Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keadaan huru-hara dalam negeri yang disebabkan oleh pemberontakan komunis Tanah Melayu berlangsung begitu panjang dalam pemberontakan di Malaysia. Namun hal ini sepertinya tidak menjadi penghalang bagi Tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Penulis melalui skripsi ini mencoba mengungkapkan beberapa hal menarik yang terjadi sepanjang zaman darurat. Penulis memulai tulisan ini dari masuknya ideologi komunis ke Tanah Melayu. Di sini penulis melihat sangat besar pengaruh tokoh-tokoh komunis dari Indonesia, pada peringkat awal sehingga PKM dibentuk. Adanya penglibatan orang Melayu dalam PKM, sangat digalakkan oleh komunis. Komunis meresapi ideologinya melalui beberapa partai politik kiri, penerbitan surat kabar, dan penyusupan dalam organisasi buruh. Namun harus disadari orang Melayu yang terlibat dengan komunis sangatlah sedikit. Hal ini disebabkana oleh adanya ikatan taat, setia, serta patuh pada adat istiadat Melayu yang masih kental. Kedudukan agama Islam dari segi hukum dan pandangan masyarakat cukup jelas dimana orang Melayu dan agama Islam tidak dapat dipisahkan. Pendudukan Jepang di Tanah Melayu dapat dianggap sebagai masa transisi yang banyak menguntungkan posisi PKM. Penulis juga melihat struktur organisasi PKM sebagai partai yang bersifat internasional. Strategi PKM tidak pernah berubah, yaitu berusaha membentuk sebuah negara Republik Tanah Melayu yang berideologi komunis. Namun taktik perjuangan bisa berubah-ubah menurut situasi perkembangan zaman. Penulis melihat adanya beberapa sebab yang saling berkait yang membawa kepada tercetusnya sebuah pemberontakan. PKM berusaha merebut kekuasaan dengan apa Cara sekalipun samada lewat konstitusi, partai politik maupun perlawanan bersenjata. Namun begitu aksi-aksi kekejaman komunis dengan sendirinya menjatuhkan citra komunis di mata masyarakat dan tidak sedikit rakyat yang menderita. Secara tidak langsung zaman darurat memperlihatkan adanya pertentangan etnik Melayu dan Cina. PKM didominasi oleh etnik Cina, sedangkan tentara, polisi dan sukarelawan didominasi oleh etnik Melayu. Di satu pihak kampung-kampug Baru yang banyak dihuni oleh etnik Cina, dimajukan, sedangkan kampung-kampung lama yang kebanyakan' dihuni oleh orang Melayu tetap mundur dan tidak diperhatikan. Semasa darurat soal kewarganegaraan etnik Cina semakin longgar. Dengan ini sepanjang masa darurat etnik Cina banyak diuntungkan, sedangkan di sisi lain mayoritas mereka adalah komunis. Orang Melayu yang merasa sebagai pewaris yang sah bagi tanah airnya-Tanah Melayu-tidak mendapat tempat yang selayaknya walaupun mereka hebat berjuang menentang komunis. Penulis mencoba menonjolkan peran rakyat dan dukungannya yang besar, dengan tidak mengesampingkan langkah-_langkah kolonial Inggris dalam menggagalkan pemberontakan komunis. Selanjutnya masa darurat tetap memakan banyak korban dan biaya keuangan sehingga sempat memacetkan ekonomi Tanah Melayu waktu itu."

"Skripsi ini membahas perkembangan Partai Komunis Malaya pada kurun 1930- 1948. Penelitian ini memaparkan sejarah awal terbentuknya Partai Komunis Malaya yang diawali dengan kedatangan orang-orang Cina ke wilayah Tanah Melayu. Selain itu juga terdapat penjelasan tentang bentuk perjuangan Partai Komunis Malaya menentang pemerintahan kolonial pada kurun 1930-1948. Skripsi ini juga memaparkan reaksi pemerintahan kolonial Inggris atas pemberontakan Partai Komunis Malaya tahun 1948. Reaksi itu berupa diterapkannya Undang-Undang Darurat sebagai peraturan yang isinya melarang seluruh kegiatan Partai Komunis Malaya.

---

This Thesis describes the development of Malayan Communist Party in the period 1930-1948. The research tells us the early history of the Malayan Communist Party which is started by the arrival of the Chinese people to Malaya. There are also explanations about the Malayan Communist Party's revolt against colonial during the period 1930-1948. This Thesis also describes the reaction of the British colonial towards the Malayan Communist Party's movement in 1948. British colonial applies an Emergency Act as a rule which can ban all activities of the Malayan Communist Party."

"Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Partai Komunis Malaya dengan memobilisasi massa yang terdiri dari para buruh dan pelajar Singapura dalam kerusuhan tahun 1954 - 1956. Dalam melakukan upaya mobilisasi massa ini PKM berupaya membuka hubungan dengan rakyat. Upaya ini dilakukan dengan membentuk berbagai macam organisasi massa seperti organisasi buruh, pelajar, wanita, petani, dan lain-lain. Di dalam organisasi ini nantinya para massa kemudian diindoktrinasi oleh PKM dengan ajaran-ajaran kornunisme seperti Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan lain-lain sehingga nantinya mereka menjadi bagian panting dari PKM Akan tetapi selama periode 1954 - 1956, organisasi massa yang berperan panting untuk memobilisasi massa ini adalah organisasi pelajar dan organisasi buruh. Upaya mobilisasi massa ini dilakukan oleh PKM agar supaya mendapatkan dukungan massa, dan menggunakan massa ini sebagai alat perjuangan untuk menggoyang kekuasan serta merebut kekuasaan dari tangan kolonial Inggris yang masih bercokol di Singapura pada tahun 1950-an. Mobilisasi massa ini dilakukan dalam tiga kerusuhan dalam jangka waktu tiga tahun, yaitu: Kerusuhan Wanti Wajib Militer tahun 1954, Kerusuhan Hock Lee tahun 1955, dan Kerusuhan Oktober 1956."

"Lahirnya gerakan kebangsaan di Tanah Melayu hampir bersamaan dengan munculnya gerakan. kebangsaan di Indone_sia. Namun dalam perkembangan awalnya, gerakan kebangsaan di Tanah Melayu berjalan agak lambat. Hingga tahun 1945, belum terlihat kesadaran.kebangsaan yang dapat mempersat_ukan seluruh penduduk Tanah Melayu. Kesadaran kebangsaan yang muncul sebelum tahun 1945 masih bercorak kedaerahan dan bersifat konservatif, yaitu berusaha mengembalikan status quo. Keadaan politik di Tanah Melayu mula berubah sete_lah Perang Pasifik berakhir. Kegagalan Tanah Melayu meraih kemerdekaan bersama Indonesia menyadarkan rakyat_nya bahwa mereka harus bersatu dan berusaha meneruskan perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Kesadaran ini melahirkan Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), yaitu merupakan partai politik pertama yang didirikan setelah Perang Pasifik usai pada penghujung tahun 1945. PKMM mempunyai beberapa ciri-ciri yang menarik dalam perjuangannya. Sebagai partai politik yang pertama didirikan setelah Perang Pasifik, partai ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memimpin perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. PKMM meneruskan usaha untuk menyatukan kemerdekaan Tanah Melayu dan Indonesia membentuk 'Indonesia Raya'. Dalam perjuangannya, PKMM tidak hanya menunjukkan sikap antikolonial, namum juga bersikap antifeodal. Bagi PKMM, feodalisme merupakan penghambat untuk mendirikan sebuah negara Republik Ma_laya, yaitu bagian dari Republik Indonesia. PKMM dalam perjuangannya berhasil membuktikan bahwa ia merupakan partai politik yang tidak pernah ketandusan ide. Berbagai-bagai alternatif diusahakan untuk mewujudkan Malaya Merdeka yang mereka perjuangkan, walaupun beberapa usaha mereka sebelumnya menempuh kegagalan. Di puncak perjuangannya, PKMM berhasil menyusun sebuah konstitusi yang akan menjadi dasar negara seandainya kemerdekaan yang mereka perjuangkan berhasil diraih. 'Konstitusi Rakyat' yang disusun oleh PKMM-AMCJA mem_buktikan bahwa rakyat Tanah Melayu siap untuk mengambil alih pemerintahan dari Inggris dan bisa memerintah sendiri negara mereka. Di akhir perjuangannya, PKMM ' terpaksa' membubarkan partai itu. Namun selama perjuangannya, PKMM telah berha_sil menyadarkan rakyat Tanah Melayu betapa besarnya arti sebuah kemerdekaan. Perjuangan PKMM seharusnya dibangg akan, karena partai ini berhasil membuktikan bahwa ia telah meniadi salah satu pelopor gerakan kemerdektiaan Tanah Melayu yang kelak berhasil diraih pada tanggal 31 Agustus 1957."

