Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini masuk dalam kategori Sejarah Imperialisme Amerika sesuai dengan pengutamaan Sejarah Amerika yang diambil oleh penulis. Kebijakan Amerika Serikat di Filipina, 1898-1935 menjadi judul yang dipilih untuk dapat mengerti tujuan skripsi ini dengan baik. Ada perbedaan mendasar dalam memahami kebcradaan Amerika Serikat di Filipina, pada awalnya saat perang Amerika Serikat dan Spanyol, kasus Filipina dilihat sebagai bagian dari kebijakan diplomasi. Keadaan berubah sejak Perjanjian Paris mengenai peralihan kekuasaaii Spanyol di Filipina kepada Amerika Serikat ditanda-tangani tahun 1898 dan selanjutnya diratifikasi oleh Kongres; Filipina dipandang sebagai wilayah dalam negeri Amerika Serikat."

"Menurut Kementerian ESDM (2018) sisa cadangan minyak bumi hanya akan cukup untuk 19 tahun, gas bumi untuk 55 tahun dan cadangan batu bara untuk 142 tahun dengan produksi energi Indonesia saat ini. Keterbatasan dari energi tidak terbarukan tersebut menjadi ancaman bagi ketahanan energi Indonesia di sisi lain proporsi dari energi terbarukan masih sangat kecil di bauran energi Indonesia. Potensi dan peluang energi panas bumi harus dimanfaaatkan dengan baik ke depannya karena walaupun memiliki 40% dari total sumber panas bumi dunia, pemanfaatan energi ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki cadangan yang jauh lebih rendah. Rasio kapasitas terpasang Indonesia terhadap cadangan sumber cadangan yang hanya sebesar 6.83%. Tantangan utama dari rendahnya utilisasi panas bumi di Indonesia di antaranya data yang tidak terintegerasi, pembiayaan dan regulasi pemerintah (Fan, 2018). Oleh karena itu penulis akan menganalisis kebijakan terkait panas bumi di beberapa negara yang dapat menjadi contoh dalam pengembangan panas bumi Indonesia ke depannya yaitu Amerika Serikat, Turki dan Filipina untuk realisasi target panas bumi Indonesia ke depannya.

---

According to the Ministry of Energy and Mineral Resources (2018) the remaining oil reserves will only be enough for 19 years, natural gas for 55 years and coal reserves for 142 years with Indonesia's current energy production. The limitation of non-renewable energy poses a threat to Indonesia's energy security, while the proportion of renewable energy is still very small in Indonesia's energy mix. The potential and opportunities of geothermal energy must be utilized properly in the future because despite having 40% of the total world geothermal resources, the utilization of this energy is still low compared to other countries in the world that have much lower reserves.

The ratio of Indonesia's installed capacity to reserves is only 6.83%. The main challenges of the low utilization of geothermal energy in Indonesia include unintegrated data, financing and government regulations (Fan, 2018). Therefore, the author will analyze geothermal-related policies in several countries that can be an example in the future development of Indonesia's geothermal energy, namely the United States, Turkey and the Philippines for the realization of Indonesia's geothermal targets going forward."

"Pemilihan umum di Filipina tahun 1986 merupakan masalah tersendiri dalam perumusan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, terutama karena Amerika Serikat memiliki pangkalan militur di Filipina yang mampu menopang politik globalnya. pemi lu yang dilaksanakan dalam situasi ketidakstabilan politik , terutama setelah terbunuhnya bekas Senator dan pomimpim oposisi Benigno Aquino, telah menjerumuskan Amerika Serikat dalam pilihan yang sulit. Apakah akan mengambil kebijaksanaan untuk tetap mempertahankan kawan lamanya, Marcos, atau sebaliknya membantu kelompok oposisi dalam menghadapai Marcos. Untuk itulah skripsi ini bermaksud membahas mengapa atau faktor faktor apa yang melandasi diambilnya kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung kelompok oposisi di bawah pimpinan Corason Aquino, sebaliknya menarik dukungannya kepada Marcos. Dalam menganalisa masalah ini, dipergunakan kerangka pendekatan dari Neuchterlein mengenai Kepentingan Nasional dan pendekatan dari Smith mengenai Kebijaksanaan luar negeri berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara. Pendekatan Neuchterlein menguraikan bahwa tindakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yang terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan menciptakan sistem internasional yang aman, kepentingan ekonomi dan kepentingan ideologi. Sedang pendekatan dari Smith didasarkan pada pendapat bahwa suatu kebijaksanaan luar negeri yang merupakan cerminan dari kepntingan nasional suatu negara, dapat berubah karena adanya perubahan perubahan di dalam negara dimatm kebijaksanaan luar negeri itu ditujukan. Namun demikian Smith juga tidak mengabaikan adanya faktor intervening, yaitu faktor faktor yang berperan dalam menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat dalam pemilu Filipina berubah setelah terjadinya perubahan perubahan di negara tersebut. Dan setelah mengantisipasikannya dengan kepentingan nasionalnya, menurut para perumus kebijaksanaan, maka kemudian Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap. Mareos."

