Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan protes petani selalu mewarnai gerak sejarah Indonesia. Dari sekian banyak gerakan protes, pada awal abad ke-20 di Bekasi terjadi gerakan protes petani yang mencapai puncaknya pada tahun 1913. Pada mulanya penulis mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus gerakan protes petani ini, karena sebagian besar data arsip tidak ada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta. Namun berkat bantuan berbagai pihak, arsip tersebut dapat diperoleh dari Algemeene Rijksarscheif, Den Haag, Negeri Belanda. Setelah terhimpun, seluruh data yang telah menjadi fakta tersebut dirangkaikan dan diinterpretasikan, sehingga disusun dalam bentuk tulisan yang deskiptif-analitis.Penulis menyimpulkan bahwa gerakan protes petani Bekasi 1913 disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat petani umumnya sebagai akibat dari penguasaan tanah secara partikelir dan ketidaksesuaian antara aturan legal dengan pelaksanaannya. Suasana menghimpit ini menimbulkan kemelaratan ekonomi petani. Ketika tuntutan petani ter_sumbat oleh tuan tanah dan aparatnya serta pejabat pemer_intah, tiba-tiba hadir organisasi Sarekat Islam (SI) dengan ideologi penggeraknya. Sehingga menimbulkan proses penyadaran dan gerakan protes petani.Sebagaimana umumnya gerakan protes petani lain, gerakan protes petani di Bekasi 1913 bersifat arkais (archaic=sementara), setelah ditangani langsung oleh asisen residen Meester Cornelis, Cohen. Namun, karena asisten residen lebih berpihak pada tuan tanah, sehingga pada masa berikutnya nasib petani tetap tidak mengalami perubahan berarti. Petani tetap menjadi objek yang dieksploitasi tuan tanah."

"Sarekat Islam mulai tumbuh di Priangan pada tahun 1913 Kehadiran Sarekat Islam di tanah Priangan disambut gembira oleh kalangan kelas menengah, selain itu berkembangnya Sarekat Islam di Priangan menjadi begitu fenomenal dikarenakan Sarekat Islam pada awalnya merupakan suatu gerakan reaktif terhadap situasi kolonial, namun gerakan itu tetap bersumber pada ideologi Islam yang mampu memobilisasi massa secara besar-besaran serta meningkatkan intensitas tindakan-tindakannya. Tesis ini membahas tentang Dinamika Politik Sarekat Islam di Karesidenan Priangan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, menurut Louis Gottschalk tahapan metode sejarah yakni; (1) Heuristik; (2) Kritik; (3) Interpretasi; dan (4) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Karesidenan Priangan, bertindak membela hak rakyat pribumi, dikarenakan kondisi sosial ekonomi rakyat Priangan pada waktu itu sangat mengkhawatirkan jika penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terus terjadi, dan kesengsaraan rakyat pribumi tidak akan pernah hilang. Maka dari itu mereka terus berinisiatif dalam pergerakannya mencari berbagai cara, dan memanfaatkan berbagai celah untuk membuat rakyat pribumi merdeka secara total dari cengkraman penjajahan Belanda. Studi tentang Sarekat Islam di daerah Priangan kebanyakan hanya membahas tentang peranan salah satu tokohnya, dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di daerah Priangan, Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika politik dalam Sarekat Islam lokal di Priangan, dengan melihat pola kepemimpinan para Priyayi dan relasi kuasa yang dibangun untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berangkat dari tujuan tersebut akan ditemukan sebuah fakta tentang kontribusi dari golongan Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Priangan, Kontribusi kaum Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Priangan sangat berperan sebagai tokoh sentral dan mempunyai daya tarik tersendiri dalam kepemimpinannya. Langkah yang ditempuh para priyayi dalam Sarekat Islam di Karesidenan Priangan ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk penindasan dan memerdekakan rakyat pribumi, selain itu tujuan dari Sarekat Islam ini untuk mewujudkan Zelfbestuur atau mendirikan pemerintahan sendiri dimana rakyat pribumi bertindak sebagai pemerintahnya dan dikelola untuk mensejahterakan rakyat pribumi

