Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini mengangkat topik pada bidang sejarah Jepang yang membahas mengenai militer Jepang, pada masa pendudukan Amerika antara tahun 1945- 1952. Khususnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pendudukan Amerika di Jepang terhadap kelompok militer Jepang perihal pembersihan dan pemecatan orang-_orang yang dianggap terlibat dengan penyebaran pengaruh militerisme dan agresi militer Jepang pada kurun waktu antara tahun 1931- 1945. Kebijakan ini dituangkan kedalam dua instruksi Komandan Pasukan Negara Sekutu yaitu SCAPIN No. 548 dan 550 yang dikeluarkan pads tanggal 4 Januari 1946. Kedua instruksi itu berisi perintah penghapusan golongan militer dan menekan organisasi apapun yang mengabdi di militerisme serta. pembersihan beberapa personel dari lingkungan pelayanan masyarakat Jepang.Keluarnya kedua instruksi tersebut sebelumnya telah didahului oleh suatu masa, yaitu setelah Perang Dunia I, yang memperlihatkan berkembang pesatnya kelompok militer di Jepang dalam menanamkan pengaruhnya pada peta politik, sosial dan ekonomi .domestik Jepang. Dalam kebangkitannya kelompok militer kemudian menjadi penentu yang terpenting bagi kebijakan dalam negeri dan luar negeri Jepang. Kondisi ini dijelaskan dalam bab II skripsi ini yang menerangkan tentang kekuatan militer Jepang setelah Perang Dunia I sampai dengan penyerahan diri Jepang tanggal 2 September 1945. Melalui kurun waktu tersebut diterangkan mengenai gerak invasi militer Jepang ke benua, timbulnya pemikiran dan tingkah laku berpolitik yang reaksioner dari kelompok militer dan para pendukungnya serta serangkaian peristiwa sejarah seperti; penyerbuan Manchuria sebagai aksi langsung keterlibatan kelompok militer, gerakan mobilisasi nasional, perang Jepang- Cina maupun keputusan Jepang untuk terjun dalam kancah perang Pasifik.Selanjutnya pada bab III diterangkan mengenai pembersihan golongan militer dan para pendukungnya yang merupakan inti pembahasan skripsi ini. Didahului dengan tujuan kebijakan pembersihan terhadap golongan militer tersebut dilakukan. Kemudian dilanjutkan kepada isi dari instruksi No. 550 dan 548 yang menerangkan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut disertai pula dengan data-data, tabel, serta fakta sejarah melalui serangkaian peristiwa seperti pengadilan militer yang menggambarkan langkah konkrit dari pelaksanaan kedua instruksi tersebut. Untuk menjelaskan isi dari skripsi ini disertakan pula lampiran berupa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukungnya. Masalah militer memang sangat menarik, memancing perhatian dan keingintahuan orang untuk dikaji lebih lanjut. Tak kurang dari beberapa pengamat militer, peneliti dan penulis. sendiri yang mengangkat topik militer ini. Topik ini dapat dikaji dari sudut institusinya atau melalui tokoh-tokoh militer yang kemudian dikaitkan dengan tugas dan peranannya dalam kancah politik. Kekuatan militer Jepang sendiri yang merupakan satu bagian sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Jepang dari jaman feodal sampai dengan jaman modern saat ini dapat pula menjadi satu subjek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

---

"

"Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952) dalam pemulihan ekonomi Jepang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan ekonomi Sekutu selama masa pendudukan dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah Perang Dunia II.Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan kebijakan ekonomi Sekutu yang berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang selama masa pendudukan. Pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari reformasi tanah pertanian (Land Reform), pemecahan zaibatsu, reformasi tenaga kerja (Labor Reform), Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup dan tokuju.Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode penulisan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet.Berdasarkan uraian dan analisis dari keseluruhan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP yang terdiri dari Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Rekomendasi pajak Shoup dan tokuju berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang.

---

Research in this paper gets focus at Japanese economic policy implementation on period of Allied occupation (1945-1952) in Japanese economic reconstruction. Problem in this paper is economic policy on period of Allied occupation for Japanese economics reconstruction after World War II.The purpose this paper writing is describe influential an Allied economic policy for Japanese economic reconstruction on period of occupation. Postwar Japanese economics reconstruction to be influence economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju.This research use historical approach with analytical descriptive writing method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, scientific opus, and sources of internet.Base description and analisis of all this paper gets to be concluded that economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju having influence for in Japanese economics rebuilding afters."

