Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian mengenai Sejarah Kepolisian di Indonesia ini penulis telah mempergunakan kerangka teori dari disiplin Ilmu Sejarah, yaitu dengan menggambarkan Sejarah Kepolisian di Indonesia sebagai salah satu angkatan dari ke IV ANgkatan Bersenjata yang kita miliki sampai saat ini dan kemudian memberikannya sedikit interpretasi terhadap data-data yang diperoleh. Adapun data-data yang diperoleh dari beberapa Perpustakaan kemudian diseleksi sedemikian rupa. Dengan berdasarkan data-data tersebut maka dilakukan deskripsi, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: (1) Sejarah Kepolisian di Indonesia memiliki peranan sangat penting di dalam menjaga tetap tegaknya Indonesia merdeka dari serangan-serangan Tentara NICA. (2) Mengenai pengangkatan dan penunjukan R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo selaku Kepala Kepolisian Indonesia pada waktu itu, pertama-tama hanyalah untuk menyatakan kesatuan-kesatuan polisi lokal agar dapat terorganisir dengan baik dan rapi.

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah berdirinya perpustakaan penjara di Indonesia periode 1917-1964 dengan dilatarbelakangi keluarnya Staatsblad 1917 pasal 113 yang mengatur keberadaan perpustakaan di penjara. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang rangkaian peristiwa dan gagasan tentang pendirian dan perkembangan perpustakaan penjara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historiografi perpustakaan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan penjara pertama di Indonesia diperkirakan adalah Penjara Semarang, Penjara Sukamiskin, Penjara Tangerang yang saat itu memuat narapidana dari kalangan Eropa serta kalangan Intelektual. Tokoh yang mengembangkan perpustakaan penjara di Indonesia yakni Mr. H.M Hijmans, Mr. Roesbandi, Soekarno, M. Hatta, Sjahrir, dan Pramoedya Ananta Toer. Perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan membuat perpustakaan menjadi bagian yangpenting dalam pembinaan para narapidana

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the history of the prison library in Indonesia the period 1917-1964 concerning the Staatsblad 1917 Article 113 that governs the presence of library in the prison. The purpose of this study to provide an overview of the series of events and ideas on the establishment and development of prison libraries in Indonesia.This study uses historical research method (library historiography).The results of this study indicate that the first prison library in Indonesia is the Library at Prison of Semarang, Prison of Sukamiskin, Prison of Tangerang which at the time imprison convicted criminal from Europe and among the intellectual circles. Figures who developed the prison library in Indonesia are Mr. H.M Hijmans, Mr. Roesbandi, Soekarno, M.Hatta, Sjahrir, and Pramoedya Ananta Toer. The changes of system from "Sistem Kepenjaraan" into "Lembaga Pemasyarakatan" has a significant role in making Library important for prisoners educationand development"

"Tulisan ini mengambil rumusan, visi, misi, tujuan, peran, fungsi, tugas pokokdan tugas-tugas kepolisian negara RI, dari rumusan resmi berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama UU NO. 2. 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia."

"Perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkandari pendidikan kepolisian di Polri. Pendidikan dalam masa Republik Indonesiadapat dimulai dari pembentukan Akademi Polisi tanggal 17 Juni 1946. Setelahpengakuan kedaulatan Desember 1949, maka Akademi Polisi pindah ke Jakartadan sejak 1 September 1950 diganti namanya menjadi Perguruan Tinggi IlmuKepolisian. Kalau sebelumnya para mahasiswa berasal dari anggota polisi dan dariumum (luar organisasi polisi), maka sejak 1951 dinyatakan bahwa hanya pegawaikepolisian yang diterima sebagai mahasiswa (sejarah Kepolisian, 1999, h. 74-75;122-124; Harsya W. Bachtiar, 1994, h. 51, 57)."

