Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Cirebon Di Masa Revolusi ; Dari Linggarjati Hingga Pengakuan Kedaulatan ini dilakukan dari tahun 1985-1987, bertempat di Jakarta, Bandung dan Cirebon. Tujuannya adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan Cirebon selama periode revolusi (1946-1949). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan yang terjadi di daerah Cirebon memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara RI. Kerjasama antara pihak Angkatan Bersenjata, Badan-Badan Perjuangan/ Laskar, dan dukungan rakyat telah berhasil mengusir musuh (Belanda). Walaupun semula Cirebon sempat diduduki Belanda namun semangat perjuangannya tidak pernah padam, bahkan kemudian bangkit dan menjadi pelopor pengembalian negara Pasundan ke pangkuan RI."

"Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, begitu banyak masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan, diantaranya masalah diplomasi modern yang sama sekali baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun menurut ukuran kondisi dan situasi waktu itu masalah mempertahankan kelangsungan hidup negara lebih banyak menyangkut bidang kesiap-siagaan fisik, namun unsur diplomasi sebagai salah Satu alat untuk mempertahankan negara menduduki tempat yang juga sangat menentukan. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia di forum PBB. terutama setelah agresi militer II Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen, artikel majalah, Surat kabar, hasil-hasil sidang PBB, Serta wawancara. Masalah pertikaian Indonesia dengan Belanda telah masuk agenda PBB sejak: bulan Juli 1947 hingga bulan Desember 1949. Pengajuan masalah ini ke forum EBB, karena Pemerintah Indonesia beranggapan, bahwa masalah pertikaiannya dengan Belanda tenting siapa yang berdaulatan terhadap wilayah Indonesia, tidak dapat lagi diselesaikan melaui perundingan bilateral dengan Pemerintah Belanda. Dari hasil panelitian penulis, penulis melihat bahwa ada dua tahap perjuangan diplomasi Indonesia di PBB. Tahap pertama dari bulan Juli 1947 hingga Juli 1948, yang ternyata tidak berhasii. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan adanya Perang Dingan antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya yang beraliran demokrasi berhadapan dengan Uni Soviet dan kelompoknya, yang berpahamkan komunis, yang melanda juga situasi persidangan di PBB. Akibatnya, usaha Indonesia untuk menggunakan PBB sebagai media panyelesaian pertikaiannya dengan Belanda dalam prakteknya selaluterbentur oleh kepentingan nasiona1 dari kedua negara adikuasa, tersebut, dan pada akhirnya juga mempengaruhi sikap yang harus diambil negara-negara anggota PBB 1ainnya. Dalam perkembangan kemudian, terutama setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua dan kemampuan Indonesia menumpas pemberontakan komunis di Madiun, Indonesia baru dapat menggunakan forum PBB secara efektif. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan delegasi Indonesia di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat (PBB) membentuk suatu pendapat masyarakat dunia yang mendukung perjuanggan Indonesia melawan Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mengejutkan dunia internasional. Dan tak kalah pentingnya adalah kemampuan Indonesia memanfaatkan situasi Penang Dingin yang mengakibatkan perubahan sikap Amerika Serikat dari pasif' menjadi lebih aktif mendukung Indonesia dan mendesak Belanda agar mau berunding kembali kesemua faktor di atas akhirnya memudahkan Indonesia menggunakan PBB sebagai media diplomasina, guna menyelesaik.an pertikaiannya dengan Belanda rea1isasinya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949 melalui konperensi Meja Bundar yang diadakan di negeri Belanda."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran politik Haji Agus Salim dari masa Pergerakan Nasional hingga Revolusi Kemerdekaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang hidup di tiga masa, Haji Agus Salim telah banyak melakukan kegiatan politik sepanjang hidupnya. Pada masa Pergerakan Nasional 1908-1942 , Haji Agus Salim terlibat dalam berbagai organisasi termasuk Sarekat Islam. Ketika memasuki masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 , Haji Agus Salim juga aktif dalam dunia diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Hingga meninggalnya pada November 1954, Haji Agus Salim telah banyak berperan dalam perjalanan politik bangsa Indonesia.

---

ABSTRACTThis study will discusses about Haji Agus Salim rsquo s Political Role from the era of National Movement until Revolution of Independence. The method used in this research is the historical method comprising the steps of heuristics, criticism, interpretation and historiography. As one of the most important figure in the history of this country who lived in three Indonesian historical priodes, Haji Agus Salim had many political activities throughout his life. During National Movement periode 1908 1942 , Haji Agus Salim had involved in various organizations, including Sarekat Islam. When the periode of Revolution of Independence started 1945 1949 , Haji Agus Salim also involved in the diplomatic mission abroad to gain foreign support. Haji Agus Salim died in November 1954. He left many legacy of political struggle for Indonesian people."