"Penelitian ini merupakan kajian historis tentang seorang tokoh bernama Miura Jo pada masa pendudukan militer Jepang di Bali dalam kurun waktu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi : (1) Bagaimana peran dan tindakan Miura pada masa pendudukan militer Jepang terhadap rakyat Bali dan (2) Bagaimana dasar pemikiran pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh Miura terhadap rakyat Bali pada masa itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teori-teori penulisan sejarah dalam analisis terhadap sumber-sumber sejarah primer dan hasil wawancara terhadap pelaku sejarah. Hasil penelitian menunjukan ada beberapa peran sentral yang dilakukan oleh seorang Miura di Bali pada masa pendudukan militer Jepang yaitu: (1) sebagai penghubung dan penasehat bagi rakyat Bali dan pemerintah, (2) menggagas reformasi keagamaan, (3) berusaha memprakarsai penguatan ekonomi rakyat Bali, dan (4) menjadi satu-satunya orang Jepang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) sebagai cerminan pengakuan baik kalangan rakyat Bali maupun pihak Jepang atas ketokohan seorang Miura. Latar belakang kehidupan terlahir pada keluarga, dimana ayahnya seorang pendeta dan ibu seorang pendidik turut berperan membentuk karakter humanis seorang Miura. Dia dapat menjalankan peran sebagai warga negara yang harus taat pada perintah untuk membantu kesuksesan pendudukan Jepang di Bali, disisi lain dia memberi 'sentuhan' nilai humanis persuasif pada kebijakan militeristik yang dijalankan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan demikian dia dapat diterima dan pendapatnya diamini oleh rakyat Bali. Akhir kisah hidup Miura menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan 'hadiah' dari Jepang.

---

This study analyzed the life of Miura Jo under Japanese occupation in Bali in the year of 1942-1945. The aims of this research are to analyze role and action of Miura and background of his approach to the people of Bali on that time. This is qualitative approach using the theories of history in analyzing the documents and data. The result shows there are number of Miura's important act among the people of Bali such as: (1) to be connector and adviser to the people of Bali in their relationship to Japanese military government; (2) the conceptor of the religious reform; (3) initiator the empowerment of Balinese in economic term; (4) to be representative of Japanese government in kenkokudoushikai, the Independent Preparation Committee of Bali. The last one can be determined as confession of the personage of Miura because he was only Japanese this committee. Background of his life, born in academic-religious family made strong foundation of his character in humanism as he showed in his approach to the Balinese. He acted as citizen of Japanese to support the country mission, but in the other hand, use persuasive-humanism approach in implementing the militaristic policy simultaneously. By that approach, he got the trust of Balinese. The ending of life of Miura showed the important thing that Indonesian independent was not 'gift' from Japan."

"Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan Sekutu tahun 1945-1952. Sejak Jepang menyerah kepada Sekutu, seluruh wewenang dalam menentukan arah kehidupan bangsa Jepang dikuasai oleh Sekutu. Berbagai kebijakan dibuat Sekutu untuk membawa Jepang ke arah yang lebih demokratis. Pendidikan juga merupakan bidang yang menjadi perhatian Sekutu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap perubahan dan perkembangan pendidikan di Jepang pada masa pendudukan merupakan hasil penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekutu, namun tetap ada peran pemerintah Jepang di dalamnya.This research focused on the roles of Japanese government in educational on occupying term 1945 1952. Since Japan gave up to Allied power, all authority to determine Japanese nation life, gained control by the Allied. Variety policies was made by the Allied Power to take Japan towards democratic life. Education also a field that became an Allied attention. This research use historical approach with analytical descriptive method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, erudite masterpieces, and sources of internet. From the analysis it could be concluded that each change and education development at Japanese in occupying term constituting result of policy implement that issued by the Allied power, but immanent roles of Japanese government in it."