---

Sarekat Islam began to grow in Priangan in 1913, the presence of Sarekat Islam in Priangan land is welcomed by the middle class, in addition to the development of Sarekat Islam in Priangan become so phenomenal because Sarekat Islam was originally a reactive movement of the colonial situation, but the movement is still sourced to Islamic ideology that able to mobilize mass massively and increase the intensity of his actions. This thesis discusses the political dynamics of Sarekat Islam in the Priangan. The study used the historical method, according to Louis Gottschalk stages of historical method is; (1) Heuristics; (2) criticism; (3) Interpretation; and (4) historiography. The results of this study showed that the role of Priyayi in the local Islamic Sarekat in Priangan, acts defending the rights of indigenous peoples because the social-economic conditions of the Priangan people at the time were very worrying if the suppression committed by the Dutch East Indies colonial government continued to occur, and the misery of the indigenous people will never disappear. Thus they continued to take the initiative in the movement looking for various ways and took advantage of various gaps to make the indigenous people free in total from the Dutch colonization. The study of Sarekat Islam in Priangan area mostly only discusses the role of one of its characters, and the major events that occur in the area of Priangan, this research aims to explain the dynamics of the political in the local Islamic Sarekat in Priangan, by looking at the pattern of the leadership of the Priyayi and power relationships built to gain the trust of the community. Departing from this objective will be found a fact about contributions from the Priyayi group in the Sarekat Islam local in Priangan, the contribution of the Priyayi in the Sarekat Islam local in Priangan is very central to the role and has its attraction in its leadership. The steps taken by the Priyayi in the Sarekat Islam local in Priangan are aimed to eliminate all forms of oppression and liberalize the indigenous peoples, in addition to the purpose of this Sarekat Islam to realize Zelfbestuur or establish self-government where the Indigenous Peoples act like Governments and managed to enrich the indigenous peoples."

"Telah diakui bahwa masalah pemberontakan sebagai sua_tu gejala politis, ekonomis, sosiologis, psikologis, seja_rah dan lain-lain belum banyak mendapat perhatian peneli_tian ilmiah. Di dalam kepustakaan ilmiah kita, khususnya studi sejarah mengenai masalah pemberontakan petani masih sedikit sekali. Dari beberapa tulisan yang ada, antara lain studi mengenai pemberontakan pajak di desa Patik, Madi_un_ pada tahun 1885, dan pemberontakan petani di Banten pa_da tahun 1888. Sehubungan dengan itu penulis merasa terdorong untuk memilih satu judul skripsi yang sedikit banyak ada kaitan_nya dengan persasalahan itu. Untuk maksud tersebutmaka penulis memilih obyek penelitian mengenai pemberontakan pe_tani di tanah partikelir Ciomas pada tahun 1886.Sebenarnya masalah pemberontakan di tempat ini sudah pernah diungkap _"

"Ada banyak kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Aceh Besar yang menimbulkan protes aktor pemilik tanah sanpai ke pengadilan. Namun belun ada kasus seperti itu yang berakhir dengan penguncitan aktor oleh Lembaga Adat dari status penduduk desa setempat. Sanksi itu bahkan diberikan setelah putusan Pengadilan Negeri Aceh Besar dimenangkan Kades; dengan demikian, aktor dikalahkan secara substantif dan formal.Fenomena ini menjadi pokok masalah yang urgen karena (1) dengan tindakan protes itu telah menimbulkan suasana disorder dalam komunitas bersangkutan; (2) keadaan tersebut memperlihatkan indikasi ada hubungan konflik antara aktor protes dari kelompok acuan uleeba-_Zang dan pemimpin desa sebagai reference aktor setuju.Tujuan penelitian ini untuk (1) menggali dan nenemukan penjelasan substantif, yakni faktor pendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor; (2) memahami makna tindakan protes dengan kerangka tipologi Weber; dan (3) mengetahui bagaimana kaitan antara ciri tindakan aktor sebagai temuan dengan studi teoretik yang relevan.Penelitian ini menggunakan kerangka pikir kualitatif dan didukung kuantitatif. Karena itu, pertama, digunakan perspektif substantif untuk menenukan faktor atau kategori yang mendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor. Setelah mendapat penjelasan epic, kedua, dipakai perspektif formal, tipologi Weber, untuk mengukur makna protes; dan ketiga, temuan itu dibandingkan dengan hipotesis hasil telaah pustaka yang relevan.Metode yang dipakai dalan proses pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan empat subjek dan sembilan informan kunci serta observasi langsung tindakan subjek. Survei dilakukan untuk memahani karakteristik dua belas aktor pemilik tanah yang menjadi subjek.Temuan menunjukkan (1) bahwa kelompok setuju dan protes muncul karena nilai sejarah sosial budaya yang dihayati mereka saling berbeda, ini berimplikasi pada cara nereka memandang pembebasan tanah tidak sama. Bagi aktor protes cara yang rasional adalah yang menjamin hak mendapatkan gantirugi. (2) Ditemukan bahwa aktor protes lebih cenderung memaknai tanah dari aspek ekonomis dan untuk mencapai tujuan digunakan cara efisien dan efektif. Ciri itu mengarah pada tipe rasional instrumental weber. (3) Kondisi sejarah sosial budaya kelompok aktor dan cara pendekatan merupakan dua hal yang signifikan dalam melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.Disimpulkan bahwa protes terjadi karena nilai sos-bud yang berujud cara aktor memaknai tanah tak sama. Disarankan agar pengambil kebijakan memahani protes secara substantif terlebih dahulu, baru tindakan formal."

