Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang_undang Aubry pada tahun 1998. Undang-undang ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran dengan cara mengurangi jam kerja. Metode yang digunakan dalam penclitian ini adalah penelitian pustaka. I-Iasil penelitian mcnunjukkan bahwa setelah undang-undang pengurangan jam kerja yang disebut dengan Undang-undang Aubry ini, angka pengangguran pada kalangan pekerja imigran Magribi menurun. Meskipun demikian, menurunnya angka pengangguran ini tidak banyak mengubah kondisi kehidupan mereka yang sudah menetap di Prancis sejak tahun 1960-an.

---

This study discusses about the condition of imigrant workers especially Magribi workers in France after the Aubry law has been applied in 1998. Aubry law is a regulation which has been signed by the President of France, Jacques Chirac in 1998 to reduce unemployment. This research uses the library research methode. And after a long study, the result of this thesis shows that there is a decrease in unemployment in the circle of Magribi workers. Despite of the evident impact, it is not proven that the condition of Magribi workers has been progressing since their arrival in 1960."

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."

"Skripsi ini membicarakan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas Magribi di Prancis. Komunitas Magribi di prancis adalah sebuah komunitas yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, catatan historis kedatangan mereka berbeda dari kelompok pendatang lain, perbedaan budaya antara orang Magribi dan orang Prancis yang cukup signifikan, dan jika dilihat dari segi jumlah, populasi Magribi di Prancis saat ini cukup besar.Itulah beberapa faktor yang membuat komunitas Magribi menarik untuk diteliti. Penelitian tentang kondisi komunitas Magribi di Prancis pada dekade 80-an yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa meskipun mereka telah lama hadir dan menjadi bagian dari masyarakat Prancis kondisi sosial masyarakat Magribi belum banyak berubah sejak mereka pertama kali datang dan tetap berada pada tingkat sosial terendah jika dibandingkan dengan masyarakat Prancis."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Skripsi ini memaparkan keberadaan kaum imigran di Prancis dan berbagai kebijakan pemerintah Prancis mengenai kaum imigran sejak dasawarsa 1970. Arus masuk imigran ke Prancis telah dimulai sejak evolusi industri, tahun 1852-1870. Arus masuk imigran sempat dihentikan pada awal dasawarsa 1970, demi pemulihan perekonomian dari krisis minyak yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun, pemerintah Prancis tidak berhasil membatasi dan mengurangi jumlah imigran di Prancis karena beberapa imigran tidak bersedia kembali ke negara asal mereka. Selain itu, imigran gelap terus berdatangan ke Prancis. Keadaan imigran di Prancis cukup memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka bekerja di lapisan bawah pekerjaan sosioprofesional dengan penghasilan rendah atau menganggur, hidup dalam kemiskinan dan tinggal di pemukiman kumuh, serta sulit berintegrasi. Pemerintah Prancis menetapkan beberapa kebijakan sehubungan dengan imigran. Penetapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membatasi arus masuk imigran, membendung kedatangan imigran gelap, dan mempermudah integrasi imigran. Sampai saat ini, berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah Prancis itu mampu membatasi arus masuk imigran, namun tidak sepenuhnya berhasil dalam membantu imigran dalam berintegrasi. Ada beberapa imigran yang tidak ingin berintegrasi dan lebih memilih untuk berbaur dengan kelompok etnisnya sendiri. Selain itu, pemerintah Prancis juga belum berhasil membatasi jumlah imigran yang masuk dengan alasan mencari pekerjaan di Prancis, karena masih banyak imigran yang terpaksa menganggur atau bekerja dengan penghasilan rendah."

"Salah satu kebutuhan utama dari masyarakat adalah listrik. Kehidupan masyarakat modern pada saat ini tidak terlepas dari adanya listrik. Penggunaan tenaga listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi terlebih lagi untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga, mulai dari televisi, radio, mesin cuci, komputer, dan sebagainya. Namun, praktik yang terjadi di lapangan sehari-hari adalah seringkali terjadi keluhan-keluhan masyarakat pengguna/konsumen listrik terhadap pelayanan pelaku usaha penyedia tenaga listrik karena sering terjadi pemadaman, tegangan turun naik/tidak stabil, dll yang menyebabkan kerugian pada konsumen listrik. Hal ini tentu saja melanggar hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen telah diatur oleh undang-undang yaitu pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan di bidang kelistrikan diatur pada Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Hak-hak konsumen tenaga listrik berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ketenagalistrikan adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi listrik serta mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu yang baik dan harga listrik yang wajar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila listrik yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Hak-hak inilah yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha listrik kepada pengguna/konsumen listrik."

