Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Zainurlis, NPM: 0787040339. Nilai-nilai Buruh Australia Dalam Aksi Boikot Buruh Pelabuhan Untuk Mendukung Revolusi Indonesia 1945-1949. (ix + 126 halaman; bibl. 131; 34 lampiran + peta.) Dalam masyarakat kulit putih Australia, khususnya buruh berkembang nilai-nilai, terutama mateship dan rasisme. Kedua nilai ini telah muncul dan berkembang sejak awal abad ke-19, khususnya dalam industri pastoral di pedalaman Australia. Dalam gerakan-gerakan buruh baik pada awalnya di ladang-ladang emas tahun 1850-1860-an maupun gerakan-gerakan buruh yang cukup besar pada awal 1890-an nilai-nilai mateship dan rasisme juga dapat dilihat muncul ke permukaan. Kedua nilai-nilai ini dapat dikatakan telah berakar, khususnya dalam masyarakat buruh kulit putih Australia sejak awal abad ke-19. Kedua nilai-nilai ini mateship dan rasisme diperdebatkan oleh Russel Ward dan Humphrey McQueen yang berargumentasi bahwa mateship-lah yang merupakan identitas (ciri) masyarakat kulit putih Australia khususnya masyarakat buruh. Di pihak lain Humphrey McQueen berargumentasi bahwa rasisme juga faktor yang penting dalam identitas masyarakat kulit putih Australia, khususnya masyarakat buruh. Dari kedua argumentasi tersebut, khususnya dalam aksi boikot buruh pelabuhan Australia 1945-1949 nilai mateship-lah yang muncul ke permukaan dalam usaha buruh pelabuhan mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terujud bahwa kemerdekaan Indonesia sesuai dengan makna Piagam Atlantik, bahkan kemerdekaan Indonesia dapat memberi peluang pasar bagi barang-barang produksi Australia dalam berhubungan dagang dengan Indonesia. Selain munculnya nilai mateship dan adanya peluang ekonomi di Indonesia, juga munculnya sikap antimiliterisme buruh-buruh pelabuhan, di mana mencegah Belanda mendirikan kembali Hindia Belanda di Indonesia dengan kekuatan senjata (militer). Di samping itu aksi aksi militer Belanda di Indonesia pun juga dapat mengganggu keamanan Australia. Akhirnya nilai mateship, peluang ekonomi, sikap antimiliterisme dan sikap antikolonialisme terujud dalam kokohnya aksi boikot buruh pelabuhan Australia mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Dukungan buruh pelabuhan Australia periode revolusi kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan merupakan dasar hubungan Australia-Indonesia dan merupa-kan hubungan bulan madu Australia-Indonesia."

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"Hubungan Indonesia-Australia pada periode 1959-1968 memi_liki corak hubungan yang berbeda dengan masa sebelum dan sesudah_nya. Kekhasan periode ini terletak pada adanya pertentangan ideo_logis antara Pemerintah Demokrasi Terpimpin Indonesia (1959-1965) yang pro-komunis dengan Pemerintah Liberal Konservatif Australia (1949-1971) yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis yang antiko_munis. Perbedaan ideologi itu menyebabkan dalam politik luar negeri, kedua negara pada era Perang Dingin menempuh jalan yang berlainan; Australia bergabung dengan Blok Barat dengan Contain_ment Policy-nya, sementara Indonesia menerapkan Politic, Non-Blok dengan kecenderungan beraliansi dengan MC. Hal ini menyebabkan mendinginnya hubungan Indonesia-Australia' sehingga dapat dikatakan bahwa periode ini menandai titik terburuk dalam hubungan bilateral kedua negara sepaniang sejarahnya. Pertentangan ideologi antara kedua negara yang bertetangga secara geografis ini dapat terlihat dari adanya dua kasus yang mewarnai corak hubungan kedua negara yaitu masalah Irian Barat (1959-1962) dan msalah Konfrontasi Malaysia (1963-1966). Pemerintah Australia memandang bahwa wilayah Irian Barat memiliki anti penting bagi pertahanan Australia karena wilayah tersebut berbatasan dengan Irian Timur (Papua dan New Guinea) yang diperintah oleh Australia. Di mata Australia, pengambil alihan Irian Barat ke tangan Indonesia merupakan suatu bahaya mengingat perkembangan kekuatan komunis di Indonesia dan meningkatnya kekua_tan militer Indonesia atas bantuan militer negara-negara Blok Timur. Dikhawatirkan Indonesia yang komunis, khususnya Irian Barat akan menjadi basis agresi gerakan komunis internasional terhadap wilayah Australia. Namun dalam permasalahan Irian Barat Pemerin_tah Australia cenderung untuk tidak bersikap konfrontatif dengan Indonesia meskipun dibalik layar ternyata mempersiapkan diri dari segi militer untuk menghadapi kemungkinan intervensi militer Indonesia. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam masalah Konfrontasi Malaysia lebih tegas karena peranan PKI yang makin menguat di Indonesia dan kecenderungan kesejajaran politik luar negeri Indonesia dengan RRC yang berpuncak dengan pembentukan Poros Jakarta-Peking meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Indonesia menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Austra_lia bersikap lebih tegas secara militer dan terlibat dalam unde_clared war dengan Indonesia. Peristiwa G-30 SIPKI beserta reaksi-reaksi terhadapnya memba_wa perubahan besar dalam konstelasi politik Indonesia. Lahirnya Pemerintah Orde Baru yang berorientasi ideologis antikomunis menimbulkan kesejajaran dengan ideologi pemerintah Liberal Konser_vatif Austalia, sehingga dengan demikian dimulailah lembaran baru dalam membina hubungan baik di antara kedua negara."

