Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjiankredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasiyang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turutdibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baikdan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antaraBPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbuktitelah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upayapenanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan BankIndonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of contract law on creditagreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach ofcontract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts onhandling the non-performing loans were based on good and right procedures andways. The method used in this research was qualitative with descriptiveinterpretive. The results of this research revealed that credit agreement betweenBPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven indoing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performingloans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and CreditPolicy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang "international standard banking practice" sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C.

---

Letter of Credit (L/C) is one of the most widely used method of payment in international trade. But even with such widespread use, in practice, L/C transaction is still riddled with issues, notably the rejection of document submitted by the beneficiary due to differences in interpreting L/C regulations. This thesis is to explain why banks still prefer to use the strict compliance principle over the substantial compliance principle referred within UCP 600, and the legal consequences that arise due to the vagueness of the term "international standard banking practice" in L/C transaction as mentioned in UCP 600.

This research which was put together using the juridical normative research method revealed that banks still prefer to use the strict compliance principle over the UCP 600-referenced substantial compliance because of two reasons. First, the existence of the banking's practice in the United States which refers to Article 5 Uniform Commercial Code that contains the settings for the principle of strict compliance, which is issuing banks acts as a special agent of the applicant therefore they must act based on duty of good faith. Second, in the case of an L/C dispute, international courts tend to apply the strict compliance principle for dispute resolution. The reason international courts use the strict compliance principle is because they refer to banking practices that have been generally praticed and accepted.

This is also true in Indonesia where strict compliance is the principle of choice in examining SKBDN documents. This preference is caused by the lack of clear definition of the term "international standard banking practice" in UCP 600 which spawned 2 (two) different interpretations within the banking community. The first interpretation assumes that the term "international standard banking practice" refers to ICC's (International Chamber of Commerce) ISBP document which acts as an implementation guideline for UCP600. While a second interpretation assumes that the term refers to banking practices that have been generally practiced and accepted. It is due to those differences in interpretations that gave to such ambiguity in L/C transactions."

"ABSTRAK

Laporan ini membahas proses validasi atau pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dilakukan oleh PT LT. Pemrosesan SKBDN yang dimulai dari penerimaan SKBDN hingga pencairan SKBDN dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 dan Standar serta Instruksi Kerja PT LT. Dalam penerimaan SKBDN, ada tahap yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu tahap Penerimaan SKBDN. PT LT seharusnya hanya menerima SKBDN dari Bank Negosiasi, namun pada praktiknya PT LT juga menerima SKBDN dari konsumen. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas SP&GC, terdapat perbedaan alur kerja serta tindakan-tindakan yang tidak diinstruksikan dalam Instruksi Kerja perusahaan. Perbedaan tersebut terdapat pada proses penandatanganan SKBDN oleh Kepala Dinas SP&GC dan pendistribusian Tanda Terima Jaminan Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi Dinas SP&GC, maupun PT LT secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis report discusses the process of validating or examining Domestic Letter of Credit (SKBDN) conducted by PT LT. SKBDN processing starting from SKBDN receipts until SKBDN disbursement is conducted based on Bank Indonesia Regulation Number 5/6/PBI/2003 and PT LT Standards and Work Instruction. In receiving SKBDN, there is a stage that is not in accordance with Bank Indonesia Regulations, that is the stage of SKBDN Receipt. PT LT should only receive SKBDN from the Negotiation Bank, but in practice PT LT also receives SKBDN from consumers. During the inspection process carried out by the SP&GC Service, there are differences in workflows and actions that are not instructed in the company's Work Instructions. The difference is found in the process of signing the SKBDN by the Head of the SP&GC Service and the distribution of Guarantee Receipts. This has the potential to cause problems for the SP&GC Service, as well as PT LT as a whole.

"

"Tesis ini menganalisis independensi Standby L/C dengan fokus permasalahan pada sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi dan pandangan pengadilan terhadap sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi. Bentuk penelitian dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Standby L/C mempunyai sifat yang independen sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UCP 600 dan Aturan 1.06 dan 1.07 ISP 98. Sesuai dengan sifat independensi Standby L/C maka dalam pelaksanaannya sebagai kontrak tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak-kontrak lainnya yang terkait dengan penerbitan Standby L/C tersebut. Permasalahan yang terjadi pada kontrak-kontrak lain tersebut tidak boleh memengaruhi pelaksanaan Standby L/C. Dalam hal terdapat permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi, Standby L/C yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit tidak boleh diintervensi dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi itu sendiri. Sifat Independensi Standby L/C terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/2011 antara Sino Sandjaja dan PT Sedjati Internusa Overseas melawan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta I, Tbk ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Pusat cq. PT. Bank Mandiri Pusat; serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) dan juga terhadap kasus dalam Putusan Nomor : 41 / Pdt.G / 2012 / PN.Clp. antara Langdale Profits Limited melawan Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia serta Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Dimana dalam dua kasus tersebut hakim berpandangan bahwa permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi tidak memengaruhi independensi Standby L/C.

---

This thesis analyzed the independence of Standby L/C focussed the problems on the independence principles of Standby L/C against the facility of syndicated loans and the court opinion towards the independence principles on the facility of syndicated loans. Research type in this writing is normative research. Standby L/C owned independence principles according to article 4 and 5 UCP 600 and rules of 1.06 and 1.07 ISP 98. Refer to the independence principles of Standby L/C, their applications as a contract might not be related with others contract applications. Any problems arise with the application of others contracts could not interfere the application of Standby L/C.. Whenever, if the problems comes on the facility of syndicated loans, the utility of Standby L/C for guarantee the application of syndicated loans might not be intervened with the rising problems on the application of syndicated loans itself. The independence principles of Standby L/C shown on the decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1311/K/Pdt/2011as the case of Sino Sandjaja and PT. Sedjati Internusa Overseas against The Head of State Board Claim and Auction Services (KP2LN) Jakarta I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the late of PT Bank Bumi Daya (Persero), serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) and another decision No.: 41/Pdt.G/2012/PN.Clp as the case of Langdale Profits Limited against Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia, Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Whereas on above two cases, the judge decided the problems occurred on syndicated loans, it have no influence on the independence principles of standby L/C."

"Letter of Credit (LC) yang merupakan primadonna dalam pembayaran transaksi ekspor-impor Indonesia ternyata terhadap pelaksanaannya adakalanya menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah L/C. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 yang merupakan dasar hukum LC di Indonesia tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum mengatur rinci L/C. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pokok dan kegunaan utama penelitian adalah sebagai berikut: a. Meneliti bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C. b. Meneliti bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya. c. Meneliti bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku. d. Meneliti bagaimana terciptanya L/C sebagai kontrak internasional. e. Meneliti kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan. f. Meneliti bagaimana fungsi L/C sebagai alat penjamin. g. Meneliti bagaimana keterkaitan antara L/C yang berlaku internasional dan L/C yang berlaku nasional. h. Meneliti bagaimana dampak ketiadaan ketentuan pilihan hukum dalam UCP terhadap penyelesaian kasus-kasus L/C. i. Meneliti bagaimana peranan L/C dalam meningkatkan ekspor. j. Hasil penelitian diharapkan dapat merupakan: (a) masukan bagi para pelaku L/C, para abdi hukum, para ahli, para akademisi, instansi pemerintah dan lembaga swasta yang mempunyai kepentingan dalam transaksi L/C khususnya segi-segi hukumnya, (b) masukan bagi Bank Indonesia atau instansi Iainnya jika ingin merumuskan hukum L/C yang rinci sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan (c) pelengkap terhadap kepustakaan L/C yang masih relatif terbatas ditulis oleh putra-putra Indonesia."