Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha membahas tentang bagaimana masa bersiap sebagai fenomena historis berlangsung di wilayah Bogor, yaotu Kabupaten dan Kota Bogor. Secara garis besar, masa bersiap di Bogor terjadi karena kemampuan pemerintah Keresidenan Bogor saat itu belum memadai untuk mengendalikan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan di wilayahnya sendiri. Gangguan keamanan terebut diperkeruh oleh tindakan tentara Gurkha dan NICA yang hendak mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesiadan aksi kudeta yang dilakukan oleh kelompok Direktorium. Setelah selesai mengatasi gangguan-gangguan internal dan memperoleh pengakuan dari Sekutu, Bogor telah mengalhiri Masa Bersiapnya untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

---

AbstractThe thesis is trying to explain how Bersiap as a jistorical phenomenon happened in Kabupaten and Kota Bogor. In general, Bersiap was happening in Bogor because the government of Residence Bogor at that time was unable be control and defend the _rust en orde_ at ist own area. Many disturbances was caused by Gurkhas and NICA officers who wanted to raise the country of Netherlands-Indies again, also the coup d_etat done by group called Directory. After finished the disturbances and got Alliance_s acknowledgement, the Residence of Bogor has ended its Bersiap to continue our struggle to defend the independence of Indonesia."

"Buku ini berisi pidato Chairul Saleh, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan wakil perdana menteri III/menteri koordinator pembangunan/menteri perindustrian dasar dan pertambangan. Pidato diucapkan pada upacara pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Sosiologi yang disampaikan kepadanya oleh Universitas Hasanuddin di Makasar pada tanggal 31 Maret 1964 ..."

"Flood is indeed a big problem in Jakarta as a metropolitan city. From the colonial era to present day, flood has not yet been resolved adequately. Fisiography cycles, space competition, and the management of flood seem to be significant factors affected the continuous problem of flood in Jakarta. Seeing from the perspective of fisiography which is related to geomorphology, geology, and hydrology, lowland of Jakarta formed from rivers' sedimentation thousand years ago. This in fact has formed areas below the sea level like swamp and lake areas. Sedimentation process was accelerated after the eruption of the Mount Salak in 1699, in which newly lowland has been increasing each year around 15-50 metres depending on flood and wind direction. Due to this sedimentation, Jakarta topography is flat where water could not flow smoothly. The emergence of Jakarta as settlement areas originated from the Sunda Kelapa Kingdom that developed in the Jakarta coastal area. This process of settlement has developed rapidly along with the VOC conquered Jakarta. Being a central of the colonial trading, population has increased dramatically that also extended the size of Jakarta. In 1830, the city extended toward southern part, well-know as Weltevreden. Menteng was built in 1918 after the development of Jakarta itself. The increasing number of population from 1948 _ 1950 was occurred when the capital of the country moved from Yogyakarta to Jakarta. After 1970s population booming has happened in Jakarta which consequently increasing number of buildings could not be avoided. The construction of housing complexes, trading centres, and industries have even conducted in the restricted areas for any buildings, including the environmental geology area of 1,2 and 3. The impact of these constructions could be clearly seen through the decreasing of absorbing water areas. Therefore, flooding areas have increased rapidly. From 1892 to 1930 flood had been around Weltevreden area, but in 1985 floods have reached the outskirts of Jakarta, including Bintaro, Ciputat, and Pasar Minggu. To solve the flood, structural approach has been applied since 1911. During colonial period flood, especially in 1919, the canal of Kali Malang and Manggarai water control were built. After the independence, 1970 _ 1985, floods have been managed by constructing Cengkareng drain, Cakung drain and so forth. Though government has spent a lot of funding, flood could not be stopped it. Flood is indeed a difficult homework for government of Jakarta."

"Kurangnya sekolah nasional pada awal tahun 1950-an baik negeri maupun partikelir membuat banyaknya anak-anak WNI terutama mereka yang keturunan Cina belajar pada Sekolah Cina. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak-anak WNI karena pada sekolah tersebut tidak memakai kebijakan pendidikan nasional (Indonesia) tetapi lebih ke negeri Cina. Lagi-pula unsur politic telah masuk pada sekolah-sekolah tersebut sesuai perubahan di negeri Cina. Walaupun perkembangan ini'mengkhawatirkan namun Pemerintah tidak dapat begitu saja melarang atau menutup sekolah-sekolah tsb, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan sambil menunggu waktu dan kondisi yang tepat untuk menutup sekolah-sekolah tsb. Untuk mengawasi oleh Kementrian PPK dibentuk UPBA pada pertengahan tahun 1950, yang kemudian diperbaharui dengan khusus untuk mengawasi.Sekolah Cina dibentuk IPA pada akhir tahun 1951. Kemudian Kementrian PPK atas Jawatan Pengajaran pada tahun 1952 mengeluarkan Surat Edaran yang intinya membatasi kebebasan sekolah tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh IPA antara lain adalah menyeleksi buku-buku yang dipakai oleh sekolah tersebut, dan hasilnya sampai tahun 1957 adalah ratusan buku dilarang dipergunakan di sekolah-sekolah tsb_ Ketika negara dalam keadaan darurat perang pada tahun 1957 maka pihak Militer mempunyai alasan yang tepat untuk melarang anak-anak WNI belajar pada Sekolah Cina, namun mereka belum mempunyai alasan yang tepat untuk melarang adanya Sekolah tersebut. Alasan untuk menutup sebagian dari sekolah tersebut muncul ketika pihak Kuo Mintang disinyalir membantu para pemberontak di Sumatera- Maka keluarlah keputusan Penguasa Perang A. Nasution pada pertengahan tahun 1958 yang mencabut semua izin bagi Sekolah Cina Kuo Mintang dan memberi kuasa pada Kementrian PPK untuk menasionalisasi sekolah tsb."