Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah Tingkat II mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan kebijaksanaan peletakan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II. Salah satu unsur yang panting di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah terdapatnya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam mengemban tugas-tugas kedinasan. Sumber daya aparatur sebagai bagian dari sumber daya manusia memiliki peranan yang besar untuk menjadi penggerak di dalam memobilisasi seluruh potensi yang ada di daerah tingkat II sejalan dengan peranan sumber daya manusia dalam pembangunan. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi terdapat sejumlah sumber daya aparatur yang memiliki keragaman dalam kemampuan danketerampilan serta potensi administrasi dan latar belakang pendidikan, sangat menarik untuk diteliti sebagai bahan kajian akademik di dalam melihat sejauhmana peran dari sumber daya aparatur dalam menggerakkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peran dari Sumber Daya Aparatur ditemukan bahwa profesionalisme dalam penyelenggaraan Manajemen Pemerintah Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sangat dibutuhkan sebagai penentu di dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan pentingnya sumber daya aparatur segera terlihat bahwa aspek pengembangan sumber daya aparatur dalam berbagai dimensinya perlu merupakan program yang berkesinambungan menurut tantangan dan kebutuhan yang ada. Program pengembangan Sumber Daya Aparatur akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur, yang secara langsung akan meningkatkan kinerja manajemen Pemda Tk.II, sehingga program dimaksud perlu mendapatkan penanganan dan prioritas dari Walikotamadya KDH Tk.II Sukabumi."

"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu studi kelayakan dari aspek lingkungan, dalam prakteknya disusun setelah suatu kegiatan berjalan, sehingga tidak sesuai dengan maksud dari penetapan kebijakan tentang AMDAL tersebut. George C. Edward III mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan prosedur operasi standar. Penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL (PP No. 51 Tahun 1993) di Komisi AMDAL Daerah DKI Jakarta dan pembahasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut secara kualitatif dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di atas. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa komunikasi tentang isi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan periodik berupa penyegaran kepada para instansi terkait dan konsultasi regional pelaksanaan AMDAL se-Jawa yang dikoorfinir oleh Pemerintah Pusat. Dari faktor sumber daya diperoleh bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan ini tidak mencukupi baik dari mutu maupun jumlahnya. Sebagian besar anggota Komisi yang aktif secara formal belum memiliki dasar-dasar tentang AMDAL, dan minimnya jumlah tenaga pelaksana di lapangan dalam melakukan pengawasan. Sedangkan dari sumber daya kewenangan diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi maupun oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tidak memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Kewenangan tersebut berada pada instansi pembina dan pemberi izin. Dari faktor disposisi/sikap aparat diketahui bahwa sikap aparat yang bertugas pada instansi pembina dan pemberi izin kurang mendukung dengan tidak mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai salah satu syarat perizinan. Dari faktor prosedur operasi standar, telah dikeluarkan lnstruksi Gubernur Nomor 84 Tahun 1997 yang mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai persyaratan perizinan daerah. Instruksi ini juga kurang membantu pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL selain karena dikeluarkan setelah kebijakan tentang AMDAL berjalan selama empat tahun, juga karena sikap kurang mendukung dari aparat pelaksana pada mstansi-instansi terkait."

"Topik penulisan tesis ini ditetapkan menjelang akhir tahun 1997, lebih kurang enam bulan dari era reformasi, yang ditandai dengan penggantian pucuk pimpinan negara pada bulan Mei 1998.Judul tesis " Peranan DPRD Tingkat II Dalam Pembuatan Peraturan Daerah ", dengan Studi Kasus Pada Pemerintah Kotamadya DT.II Bogor, sengaja dikedepankan untuk menggugah semangat demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana issue pemberdayaan DPRD Tk.l1 merupakan fokus perhatian dalam mewujudkan demokratisasi pemerintahan daerah sebagai wujud kemandirian dalam rangka otonomi daerah.Perubahan yang melanda organisasi publik, terutama pada tingkat pemerintahan daerah, perlu diawali dengan perbaikan dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara yang lebih demokratis agar terwujud suatu kondisi good governance pada Daerah Otonomi Tingkat II.Permasalahan yang timbul dan mengusik perhatian dan minat penulis, bagaimanakah peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah sebagai suatu kebijakan publik pada Daerah Tk.II, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peranan tersebut.Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata pengaturan administrasi pemerintahan daerah melalui UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan penggunaan security approach dalam paket lima UU di Bidang Politik telah mengakibatkan kecilnya peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, Di samping itu, penelitian yang dilakukan juga menemukan tiga faktor yang mempengaruhi terhadap peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, yakni faktor partisipasi politik, pola hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Tk.II dan faktor pemberdayaan DPRD Tk.II sebagai lembaga perwakilan rakyat pada Daerah Tingkat II Kotamadya Bogor.Sejalan dengan proses reformasi yang sedang berjalan, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan bersama-sama dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, bahkan harus lebih mengemuka dalam masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkan itu semua, maka peranan DPRD Tk.II hares lebih dikuatkan dan dibebaskan agar terwujud kondisi good governance pada pemerintahan daerah."

