Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 10 Oktober 1975 telah ditandatangani perjanjian M-MO di Jakarta tentang pengalihan teknologi melalui "licensing" untuk membuat mesin diesel. Bagi M perjanjian tersebut sangat penting dalam mempertaharikan pemasaran barangnya di luar negeri dan turut dalam persaingan barang diesel dalam perdagangan internasional. Bagi MO perjanjian tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan membuat mesin diesel sendiri secara bertahap. Sebelumnya PT SS telah menjadi penyalur tunggal M, sehingga mesin diesel H terkenal di Indonesia melalui impor-ekspor. MO adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang perbaikan dan pemeliharaan, mesin diesel, sekarang ingin memperluas usahanya dengan memproduksi sendi ri mesin diesel dan generating sets yang di jalankan dengan mesin diesel. Untuk tujuan tersebut, MO telah menyiapkan tanah dan bangunan tempat bekerja. MO telah meminta M, perusahaan asing dari Jerman Barat agar M memberinya lisensi memproduksi mesin diesel seri D 302-dua silinder dan D 325-dua/tiga empat dan enam silinder. M telah mengembangkan mesin tersebut dan telah menghasilkan secara lengkap bertahun-tahun lamanya. M telah mengadakan perbaikan terhadap hasil produknya untuk keperluan di pabrik, perkapalan, dan kendaraan darat. Mesin tersebut juga di produksi oleh perusahaan DT di Spanyol dan dalam hal ini akan bertindak sebagai agen M. Pembuatan mesin di atas dilakukan menurut rencana khusus. Karena Indonesia masih merupakan negara berkembang, tentu saja perjanjian internasional M-MO tidak dapat di samakan dengan perjanjian internasional lainnya antara perusahaan negara industri maju, yang memiliki segala perlengkapan ekonomi dan keterampilan telah berjalan dengan lancar dan serba lengkap. Perangkat undang-undang mengenai teknologi saja belum dimiliki oleh Indonesia yang mengatur dan mengawasi teknologi yang masuk dan meneliti persyaratan dalam perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang terlalu merugikan perekonomian Indonesia. Meninjau know-how {secret technology) dalam perjanjian M-MO, dan perjanjian lain merupakan pokok persoalan yang terpenting dalam setiap perjanjian lisensi, baik lisensi paten, lisensi merek, lisensi desain maupun lisensi Know-How yang berdiri sendiri. Pengkajian perjanjian M-MO dan perjanjian lainnya dimaksudkan untuk mendapat suatu gambaran baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi, mengenai kerjasama di bidang produksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pedoman yang telah dikeluarkan oleh UNCTAD, UNIDO, dan WIPO, di pergunakan untuk melihat sampai di mana saran badan internasional tersebut dapat di jelmakan dalam bentuk perjanjian oleh kedua pihak. Sampai di mana daya saing perusahaan dalam negeri dalam berhadapan dengan perusahaan asing, dapat memperjanjikan hal yang tidak terlampau merugikan salah satu pihak dan juga tidak terlalu merugikan negara dan bangsa penerima lisensi."

"ABSTRAKDalam setiap proses industrialisasi di Indonesiateknologi selalu memegang peran utama. Persoalan utama bagiIndonesia adalah bagaimana memperoleh teknologi tersebut.Teknologi salah satunya dapat diraih dengan cara lisensipaten. Dengan demikian lisensi merupakan salah satu saluranyang potensial untuk program alih teknologi di Indonesia.Persoalannya adalah bagaimana agar melalui lisensi patentersebut alih teknologi dapat dilakukan.Dalam kenyataannya, lisensi paten memang tidak secaraotomatis mampu melakukan program alih teknologi padapartner Indonesianya. Banyak faktor dan kendala yangmenghambat program alih teknologi tersebut.Tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh datatentang pelaksanaan perjanjian lisensi paten dalamkaitannya dengan alih teknologi, kemudian dianalisisfaktor-faktor yang menghambat untuk kemudian dapatdijadikan bahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakanyang menyangkut alih teknologi. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Setelah diadakan penelitian dan melakukan analisis,terdapat kecenderungan yang menonjol sebagai berikut:pelaksanaan alih teknologi melalui perjanjian lisensi patentidak berlangsung secara otomatis, senantiasa tidakterdapat keseimbangan kedudukan antara pelisensi danterlisensi dikarenakan beberapa faktor, terdapat beberapafaktor yang menghambat jalannya alih teknologi melaluiperjanjian lisensi paten, terutama praktek pembatasanperdagangan.

---

ABSTRACTTechnology is very important at each industrializationm Indonesia. The first problem of Indonesia is how toreach technology. Technology can be brought through patentlicense. So that, license is a potential channel fortransfer of technology in Indonesia. But the problem is howcan transfer of technology carried out through license. Infact license is not automatically give transfer oftechnology to Indonesian partner. There are many problem inthe transfer of technology.The goal of this research for getting data about theperformance of license contract regarding with transfer oftechnology and then to analyze the obstruct factors in thecontext of make outline transfer of technology rule. Themethod of this research usually call doctrinal researchAfter doing research and analyze data the resume ofthis research are: transfer of technology by licensecontract is not automatically, there is no balance positionbetween licensor and licensee in the contract, and thereare many factors obstruct transfer of technology, mainlycalled RBP (Restrictive Business Practices)."

"Technology is one of important factors in economic building of developing countries, including Indonesia. Developing countries need various modern technologies governed by developed countries by transfer of technology among countries. but very often, there appear handicaps in the process of transfer of technology to developing countries from the developed ones, one of the handicaps is lack of law regulations. In this article the problem of the role of law in the transfer of technology is analysed by using juridical normative and quantitative methods of approach. The data used in the analysis comprise both the primary and secondary data. Form those methods approach it is concluded that law has a role to give the basis for the creation of effective mechanism for the transfer of technology among countries by fair conditions both for providers and receivers of technologies."