"Penelitian ini menganalisis tentang penerapan kebijakan tentang Romusha (tenaga kerja paksa) dan dampaknya di Sumatera pada 1943—1945. Romusha merupakan tenaga kerja paksa dari hasil kebijakan mobilisasi masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang dengan tujuan untuk kepentingan perang. Kebutuhan perang yang besar akan sumber daya manusia diperlukan untuk menggali sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pangan dan perang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah dengan melakukan pencarian sumber primer seperti surat kabar sezaman dan memoar. Salah satu sumber primer yang telah diperoleh yaitu buku yang ditulis oleh Takao Fusayama. Buku tersebut ditulis berdasarkan catatan harian atau laporan tentang perjalanannya sebagai seorang tentara Jepang pada divisi unit sinyal di Malaya dan Sumatera. Sumber sekunder yang digunakan antara lain buku teks dan artikel jurnal yang dapat diperoleh melalui Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, dan secara daring. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan proses kritik sumber sejarah untuk mendapatkan data sejarah serta dilakukan interpretasi untuk menghasilkan fakta-fakta dari data yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Setelah ketiga tahapan sebelumnya dipenuhi, maka untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan proses terakhir yaitu historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa romusha di Sumatera dipekerjakan sebagai tenaga kerja dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana, antara lain pembangunan jalur kereta api.

---

This research analyzes the implementation of the Romusha (forced labor) policy and its impact in Sumatra in 1943—1945. Romusha was forced labor as a result of the community mobilization policy implemented by the Japanese military government for the purpose of war. The war needs for human resources was necessary to extract natural resources and fulfill the needs of food and war. The method used in this research is using the historical method by searching for primary sources such as contemporaneous newspapers and memoir. One of the primary sources that has been obtained is a book written by Takao Fusayama. The book was written based on diaries or reports about his journey as a Japanese soldier in the signal unit division in Malaya and Sumatra. Secondary sources used include textbooks and journal articles that can be obtained through the National Library, UI Library, and online. The next step is the historical source criticism process to obtain historical data and interpretation to produce facts from the data that has been obtained in the previous step. After the three previous steps have been fulfilled, to produce research that can be accounted for, the last process is historiography or historical writing. The results showed that romusha in Sumatra were employed as laborers in the construction of facilities and infrastructure, including the construction of railroad lines."

"Kebijaksanaan luar negeri Amerika dalam menghadapi krisis Teluk merupakan produk dari suatu proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya didahului oleh konflik kelembagaan antara Presiden dan Kongres. Krisis tersebut bermula dari invasi irak atas Kuwait yang berakhir melalui proses penyelesaian dengan cara kekerasan yaitu perang. Permasalahan utama di dalam penelitian tesis adalah berkenaan dengan penggalangan Amerika pada periode pemerintah Presiden Bush yang menghasilkan kebijaksanaan melakukan perang (war policy), ditinjau dari perspektif Amerika yang dilihat pada dua dimensi, yaitu domestik dan eksternal. Dimensi domestik Amerika ditekankan pada hubungan kepentingan politik dan kepentingan militer yang mempengaruhi proses dan hasil (output) pengambilan kebijaksanaan luar negeri serta adanya kendala kelembagaan yang dihadapi Presiden Bush terhadap Kongres. Akibatnya sebagian kebijaksanaan yang dihasilkan mendahului persetujuan Kongres, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri dan penambahan jumlah pasukan Amerika. Termasuk kebijaksanaan yang berkenaan dengan pernyataan perang (war policy) diwarnai dengan adanya konflik kelembagaan meskipun pada akhirnya konsensus dapat dicapai. Untuk memecahkan pokok permasalahan di dalam tesis ini digunakan teori Elit Politik dari C. Wright Mills yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kebijaksanaan nasional yang dihasilkan dibuat oleh sekelompok kecil individu yang terdiri dari tiga kategori, yaitu birokrasi, pejabat militer dan elit ekonomi. Di dalam tesis ini peran elit ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung atau menonjol atas kebijaksanaan yang dihasilkan, namun pada kategori birokrasi dan pejabat militer menunjukkan bukti yang kuat atas pengaruh langsung tersebut. Kategori birokrasi itu ditunjukkan dengan adanya konstelasi hubungan dan peran antara Presiden Bush dengan Kongres. Sedangkan kategori pejabat-pejabat militer terpusat pada tingkat inner circle yang ada disekitar Presiden terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengambiian keputusan. Pada tingkat inilah faktor-faktor pengalaman dan psikologis Presiden Bush sangat berpengaruh terhadap upaya penggalangan Amerika dalam Perang Teluk tersebut. Pengalaman politik yang luas menyebabkan ia memiliki hubungan erat dengan para pemimpin dunia, sehingga mempermudah membujuk mereka membentuk Pasukan Multinasional (multinational Forces) di luar kerangka pasukan PBB, melalui pembicaraan jarak jauh secara langsung (hot-line). Faktor psikis seperti adanya hambatan kelembagaan dengan Kongres yang dikuasai mayoritas Demokrat dan minoritas Republikan yang beraliran konservatif, menghasilkan kebijaksanaan tanpa persetujuan Kongres. Selain itu ketidakmampuan mengatasi masalahmasalah penting di dalam negeri terutama perekonomian Amerika, menyebabkan Presiden Bush memanfaatkan Perang Teluk sebagai alat politik untuk meraih dukungan publik dalam rangka kampanye pemilihan presiden periode kedua. Pada dimensi eksternal yang dianggap "menguntungkan" terhadap segala risiko yang mungkin timbul dari kebijaksanaan pengiriman pasukan ke wilayah Teluk dan pernyataan perang Amerika, antara lain adalah memudarnya Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika; ketergantungan Republik Rakyat Cina dalam mengatasi perekonomian dalam negeri dan adanya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul peristiwa Tiannamen; serta ketersediaan beberapa negara untuk membiayai perang. Beban biaya perang yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh Amerika merupakan salah satu alasan (economic reason) lahirnya kebijaksanaan perang."

