Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 137138 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adi Kusumo
"ABSTRAK
Skripsi yang berjudul TINDAKAN MONETER II 13 DESEMBER 1965 DAN PENGARUHNYA BAGI MASYARAKAT JAKARTA 1963-1966 ini, membahas keadaan di Indonesia, khususnya Jakarta antara tahun 1963 - 1966 terutama bidang ekonomi yang berhubungan dengan Tindakan Moneter II 13 Desembar 1965. Dalam pembahasan skripsi ini diawali dengan keadaan perekonomian Indonesia pada awal tahun 1060-an, pada saat itu perekonomian Indonesian dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Kondisi ini menyebabkan keadaan perekonomian dan sektor-sektor industri memburuk dan tidak berjalan dengan baik. Gambaran mengenai politik yang menjadi panglima pada periode tersebut, sehingga politik menjadi yang nomor satu dan mengalahkan kepentingan-kepentingan negara lainnya, menjadi salah satu perhatian dalam skripsi ini. Selain itu skripsi ini juga akan membahas mengenai bagaimana kondisi politik negara saat itu dapat mempengaruhi perekonomian dan sektor-sektor industri. Selanjutnya dibahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan pemerintahan Presiden Sukarno untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara, tanpa memprioritaskan bidang ekonomi itu sendiri. Usaha yang diakukan pemerintah tersebut, antara lain dengan mengeluarkan DEKLARASI EKONOMI pada tahun 1963, yang kemudian menjadi dasar pembangunan perekonomian jangka pandek. Keadaan masyarakat Jakata pada periode 1963 - 1966 yang kehidupan sehari_-harinya tidak dapat berjalan dengan baik, menjadi semakin sulit karena barang-barang kebutuhan semakin langka dan harganya tinggi. Setelah pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi diharapkan keadaan perekonomian dapat diperbaiki, namun pada kenyataannya Deklarasi ini tidak dapat memperbaiki perekonomian negara, dan dilain pihak jumlah peredaran uang di masyarakat dan tingkat inflasi terus meningkat. Keadaan ini kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Tindakan Moneter II pada 13 Desembar 1965, yang tujuannya untuk menurunkan jumlah peredaran uang dan menekan tingkat inflasi, serta kemudian menggerakkan kembali roda perekonomian yang macet. Ketidak seriusan pemerintah dalam rnemperbaiki keadaan perekonomian negara, termasuk dalam menjalankan Tindakan Moneter II, ditambah dengan adanya peristiwa 6 30S/Pa, justru membuat kehidupan sehari-hari masyarakat semakin buruk dan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga barang-barang terutama BBM pada bulan Januari 1966, menyebabkan peredaran uang di masyarakat meningkat lagi dan tujuan dari Tindakan Moneter II itu tidak tercapai. Dengan tingkat harga yang tinggi, semetara uang yang dimiliki masyarakat nilainya diturunkan, timbul kecemasan dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan dikeluarkannya Tindakan Monster II ini, selama beberapa hari kehidupan masyarakat diliputi keragu-raguan, terhadap perkembangan yang akan terjadi. Sebagian dari anggota masyarakat memutuskan untuk menghentikan aktivitas sehari-harinya sambil menunggu situasi menjadi lebih baik dan pasti. Keadaan ekonomi yang buruk ditambah dengan suhu politik yang tinggi, pada akhirnya membuat masyarakat turun kejalan dan menuntut perbaikkan perekonomian serta penyelesaian masalah G 30 S/PKI. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan ini, melahirkan suatu kekuatan politik Baru dari kalangan mahasiswa yaitu KAMI yang dengan jelas mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan perbaikan keadaan negaran melalui TRITURA. Perbaikan perekonomian negara mulai dilaksanakan setelah Jenderal Soeharto mulai banyak bereperan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan yaitu setelah dikeluarkannya SUPERSEMAR. Pemerintahan di bawah Jenderal Soeharto. ini mengadakan perbaikkan perekonomian dengan memberikan prioritas utama pada stabilitas moneter dan pengendalian tingkat inflasi. Dengan perhatian yang besar terhadap perbaikkan perekonomian tanpa mendahulukan kepentingan-kepentingan lainnya, maka keadaan perekonomian negara sedikit demi sedikit membaik, demikian juga dengan kehidupan sosial masyarakat yang semakin membaik pula.

"
1996
S12144
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Yogyakarta: Kanisius, 1999
330 REF
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Mieta Mulia
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel ekonomi makro yang memiliki hubungan dengan Jakarta Islamic Index dan indeks LQ45 dan perbedaan antara keduanya menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) pada periode 2006 ? 2011. Lima variabel ekonomi makro yang digunakan adalah nilai tukar, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, indeks produksi industri, dan inflasi.
Hasilnya adalah terdapat hubungan jangka pendek yang signifikan antara variabel suku bunga dengan Jakarta Islamic Index dan indeks LQ45, serta hubungan jangka panjang yang signifikan antara variabel nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan inflasi dengan kedua indeks saham tersebut. Perbedaan antara keduanya terletak pada besarnya respons masing-masing indeks saham terhadap perubahan variabel ekonomi makro. Hal ini membuktikan bahwa Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah memiliki perbedaan dibandingkan dengan indeks LQ45 sebagai indeks saham konvensional.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dalam berinvestasi saham secara syariah di pasar modal dan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia.

