Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam mengkaji perdebatan dan perkembangan konsep regionalisme. Pada kawasan Asia Tenggara, isu yang paling sering dibahas ialah mengenai regionalisme ekonomi. Negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara berusaha melakukan integrasi ekonomi guna meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Namun demikian, berdasarkan kajian empiris terdapat ragam pandangan dalam menelaah dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan memetakan persebaran pandangan dari dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara dengan menggunakan tiga pandangan utama Ilmu Hubungan Internasional. Pandangan pesimis muncul dari pendekatan realisme bahwa terdapat hambatan-hambatan berupa pengaruh negara ekstra-kawasan, kebijakan proteksionisme dan kebijakan bilateralisme. Sedangkan pandangan optimis berasal dari pendekatan liberalisme, yakni pengaruh kelompok pro-liberalisasi, karakteristik dari open regionalism, pandangan ekonomi neoklasik, dan penguatan elemen institusi. Kemudian, perspektif strukturalisme ekonomi melihat bahwa model neoliberalisme yang berjalan perlu diganti dengan model ekonomi lainnya. Selain itu, tinjauan pustaka ini menemukan enam kesenjangan literatur dalam kajian regionalisme ekonomi Asia Tenggara, yakni kesenjangan literatur dari perspektif realisme, liberalisme, dan strukturalisme ekonomi, tren pembahasan literatur per periode, ketiadaan kajian konstruktivisme, dan rendahnya pembahasan kajian ASEAN Post 2015. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka ini, terbuka kajian penelitian lanjutan yang dapat dikaji dari aspek praktis, politik-ekonomi, ataupun akademis, beragam penelitian baru seperti penggunaan pendekatan konstruktivisme.

---

ABSTRACTSoutheast Asia is one of the regions that worth to consider as a subject to analyzethe debate of development of regionalism concept. In Southeast Asia, theprominence issue is the economic regionalism. All member countries in the regionhave tried to build economic integration to increase their economic growth.However, based on empirical studies, there are many perspectives have been usedto analyze the dynamics of economic regionalism. Therefore, this literature reviewis focused to mapping the perspectives on the dynamics of development ofeconomic regionalism in Southeast Asia using three main perspectives ofInternational Relations. Literature from realism perspective has seen the skepticalpoint with themes like the influence of extra region countries, protectionismpolicy, and bilateralism policy. Meanwhile liberalism perspective has seen thateconomic regionalism in Southeast Asia has the positive point of views such aspro liberalization group, characteristic of open regionalism Southeast Asia,neoclassical economic perspective, and enhancement of institution. Whereas,economic structuralism argued economic regionalism in Southeast Asia need toshift from using neoliberalism to another model of economic development.Besides that, this literature review found six literature gap of economicregionalism in Southeast Asia, i.e. literature gap from three main perspectives,realism, liberalism and economic structuralism the debate of economicregionalism based on periods the absence of constructivism analyses and theshortage study about ASEAN Post 2015. The result of the literature review isshown that there are many studies still need to be done, in a practical aspect ofpolitical economy or academic aspect, new research that using constructivismperspective as tool of analyses."

"Human trafficking merupakan isu kejahatan transnasional yang mulai diperhatikan pada pertengahan abad 20 dan dipermasalahkan secara global pada akhir abad tersebut. Dengan adanya dukungan serta tekanan dari dunia internasional, mekanisme-mekanisme respon terhadap human trafficking diciptakan di Asia Tenggara dalam waktu relatif sama, yaitu pada tahun 1997. Namun, inisiatif-inisiatif yang diciptakan pada awal pembahasan bersifat kurang konkret dan tidak sesuai dengan kondisi human trafficking yang unik di ASEAN. Walaupun demikian, selama lebih dari dua dekade ini, terdapat beberapa perkembangan dan perubahan perspektif di kawasan, terutama dalam inisiatif terbaru, yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang baru diciptakan pada tahun 2015. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mekanisme-mekanisme respon ASEAN sebagai bahasan utama dengan ada sejarah human trafficking dan respon global yang diterapkan di ASEAN sebagai pembahasan pendukung untuk menimbulkan pemahaman secara keseluruhan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah mekanisme-mekanisme respon regional terhadap human trafficking oleh ASEAN mengalami perkembangan dan perubahan perspektif dari pandangan keamanan negara ke pandangan HAM. Walaupun demikian, ASEAN masih memiliki berbagai tantangan dalam pembahasan terhadap isu human trafficking. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah dari kondisi negara-negara anggota ASEAN sendiri, sifat ASEAN sebagai institusi regional, serta kondisi isu human trafficking di kawasan yang tidak hanya berakar lama dalam sejarah, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi. Dengan demikian, meskipun ACTIP telah berjalan ke arah yang benar, ASEAN sebagai organisasi regional masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki serta beberapa langkah yang harus dijalankan untuk mengembangkan respon regional terhadap human trafficking di kawasan ini menjadi lebih efektif daripada sekarang."