"Sepanjang sejarah penjajahan, Ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan sosial yang besar dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Dari perang besar seperti pe_rang Padri, perang Aceh maupun penberontakan petani seperti peristiwa Cilegon, kesemuanya dipimpin oleh pemuka Islam dan digerakkan: oleh. Ideologi Islam. Karena penguasa Belanda di Hindia Be1anda kurang menguasai Islam, maka mereka merasa khawatir terhadap kekuatan kaum muslimin. mereka menganggap bahwa gerakan kaum muslimin ingin mengadakan perlawanan dan memberotak torhadap pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan latar belakang inilah pada tahun 1889 seorang ah1i bahasa Arab dan ahli Islam, Christiaan Snouck Hurgronje diangkat menjadi Penasehat pad:a sabuah kantor yang baru dibentuk untuk menangani masa1ah-masa1ah Arab dan Pribu_mi. Se jak kedatangan Saouck Hurgronje di Indonesia, maka atas nasehatnya, politik terhadap Islam terutama berdasarkan fakta-fakta dan bukan atas rasa takut saja. Dikemukakan bah_wa para pemimpin agama dan orang-orang yang kembali dari naik haji tidak bermiusuhan dan tidak akan memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tetapi Snouck Hurgronje ju_ga memperingatkan bahwa Islam sebagai kekuatan politik dan religius jangan dipandang rendah. Oleh sebab itu _"

"Peristiwa berdarah yang sedang dibahas dalam studi ini adalah suatu tragedi penembakan terhadap gerakan Haji Hasan dengan para pengikutnya. Tepatnya pada tanggal 7 Juli 1919 di Leles (Garut). Pemberontakan itu sendiri dapat dipadamkan Pemerintah dengan mudah setelah pemimpinnya ditembak. Meskipun usia gerakan tersebut sangat singkat, namun pengaruhnya begitu luas terhadap kaum pergerakan, khususnya terhadap kehidupan Sarekat Islam. Gerakan yang dapat digolongkan sebagai usaha pem_berontakan ini mendapat pengikut yang banyak sekali ketika Haji Hasan menyatakan akan melakukan perang sabil. Anjurannya itu mendapat sambutan yang baik. Hal ini dapat dipahami karena Haji Hasan adalah seorang kyai yang cukup kaya dan berpengaruh di masyarakatnya. Maka terasa wajar jika ajakannya untuk perang sabil mendapat jawaban positif dari masyarakat dan para santrinya. Haji Godjali, menantu Haji Hasan, juga ikut mendukung pemberontakan dengan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka kebanyakan adalah anggota Sarekat Islam. Sedangkan pengerahan anggota dari organisasi yang menamakan dirinya afdeeling-B datang dari Haji Adrai atas permintaan Haji"

"The Bunmei Kaika policy which was applied by the Meiji regime motivated a kind of feminism understanding upon grups of men and women. The understanding was followed by many individual movements that were aimed at the fighting for equality between men and women in various aspects of life. The preliminary movement that was done individually then developed towards a movement that shaped a wider social net through the estabilishment of women organization"