"Government Regulation (PP No. 101/2000) of Republic of Indonesia on Education and Training in Jobs of Civil Servants says that national demands and global challenges regarding realization of a good governance needs human resources competent to their jobs in managing the State and development. Law (UU No. 22/199) on Local Governance and UU No. 2511999 on Financial Balance between Central and Local Government has been the factors causing social, economic, cultural and political changes, which extended to local areas. The both UUs have given a broad authorization to autonomous areas to manage their own human resources. However, in reality, quality of human resources among those autonomous areas has not yet promised an optimal performance in general.

Diktat in Leadership Level IV program has been determined as the object of the research to evaluate. Reason for selecting such a Diktat is because the Diklat represents one of conditions for any officials to get structural job promotions within the environment of Belitung Sub Province Local Government.

The type of the research used in the research is descriptive and evaluative aimed at measuring how effective the Diktat program implementation. Data collection technique of the research is by using a questionnaire completed by respondents to obtain quantitative data from such aspects as requirement analysis, implementer determination, curriculum, participant, instructor, facility and infrastructure, learning process, method, service to participant, material presentation, knowledge competence, attitude and skill, and benefit of the Diktat to the alumni. Besides, the research uses also open-ended questions to get qualitative information in support of the quantitative data.

Data analysis and processing in this research is descriptive purposed to measure the level of Diktat program effectiveness. The results of the research have indicated that.

1. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has been consistent with expectations.

2. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has given effects to the competences of officials in forms of knowledge, attitude and skill.

3. Utilization of Diktat alumni believable to hold some jobs has been compatible with their ranks and classes, which means an improvement in their careers after following the Diktat.

The results of the research on Diktat in Leadership Level IV program suggests an improvement in Diktat-related facilities to make the Diklat activities successful, the supporting equipment optimal, and the facilities Committee has prepared not wasteful. This Education and Training in Leadership (Diktatpim) program is intended to shape prospective structural officials. As a result, it is expected that the use of the alumni with respect to fulfilling their tasks in any jab units can be optimal and an integrated job analysis related to the future Diktat requirement realizable."

"Upaya menegakkan hukum dilakukan dengan gencar tanpa memperhitungkan sifat UULH sebagai "kaderwet" yang perlu penjabaran lebih lanjut dalam seperangkat peraturan perundang-undangan lingkungan. Di samping itu, menghadapi masalah lingkungan yang relatif baru, kemampuan aparat penegak hukum kurang pula dipersiapkan. Kenyataan bahwa aparat penegak hukum yang bergelar Sarjana Hukum pada masa studinya di Fakultas Hukum belum pernah mendapat bekal mata kuliah Hukum Lingkungan tidak disadari sebagai kendala, apalagi penegakan hukum terhadap UULH lebih ditekankan kepada aspek pidananya (represif). Masalah lingkungan yang kompleks yang memerlukan persyaratan pembuktian ilmiah (scientific proof) dalam prosedur perkara belum pula dipahami oleh penegak hukum. Mudah dipahami apabila kemampuan yang "kurang" akan menjadi kendala bagi penegakan hukum pidana lingkungan. Apalagi masalah lingkungan yang kompleks memerlukan persyaratan pembuktian ilmiah (scientific proof) yang menuntut pemahaman dan penguasaan oleh pihak aparat penegak hukum yang bertugas dalam bidang penegakan hukum pidana lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menemukan jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, yaitu di samping mengetahui sejauh manakah peranan sanksi pidana yang ada dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dan sampai sejauh manakah penerapan sanksi pidananya, juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang ada dalam proses penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan menggunakan tinjauan literatur dan penelitian lapangan. Penentuan daera sampel dilakukan dengan purposive random sampling dengan subyek penelitian Kejaksaan Agung RI, MABES POLRI, Pengadilan Negeri Sidoarjo. Analisis data secara kualitatif."

"Tanah merupakan titik awal dan titik akhir kehidupan manusia khususnya dan kehidupan di dunia ini pada umumnya. Tanah merupakan titik awal dan titik akhir karena tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang _mempunyai sifat "permanent" sebagai modal kehidupan di masa mendatang, Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi manusia dan juga sebagai sumber mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan hukum bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuknya guna mengurus serta menyelesaikan semua kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah kemudian seluruh rakyat kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku Badan Hukum Penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus serta menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara termasuk pengelolaan fungsi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang khususnya, merupakan sebagian kecil dari wilayah Republik Indonesia, memiliki berbagai macam masalah yang menyangkut tanah, agraria, pertanian, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya yang memerlukan perhatian secara serius baik oleh Pemerintah maupun masyarakatnya jika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, mengingat bahwa sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Di samping itu sebagian besar penduduk. Kabupaten Kupang sumber penghidupannya tergantung dari usaha tani sehingga masalah tanah dan masalah pertanian serta pembangunan fisik pada umumnya yang berkaitan dengan tanah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dalam menangani masalah pertanahan di dalam usaha meningkatkantaraf hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam sektor pertanian yang sampai sekarang ini masih dilakukan utama secara berpindah-pindah."