"Kejahatan adalah masalah yang tidak ada hentinya, kejahatan tidak akan bisa dihapuskan, namun kejahatan hanya bisa dikurangi. Salah satu upaya untuk mengsikapinya adalah dengan melakukan pencegahan dengan skala prioritas terhadap kejahatan yang trend-nya meningkat, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi aparat terkait dalam menfokuskan perhatian pada kejahatan yang menonjol tersebut. Untuk mengetahui bentuk kejahatan mana yang menonjol, tidak terlepas dari peran statistik kriminal, khususnya statistik kriminal yang dibuat oleh kepolisian. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana trend kejahatan dalam statistik kriminal yang dibuat oleh polisi dengan memperhatikan faktor demografi (trend fluktuasi penduduk) dan crime clearance (trend fluktuasi penyelesaian kejahatan) oleh kepolisian.Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, hal ini karena data yang akan diteliti adalah berupa dokumen-dokumen tentang statistik kriminal resmi polisi yang ada di Polies Metro Depok. Pendekatan dalam pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui meningkatnya trend kejahatan dengan memperhatikan faktor demografi (penduduk), dan crime clearance.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi fluktuasi trend kejahatan yaitu: (1). Faktor jumlah pertumbuhan penduduk, (2). crime clearance. Dari kedua faktortersebut, tidak semuanya memperlihatkan trend yang sejalan. Seperti faktor penduduk, dari hasil penelitian tidak memperlihatkan adanya trend yang sejajar. Sedangkan pada faktor crime clearance memperlihatkan trend yang tidak sejalan dengan trend kejahatan, kecuali pada kasus penyalahgunaan narkotika yang trendnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta crime clearance."

"Penelitian ini membahas tentang dinamika Pusat Organisasi Buruh (POB) dari awal berdirinya hingga organisasi ini melakukan fusi organisasi (1950-1952). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan mengumpulkan sumber-sumber primer seperti surat kabar sezaman, dan arsip-arsip pemerintah, serta sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang banyak merugikan Indonesia salah satunya pada bidang perekonomian dengan masih menguasainya perusahaan Belanda di Indonesia yang sering tidak memedulikan nasib buruh yang berada didalamnya dan diperburuk dengan tidak adanya peraturan perburuhan yang mengikat saat itu. Hal itu membuat banyak buruh yang biasanya dikoordinir oleh serikat buruh melakukan aksi pemogokan kepada pihak perusahaan untuk menuntut haknya. POB yang sebelumnya merupakan serikat buruh etnis Tionghoa yang bernama Sin Ming Lao Kung Hui yang berganti nama pada tahun 1949 karena bertambahnya anggota non-tionghoa dalam organisasi. POB sebagai vakcentral buruh Jakarta banyak menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-hak buruh di bawah naungannya. Dari perselisihan dengan serikat buruh lain, pihak perusahaan yang tidak mau melakukan perundingan, dan peraturan larangan mogok yang sangat melanggar hak buruh. POB melihat dominasi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dalam politik perburuhan Indonesia mendorong organisasi ini melakukan fusi organisasi dengan Badan Pusat Serikat Sekerja (BPSS) menjadi Pusat Serikat-Serikat Buruh Indonesia (PSBI). Kemudian PSBI dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) membentuk dewan pimpinan dengan nama Dewan Serikat-Serikat Buruh Indonesia yang independent dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

---

This study discusses the dynamics of the Central Labor Organization (POB) from its inception until this organization underwent organizational fusion (1950-1952). This study uses historical research methods, by collecting primary sources such as contemporary newspapers and government archives, as well as secondary sources such as books and journals. The results of the Round Table Conference (KMB) agreements caused a lot of harm to Indonesia, one of which was in the economic sector, with Dutch companies still in control in Indonesia, who often did not care about the fate of the workers who were in it and was exacerbated by the absence of binding labor regulations at that time. This causes many workers, who are usually coordinated by the union, to strike against the company to demand their rights. POB which was previously a Chinese ethnic labor union named Sin Ming Lao Kung Hui which changed its name in 1949 due to the increase in non-Chinese members in the organization. POB as a workers' vaccentral in Jakarta faces many challenges in fighting for labor rights under its auspices. From disputes with other labor unions, companies that do not want to negotiate, and regulations prohibiting strikes that seriously violate workers' rights. POB sees the dominance of the Central Indonesian Labor Organization (SOBSI) in Indonesian labor politics, pushing this organization to merge with the Central Union of Worker Unions (BPSS) to become the Center for Indonesian Trade Unions (PSBI). Then PSBI and the Association of Indonesian Trade Unions (GSBI) formed a leadership council under the name of the Council of Indonesian Trade Unions which was independent and not affiliated with any political party."