"Perompakan maritim merupakan sebuah ancaman keamanan yang telah menjadi momok bagi berbagai peradaban maritim dunia sejak masa lampau. Di Asia Tenggara khususnya, ancaman ini telah berevolusi di masa kontemporer menjadi salah satu tantangan keamanan maritim yang masih harus ditanggulangi oleh negara-negara di wilayah tersebut. Ramainya lalu lintas di Selat Malaka, luasnya wilayah Laut Tiongkok Selatan, dan taburan pulau-pulau di Selatan Filipina menjadi tempat perburuan perompak kontemporer yang ditakuti oleh komunitas maritim di Asia Tenggara. Berbagai bentuk upaya untuk melawan perompakan telah dirumuskan oleh aktor-aktor terkait di Asia Tenggara sejak kemunculannya pada awal tahun 1990-an, dari tindakan-tindakan unilateral, hingga kerjasama dengan pihak ekstra-regional. Tinjauan literatur ini mengumpulkan dan menganalisis 29 literatur menggunakan metode taksonomi dan membaginya menjadi dua tema, yakni: 1) perompakan sebagai ancaman keamanan, yang akan menjelaskan bentuk-bentuk dan faktor-faktor dari perompakan di Asia Tenggara; dan 2) upaya penanggulangan perompakan, yang akan membahas kerjasama penanggulangan perompakan di Asia Tenggara berdasarkan pendekatan hukum dan pendekatan keamanan. Dari pembahasan literatur mengenai tema tersebut, penulis kemudian melakukan mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan temuan-temuan lain yang menonjol dalam literatur-literatur tersebut. Sebagai hasil penelusuran dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa perompakan dikategorisasikan berdasarkan tingkat keorganisasian dan kekerasan, dipengaruhi oleh tujuh faktor pembentuk, serta upaya kerjasama penanggulangannya dihambat oleh karakteristik negara-negara Asia Tenggara yang mementingkan kedaulatan negara dan integritas wilayah di atas kerjasama. Namun demikian, perkembangan literatur ini juga menunjukkan adanya upaya peningkatan kerjasama dan pemecahan masalah yang semakin terfokus dengan bentuk-bentuk adaptasi terhadap tantangan-tantangan yang telah identifikasi tersebut.

---

Maritime piracy is a security threat that has become a scourge for various world maritime civilizations since the earliest days. In Southeast Asia in particular, this threat has evolved in contemporary times to become one of the most troublesome maritime security challenges that still must be addressed by countries in the region. The rich maritime traffic in the Straits of Malacca, the vast area of ​​the South China Sea, and the sprinkling of islands in the Southern Philippines are ideal hunting grounds for contemporary pirates, feared by maritime communities in Southeast Asia. Various forms of efforts to fight piracy have been formulated by relevant actors in Southeast Asia since its emergence in the early 1990s, ranging from unilateral actions by states, to cooperation with extra-regional parties. This literature review collects and analyzes 29 literature using the taxonomy method which is mainly divided into two themes, namely: 1) piracy as a security threat, which will explain the forms and factors of piracy in Southeast Asia; and 2) counter-piracy efforts, which will discuss cooperation against piracy in Southeast Asia based on a legal approach and a security approach. From the discussion of the literatures on the theme, the author then identify the consensuses, debates, and other findings that stand out among the literatures. From this analysis, the author finds that piracy is categorized based on the levels of organization and violence, is influenced by seven forming factors, and that cooperative efforts to combat it are hampered by the characteristics of Southeast Asian countries, which prioritizes state sovereignty and territorial integrity above cooperation. However, the development of this literature also shows that there are efforts to increase cooperation and problem-solving measures that are increasingly focused on the adaptations to the challenges that have been identified."