"ABSTRAK
Latar belakang berdirinya Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena perbedaan kebijakan politik di dalam Partai Sosialis (PS) antara kelompok Amir Sjarifuddin yang lebih cenderung memihak blok komunis dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menentang politik memihak tersebut. Sosialisme PSI disebut juga dengan sosialisme kerakyatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh PSI adalah masyarakat Sosialis, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejak mulai berdirinya bentuk organisasi PSI adalah partai kader, akan tetapi karena kebutuhan untuk pemilihan umum sifat partai kader PSI makin lama makin bergeser ke arah partai massa. Namun demikian PSI tetap mengalami kekalahan dalam pemilihan umum 1955. Penyebab utama kekalahan partai PSI dalam pemilihan umum karena kelemahan partainya sebagai partai kader, penyebab lain karena terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan umum oleh partai-partai yang berkuasa. Peranan kepolitikan PSI selama masa revolusi sampai pemilihan mumun pertama (1948-1955) dapat dilihat di pemerintahan dan di Lembaga Perwakilan Rakyat. Di pemerintahan PSI mewakili dalam empat Kabinet dari enam Kabinet yang pernah terbentuk pada masa itu. Di Lembaga Perwakilan Rakyat, mulai dari KNIP sampai DPRS PSI menjadi partai terkemuka, jumlah kursinya dalam lembaga tersebut menduduki posisi ketiga di bawwh POI dan Masyumi. Peranan kepolitikan PSI yang lebih konkret terlibat dari sikap PSI terhadap perundingan-perundingan yang dilangsungkan antara Indonesia-Belanda, seperti terhadap Persetujuan Renville, Pernyataan Roem-Royen, dan Konperensi Meja Bundar. Mengenai tuduhan PKI terhadap PSI yang menyatakan bahwa PSI terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat tentang tuduhan tersebut. Oleh karena itu tuduhan tersebut tidak lain hanyalah strategi PKI untuk memojokkan PSI dalam percaturan kepolitikan nasional. Peranan politik PSI pada periode {1948-1955) selain di tingkat nasional juga di daerah-daerah. Peranan tewreebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang PSI di daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya. Peranan kepolitikan PSI pasta pemilihan umum (1955-1960) dapat dilihat dari perjuangannya di DPR dan di Konstituante. Selain itu peran politik PSI yang tidak kalah pentingnya adalah peranan politik luar negeri yang dimainkannya, karena kebijakan politik luar negeri PSI pada dasarnya juga mencerminkan kebijakan politik luar negeri Pemerintah dan bangsa Indonesia. Peristiwa PRRIPermesta di awal tahun 1958 telah mempercepat berakhirnya peran kepolitikan PSI. Pembubaran PSI oleh Pemerintah tahun 1960 dihubungkan dengan keterlibatan beberapa pemimpin PSI dalam peristiwa PRRI-Permesta tersebut. Akan tetapi penyebab utama dibubarkannya PSI karena partai PSI selalu mengkririk dengan keras konsepsi Presiden dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya. Setelah PSI dibubarkan, PSI masih memperlihatkan peranan kepolitikannya dengan membentuk Liga Demokrasi bersamasama dengan partai-partai politik lainnya. Para tokoh-tokoh PSI bersama-sama dengan politisi partai lainnya dalam Liga Demokrasi memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan demokrasi terhadap Pemerintah. Liga demokrasi pun dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan berakhirnya Liga Demokrasi maka berakhir pulalah peranan kepolitikan PSI di pentas kepolitikan nasional karena tidak mempunyai wadah lagi. PSI ternyata tidak hanya dibubarkan,, tetapi para pemimpinnyapun ditahan dan dlasingkan oleh penguasa pada awal athun 1962. Penahanan dan pengasingan para pemimpin PSI dihubungan dengan tuduhan mengadakan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah, dan tuduhan terlibat dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang. Akan tetapi semua tuduhan tersebut harsyalah skenario yang dibuat oleh PKI untuk melenyaikan pengaruh PSI dalam kehidupan politik Indonesia, karena setelah diadakan pemeriksaan tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Selama memainkan peranan kepolitikannya, hubungan PSI dengan partai-partai lainnya seperti dengan PNI, Masjumi, NU, dan partai-partai lainnya cukup baik. Kendatipun pada masa-masa tertentu dan pada masalah-masalah tertentu terjadi perbedaan pandangan antara PSI dengan partai-partai tersebut, namun masih dalam taraf yang wajar dan tidak sampai menimbulkan konflik seperti yang terjadi antara PSI dengan PHI. Suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini adalah bahwa PSI telah memainkan peranan kepolitikannya yang cukup penting dan berarti di pentas percaturan kepolitikan nasional selama periode 1048-1960. Dalam memainkan peran kepolitikannya itu terjadi konfllk antara PSI dengan PKI, dan PKI berhasil mendekati dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Nampaknya Presiden Soekarno terlalu percaya pada fitnahan yang dilakukan oleh PKI terhadap PSI, dan selanjutnya PKI dan Presiden Soekarno berhasil menyingkirkan PSI dari percaturan kepolitikan nasional. "