ABSTRACT
This study aimed to examine the macroeconomic variables that have a relationship with Jakarta Islamic Index and LQ45 index and the difference between them using Vector Error Correction Model (VECM) method in the period 2006 to 2011. Five macroeconomic variables used are exchange rate, interest rate, money supply, industrial production index, and inflation rate.
The result is there are a significant short-term relationship between interest rate variable and Jakarta Islamic Index and LQ45 index, as well as significant long-term relationship between four macroeconomic variables (exchange rate, interest rate, money supply, and inflation rate) and both stock indices. The difference between those two stock indices lies in the magnitude of each stock index response to changes of macroeconomic variables. This proves that Jakarta Islamic Index as sharia stock index and LQ45 index as conventional stock index are different.
The result of this study is expected to be useful for investors in doing sharia stock investment in capital market and for policy makers in developing Islamic capital market in Indonesia.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rivanlee Anandar
"Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tyson Tirta
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas suatu lembaga yang melakukan penyelidikan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa. Komisi bernama Mindere Welvaart Commissie. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1902-1914. Tahun 1902 adalah awal mula penyelidikan yang ditandai dengan surat keputusan pemerintah mengenai pembentukan komisi tersebut, sedangkan 1914 adalah akhir dari penyelidikan yang ditandai dengan rampungnya seluruh hasil laporan penyelidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat bukan hanya melalui regulasi ekonomi di tingkat pusat, melainkan memerlukan juga keterlibatan sektor ekonomi mikro yang potensial di kalangan rakyat kecil.

ABSTRACT
This study discusses an institution which investigated on the prosperity of Javanese: the commission so-called Mindere Welvaart Commissie. The period of this study is between 1902-1914. It takes 1902 as the starting point of the investigation which was marked by the governmental decree about establishment of the commission, while 1914 is the end of the investigation which was marked by accomplishment of the whole investigation reports. The result of this study shows that the efforts to improve the prosperity of Javanese not only through the economic regulation of central government, but also the involvement of the potential micro economic sector within the common people."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S1366
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Soemitro Djojohadikusumo
Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985
330.959 8 SUM p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Emil Salim
Djakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, 1965
330.598 EMI s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Suherman
"Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak November 1991 dengan cars penelusuran literature. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang berada di Jakarta telah memberikan sumbangan yang sangat berharga berupa number primer dan sekunder. Berdasarkan penelusuran literatur menunjukkan benang merah dari berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Rencana pembangunan dari Panita Pemikir Siasat Ekonomi, Rencana Urgensi Perekonom.ian, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada. dasarnya tema utama berbagai rencana pembangunan tereebut adalah transformasi ekonomi yaitu dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Ternyata dalam rencana dan pelaksanaannya berbagai rencana pembangunan tersebut selain memiliki segi-segi ekonomi ternyata tidak terlepas dari situasi politik Indonesia. Gangguan-gangguan dan kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut ternyata banyak ditentukan oleh kondisi politik. Sebagai fokus permasalahan Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut Rencana Rencana Pembangunan Berencana Delapan Tahun (Penasbeda) sarat dengan gagasan Ekonomi Terpimpin untuk men]bangun sosiatisme Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Presiden Sukarno dan tidak terlepas pula pengaruh situasi politik internasional, di mana Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk melaksanakan gagasan Ekonomi terpimpin dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang ternyata lebih merupakan badan politik bukan badan teknik. Cetak biru Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dihasilkan Depernas meliputi jangka waktu dari tahun 1961-1969. Depernas membuat rencana pembangunan yang dipenuhi target mencapai pertumbuhan sebesar 10%-12% per tahun. Untuk mencapai target tersebut dibuat Proyek A dan Proyek B, diharapkan Proyek B akan menjadi lokomotif bagi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Sementara situasi politik Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan berbagai kendala diantaranya masalah pembebasan Irian Barat, salah urus telah menyebabkan beban perekonomian yang berat. Permasalah ekonomi mengakibatkan ekonomi Indonesia menuju kehancuran_ Untuk mengendalikan perekonomian tersebut lahir kebijaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertentangan dengan doktrin Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan pembubaran Depernas dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)pada tahun 1963, dengan nama yang Baru Pola Ekonomi Perjuangan. Dengan demikian rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan resmi dinyatakan gagal."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1993
S12234
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
B.S. Muljana
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1983
338.9 MUL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>