Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"MAIIRUS ALI. Dinamika Nandlatul Ulama Menuju Partai Kebangkitan gsa:Telaah Pergerakan Organisasi Islam di Indonesia. (Dibawah bimbingan Juhdi rif, M.IIum. dan Hamdan Basyar, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2M ("

"ABSTRAKSepanjang masa pemerintahan Hindia Belanda masalah Islam merupa_kan persoalan sosial yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sebenarnya kurang menguasai masalah-masalah Islam oleh sebab itu mereka selalu kuatir terhadap kekuatan gerakan Islam. Mereka mempunyai pendapat bahwa golongan Islam selalu ingin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sehubungan dengan masalah itu saya terdorong untuk menulis skrip_si yang berjudul Partai Islam Indonesia (1938-1942), karena meskipun Partai ini adalah Partai Islam tetapi mempunyai haluan ko-operasi jadi tidak seperti partai Islam pada umumnya yang berhaluan non-kooperasi. Selain itu yang menarik perhatian saya adalah para anggota yang duduk di dalam kepengurusan Partai terdiri dari 2 golongan Islam, yang mendapat pendidikan Barat, dimana mereka itu semuanya dapat bersatu dalam PII. Di dalam studi sejarah masih sedikit sekali masalah mengenai PII ini dibahas., memang ada beberapa tulisan yang membahas mengenai PII teta_pi hanya dibahas secara sekilas lintas seperti misalnya yang ditulis oleh J.M. Pluvier, A.K. Pringgodigdo dan Deliar Noer. Jadi tidak secara _

---

"

"Umi Hidayati, Partai Populis di Amerika Serikat 1892-1896, di bawah bimbingan Ibu Magdalia Alfian MA dan lbu Siswantari MHum; 81 + vii, gambar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas kiprah Partai Populis di Amerika Serikat. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan kiprah Partai Populis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya golongan petani dan buruh. Perj uangan ini mencapai puncaknya pada pemilu 1896 dimana Partai Populis memperoleh jumlah suara yang besar. Hal ini berarti bahwa adanya dukungan yang besar dari rakyat terhadap Partai Populis khususnya pada isu-isu dan program yang dikeluarkan oleh partai ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kiprah dan peran Partai Populis telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi kepentingan rakyat khususnya golongan petani dan buruh dalam percaturan politik di Amerika Serikat. Terbukti dengan diadakannya koalisi antara Partai Populis dan Partai Demokrat yang sering disebut Popocrats yang menunjukkan adanya keseriusan partai ini dalam upayanya meraih simpati dan dukungan rakyat d.emi kemajuan internal eksternaI partai maupun bagi rakyat itu sendiri."

"Lahirnya gerakan kebangsaan di Tanah Melayu hampir bersamaan dengan munculnya gerakan. kebangsaan di Indone_sia. Namun dalam perkembangan awalnya, gerakan kebangsaan di Tanah Melayu berjalan agak lambat. Hingga tahun 1945, belum terlihat kesadaran.kebangsaan yang dapat mempersat_ukan seluruh penduduk Tanah Melayu. Kesadaran kebangsaan yang muncul sebelum tahun 1945 masih bercorak kedaerahan dan bersifat konservatif, yaitu berusaha mengembalikan status quo. Keadaan politik di Tanah Melayu mula berubah sete_lah Perang Pasifik berakhir. Kegagalan Tanah Melayu meraih kemerdekaan bersama Indonesia menyadarkan rakyat_nya bahwa mereka harus bersatu dan berusaha meneruskan perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Kesadaran ini melahirkan Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), yaitu merupakan partai politik pertama yang didirikan setelah Perang Pasifik usai pada penghujung tahun 1945. PKMM mempunyai beberapa ciri-ciri yang menarik dalam perjuangannya. Sebagai partai politik yang pertama didirikan setelah Perang Pasifik, partai ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memimpin perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. PKMM meneruskan usaha untuk menyatukan kemerdekaan Tanah Melayu dan Indonesia membentuk 'Indonesia Raya'. Dalam perjuangannya, PKMM tidak hanya menunjukkan sikap antikolonial, namum juga bersikap antifeodal. Bagi PKMM, feodalisme merupakan penghambat untuk mendirikan sebuah negara Republik Ma_laya, yaitu bagian dari Republik Indonesia. PKMM dalam perjuangannya berhasil membuktikan bahwa ia merupakan partai politik yang tidak pernah ketandusan ide. Berbagai-bagai alternatif diusahakan untuk mewujudkan Malaya Merdeka yang mereka perjuangkan, walaupun beberapa usaha mereka sebelumnya menempuh kegagalan. Di puncak perjuangannya, PKMM berhasil menyusun sebuah konstitusi yang akan menjadi dasar negara seandainya kemerdekaan yang mereka perjuangkan berhasil diraih. 'Konstitusi Rakyat' yang disusun oleh PKMM-AMCJA mem_buktikan bahwa rakyat Tanah Melayu siap untuk mengambil alih pemerintahan dari Inggris dan bisa memerintah sendiri negara mereka. Di akhir perjuangannya, PKMM ' terpaksa' membubarkan partai itu. Namun selama perjuangannya, PKMM telah berha_sil menyadarkan rakyat Tanah Melayu betapa besarnya arti sebuah kemerdekaan. Perjuangan PKMM seharusnya dibangg akan, karena partai ini berhasil membuktikan bahwa ia telah meniadi salah satu pelopor gerakan kemerdektiaan Tanah Melayu yang kelak berhasil diraih pada tanggal 31 Agustus 1957."

