Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The political realm according to the theory of Bertrand Resull is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of he ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"

"The political realm according to the theory of bertrand russell is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of the ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"

"Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, UUD mensyaratkan pula agar UU menjamin kedudukan hakim-hakim. Tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, UUD juga meminta kedua masalah itu diatur dalam UU disertai larangan kepada pembuat UU untuk mereduksi atau mengurangi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat agar ia leluasa dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menerapkan Cita Hukum (Rechtsidee) dalam perkara-perkara kongkret. Artinya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus menjadikan .Cita Hukum sebagai patokan dasar mengenai adil dan tidak adil dan karenanya dapat mengesampingkan segala peraturan produk kekuasaan negara lainnya jika diyakininya bertentangan dengan Cita Hukum. Pada tingkat pelaksanaan, karakter kekuasaan kehakiman sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang diterapkan. Jika konfigurasi politiknya demokratis maka kekuasaan kehakiman akan tampil otonom, terpisah dari kekuasaan pemerintahan negara dan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi dan dikendalikan kehendak-kepentingan kekuasaan negara lainnya. Sebaliknya jika konfigurasi politik yang diterapkan tidak demokratis atau otoriter maka kekuasaan kehakiman tampil tidak otonom, menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, dan karena itu hanya menjalankan fungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari konfigurasi politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 itu, terdapat dua model sistem politik yang berlaku di Indonesia yaitu sistem politik Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan sistem politik Demokrasi Pancasila (1965-1996/1997). Pada era sistem politik Demokrasi Terpimpin kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 19 tahun 1964 dan UU No 13 tahun 1965. Sedangkan pada periode sistem politik Demokrasi Pancasila, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 14 tahun 1970 sebagai UU pokok dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Dari penelitian ini terlihat bahwa konfigurasi politik yang executive heavy sangat mewarnai proses pembentukan UU yang mengatur kekuasaan kehakiman. Kedudukan kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan fungsi utamanya ialah menjalankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara."

"Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenaihubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansipemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung.Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknyaterdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agamayang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupanbernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak adahubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tatanilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan.Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atauajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyakpenafsiran mengenainya"