Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mencoba menggambarkan usaha modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal ibn Abdul Azis dan kendala-kendalanya serta pengaruh modernisasi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan ditekankan pada perbedaan pemikiran yang terjadi antara Raja Faisal, dengan pengikut Wahabi yang ortodoks, yang selalu mengartikan segala sesuatu secara harfiah. Dari hasil kajian ini, diperoleh gambaran bahwa gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal adalah kesinambungan gerakan reformisme Muhammad ibn Abdul Wahab, dan pertentangan demi pertentangan yang terjadi pada masa modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal, justru menyebabkan masyarakat Saudi Arabia sadar akan makna dari modernisasi tersebut. Secara garis besar, dapat dilihat bahwa usaha madernisasi yang dirintis oleh Raja Faisal, berhasil mengubah keadaan masyarakat Saudi Arabia menjadi lebih baik dan maju."

"Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai implementasi paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, yakni sejak tahun 1932 hingga wafatnya beliau pada tahun 1953. Pembahasan mengenai hal tersebut menjadi menarik, karena ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab dan doktrin-doktrin yang terkandung dalam paham Wahabisme cenderung bersifat konservatif, sehingga dalam beberapa kasus kontradiktif terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh Raja Abdul Aziz di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dan teori patrimonalisme menurut Weber yang berkaitan dengan kekuasaan negara untuk menjelaskan kronologi sejarah implementasi paham Wahabisme pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz secara naratif-eksplanatif. Berbagai sumber data sekunder tertulis yang digunakan dalam mendukung penelitian tesis ini adalah tesis, disertasi, artikel, jurnal, buku, dan situs web di internet. Analisis penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa Raja Abdul Aziz mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan praktik pernikahan politik, penerapan sistem monarki absolut, gerakan Zionisme di Palestina, Perang Arab-Israel 1948, Perang Dingin dan ancaman komunisme Uni Soviet, serta wacana pembentukan Pakta Baghdad. Sementara itu, Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan penggunaan gelar kebesaran, penciptaan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi, dan persahabatan dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi selama masa kekuasaannya sejak tahun 1932 hingga tahun 1953 secara utuh dan menyeluruh. Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat menstimulasi penelitian-penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang.

---

The research in this thesis explains about Wahabism implementation in the Kingdom of Saudi Arabia during the reign of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, started from 1932 until he passed away in 1953. The explanation about this topic is became interesting, because the teachings of Muhammad bin Abdul Wahhab and the Wahabism doctrines tend to be conservative, so in some cases, it became contradictive against King Abdul Aziz's political policies in the Kingdom of Saudi Arabia.

The research in this thesis used qualitative method and Weber's patrimonalism theory related to state power to explain the chronology of Wahabism implementation history during the reign of King Abdul Aziz in a narrative explanatory text. Various secondary written data sources used in this thesis are thesis, dissertations, articles, journals, books, and also internet websites.

The research analysis in this thesis has proven that King Abdul Aziz implement Wahabism in accordance with political marriage practices, absolute monarchy system, Zionism movement in Palestine, The Arab Israel War 1948, Cold War and Uni Soviet's communism threat, and also The Baghdad Pact conceptual plan. Meanwhile, King Abdul Aziz did not implement Wahabism in accordance with the usage of noble title, the creation of the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia, and friendship with the United States of America.

The result of the research in this thesis concluded that King Abdul Aziz did not fully implement Wahabism in the Kingdom of Saudi Arabia during his reign from 1932 to 1953. The research in this thesis is expected to stimulate other research with similar theme in the future. Keywords King Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Wahhab, Political Power, Saudi Arabia, Wahabism Implementation."

