Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk yang dihasilkan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan pidana Indonesia, pengaruh alat bukti petunjuk bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta bagaimana hakim agung menyikapi alat bukti yang minim dan pengaruhnya terhadap putusan melalui studi putusan Mahkamah Agung No. 979 K/PID.SUS/2011. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas sehingga peran aktif hakim dalam menggali persesuaian antara alat bukti lainnya sangat besar. Persesuaian tersebut terjadi apabila korelasi antara alat bukti mengaruh pada suatu kondisi tertentu bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. (2) Hakim Agung menjalankan kewenangannya sebagai judex juris sehingga dalam menyikapi alat bukti yang minim, hakim melihat pada penerapan hukum pembuktian di tingkat judex factie (3) Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan No. 979 K/PID.SUS/2011 telah menggunakan alat bukti petunjuk sebagai salah satu dasar memutus pidana terdakwa, tetapi proses diperolehnya alat bukti petunjuk kurang tepat.

---

The result of this research explained that (1) Judicial Evidence has free legal strength so that the judge should actively take a role in finding correspondence between other legal evidences. That correspondence occurs when there is correlation between legal evidences which leads into a certain condition telling the truth that the defendant the only one who commit a crime. (2) The court judges execute their authotity as judex juris so that in addressing the lack of evidence they will take a look at the use of law of evidence in judex factie. (3) The court judges who handle the criminal case in Supreme Court’s decision No. 979 K/PID.SUS/2011 has used judicial evidence as one basic requirement in making verdict to the defendant, but the process in obtaining that judicial evidence is not suitable with the national regulation."

"ABSTRAKPendahuluan: Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh peningkatan pada korban kekerasan dari 14,33% menjadi 43,58% pada rentang tahun 2012 hingga 2015. Infomasi tersebut mengindikasikan suatu masalah dalam tata laksana kekerasan Indonesia saat ini. Dalam menghadapi kasus kekerasan, pihak hukum akan memerlukan psikiater untuk mengkaji korban dan pelaku terlebih dahulu yang dilaporkan dalam Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). Akan tetapi, belum diketahui pemahaman pihak hukum mengenai peran VeRP dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan calon sarjana hukum terhadap penggunaan VeRP dalam kasus kekerasan serta pengaruh edukasi berupa kuliah terhadap pengetahuan calon sarjana hukum.Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori (p<0.001) dan nilai pertanyaan studi kasus (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21).Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori (p<0.001) dan nilai pertanyaan studi kasus (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21).Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.

---

ABSTRACT

Introduction: The Center of National Statistics (BPS) found an increase in violence rate from 14,33% to 43,58% between the year 2012 and 2015. This indicates a problem in Indonesian violence management to this day. When handling violence cases, jurist may require the help of forensic psychiatry to assess the victims and suspects of the case. These findings are reported in a Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). However, there is no information about the jurists knowledge on the use of VeRP. This study aims to obtain information on law students knowledge of VeRP and how lecture affects the knowledge of VeRP in law students.

Method: A quasi-experimental study design with lecture as intervention is conducted on sixth-semester Universitas Indonesia Law Students. Results obtained twice (before and after lecture) in pretest-posttest questionnaire are analysed with paired t-test and Wilcoxon depending on normality.

Result: There is a significant increase in overall score (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28) and the scores in both question groups. [theoretical group (p<0.001); case study group (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21)]

Conclusion: Lecture can affect the knowledge of law students about the use of Visum et Repertum Psikiatrikum to identify and prosecute violence cases."

"Setiap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam peradilan pidana harus dipidana. Pada pelaku tindak pidana yang diduga menderita sakit jiwa dapat dimintakan untuk dibuat suatu surat keterangan dari ahli jiwa mengenai keadaan jiwa orang tersebut yang disebut juga dengan Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP). VeRP dapat diminta pada tahap penyidikan (Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penjelasan Pasal 186 KUHAP), tahap penuntutan (Penjelasan Pasal 186 KUHAP),dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 180 KUHAP). VeRP menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Apabila berdasarkan VeRP orang tersebut terbukti sakit jiwa, maka berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orang tersebut tidak boleh dihukum karena terdapat faktor-faktor pemaaf pada orang tersebut, yaitu jiwa yang cacat pada pertumbuhan atau jiwa yang terganggu karena penyakit yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memfokuskan pada hasil diagnosis mengenai sakit jiwa, bukan pada kemampuan bertanggung jawab dari orang tersebut. Begitu pula halnya dengan model VeRP yang ada sekarang ini yang hanya memfokuskan pada diagnosis, sama sekali tidak menyebut-nyebut mengenai kemampuan bertanggung jawab, dan model VeRP tersebut juga hanya terbatas untuk kasus pidana dimana yang diminta untuk diperiksa (terperiksa) adalah pelaku tindak pidana."