"Penelitian mengenai Priangan dimasa revolusi dari masa proklamasi sampai hiirah (1945-1948), dilakukan dari tahun 1987-1988 bertempat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Tujuannva adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan rakyat Priangan selama periode revolusi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perlawanan yang terjadi di daerah Priangan memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kerjasama antara pihak angkatan bersenjata, badan-badan perjuangan dan lascar-laskar, serta dukungan rakyat berusaha untuk mengadakan perlawanan melawan tentara Belanda. Walaupun pasukan Republik Indonesia terdesak ke luar kota, namun dengan sikap yang enggan untuk dijajah kembali, mereka melakukan perlawanan gerilya. Dengan perlawanan gerilva tersebut mengakibatkan Belanda memaksa Republik Indonesia untuk menandatangani Persetujuan Renville, yang mengakibatkan dihijrahkannya pasukan TNI dari daerah-daerah yang diduduki Belanda setelah agresinya yang pertama ke daerah Republik Indonesia termasuk TNI yang berada di karesidenan Priangan. Dengan hijrahnya TNI mengakibatkan munculnya beberapa masalah yang dihadapi oleh rakyat Priangan yang menginginkan tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. seperti munculnva Negara Pasundan, namun kekuatan gerilya dari rakyat Pedesaan yang didukung oleh pasukan TNI yang tidak ikut hijrah, tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan pasukan pendudukan Belanda."