"ABSTRAKDi dalam tesis ini akan ditunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya negara Amerika dan politik luar negerinya. Pandangan negara dan bangsa Amerika terhadap dunia luar berakar pada nilai-nilai budaya yang diyakini sebagai suatu pedoman hidup sehingga dalam situasi dan kondisi bagaimanapun biasanya akan dijadikan acuan utama. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter nasional itu secara implisit mendasari visi politik Amerika terhadap dunia luar, misalnya tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang diyakini sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan individu dan kehidupan kebersamaan (kolektif). Selanjutnya di dalam tesis ini pula penulis akan menunjukkan adanya penyimpangan politik luar negeri yang dilakukan Amerika dengan menyoroti dan menganalisis masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1988), terutama mengenai isu kebijaksanaan di bidang peningkatan (akuisiai) kekuatan kapabilitas militer dan intervensionisme. Dalam konteks ini penyimpangan yang dimaksud adalah berupa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Amerika secara tidak taat asas (inkonsisten). Selain itu juga merupakan suatu kenyataan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan salah satu karakteristik politik luar negeri Amerika yang berkepanjangan dan hal ini dicoba ditinjau dari perspektif nilai-nilai budaya. Bagi bangsa Amerika, nilai-nilai budaya dan kebudayaan selain berfungsi sebagai pedoman hidup juga diyakini memiliki kebenaran atau validitas universal (Huntington, 1982). Keyakinan atas validitas universal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan unsur-unsur hipokrit dari tradisi Amerika yang rnenekankan fungsi dan peranan sebagai bangsa penebus (redeemer nation) dan menggiring ke arah upaya untuk memaksakan nilai-nilainya ke negara lain (Hartz, 1955:81). Sebagai bangsa yang menempati sebuah benua, Amerika berusaha mengkonsentrasikan kepada penghormatan unsur kemanusiaan (humanity) dimana pranata-pranatanya ditujukan bagi kemajuan (progress) dan kebahagiaan (happiness) individu sesuai dengan ajaran Puritanisme. Kemajuan (progress) itu sendiri diyakini sebagai suatu "sense of realizing American ideals" (Huntington, 1982), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam mempromosikan dan merealisir nilai-nilai Amerika di lingkungan eksternal melalui politik luar negeri itu, paling tidak telah menimbulkan 4 (empat) asumsi yang sering dipraktekkan secara tidak konsisten oleh para presiden Amerika selama ini (Huntington, 1932). Pertama, adalah keliru secara moral bagi Amerika untuk berupaya membentuk institusi-institusi atau pranata-pranata negara lain. Kedua, adalah sukar bagi Amerika untuk terus mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga politik di negara-negara lain. Ketiga, upaya membentuk pranata-pranata negara lain sebenarnya dapat membahayakan pencapaian tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih penting terutama mengenai keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Keempat, untuk mempengaruhi pembangunan politik negara lain akan membutuhkan ekspansi kekuatan militer dan sumber ekonomi yang besar. Ini pada gilirannya akan membahayakan pelaksanaan demokrasi di dalam negeri Amerika sendiri."