"Penelitian mengenai Gerakan Aspirasi Merdeka telah dilakukan di Jayapura dan Sorong sekitar bulan Nopember 2001 dan bulan Juni 2003. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk membcrikan gambaran yang komprehensif dan aktual tentang prospek politik Papua menuju kemerdekaan dan pemisahan diri dari Ncggara Kesatuan Republik Indonesia (NKRl). Tujuannya guna mencari solusi terbaik dalam komitmen bersarna mcmpertahankan kedaulatan NKRI.Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui sumber tertulis dan lisan. telapi lebih banyak menggunakan sumber tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bagi masyarakat Papua, proses integrasi wilayah Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dianggap tidak sah. Pclaksanaan Papua mereka anggap tidak sesuai dcngan ketentuan New York Agreement. Di samping itu mereka berpendapat Papua pada tanggal 1 Desember 1961, telah merdeka. Dengan demikian Indonesia telah merampas kemerdekaan mereka. Di situlah letak akar perlawanan sebagian orang Papua terhadap Pcmcrintah Indonesia. Situasi itulah yang memunculkan stigma Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang dalam konteks nasional sering disebut scbagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan ini tetap ada sarnpai sekarang walaupun tidak sampai mengguncangkan stabilitas nasional.Pada era reformasi, dimana orang relatif dapat bebas berbicara dan menuntut apa saja, gerakan perlawanan orang Papua mulai terlihat bangkit kembali. Namun cara perjuangannya berbeda Jika scbelum era reformasi perlawanan mereka menitikberatkan pada gerakan bersenjata maka pada era reformasi dilakukan secara politik. Namun, isu yang mereka lontarkan dalam perlawan relatif lama yaitu; : masalah Pepera. pelanggaran HAM, perlakuan tidak adil dan faktor suku bangsa yang berbeda.Aspirasi untuk merdeka sccara resmi disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie di lstana Negara, pada tanggal 26 Februari, 1999. Dari ketiga butir pcrnyalaan yang disampaikan satu di antaranya berbunyi. Papua ingin merdeka.Langkah selanjutnya tanggal 23 Februari 2000 mereka mengadakan Musyawarah Besar di Sentani yang dihadiri oleh 500 elemen perjuangan Papua merdeka, lcrmasuk Moses Weror, tokoh senior OPM. Mubes ini berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) wadah tunggal perjuangan kemerdekaan Papua yang dikeluai olch Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal. Sebagai tindak lanjut dari Mubes tanggal 29 Mci hingga 5 Juni 2000 diselenggarakain Kongres. Kongres ini melahirkan resolusi yang berisi antara lain menolak hasil Pepera.Tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya yaitu hanya akan memberikan status otonomi khusus bagi Papua, pada tanggal 22 Oktober 2001 Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) disyahkan oleh Presiden Megawati menjadi UU No. 21 Tahun 2001. Di tengah situasi konilik. pada tanggal 10 Nopember 2001, pemimpin PDP Theys Hiyo Eluay ditemukan lervas. Pelaku pembunuhan ternyata adalah anggota Kopassus Para pelaku pembunuhan ini kemudian diajukan kepengadilan militer di Surabaya dan dijatuhi hukuman penjara.

---

The research done by Freedom of Aspiration Movement was conducted in Jayapura and Sarong in November 2001 and June 2003. The research was done to give a realistic actual and comprehensive picture on the political prospect of Papua into freedom and to separate from the Republic of Indonesia.

We utilized two methods of data collection by oral and written but much more using the written source. The result reflects the condition of Papua deny the integration process deny the act of free choice (Penentuan Pendapat Rakyat - Pepera) 1969, which has been considered illegitimate. Pepera was not conducted according to the New York agreement. Additionally, the people of Papua believed that ,they actually gained independence aim December 1st , 1961. They believe Indonesia interfered with their sovereignty.

So that is' the root cause of the opposition (struggle) from the Papua is Indonesia. This situation created stigma towards Gerakan Pengacau Keamanan (GPK.), which on the national context is commonly referred to as Free Papua Movement (OPM). The struggle continues to exist although it has not risen to national stability damaging.

The reformation era marked the first implementation of freedom for speech and to claim the struggle of Papua society growing up but in a different way. The struggle has stuffed from around to the more sophisticated political movement. However the issues remained the same of PEPERA problems, Human Right, unfair treatment and cultural differences.

The aspiration to be free according formally decelerated to the President, B.J. Habibie at Istana Negara, February 26th 1999. One of three demands among other thing stated: Papua wants to be free.

On February 23rd 2000 OPM to arrange Musyawarah Besar in Sentani than came 500 elements from the various Freedom of Papua, including Moses Weror, a senior figure in OPM. The Assembly formed Presidium Dewan Papua (PDP) that unified the various elements struggle of Papua Freedom elected Theys Hiyo Eluay and Tom Beanal as their leaders. POP'S 1st congress washed on May 29th until June 5?Th 2000, which produced the resolution, any which PDP rejected the result of Pepera.

Unfortunately the Indonesian government ignored the resolution of the offered special autonomy status for Papua. On October 22nd 2001, the draft and the special autonomy law was sign by President Megawati into law UU No.21, 2001.

In the conflict situation, on November 10th, 2001, Kopassus murdered Theys Hiyo Eluay. All of the murderer suspect and than to proposed at military judgment in Surabaya and was detention in prison."