"ABSTRAKTulisan ini memiliki topik mengenai kehidupan sosial Perempuan di Arab Saudi yang berjudul Perempuan di Arab Saudi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pasca Kebijakan Baru Pemerintahan Raja Salman Bin Abdul Aziz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada penjelasan atau penjabaran masalah secara eksplanasi maupun desktiptif. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teori yangdigunakan untuk menganalisa penelitian ini ialah Feminisme. Menjawab rumusan masalah yang diajukan terdiri dari Bagaimana bentuk pemberlakuan dari Kebijakan Baru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terhadap Perempuan di Arab Saudi. Apakah tanggapan dari masyarakat Arab Saudi terhadap pemberlakuan Kebijakan terkait perempuan. Bentuk kebijakan baru sepertidiperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah, diperbolehkan perempuan bekerja sebagai diplomat, perempuan diperbolehkan berbisnis dan mendirikan usaha sendiri, perempuan dapat memilih dan dipilih, diperbolehkan tidak menggunakan niqab ataupun burka, diperkenankan memilki lisensi ijin mengemudi (SIM) dan mengendarai mobil, perempuan boleh menonton bioskop dan masuk stadion untuk hiburan. Tanggapan masyarakat Arab Saudi mengenai kebjakan baru terkait perempuan, ada yang setuju dan menerima serta masyarakat yang tidak setuju dan menolak. Tanggapan hadir dari berbagai status sosial masyarakat, Putra Mahkota; ulama hingga dari kaum perempuan sendiri.

---

ABSTRACTThis Paper analyses about women's social life in Saudi Arabia especially under King Salman Bin Abdul Aziz s government that has title Women s in Saudi Arabia in Social Life After The New Policy of the Reign of King Salman Bin Abdul Aziz. This study uses a qualitative method that emphasizes the explanation of the problem in explanation and desktiptif type. Data collection techniques with secondary data collection techniques by literature studies.This research was analyzed using Feminism Theory to answer the problem formulation that consists of how the implementation of the Saudi Arabia s government new policy for women, how people react to this new policysuch as permitting women to work outside their homes, allowing women to work as diplomats, allowing women to do business and establish their own businesses, women could choose and be elected, allowing women to not use their niqab or burka, allowing them to have a driving license and driving a car, allowing them to watch the cinema and enter the stadium for entertainment. This research offering the response of the Saudi Arabian community regardingthis new policies related to women, some agreed and accepted but also there were people who disagreed and refused. Those responses were collected from various social statuses of the community, the Crown Prince; scholars to womenthemselves."

"Skripsi ini membahas perkembangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI pada kurun waktu 1959-1964. Pada masa itu, PSSI berada di bawah kepemimpinan Abdul Wahab Djojohadikoesoemo. PSSI pada saat itu sempat meraih prestasi yang membanggakan, dalam satu tahun PSSI berhasil mendapatkan juara pertama di tiga kejuaraan internasional. Namun, munculnya beberapa insiden, yaitu Insiden Mattoangin, Insiden Senayan, serta konflik antara Kogor dan PSSI telah mencederai kegemilangan prestasi tersebut. Setelah terjadi insiden-insiden tersebut, PSSI mengalami kegagalan dalam dua event besar, yaitu Asian Games ke-IV dan Ganefo yang dilangsungkan di Jakarta.

---

This writing describes the development of the Indonesian Footbal Association (PSSI) from 1959 until 1964. During that period, PSSI was under the leadership of Abdul Wahab Djojohadikoesoemo. It was during his leadership when PSSI had achieved an outstanding accomplishment; in only one year, PSSI succeeded to get first place in three international competitions. However, due to several inccidents such as Mattoangin Inccident, Senayan Inccident, and the conflict between them and Kogor, PSSI has ruined its own shine. After those inccidents, PSSI underwent failures in two major events; The Fourth Asian Games and Ganefo which was held in Jakarta."