"Kebijakan politik luar negeri Australia yang dilaksanakan pada kurun waktu Perang Dingin merupakan wujud dari strategi pertahanan negara yang berupa startegi forward defence. Strategi yang dikembangkan ini merupakan upaya Australia menjamin keamanan wilayahnya dari segala bentuk ancaman, yang dalam stereotipe Perang Dingin maka ancaman dipersepsikan datang dari kekuatan komunis balk dari Uni Soviet maupun dari RRC. Strategi forward defence menekankan garis pertahanan ada di luar wilayah Australia sehingga Australia lebih menyukai jika konflik itu berada di luar wilayah Australia, konsekuensinya adalah Australia lebih memilih untuk membantu kedua negara protektornya dengan terlibat dalam perang bersama guna mewujudkan penyelesaian konflik. Hal ini kemudian juga merupakan upaya Australia menjaga loyalitas terhadap kepentingan negara-negara protektornya, sehingga dalam sejumlah peristiwa penting dunia Australia terkesan selalu di bawah kontrol dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan sikap politik domestiknya sendiri. Pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi di Indonesia tahun 1958 - 1961 merupakan fenomena yang sangat menarik perhatian para pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Pemberontakan PRRI/Permesta dapat dikatakan sebagai upaya Amerika Serikat untuk menarik Indonesia dalam orbit blok Barat. Hal ini dibuktikan dalam bentuk ekstrem adalah kegiatan subversi dalam bentuk operasi intelijen seperti yang dilakukan melalui Covert Action untuk membantu para perwira pemberontakan PRRI/Permesta. Operasi intelijen ini kemudian mendapat dukungan Inggris dan Australia meski dengan tekanan kepentingan yang berbeda diantara keduanya"

"Usulan Australia untuk membentuk kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang akhirnya dinamai Colombo Plan, menunjukkan pentingnya kawasan-kawasan tetangganya itu bagi Australia. Walaupun demikian perhatian itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik luar negeri dunia saat itu, yang sedang mengalami Perang Dingin, dan kebutuhan - kebutuhan dalam negeri Australia. Oleh karena Perang Dingin itu dan pemihakan Australia pada pihak liberal demokrasi maka keikutsertaan Amerika Serikat diperlukan. Sementara untuk meraih simpati dari negara-negara Asia, Australia mengusulkan usulan kerja sama tersebut dalam lingkup Persemakmuran yang kemudian menindaklanjutinya hingga terwujud Colombo Plan."

"Masa antara tahun 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan kurun waktu yang sangat menarik perhatian banyak orang untuk membicarakannya. Periode ini disebut periode Revolusi Kemerdekaan. Revolusi Indonesia merupakan masa pergolakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah organisasi pemuda dari Djawatan Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT). Bagi AMPTT sebagai organisasi pemuda jawatan yang sehari-harinya berhubungan dengan penguasa asing, permasalahannya adalah bagaimana menghilangkan kekuasaaan asing tersebut. Kemerdekaan bukanlah hanya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi harus disertai dengan realisasi pemindahan kekuasaan. Akhirnya dilaksanakan pengambilalihan kekuasaan atas Kantor Pusat PTT dari tangan Jepang pada tanggal 27 September 1945. Pemuda PTT sangat menyadari fungsi jawatan dan keahlian yang dimilikinya untuk membantu perjuangan, Keberadaan AMPTT sebagai salah satu badan perjuangan pada masa revolusi dapat dilihat dari potret dirinya. Pertama, memalalui ide pengambilalihan kekuasaan Kantor Pusat Jawatan PTT dari kekuasaan asing. Kedua, tindakan untuk merealisasikan, membantu pemuda-pemuda melakukan perebutan obyek-obyek panting, mendirikan radio perjuangan Benteng Hitam, dan ikut berjuang bersama rakyat dan badan lainnya menghadapi sekutu. Ketiga, hasil dari semua itu antara lain memberi inspirasi kepada pemuda jawatan lain untuk ikut mengambil alih jawatannya, membentuk organisasi pemuda jawatan. Hubungan kamunikasi dalam masa pergolakan yang dirasakan sulit, menjadi Iebih memungkinkan berkat usaha yang gigih dari pegawai PTT dan AMPTT. Masa antara 27 September 1945 sampai 23 Maret 1946 adalah masa yang sangat singkat. Rasanya mustahil dalam waktu sesingkat itu sebuah organisasi pemuda atau badan perjuangan manapun dapat bergerak banyak, akan tetapi revolusi memungkinkan berbuat segalanya, dan AMPTT membuktikan bahwa dalam waktu enam bulan itu telah dapat menyumbangkan peranannya dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia."

"Incentives kerja, adalah segala daya upaya yang dapat merangsang atau mendorong para kerja untuk bekerja lebih giat"