"Reformasi perpajakan 1994 yang salah satu tujuannya adalah membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya melalui kemudahan dan fasilitas yang diberikan pada reformasi perpajakan. Untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan, maka pemerintah juga harus meningkatkan efisiensi intern, yang sudah mulai dilaksanakan antara lain dengan reformasi undang-undang Perpajakan tahun 1983 dan dilanjutkan tahun 1994. Secara prinsipil perubahan undang-undang perpajakan 1984 berbeda dengan perubahan undang-undang perpajakan 1994. Disisi lain dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan dan globalisasi di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk aktivitas yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku sebelumnya. Ketentuan di bidang perpajakan diharapkan mampu menciptakan iklirn investasi lebih yang kondusif dan juga untuk menunjang kegiatan ekspor disamping peningkatan daya saing dan efisiensi produksi. Dimensi waktu penelitian tahun 1993, 1994 (sebelum) tahun 1995 dan 1996 (sesudah) berlakunya undang-undang perpajakan 1994. Sample penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Effek Jakarta. Kinerja dalam penelitian ini diukur dengan rasio keuangan. Metode statistik yang dipergunakan untuk melakukan analisis data adalah non parametrik yaitu uji jenjang bertanda Wilcoxon. Hipotesa yang diajukan adalah tentang pengukuran apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Effek Jakarta sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang Perpajakan 1994. Berdasarkan analisis statistik ternyata hanya rasio gross profit margin, return on investment, dan operating profit margin yang berbeda secara signifikan pada beberapa periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang Perpajakan 1994, sedangkan rasio lainnya ternyata tidak berbeda secara signifikan."

"Musik Raï adalah salah satu aliran musik yang berkembang pesat sejak penyelenggaraan Festival de Bobigny et La Villette di Paris pada tanggal 23 Januari 1986. Kedatangannya di Prancis terkait dengan migrasi yang dilakukan oleh kaum imigran Magribi pada abad ke-20. Penelitian ini membicarakan perkembangan musik Raï di Prancis dan perubahan-perubahannya sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan selera musik masyarakat Prancis. Penelitian ini menggunakan konsep Pierre Bourdieu _Arena, Habitus, Kapital, dan Strategi untuk memperlihatkan usaha para musisi Raï membawa musik mereka sehingga bisa masuk dan diterima dalam dunia musik Prancis. Dalam akhir penelitian diperlihatkan bahwa musik Raï di Prancis mengalami perubahan di beberapa segi, yaitu: musikalitas, tema, dan bahasa. Perubahan-perubahan tersebut membuat musik Raï bisa diterima dan diakui oleh pecinta musik Prancis. Walaupun demikian, ciri khas musik Raï yang diperlihatkan lewat penggunaan alat musik perkusi tradisional dan cara bernyanyi, tetap dipertahankan.

---

La musique Raï est une musique qui se développe rapidement depuis la réalisation du Festival de Bobigny et La Villette à Paris, le 23 janvier 1986. Son arrivé en France a un rapport avec des grandes vagues d?immigration des Maghrebins au vingtième siècle. Ce mémoire s`agit du développement et des changements de cette musique et aussi son adaptation au goût musical dans la société française. Ce mémoire utilise des concepts de Pierre Bourdieu l`Arène, l`Habitus, le Capital, et la Stratégie expliquant des efforts des musiciens Raï pour qu?ils puissent être acceptés dans la musique française. À la fin de l?analyse, on trouve que la musique Raï montre ses changements dans les aspects musicaux, le thème, et aussi la langue. Grâce à ses changements, le public français peut l?accepter. Malgré tout, les musiciens du Raï utilisent toujours des instruments de percussion traditionnel et ils defendent aussi leur façon de chanter."