"ABSTRAKArtikel ini membahas perkembangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI pada kurun waktu 1959-1964. Pada masa itu, PSSI berada di bawah kepemimpinan Abdul Wahab Djojohadikoesoemo. PSSI pada saat itu sempat meraih prestasi yang membanggakan. Dalam satu tahun, PSSI berhasil mendapatkan juara pertama di tiga kejuaraan internasional. Namun, munculnya beberapa insiden, seperti Insiden Mattoangin, Insiden Senayan, serta konflik antara KOGOR dan PSSI telah mencederai kegemilangan prestasi tersebut. Setelah terjadi insiden-insiden tersebut, PSSI mengalami kegagalan dalam dua event besar, yaitu Asian Games IV dan GANEFO I yang dilangsungkan di Jakarta."

"Penelitian ini mencoba memaparkan aksi gerakan Kaum Sangha di Vietnam yang memicu aksi protes dan penggulingan pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem dari kekuasaan. Paparan dimulai dengan menjelaskan pengaruh gagasan pembaharuan Buddhisme dari berbagai negara Buddha terutama China terhadap gerakan Kaum Sangha di Vietnam. Peran Kaum Sangha yang terutama adalah memberikan pencerahan agama kepada setiap orang di manapun berada. Namun pada masa pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem, kebebasan untuk beribadah tidak diberikan kepada penganut Buddha, hanya Katolik yang mendapat tempat utama. Pada akhirnya penelitian ini mengungkapkan tiga hal. Pertama, Presiden Ngo Dinh Diem tidak memberikan kebebasan beragama kepada penganut Buddha. Kedua, aksi bakar diri Thich Quang Duc pada tahun 1963 memunculkan dukungan dari masyarakat dunia, untuk memaksa Amerika Serikat berlaku keras kepada Ngo Dinh Diem. Ketiga, ketidakpuasan Kaum Sangha terhadap pemerintahan menjadi dasar legitimasi aksi kudeta menggulingkan Ngo Dinh Diem dari kekuasaan.

---

This research tries to explain the Sangha’s movement in Vietnam which triggered protest action and down falling Ngo Dinh Diem’s authority as a president. The description begins with an explanation about the effect of Chinese centered Buddhism revival idea on Sangha’s movement. The Sangha’s main role was giving religious enlightenment to everyone. Unfortunately, religious liberty wasn’t given to the Buddhist because of the only priority given to the Catholics. Ultimately the research reveals of three things. First, Ngo Dinh Diem as a president didn’t give freedom worship to the Buddhist. Then, self immolation done by Thich Quang Duc in 1963 had created world supports to have USA determine a harder attitude toward Ngo Dinh Diem. And the last, Sangha’s discontentment toward government became legitimation of coup d’état on overthrowing Ngo Dinh Diem’s power."

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan digital hak-hak perempuan Saudi untuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki (mahram). Kampanye ini berawal di media sosial Twitter dengan tagar #EndMaleGuardianship pada tahun 2016. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana gerakan digital End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini terbagi menjadi tiga tahapan, terdiri dari tahap pengumpulan data, analisis data, interpretasi atau pemaknaan akan data yang sudah didapat, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya gerakan sosial End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital, tepatnya media sosial, dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Aktivis Saudi memulai gerakan digital End Male Guardianship dengan harapan dapat memiliki kebebasan dalam tiga hal, yaitu kebebasan berpergian, memperoleh pendidikan tinggi, dan pernikahan. Temuan dari penelitian ini adalah gerakan ini berhasil menyampaikan pesan perjuangan perempuan Saudi dan direspon oleh pemerintah dengan tanggapan positif, meskipun tidak semua kebijakan dapat dihapuskan.

