Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seperti diketahui bahwa banyak pengambilan keputusan kebijakan publik tidak didasarkan pada analisis perhitungan dampaknya. Kasus paling menonjol adalah keputusan pemerintah memberikan hak monopoli kepada pihak swasta sebagai badan untuk mengatur percengkehan nasional yang dikenal dengan BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh). Dilihat dari sisi politik yang kontroversial karena intervensi dari anak penguasa waktu itu, dimana secara ekonomi tidak dapat dibenarkan.Komoditi cengkeh sebenarnya memiliki karakteristik yang khusus karena konsumsi cengkeh dunia paling besar adalah Indonesia, dan produksi terbesarnya juga dimiliki oleh Indonesia, sehingga pada saat sekarang ini hampir tidak ada perdagangan internasional untuk komoditi cengkeh. Percengkehan didalam negeri juga memiliki karakteristik khusus, yang menjadi ajang perebutan bisnis elit politik yang ada. Tata niaga cengkeh silih berganti, namun tidak satupun yang memperbaiki nasib petani kita. Struktur pasar oligopseni pada pasar cengkeh petani dituding sebagai eksploitasi surplus produsen oleo pihak Pabrik rokok kretek.Penelitian ini mengungkapkan apa dan bagaimana karakteristik pasar cengkeh di level petani pada satu sesi dan level politik disisi lain. Ternyata hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang baru, karena kondisi pasar cengkeh di level petani benar-benar merupakan persaingan bebas dan mengikuti hukum pasar, terpisah dari pengaruh kebijakan tata niaga yang ada di level politik. Juga anggapan selama ini bahwa peak pabrik rokok kretek melakukan eksploitasi tidak sepenuhnya benar, yaitu karena kebutuhan cengkeh PRK hanya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pada tingkat political decision ditunjukkan konflik BPPC dan GAPPRI yang menarik dianalisis, yaitu antara monopolis by law dan manopsonis by nature dengan kemenangan dipihak GAPPRI. Untuk perkembangan percengkehan nasional maka petani pemerintah hanya terbatas sebagai fasilitator dan tidak mendistorsi pasar yang ada."

"Pada prinsipnya, Pemerintah tidak akan mengatur tata niaga suatu komoditi. tetapi menyerahkannya pada mekanisme pasar. Pengaturan Baru akan dilakukan apa bila terjadi ketimpangan pasar, yang merugikan kepentingan perekonomian nasional. baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangPengaturan tata niaga cengkeh. dimaksudkan untuk menyeimbangkan produkai cengkeh dalam negeri dengan permintaan konsumen. khususnya pabrik rokok kretek. Tercapainya keseimbangan permintaan dan penawaran tersebut. akan menjamin harga cengkeh di tingkat petani stabil dan menguntungkan. Namun demikian, perlu untuk' dikaji, apakah pelaksanaan Peraturan di bidang tata niaga cengkeh dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan yang hendak dicap.ai, yaitu antara lain meningkatkan pendapatan petani cengkeh. dapat terwujud. Pengkajian ini perlu dilakukan mengingat saah satu tujuan di.keluarkannya suatu Peraturan adalah untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.Untuk sampai pada kesimpulan. apakah pengaturan rata niaga cengkeh dapat meningkatkan pendapatan petani cengkeh atau justru sebaliknva- perlu dilakukan.penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah diskriptif kualitatif. Pemilihan Jenis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data atau gambaran yang selengkap mungkin serta mendalam. Penelitian yang dilakukan, meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dengan cara metakukan wawancara dan observasi, dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan metode con-tent of analysis. Setelah data yang diperlukan terkumpul, dianalisis dengan menggunakan interactive model of analysis.Dari penelitian yang telah dilakukan. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata niaga cengkeh di Kabupaten Karanganvar. belum dapat mewuiudkan tujuan diaturnya tata niaga cengkeh. Demikian pula terhadap upaya untuk peningkatan pendapatan petani cengkeh, juga belum berhasil. Dengan kata lain. pelaksanaan tata niaga cengkeh di Kabupaten Karanganyar belum berpengaruh terdapat peningkatan pendapatan petani cengkeh di Kabupaten karanganyar.Implikasi dari penelitian ini, dihadapkan Pemerintah mau meninjau kembali pengaturan tata niaga cengkeh, dan kembali menyerahkannya pada mekanisme pasar."

