rekaman kepada LSM maupun Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo. Di samping usaha-usaha yang disebut di atas, guna menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan menumpas habis para pelaku illegal logging, perlu adanya kesatuan pandangan pars jaksa penuntut umum yang melakukan tuntutan hukuman pidana terhadap terdakwa pelaku-pelaku illegal logging dan hakim yang memberi putusan berupa hukuman pidana, sehingga masa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak terlalu jauh rendahnya dengan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Walaupun diakui, masing-masing instansi memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman pidana (tuntutan pidana bagi kejaksaan dan putusan pidana bagi hakim) namun dasar menetapkan hukuman pidana tersebut adalah sama yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang salah satu pasalnya mangatur tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku illegal logging."

"ABSTRAKPenelitian yuridis normatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum perdata lingkungan dalam kebakaran hutan dapat menerapkan konsep Perbuatan Melawan Hukum PMH , res ipsa loquitur dan strict liability. Namun demikian, hal tersebut sering dicampur adukkan satu sama lainnya yang menimbulkan pandangan yang keliru dalam setiap putusannya.

---

ABSTRAKThis thesis discussing about Implementation of Tort in Environmental Law Enforcement in Forest Fires Case by PT. Kallista Alam and PT. Bumi Mekar Hijau. Normative and juridical study are used in this thesis with the secondary data through the literature research. The results show enforcement of environmental civil law in forest fires can apply the concept of negligence, res ipsa loquitur and strict liability. However, this is often mixed with one another, giving rise to false views in every court decision. Keywords negligence, strict liability, forest fire case"

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengadilan agama kembali berwenang memeriksa serta memutuskan perkara-perkara kewarisan bagi orang islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi umat islam, khususnya para hakim di pengadilan agama, yang secara langsung berhadapan dengan masalah-masalah kewarisan jika perkara tersebut dibawa ke lembaga peradilan itu. Leih-lebih selama ini ada anggapan bahwa hukum kewarisan islam tidak mengenal pergantian tempat.Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna bagi para peneliti maupun ilmuwan sebagai bandingan atau pangkal haluan dalam mekasanakan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai penggantian tempat, khususnya tentang penggantian tempat dalam hukum kewarisan islam."

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan telah menjadi ancaman cukup serius bagi masyarakatsecara global pada dua dekade terakhir karena kontribusinya terhadap rusaknyaekosistem, peningkatan emisi karbon, penurunan keanekaragaman hayati,gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi. Kalimantan merupakan daerah yangrawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui model identifikasi burned area yang paling sesuai diaplikasikan diKalimantan dengan menggunakan citra MODIS serta mengkaji sebaran burnedarea secara spasial (spatial distribution). Identifikasi burned area dilakukandengan menggunakan indeks vegetasi (NDVI), indeks kebakaran (NBR), dannilai reflektansi dari citra MODIS. Analisis sebaran secara spasial dilakukandengan menumpangsusunkan (overlay) antara burned area dengan variabelvariabelpenutup lahan, curah hujan, elevasi, kemiringan lereng, jenis tanah, danjarak dengan permukiman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari semuamodel, model NBR memberikan tingkat akurasi paling tinggi, yaitu sebesar 0,635atau 63,5%. Luas total burned area di Kalimantan pada tahun 2011 sekitar343.290 ha. Sebaran spasial burned area di Kalimantan sebagian besar beradapada suatu wilayah yang mempunyai karakteristik; (a) curah hujan bulanankurang dari 200 mm/bulan, (b) jenis tanah Tropohemists, Tropaquepts, atauQuartzipsaments, (c) penutup lahan semak/belukar, sawah, hutan, atauladang/tegalan, (d) elevasi di bawah 100 meter dpl, (e) datar dengan kemiringan 0? 3%, dan (f) relatif dekat dengan permukiman.