"ABSTRAKTesis ini berusaha untuk menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan pandangan antara surat kabar Merdeka di Jakarta dengan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, dalam menanggapi kejadian dan persoalan yang dinilai penting pada masa revolusi di Indonesia. Dengan mengkaji dan menginterpretasi terhadap kolom tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur yang disajikan oleh kedua surat kabar itu -- dimana ketiga variable itu biasanya dianggap sebagai visi dan jatidiri sebuah pers --studi ini menunjukkan bahwa dalam menanggapi masalah strategi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan masalah Persetujuan Linggarjati, surat kabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat ternyata memiliki ""suara"" yang berbeda. Sedangkan dalam menanggapi masalah berdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan, kedua surat kabar itu, tentu saja, memiliki pandangan yang sama yaitu menentang dan mengecamnya sebagai tindakan akan mengganggu keutuhan kemerdekaan RI. Apa yang disuarakan oleh surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta itu, bagaimanapun, tidak bisa dilepaskan dari pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur peri. sebagai pengelola surat kabar yang bersangkutan. Dalam hal ini maka pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan P'mimpin Redaksi surat kabar Merdeka, yaitu B.M. Diah dan R.M. Winarno; serta pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yaitu Bramono dan Soemantoro pada masa awal revolusi perlu diperhatikan. Pandangan dan sikap mereka selama revolusi indonesia, sesungguhnya sangat diwarnai oleh latar belakang pendidikan, usia, agama, sosial, orientasi ideologi, kepentingan politik, dan pengalaman mereka masing-masing. Ketika para redaktur pers dihadapkan pada masalah politik penting pada masa awal revolusi, yaitu apakah usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu akan dilakukan dengan cara ""bertempoer"" atau ""beroending"", pro-kontra terhadap masalah itu melanda kalangan pers juga. Tidak terkecuali dengan surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Adalah menarik bahwa kedua surat kabar itu memiliki ""suara"" yang berbeda dalam menanggapi masalah menentukan strategi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Dalam hal ini faktor keadaan dan tempat di mana kedua surat kabar itu diterbitkan, selain faktor orientasi ideologi-politik tentunya, merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur persnya. Sebagai redaktur pers yang tinggal di Jakarta dan menyaksikan secara langsung kekuatan tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda) yang menduduki daerah itu di satu sisi, serta melihat masih lemahnya pemerintah dan tentara Indonesia di sisi lain, maka surat kabar Merdeka (dalam hal ini B.M. Diah dan R.M. Hinarno) berpandangan bahwa politik diplomasi itu sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya dengan para redaktur pers yang tinggal di kota pedalaman, seperti surat kabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, yang tidak merasakan kehadiran tentara Sekutu dan menyaksikan gelora semangat dari badan-badan perjuangan yang ada, maka jalan pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan RI itu merupakan keharusan. Pandangan dan sikap Soemantoro, sebagai Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yang dekat dengan tokoh-tokoh politik oposisi yang bergabung dalam organisasi PersatuanPerjuangan (PP), menyebabkan surat kabar itu berpandangansangat kritis dan bersikap menentang politik diplomasinya pemerintah.Dalam menanggapi masalah Perundingan Linggarjati, suratkabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat juga memiliki ?suara? yangberbeda. Dalam hal ini faktor kepentingan politik, merupakansalah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan dan sikapkedua surat kabar itu. Keterlibatan B.H. Diah (Pemimpin Umumsurat Rabar Merdeka) dalam pergumulan politik di Parlemen KNIPdan kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik oposisi yangbergabung dalam kubu Benteng Republik (BR), menyebabkan suratkabar Merdeka yang dikelolanya itu bersikap sangat kritis danmenentang kebijaksanaan politik pemerintah yang mau menerimahasil-hasil Perundingan Linggarjati. Sebaliknya dengan suratkabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Akibat tekanan yangdilakukan pemerintah terhadap Pemimpin Redaksinya, Soemantoro,yang selalu menentang politik diplomasi; dan masuknya HadikinWonohito yang moderat menggantikan kedudukan Bramono sebagaiPemimpin Umum. menyebabkan surat kabar Kedaulatan Rakjatbersikap mendukung kebijaksanaan politik pemerintah danmenerima hasil-hasil Perundingan Linggarjati.Secara umum, kehidupan pers pada masa revolusi Indonesia,bagaimanapun, memiliki dinamikanya yang khas. Sebagaiinstitusi sosial yang lahir di tengah-tengah perubahan sosialyang cepat, pers mampu menyajikan berita (news) dan memberikanpandangan-pandangan (views) yang sangat bebas. Dengan demikiansikap pro-kontra, simpati-antipati, dan moderat-radikal yangditunjukkan pers pada masa revolusi itu merupakan sesuatu yangwajar, sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan semangatkemerdekaan. Kebebasan pers pada masa revolusi Indonesia juganampak dari bentuk bahasa dan gayawacana (mode of discourse)yang digunakan. Pers acapkali menggunakan bahasa yang bersifattegas, terus terang, emosional, dan bahkan kasar kepada pihak-pihak yang dipandang sebagai lawan. Dalam hal ini kepada pihakBelanda dan kepada orang-orang Indonesia yang mau bekerjasanadengan Belanda -- seperti nampak dalam menanggapi masalahberdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan -- persIndonesia nengecam dan menyerangnya dengan bahasa yang kasardan emosional. Kepada pihak pemerintah RI sendiri, persIndonesia juga sering bersikap kritis apabila pihak yangpertama itu, dalam pandangan pers, kebijaksanaan politiknyadinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat kemerdekaan,Pertumbuhan pers pada masa revolusi selain didorong olehpemerintah RI juga didukung oleh masyarakat. Pemerintah RIsangat berkepentingan dengan keberadaan dan pertumbuhan persitu untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia, terutama tentaraSekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II, bahwa dalamrevolusi Indonesia juga terdapat unsur-unsur kehidupan yangdemokratis. Adanya parlemen, partai-partai politik, dan persyang bebas dan mandiri, bagaimanapun, dipandang sebagai ciridari sebuah negara nasional yang demokratis. Karena itupenerintah RI selain mendorong pertumbuhan pers, membiarkanjuga kebebasan pers di Indonesia. Menghadapi suara-suara persyang kritis dan oposisional kepada pemerintah, misalnya, pihakterakhir itu bersikap cukup demokratis, yaitu membiarkannyasepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Namundalam perkembangan selanjutnya, kekebasan pers pada masarevolusi itu bukannya tanpa restriksi. Terhadap pers yangbersikap kritis dan oposisional itu, dengan dalih membahayakankeselamatan negara dan menggangu ketertiban masyarakat,pemerintah RI akhirnya melakukan tekanan-tekanan juga kepadapers. Tekanan yang dilakukan pemerintah RI terhadap pers itutidak dalam bentuk penbredeilan -- karena tindakan seperti itudianggap tidak demokratis -- melainkan dengan penahanan ataupenangkapan terhadap Pemimpin Umun atau Pemimpin Redaksisebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam memberikanwarna pada suara dan visi Surat kabar yang bersangkutan.Sesungguhnya, dengan tindakan pemerintah yang seperti itu sudahcukup bagi pers yang semula bersikap kritis dan oposisionalkepada pemerintah, berubah menjadi pers yang bersikap moderatdan akomodatif, sebagaimana ditunjukkan pada kasus surat kabarKedaulatan Rakjat di Yogyakarta pada masa revolusi Indonesia."

