Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Islam mazhab Syiah Isna Asyariah dikenal doktrin ajaran Imamah. Doktrin ajaran ini lahir ketika umat Islam pada masa-masa awal perturnbuhannya berpolemik mengenai siapa yang lebih berhak menggantikan posisi Nabi Muhammad SWA memimpin umat setelah Ia wafat. Sedangkan posisi kerasulannya bukan terrnasuk yang diperdebatkan. Kelompok Syiah berpendapat Ali ibn Abi Talib beserta keturunannya yang lebih berhak. Inilah permulaan lahirnya doktrin Imamah. Pada praktiknya doktrin ini merupakan ajaran yang lengkap dalam pandangan urnat Islam Syiah. Doktrin Imamah tidak saja mengurusi persoalan agama tetapi juga aspek-aspek kehidupan sosial lainnya, terrnasuk kehidupan kenegaraan. Namun demikian timbul masalah dalam perkembangan sejarah selanjutnya Masalah yang ada berkaitan dengan berakhirnya siklus Imamah yang ditandai oleh periode keghaiban besar Imam AI-Mahdi serta wafatnya empat orang wakil khusus Al-Mahdi. Menghadapi masalah ini para fakih Syiah Isna Asyariah berbeda pendapat. Kelompok fakih Akhbari cenderung membiarkan kevakuman...

---

"

"Ayatullah Khomeini Iran. Revolusi Iran, yang mencapai pucaknya pada bulan Februari 1979, lelah menghasilkan perubashan yang radikal dalam sistem politik dan bentuk pemerintahan di Iran. Sebelum revolusi tahun 1979, bentuk pemerintahan Iran adalah monarki absolut dengan Shah Pahlevi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Setelah revolusi tahun 1979, bentuk Republik Islam Iran pun secara resmi disetujui mayoritas (98, 2 %) rakyat Iran melalui referondum yang diadakan pada tanggal 1 April 1979."

"Skripsi ini menceritakan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak dalam kasus perang Irak-Iran 1980-1988"

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu sistem pemerintahan yang di gulirkanoleh seorang tokoh Syi?ah Ayatullah Khumaini, yang selanjutnya terkonsep dalambentuk sistem yang disebut Wilayah Faqih, yang berbeda dengan sistempemerintahan di negara lain yang menganut sistem pemerintahan Islam sekalipun.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentangbagaimana bentuk kongkrit sistem pemerintahan Republik Islam Iran?Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori politik IslamSyi?ah. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa pemikiran politik Islam Syi?ah tertuangdalam konstitusi negara dengan berlandaskan teks agama baik dari al-Qur?anmaupun al-Hadist, atau konsep ini juga dikenal dengan sebutan Teo-Demokrasi,walau demikian kekuasaan ada pada rakyat dalam hal partisipasi politik. WilayahFaqih juga mengadopsi sistem trias politica, dimana kekuasaan terbagi dalamtiga lembaga ; Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Yang menjadi pembeda adalahlandasan pada masing-masing bagian. Dalam sistem Wilayah Faqih terdapatkekuasaan di atas 3 lembaga tersebut, yaitu Rahbar.

---

ABSTRACTThis research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of IranAs a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar, This research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of Iran?As a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar]"

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia, selain dilakukan secara fisik (militer) juga dilakukan lewat jalur diplomasi. Salah satu di antara diplomasi tersebut yaitu Persetujuan Konperensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Namun akibat persetujuan ini, timbal interpretasi dari kalangan pesantren Somalangu di Daerah Kebumen. Mereka menganggap bahwa dengan disetujuinya persetujuan KMB oleh RI berarti masih terdapat campurtangan asing sehingga kemerdekaan RI belum penuh seratus persen. Bahkan AUI mencap RI sebagai kafir. Hal di atas menyebabkan timbulnya perselisihan paham antara pesantren Somalangu (dipimpin oleh Kyai Machfudz) dengan pemerintah RI. Kalangan pesantren membentuk laskar dengan nama Angkatan Umat Islam (AUI). Lebih jauh dari itu, sebenarnya AUI sudah lahir pada akhir tahun 1945-an yang mana pada saat itu mereka masih berusaha bahu-membahu dengan pemerintah RI berjuang melawan penjajah. Sejak KM., hubungan yang harmonic antara AUI dengan pemerintah RI menjadi perselisihan yang berkepanjangan sebab AUI sedikit demi sedikit tumbuh sebagai gerakan pemberontak. Untuk menarik minat masyarakat Kebumen dan luar Kebumen untuk masuk AUI, Kyai Machfudz memberikan ilmu-ilmu kekebalan tubuh berupa doa dan rajah sebagai bekal di medan perang. Selain itu, pengikut AUI juga diberikan pembinaan mental spiritual dan siraman rohani. Reran ini diberikan kelompok rohani. Adanya kelompok kerohanian inilah yang membedakan AUI dengan badan perjuangan lain. Usaha diplomasi pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan AUI mulai dijalin kembali, akan tetapi selalu menemui kegagalan. Akhirnya pemerintah mengambil sikap dengan menempuh jalan militer untuk menumpas kekuatan AUI yang memberontak tahun 1950. Pada saat itu Kyai Machfudz berhasil ditangkap. Semenjak itu pulalah AUI berakhir."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."