---

Abstract Forest and land fire has been a serious threat for global communities since twolast decades because their contribution to ecosystem damages, carbon emissionincreasing, biodiversity decreasing, healthy interfering, and also economic lost.Kalimantan is the prone area of the forest and land fire. Objectives of the researchare to find out the appropriate identification model of burned area derived fromMODIS imagery and to analyze their spatial distribution. The burned areaidentification was developed by using the variabels extracted from MODISimagery such vegetation index (NDVI), burn index (NBR), and reflectance values.Then, the spatial distribution was analyzed by using overlay methods betweenburned area and variabels of rainfall, landcover, elevation, slope, soil type and thedistances from settlements. The research concludes that among several models,the NBR model show the highest accuracy, that is 63,5 %. Total of the burnedarea in Kalimantan for 2011 was about 343,290 hectares. The burned area spatialdistribution in Kalimantan mostly located on the regions which havecharacteristics; (a) rainfall less than 200 mm/month, (b) soil type of Tropohemists,Tropaquepts, or Quartzipsaments, (c) landcover of shrublands, paddy fields,forests, or croplands, (d) elevation less than 100 metres asl, (e) flat regions withslope about 0 ? 3%, and (f) relatively near from settlements."

"ABSTRAKHutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia selain hutan di Brazil, pada saat ini telah mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan yang terjadi salah satunya disebabkan pembakaran hutan oleh perusahaan pengolah hasil hutan dan perkebunan maupun masyarakat tradisional. Pembakaran tersebut biasanya dilakukan untuk membuka atau menyiapkan lahan untuk ditanarni. Akibat dari pembakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian yang mencakup seluruh bidang kehidupan politik, ekonorni, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam). Memperhatikan akibat yang ditimbulkan begitu luas, sewajibnya pemerintah melindungi hutan dari kerusakan yang lebih parah. Pemerintah harus berani dan tegas menindak setiap pelaku pembakaran dengan hukuman seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera. Untuk mewujudkannya diperlukan penegakan hukum yang kuat berdasarkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Namun pada kenyataannya penegakan hukum masih lemah. Pemerintah masih terkesan tidak serius dalam menangani masalah yang membukt malu Indonesia terhadap negara-negara tetangga ini. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya pembakaran hutan setiap tahunnya. Masih terdapat kelemahan--kelemahan baik itu dari peraturan perundang-undangannya maupun lernbaga atau aparat penegak hukumnya. Pengenaan sanksi pidana yang tidak mengindahkan azas lex specialis derogat legi generalis dapat mengakibatkan "dipermainkannya" aturan hukum oleh penyidik dengan yang disidik. Disamping itu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan perkebunan tidak bekerja secara optimal membantu pihak kepolisian menyidik terjadinya tindak pidana pembakaran yang terjadi diwilayah yurisdiksinya. Tidak seriusnya pemerintah jugs terlihat dari kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk memperlancar proses penegakan hukum yang dilakukan. Ini menyebabkan penanganan perkara menjadi lamban ditambah lagi dengan minimnya sumber daya rnanusia yang dimiliki oleh lembagalembaga yang memiliki kewenangan penyidikan disamping kepolisian. Yang terpenting dalam kasus pembakaran hutan ini adalah adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelaku karena menyidik satu kasus saja memerlukan biaya operasional yang besar.

---

ABSTRACT

Forest Indonesia as one of the world lung besides forest in Brazil, at the moment have experienced of hard damage. Damages that happened is one of them caused by combustion of forest by company of processor result of plantation and forest and traditional society. The combustion is usually done to open or prepare farm to be cultivated. Effect of combustion of the forest generates loss including all area life of politics, economic, social, cultural, security and defense. Considering generated effect so wide, is government's duty to protect forest from even bigger damage. Government should be brave and straight to put the man behind the bar with the smallest punishment that make people not going to do that again. To realize it needed the straightening of strong law pursuant to integrated criminal justice system. But practically the straightening of law still weaken. Government still impress not serious in handling problem making Indonesia shame to this neighbor countries. This proved by a large number of forest combustion each years. There are weakness from the law and regulation of and government officer or institute enforcers. Imposition of crime sanction which heedless of principality of "lex specialis derogat legi generalis" occur because the investigator can somehow make the rule by himself. Beside that, civil investigator of forest and land are not optimally work to help police to investigated the combustion in their jurisdiction region. Unserious of governmental also seen from the so small budget for process the straightening of law enforcement going smooth. There for, the case handling became slower and with the small number of person in these institution which have its own investigating duty beside police. The most important in forest combustion is the willingness from law enforcer to act to the person, because investigating a single case cost a lot of operational fee."