"ABSTRAKPembendungan oleh Amerika di Eropa Barat, merupakan salah satu hal penting bagi kebijakan luar negeri Amerika di Eropa Barat pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Pembendungan yang diwujudkan dalam bentuk persekutuan NATO yang ditandatangani sejak tahun 1949 itu, telah menguntungkan kedua belah pihak dan relatif telah mewujudkan kapabilitas yang memadai dan pertahanan yang stabil di kawasan Eropa Barat. Dalam pembendungan itu telah disetujui bahwa ancaman dari pihak musuh terhadap salah satu anggota NATO, dianggap merupakan ancaman bagi anggota lainnya. Oleh karena, adalah kewajiban semua anggota dalam persekutuan untuk memberi bantuan secara penuh. Kesepakatan itu direvisi pada tahun 1979. Di dalam kesepakatan Baru ditegaskan bahwa NATO menggelarkan Pershing II dan Misil Penjelajah Amerika sebelum perundingan dengan Sovyet mengenai pembatasan penyebaran misil diadakan. Kesepakatan ini disebut dengan "Two Track Decision" kebijakan dua jalur. Dengan demikian Amerika dapat mengkonsentrasikan kekuatannya di posisi yang strategis yang disediakan oleh dan dikawasan Eropa Barat untuk menghadapi ekspansionis Uni Sovyet. Di lain pihak, Eropa Barat bisa mengurangi anggaran pertahanan karena keamanannya sudah dijamin oleh Amerika. Oleh karena itu Eropa Barat dapat memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki kemerosotan ekonominya. Sejak tahun 1981 Amerika menganggap bahwa Uni Sovyet makin menunjukkan ambisinya untuk memperluas komunis ke Eropa. Misalnya Uni Sovyet mendukung Pemerintah Polandia memberlakukan Undang-Undang Perang, menjadikan Polandia sebagai pemerintahan komunis, dan mencabut perlindungan hukum terhadap kelompok Solidaritas Polandia. Tindakan-tindakan Uni Sovyet ini merupakan ancaman serius bagi Amerika dan Eropa Barat."

"Penulisan skripsi dengan perbandingan pustaka ini tujuannya ialah untuk mengetahui kebijakan luar negeri AS terhadap Israel di bawah pemerintahan Nixon yang mendukung terlaksananya kepentingan- kepentingan AS di kawasan Timur Tengah, Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, artikel. dan dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun hasil penelusuran melalui search engine di internet, Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel di bawah pemerintahan Nixon cenderung menunjukkan hubungan khusus. Hal itu dapat dilihat dari tingginya bantuan yang diberikan AS kepada Israel seperti bantuan ekonomi, politik, dan militer, terhitung sejak AS mengakui berdirinya negara Israel tahun 1948. Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel itu dilakukan untuk mendukung kepentingan- kepentingan AS klulsusnya di ka,vasan Timur Tengah. Israel, negara di kawasan Timur Tengah kala itu yang dinilai merupakan satu- satunya negara yang pro-AS dan Barat. AS harus mendapatkan akses utama minyak Timur Tengah yang persediaannya berlimpah, sementara negara- negara Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Iran, banyak yang anti AS dan Barat. Selain itu AS memiliki misi untuk menyebarkan ideologinya; demokrasi, agar kepentingan- kepentingannya terlaksana. Namun demikian AS harus menghadapi kenyataan yang tidak semuanya manis, AS harus membayar dengan harga yang mahal atas kebijakan luar negerinya terhadap Israel. AS mendapat embargo minyak pada tahun 1973 di bawah pemerintahan Nixon sebagai bentuk protes negara- negara Arab yang mayoritas adalah negara anggota pengekspor minyak karena kebijakan luar negeri AS dinilai pro-Israel."