"Cengkeh adalah tanaman primadona dari Propinsi Sulawesi utara; khususnya Minahasa. Untuk itu sebagian besar kehidupan petani tergantung dari pendapatan hasil panen komoditi cengkeh. Apalagi dalam perkembangan sejarah perdagangan, cengkeh merupakari komoditi yang sangat laku di pasaran terutama dikonsumsi oleh pabrik rokok kretek.Ketika pemerintah menjalankan kebijaksanaan yang baru dalam tata-niaga cengkeh dengan diberikan semua tanggungjawab kepada BBPC sebagai satu-satunya pembeli dan penjual, menyebabkan baik dari segi pendapatan petani maupun dari segi mekanisme pemasaran mengalami perubahan yang sangat drastis. Oleh sebab itu untuk panen tahun 1991 dan 1992 terjadi kemelut dalam tata-niaga cengkeh. Kendati sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah mengatur pemasaran cengkeh yakni pada tahun 1976 dan tahun 1980. Jadi campur tangan pemerintah bukanlah penyebab dari kemelut yang terjadi.Dalam situasi tata-niaga cengkeh yang kacau, Ketua BPPC; Hutomo Mandala Putra menegaskan untuk melepaskan antara lain BPPC Cabang Sulawesi Utara dari BPPC. Penegasan ini menyebabkan, sejak tahun 1993 pembelian cengkeh terpaksa diambil alih oleh pemerintah dengan nama UTNC. AAtan tetapi dalam strategi pemasaran, UTNC tetap melaksanakan ketentuan yang diterapkan oleh BPPC sehingga tidak terlihat adanya perbedaan antara BPPC dengan UTNC.Permasalahan yang dihadapi petani produsen disebabkan oleh mekanisme dari pemasaran itu sendiri. Sistem monopoli tidak diterapkan sebagai suatu kebijaksanaan yang bertujuan rnengangkat pendapatan petani, sebaliknya hanya merugikan petani. Pihak-pihak yang ditugaskan oleh BPPC dan UTNC tidak bekerja secara efektif serta efisien. Untuk itu peran yang diberikan pemerintah kepada KUD perlu ditinjau kembali.Dengan demikian perubahan dari sistem perdagangan sebagai tujuan daripada perbaikan ekonomi nasional ternyata tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Namun bagaimanapun keberadaan BPPC sebagai pelaksana tata-niaga cengkeh, rneskipun perannya hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat ternyata mampu merubah sistem pemasaran tradisional dari petani."

"Dengan adanya sifat konsumtif masyarakat Indonesia memaju perkembangansistem waralaba. Tidak hanya sistem waralaba dari luar negeri saja tapi juga daridalam negeri. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang berakhirnya suatuperjanjian waralaba ditinjau dari hukum nasional Indonesia. Berakhirnyaperjanjian berdasarkan atas berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut sudahjelas ketentuan-ketentuannya. Sedangkan perjanjian yang diakhiri lebih awalsecara sepihak mengakibatkan permasalahan-permasalahan tertentu. Adanyakekuatan sepihak dari pihak pemberi waralaba dalam suatu perjanjian waralabamemberikan kemampuan untuk memutuskan perjanjian tersebut. Hal tersebutmerugikan para penerima waralaba khususnya bila izin waralaba adalah sistemwaralaba dari luar negeri. Perlindungan kepastian hukum dari DepartemenPerdagangan atas hal pemutusan sepihak disebutkan adanya clean break selamaenam (6) bulan dari pemutusan perjanjian atau setelah kesepakatan para pihak.kepastian hukum dan terciptanya sistem waralaba yang teratur danmenguntungkan para penerima waralaba di Indonesia dapat terlindungi daripraktek yang merugikan. Selain adanya hal clean break juga sebaiknya diaturpenetapan larangan pemutusan perjanjian sepihak."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Waralaba di PT. X ditinjau dari Peraturan di Bidang Waralaba dan Peraturan di Bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif. Hasil penelitian menguraikan beberapa rekomendasi perubahan isi perjanjian waralaba di PT. X agar dapat sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang waralaba dan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika PT. X tidak melakukan perubahan atas isi perjanjian waralabanya, maka hal ini dapat menjadi celah bagi Penerima Waralaba dari PT. X tersebut untuk menuntut pembatalan isi perjanjian, karena perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif berupa sebab yang halal.

---

This thesis will talk about the Franchise Agreement in PT X in the view of Franchise Regulations and Anti-trust Regulations. This research use the normative jurisdiction method. Result of this research will explain some recommendation of the content of Franchise Agreement in PT X in order to run it in harmony with the terms of franchise regulations and anti-trust regulations. If PT X do not conduct any change of the content of franchise agreement, this matter will become a tort for the franchisee of PT X to terminate the agreement, because the agreement deemed can not fulfill the objective conditions, halal causa."

"Dalam era persaingan perdagangan global yang semakin ketat memerlukan sistem pemasaran yang mendukung, namun sering terjadi biaya untuk pemasaran yang luas terlalu tinggi sehingga timbul alternatif menghemat biaya dengan melakukan pemasaran tersebut melalui salah satu cara yang efisien dan efektif yaitu dengan sistem Franchise. Franchise adalah hak istimewa dalam bentuk lisensi terhadap hak milik intelektual yang diberikan franchisor kepada franchisee dengan syarat menggunakan sistem, metode atau prosedur yang telah ditetapkan secara baku oleh franchisor dan pemberian bantuan dari franchisor serta pernbayaran biaya franchise atas pemakaian nama dan bantuan tersebut sistem franchise ini di jalankan berdasarkan perjanjian para pihak yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk menganalisa perjanjian franchise perlu diperhatikan isi dari perjanjian franchise sehingga dapat diperoleh saran-saran yang menyempurnakan isi perjanjian franchise dan hal-hal apa yang diperlukan dalam penyusunan perjanjian franchise yang baik."