---

This research discusses the digital movement of Saudi women's rights to end the male guardianship system (mahram). This campaign started on social media Twitter with the hashtag #EndMaleGuardianship in 2016. This paper aims to examines how the digital movement End Male Guardianship as a form of digital activism can speak for the rights of women in Saudi Arabia. The research method that the author uses is a qualitative research method, where this method is divided into three stages. Consisting of the stages of data collection, data analysis, interpretation or meaning of the data that has been obtained, and ends with drawing conclusions. The purpose of this research is to determine the efforts of the End Male Guardianship social movement as a form of digital activism, specifically social media, to voice women's rights in Saudi Arabia. Saudi activists started the digital movement End Male Guardianship with the hope of having freedom in three aspects, namely freedom of travel, obtaining higher education, and marriage. The result of this research are that this movement succeeded in conveying the message of the struggle of Saudi women and the government responded positively to it, although not all policies could be abolished."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Raja Faisal di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang memiliki tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penulisan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Raja Faisal meliputi bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat dan budaya, dan bidang pendidikan. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal tertembak dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Raja Faisal dibunuh diduga karena faktor balas dendam, faktor asing, dan faktor frustasi dan gangguan mental seorang Faisal bin Musaid. This research describes the policies that made by King Faisal in Saudi Arabia. The method used is the method of writing history that has stages of data collection, data assessment, data interpretation, and summarizing the data. This research reveals that the policy is executed King Faisal covers politics and government, economics, social and cultural, and education. On March 25, 1975, King Faisal was shot and resulted in his death. This research revealed that King Faisal was killed allegedly because of revenge, foreign factor, and the factor a frustrating and mental disorders Faisal bin Musaid."

"Pada tanggal 6 Oktober 1955 syekh Muhammad Makmun bin Yahya kembali ke Tanah Air dari Makkah, Saudi Arabia, setelah bermukim di sana selama kurang lebih 21 tahun menimba ilmu agama. Kepulangannya ke tanah air sekaligus mendirikan tarekat Mufarridiyah. Syekh Muhammad Makmun mendirikan tarekat ini, antara lain untuk meningkatkan ketaatan orang Islam kepada perintah-perintah agama. Menurut syekh Makmun, kehidupan masyarakat Islam di Indonesia saat itu sudah semakin jauh dari ukuran-ukuran keislaman sehingga masyarakat dipandang mengalami kekosongan agama dan kejiwaan. Itulah sebabnya ia mengajak masyarakat Islam berdzikir agar meningkat rasa takut kepada Allah. Dengan kata lain, ia ingin memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui jalur agama. Tarekat Mufarridiyah cepat berkembang dan memperoleh pengikut yang cukup banyak di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke beberapa Negara, seperti Malaysia, Brunai Darusssalam, Singapura, Jepang, dan Australia. Daya tank tarekat ini selain amalan dzikir yang praktis, juga karena integritas sosok syekh Muhammad Makmun yang memiliki kharisma sangat tinggi dalam pandangan para pengikut dan pengagum. Syekh Makmun digambarkan sebagai wall dan ulama yang saat taat dan konsisten dengan ajaran agama, ia memiliki ilmu agama yang luas dan hafal al Quran. Selama 42 tahun sampai akhir khayatnya (1978) digambarkan setiap hari tanpa absen menghatamkan Al Quran. Dengan berbagi keutamaan yang dia miliki, dia diberi gelar al AlTamah (orang yang luas Ilmu), al hafidz (orang yang hafal Al Quran) dan Al kassyaaf ( orang yang diberi keistimewan oleh Allah dapat mengetahui berbagai hal di balik tabir yang ghaib). Bersamaan dengan pesatnya perkembangan tarekat Mufarridiyah pada tahun 70-an, sedang terjadi pula arus besar yang sulit dibendung melanda segenap penjuru tanah air, yaitu golkarisasi. Menghadapi arus golkarisasi pada saat itu, berbagai ormas keagamaan dan pemimpin kharismatik dihadapkan pada posisi dilemmatic. Jika bersedia mengikuti logika pemerintah masuk golkar, berarti slap dengan resiko terkoptasi serta kemungkinan kehilangan legitimasi umat. Bersikap kritis dan menolak bergabung, berarti siap dengan konsekwensi dan resiko politik tertentu. Syekh Muhammad Makmun adalah sosok yang memandang tidak perlu bergabung dengan Golkar sehingga mengalami berbagai tekanan dan hambatan dalam menjalankan aktivitas keagaman dan sosial. Bahkan tarekat Mufarridiyah dilarang di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat dengan alasan sebagai aliran faham menyimpang. Ternyata dalam penelitian, aliran ini tidak mengajarkan sesuatu ajaran dan aktivitas yang menyimpang. Mufarridiyah juga tidak sama dengan gerakan sosial keagamaan yang lain seperti kasus Tanjung Priok, kasus kerusuhan Lampung, yang ingin menarapkan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka hanya ingin nilai-nilai Islam hidup dan menjadi landasan moral masyarakat. Namun mereka juga tidak setuju dengan berbagai ormas keagamaan yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan pemerintah Orde Baru yang dipandang sekuler dan zalim. Penilaian dan sikap seperti inilah yang sering menjadi sumber ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah pada masa Orde Baru. Dan ketegangan yang sama juga juga melanda Mufarridiyah, terutama setelah syekh Makmun wafat tahun 1978.