"Tesis ini membahas kaderisasi politik yang dilakukan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2009-2014 dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama NU sebagai basis massanya dalam rangka menyiapkan calon-calon pemimpin tingkat nasional. Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis deskriptif, dengan informan sebanyak sepuluh orang yang berasal dari PKB dan NU, serta pakar politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kaderisasi politik PKB yang mengalami stagnasi, sementara dalam hubungan kaderisasi politik PKB dengan NU memberi keuntungan bagi PKB. Sedangkan dalam penyiapan pemimpin nasional, PKB memiliki blueprint dengan tiga belas agenda politik tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa yang salah satu isinya adalah tentang kepemimpinan nasional. Hasil penelitian menyarankan bahwa PKB ke depan harus melakukan kaderisasi lebih serius, dan untuk menjadi partai terbuka, PKB harus keluar dari zona aman dengan mengembangkan basis massanya yang selama ini masih berkutat dengan warga NU. PKB juga harus menyiapkan calon-calon Pemimpin Nasional masa depan dengan perencanaan yang sistematis dan terstruktur.

---

This thesis discusses about the political cadres who carried out the Central Board of Partai Kebangkitan Bangsa Period 2009 2014 with religious organizations Nahdlatul Ulama NU as its mass base in order to prepare candidates for national level leaders. It is a qualitative research with descriptive phenomenological approach, the informant as many as ten people from PKB and NU, and political experts. The conclusion from this research is that PKB political cadres stagnated, while in a political cadres relationship PKB with NU provides benefits to PKB. Whereas in the preparation of a national leader, PKB has thirteen blueprint with the political plan of the independence and sovereignty of the nation is one of the contents is about national leadership. Results of the study suggest that in the future PKB must do more serious about the political cadres, and to be open party, PKB had to get out of the comfort zone to develop a mass base, which is still struggling with the NU community. PKB also have to prepare candidates for future national leaders with a systematic and structured planning."

"Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah (Presiden Soeharto) menginginkan agar sistem kepartaian di Indonesia disederhanakan. Hal itu ditujukan untuk melakukan kontrol peran umat Islam di pemerintahan. Berbagai strategi pun dilancarkan, yaitu mulai penolakan rehabilitasi Masyumi, pembentukan PDII sampai strategi pengembosan masa parpol di pemerintahan melalui strategi monoloyalitas. Tidak hanya sampai pada tahap itu, pemerintah selanjutnya menganjurkan agar partai politik yang ada untuk mengelompok. Pada dasarnya pengelompokan yang diinginkan pemerintah adalah agar di Indonesia hanya ada dua parpol saja. Kedua parpol yang terbentuk itu akan memudahkan pemerintah melakukan kontrol politik. Sebagai Partai Islam terbesar, Nahdlatul UIama (NU) menyadari kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Dalam Muktamarnya (1971) NU menyatakan sikap untuk berusaha mempertahankan keberadaan (eksistensi) kepartaian terhadap strategi yang dilancarkan pemerintah. Selain itu NU pun mempertimbangkan wadah nonpolitis apabila hams meninggalkan kepartaian karena kondisi politik yang akan terjadi. Proses pengelompokan pun berjalan dan seiring dengan itu NU terus berusaha mempertahankan eksistensi partainya. Sikap maupun usaha NU itu pun kenyataannya harus tunduk kepada fusi parpol yang diinginkan pemerintah. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973, NU berfusi dengan Parmusi, PSII dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)."

"ABSTRAKSetelah terjadi peristiwa 30 September 1965, Indonesia dilanda krisis politik dalam negeri. Pemerintahan sipil di bawah pimpinan Presiden Sukarno mengalami krisis kepercayaan karena tidak berhasil mengatasi masalah politik keterlibatn.n PKI dalam peristiwa 30 September 1965 dan inflasi yang tinggi. Sehingga timbul gejolak politik di masyarakat terutama di kalangan intelektual muda yang berbasis di civitas academica. Dalam keadaan_ demikian ABRI (TNI-AD) di bawah komando Suharto tampil ke panggung politik dan berhasil merebut opini publik akan pembaharuan politik yang akan dibawa oleh kepemimpinannya dalam Orde Baru. Di saat itulah muncul gagasan-gagasan dari berbagai kelompok pendukung Orde Baru, mengenai format politik yang tepat bagi Indonesia. Satu diantaranya yang me_nonjol dan sempat menimbulkan gejolak politik di dalam parlemen (DPRGR) adalah gagasan dwi partai yang diik_rarkan rakyat Jawa Barat. Berdasarkan pembagian Maurice Duverger dalam buku Political Parties ada tiga system kepartaian, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai. Setelah dianalis oleh kaum intelektual pembaharu yang banyak bermukim di Bandung, sistem dua partai dianggap lebih tepat bagi Indonesia yang sedang mencari format politik setelah pemerintahan Sukarno jatuh, karena sistem ini terbukti berjalan dengan baik di banyak negara Barat. Namun gagasan alternatif pembaharuan sistem kepartaian itu, tidak berjalan dengan mulus, bahkan kemudian di tinggalkan, dan baru muncul kembali nuansanya setelah situasi politik lebih stabil. Bagaimana gagasan ini lahir, berkembang dan ditinggalkan, merupakan bahasan yang menarik untuk melihat perjuangan dan sikap kritis intelektual muda Bandung menghadapi intrik politik nasional.

---

"