"Kelangkaan sumber-sumber permodalan domestik mengakibatkan investasi asing menjadi salah satu motor pembangunan di negara-negara berkembang. Kebijakan ekonomi luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang investasi asing tentu akan mempengaruhi arus modal yang masuk. Semakin menarik insentif yang diberikan, semakin besar pula minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Berkaitan dengan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing, maka dalam penelitian ini akan diamati bagaimana perbandingan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974). Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya pendukung paham liberal dan nasionalis serta kondisi perekonomian pada masa itu, sementara faktor eksternalnya adalah adanya lembaga keuangan internasional. Adanya saling mempengaruhi atas berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi perubahan arah kebijakan investasi asing di Indonesia pada kedua masa tersebut.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai kebijakan perekonomian termasuk pula kebijakan investasi asing, pengaruh lembaga keuangan internasional dan perubahan kebijakan investasi asing diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal jumal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adanya pegaruh dari faktor internal dan eksternal ini menyebabkan bahwa meskipun pada awal pengakuan kedaulatan dan masa awal Orde Baru Indonesia sama-sama mengalami permasalahan ekonomi yang serius dan membutuhkan dana untuk perbaikan ekonominya, namun kebijakan ekonomi luar negeri di bidang investasi yang dikeluarkan Pemerintah pada kedua masa itu sangat berbeda."

"100 science history : Komik ini dibagi menjadi 100 kisah dan dibuat berdasarkan urutan sejarah ilmu pengetahuan sesuai yang tertulis dalam buku pelajaran sekolah. Dengan membaca buku ini dapat mengetahui perubahan sekecil apa pun dapat mengubah dunia dan terus membuat sejarah baru ."

"Alat-alat logam memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat kompleks yang dikenal sebagai masyarakat peradaban. Alat-alat ini diciptakan dalam berbagai bentuk dan bahan serta ditujukan untuk berbagai fungsi. Namun demikian pengetahuan kita tentang alat-alat tersebut, khususnya yang dibuat di Jawa pada masa Hindu-Buddha (abad ke-8 s/d ke-15), masih sedikit. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui lebih jauh tentang alat-alat logam, khususnya yang disimpan sebagai koleksi di empat tempat, yaitu di Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Jawa Tengah, Museum Sonobudoyo, SPSP Jawa Timur dan Museum Lapangan Trowulan. Dua yang pertama berada di wilayah Jawa Tengah dan dua yang terakhir di wilayah Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi pembuatan alat-alat logam dikenal sekurang-kurangnya enam jenis bahan yaitu tembaga, perunggu, kuningan, besi, perak dan emas. Di antara jenis bahan tersebut, perunggu merupakan bahan yang paling banyak dipakai. Di samping itu dijumpai adanya kecenderungan bahwa jenis bahan tertentu digunakan untuk membuat jenis alat tertentu. Logam besi misalnya digunakan terutama untuk senjata dan alat-alattajam, sedangkan emas terutama untuk membuat perhiasan dan perlengkapan upacara. Adapun motif-motif biasa digunakan flora, fauna dan manusia. Sedangkan teknik penyajiannya berupa terawang, goresan, relief, dan wujud tiga dimensi. Dilihat dari segi persebarannya, alat-alat logam yang dijumpai di Jawa Tengah meliputi wilayah yang lebih luas daripada benda-benda yang dijumpai di Jawa Timur. Dari segi pertanggalannya, sebagian besar benda-benda koleksi mewakili periodenya sendiri. Koleksi logam dari Jawa Tengah terutama mewakili periode Mataram, sedangkan koleksi logam yang dijumpai di Jawa Timur mewakili periode sesudahnya. Dari segi fungsinya benda-benda logam tersebut dipat dikelompokkan ke dalam delapan jenis, yaitu sebagai senjata dan alat-alat tajam, perlengkapan dapur dan sarana penyajian, hiasan dan komponen rumah, alat musik dan sarana komunikasi, alat hitung dan transaksi, sarana upacara keagamaan, dokumen resmi dan sarana transportasi. Dalam kenyataan beberapa alat tidak dapat ditetapkan ke dalam satu ketegori fungsi secara tegas, karena dapat terjadi sebuah benda dibuat untuk berbagai keperluan yang kadang-kadang berbeda sekali dengan maksud pembuatannya semula."