---

On October 6'h, 1955, Syekh Muhammad Makmun bin Yahya came back to the country from Makkah, Saudi Arabia, after he lived there for less than 21 years to study Islamic religion. His return to the country is olso to establish Tarekat Muffaridiyah. Syekh Muhammad Makmun established this tarekat (Moslem organization) to increase the Moslems obedience of the religion's commands. According to Syekh Makmun, the lives of the Moslem society in Indonesia during that time had become further away from the norms of Islam, that the society was considered in having an emptiness of religion and spirituality. This is the reason why he expects the society to do dzikir (repeatedly chant part of the confession of faith, as a form of worship) in order to increase fear towards Allah. On the other hand, he wishes to improve the society's social condition through religion. Tarekat Muffaridiyah has grown rapidly and has acquired well enough followers of some regions in Indonesia, even reaching other countries, such as Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore, Japan, and Australia. The attraction of this tarekat, besides practical deeds of dzikir, it is also because of the integrity of the figure of Syekh Muhammad Makmun who, according to his followers and admirers is very charismatic. Syekh Makmun is described as a religious leader and an Islamic scholar and teacher who is truly obedient and consistent to the lessons of the religion. He has vase knowledge of of the Islamic religion and has memorized the Koran. For 42 years till his death (1978), he was described to not passing a day without completing reciting the whole Koran. With a multitude of excellence that he had, he was given a title Al Allamah (a person who has vase knowledge), Al Hgfidz (a person who memorizes the Koran) and Al Kassyaaf (a person who is given a specialty by Allah of identifying various things behind supernatural happenings). At the same time of the rapid development of Tarekat Muffaridiyah in the 70's, there was also an enormously strong movement, happening all across the country, which was known as Golkarization. To face the Golkarization during that time, several of the religious organizations and charismatic leaders were faced with a difficult situation. If they agreed to follow the government's logic to join Golkar, it meant they had to face the risk of being co-opted and the possibility of losing the legitimacy of their religious community. Being critical and refusing to join in, meant that they had to be prepared with the consequences and some certain political risks. Syekh Muhammad Makmun was a figure who had a certain view not to join in Golkar, resulting that he would experience all sorts of pressure and obstacles on doing religious and social activities. In fact, Tarekat Muffaridiyah was not allowed in South Sumatra and West Sumatra for the reason that it was a deviate religious sect. Apparently based on an observation, this religious sect does not teach deviate lessons and activities. Muffaridiyah is also not identical with other social religious movements such as the Tanjung Priok case, the Lampung riot case, which desires to apply Islamic Law in the life of the nation and country. They only wish the values of Islam in life and to become a moral base in the society. However they also do not agree with all sorts of other social religious organizations that are considered accommodative concerning the Orde Baru (New Order) that is described secular and tyrannical. The consideration and attitude like this is often being a source of strained situation between the Moslems and government in the Orde Baru periode. Muffaridiyah also felt the same stress, especially after Syekh Makmun passed away in 1978."