Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang seringkali disalah artikan oleh sebagian manusia, sehingga hakikat dan keutamaannya terkubur dalam-dalam. Wajah poligami sering ditampilkan sebagai tradisi Islam, baik secara sadar oleh mereka yang mempunyai agenda ideologis politis tertentu, maupun secara tidak sadar oleh mereka yang mendapatkan informasi yang tidak memadai dan/atau yang telah mengalami berbagai distorsi. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa pada saat ini pemerintahan di berbagai belahan dunia didominasi oleh sistem yang tidak berlandaskan Islam. Sistem politik, pemerintahan dan hukum tidak terlepas dari hegemoni Barat yang dalam segala aspek dan sendi kehidupannya mewarisi jiwa dan semangat kultur Romawi yang berpadu dengan filsafat Hellenistik. Keadaan ini terjadi baik di negara-negara Barat modern yang mayoritas manusianya adalah Kristen geografis , maupun di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Dalam keadaan yang seperti demikian, tidaklah mengherankan, walaupun tidak dapat dibenarkan, bahwa poligami telah disalah artikan dengan dalil-dalil seperti: doktrin agama tertentu, nasionalisme, kesetaraan jender, bahkan feminisme, sehingga sebagaian manusia baik secara sadar maupun tidak. sadar telah memberikan persetujuannya kepada stigmatisasi terhadap poligami."

"Basically, there is no distinction on classic Figh, on law of the Republic of Indonesia Number 1 of the year 1974 on Marriage, and Islamic Law Compilation relate to children care right. The distinction is merely on the determination of age limit of mumayyiz. When divorce occurs, children before 12 years old (before mumayyis) is to be the right of the mother or a close relative to the mother, while the cost of bringing up the children will be the responsibility of the father. In a particular condition, the children care right may move to the father. Even, on Act No. 1/1974 states that the right one of the parents can be withdrew if one or both of the parents neglect their duties and perform extremely bad behaviour."

"Penerapan sistem ekonomi syariah di Indenesia ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991, kemudian terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1993, MUI mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan kemudian pada tahun 2003 sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) khusus untuk menyelesaikan sengeta ekonomi syariah di Indonesia, kemudian mengalami perubahan nama dan status menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYA.RNAS) dan kedudukannya menjadi bagian dari MU.Penelitian ini membahas mengenai perkembangan lembaga arbitrase Islam di Indonesia dilihat dari sejarah dan dasar hukum Islam dan hukum positif yang mendasarinya, dan beberapa penyebab mengapa lembaga arbitrase Islam (BASYARNAS) lebih rasional dan efisien; ditinjau dari perspektif pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law).Sedangkan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, bersifat desktiptif dan eksplantoris, dan bentuknya perspektif dan evaluatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan fakta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan proses analisis dilakukan secara kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan cara berfikir deduktif.Setalah melakukan pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal di dalam sistem hukum Islam jauh sebelum kedatangan agama Islam di Arabia sedangkan penerapannya di Indonesia adalah ditandai dengan didirikannya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) kemudian berubah nama menjadi Badab Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua, ditinjau dari perspektif analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law) maka meskipun secara yuridis Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki kewenangan (kompetensi absolut) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan) namun BASYARNAS tetap lebih efisien dan rasional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dalam membantu penerapan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum di dalam penelitian ini maka digunakan beberapa asumsi dan konsepsi, hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan proses analisis terhadap objek penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum, dapat dibatasi variabel-variabel yang dianggap kurang relevan dan rasional."

"On Islamic law in Indonesian legal system."

"Islam is a religion that has its own law. which is known as an Islamic Law, which has five main aims. And, one of the 'five main aims is to save and protect the soul of human from any threats, which means to protect the existence of human beings' life and the Moslem community. To concrete it, islam stated the Law for abortion. Qisas and Diyat. This is a sign of the islamic Law for! to protect the human life. Considering the complicated problem of abortion, thus in this article will he explained the views of Islamic Law on abortion."