Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan kajian terhadap siasat dan politik budaya masyarakat adat kasepuhan dalam pertarungan mendapatkan hak atas sumberdaya atas lahan dan hutan adat di kawasan konservasi Halimun-Salak, Jawa Barat dan Banten. Fokus kajian diarahkan pada sosok dan peran para pemimpin adat di dua wilayah kasepuhan, masing-masing adalah Kasepuhan Cisitu di Kabupaten Lebak, Banten dan Kasepuhan Sinar Resmi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perhatian terhadap dua sosok pemimpin masyarakat adat itu memberikan penulis sebuah gambaran menarik tentang bentuk-bentuk siasat dan politik budaya yang menjadi sumber inspirasi dalam aksi-aksi kolektif masyarakat kasepuhan berhadapan dengan kebijakan negara, khususnya terhadap klaim atas wilayah konservasi oleh Departemen Kehutanan dan eksploitasi emas oleh PT Aneka Tambang (PT Antam). Studi ini menunjukan bahwa lebih dari sekedar sebuah gagasan adat yang statis, adat menjadi sebuah konstruksi dinamis yang bergerak sesuai dengan proses kontestasi yang terjadi antara masyarakat kasepuhan tersebut berhadapan dengan negara, diwakili oleh pemimpin mereka, dan sekaligus juga sebuah inovasi dalam menjaga dan mempertahankan lembaga adat dalam proses perubahan cepat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut.

---

This thesis is a study about cultural politics and strategy of indigenous peoples (Kasepuhan) in the struggle obtain rights to resources of land and forests in the conservation areas of Halimun-Salak, West Java and Banten. The study focused on the figure and the role of traditional leaders in the two kasepuhan areas, Kasepuhan Cisitu in Lebak , Banten province and Kasepuhan Sinar Resmi, Sukabumi, West Java. The focus to the leaders role and function in designing cultural politics and strategy in their contestation against the state policies, especially the claim of conservation areas by Forestry Department and gold mining by PT Aneka Tambang, provides an interesting findings of adat as dynamic construction along with their daily struggles, as well as an inovative strategy by the leaders to maintain adat institution under rapid social changes in their environment."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia. Namun pendirian yayasan tersebut ditinjau baik dari segi formal maupun dari segi material belum seragam. Di masyarakat ada kesan bahwa dalam aktifitasnya yayasan yang milakukan aktifitas dan usaha-usahanya tidak lagi bersifat sosial namun telah bergeser ke arah komersial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tentunya ada pengaturan-pengaturan yang lebih jelas yang menjamin kepastian hukum. Di antara pasalnya adalah Pasal 49 yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik dan Pasal 52 ayat 2 tentang ikhtisar laporan keuangan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Asas-asas good corporate governance yang antara lain terdiri dari asas keterbukaan dan akuntabilitas telah diterapkan pada pemerintahan dan perusahaanperusahaan, apakah asas-asas ini juga wajib diterapkan pada Yayasan ? Bagaimana implementasinya dalam yayasan ?Dalam tesis ini penulis akan meneliti apa yang menjadi pertanyaan seperti tersebut di alas. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, memakai studi dokumen melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai alat pengumpul data. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis.Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dalam implementasinya, yayasan KEHATI telah menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas meski belum sempurna seperti adanya laporan tahunan, laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan yang telah diumumkan disurat kabar harian.Saran dalam penulisan ini adalah untuk mewajibkan setiap yayasan dilakukan audit keuangannya oleh Akuntan Publik tanpa membedakan sumber perolehan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan menyesuaikan Pasal 9 anggaran dasar KEHATI terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004.

---

Before the implementation of the law No,16 Year 2001 concerning Foundation, there had been already foundations exist in Indonesia. However, the establishment of those foundation is not yet uniformed regarded from the material perspective. There is an image in the society that currently a foundation doesn't only conduct a social activities, but also the commercial one. The implementation of the Law No.I6 Year 2001 concerning Foundation and the law No.28 Year 2004 concerning the Change on the Law No.16 Year 2001 concerning Foundation has ensured a more clear regulation on this matter, one of which is the Article 49 regulating the obligation to make an annual report as the manifestation of the foundation's responsiility towards the donors, the third party and th epublic, and Article 52 section 2 concerning the summary of the finnncial report shoould be published in the daily newspaper to be accessed by the public, in accordance with the principles of transparency and accountability. The principles of good corporate governance also manifested in the principles of transparency and accountability applied by the government and companies. The question is, are these principles also should be implemented in a foundation?The writer applies a descriptive juridical nonnative method, using document study conducted over as primary, secondary and tertiary legal materials as the data collecting instrument, of which then analyzed.The research shows the there is a need to implement the principels of transparency and accountability on foundation. In the case of KEHATI Foundation, the foundation has already been implementing thos principles, in form of annual report, audited financial report as well as the publishment of those report in the daily newspapers, despite the imperfectness on the process.The recommendation to be suggested is that it is necessary to oblige all foundations to audit its financial condition, conducted by a public accountant, without distinguishing source of the amount. As the manifestation of the principles of transparency and accountability, which is in accordance with the Article 20 section 5 of the KEHATI's general guidance and towards Article 52 section 2 law No.28 year 2004."

"Banyak temuan empiris yang menekankan pentingnya peran negara untuk menjaga kualitas institusinya karena akan memengaruhi proses penciptaan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Apabila negara tidak mampu menjaga kualitas institusinya, cepat atau lambat masyarakat akan semakin hidup sengsara, dan negara berada dibawah bayangan kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan analisis pada data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk mengetahui asosiasi dari kualitas institusi terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini secara empiris mengidentifikasi bahwa kualitas institusi dalam dimensi efektivitas pemerintah yang diproksikan melalui nilai indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi berasosiasi negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, hanya variabel SAKIP yang secara statistik memiliki asosiasi yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian membuktikan bahwa setiap kenaikan nilai SAKIP sebesar 1 poin berasosiasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,13%.

---

Various empirical findings emphasized the main key role of the state to maintain the quality of institutions since it would influence the wealth creation process for all people in its country. Whether the state is incapable of maintaining the quality of its institutions, sooner or later the people will be more miserable, and the state is going to be under the shade of failure. Accordingly, this study endeavors to examine panel data from districts and cities in Indonesia to determine the association of institution quality under government effectiveness dimension which proxied by index of government performance accountability system and bureaucracy reform on poverty in Indonesia. This study used the Fixed Effect Model (FEM) to empirically ascertain that the indicators of institutional quality, as defined by government performance accountability systems and bureaucracy reform variables, exhibit a negative association with poverty in Indonesia. Nevertheless, only the government performance accountability system variable exhibits a statistically significant association with poverty in Indonesia. Furthermore, the findings reveal that a one-point increase in SAKIP scores is associated with a 0,13% reduction in poverty rates in Indonesia."

"Recently, research on paradoxical strategies is receiving considerable attentionfrom both researchers and practitioners. The value of paradoxical strategies iscurrently considered critical in increasing firm performance and winning in thecompetitive dynamic landscape, which is characterized by uncertainty and rapidchanges in the industry and business environment (Barney and Hesterly, 2006). Suchperceived environmental characteristics require firm to apply paradoxical strategies;combining strategic flexibility and strategic consistency (Pamell, 1994).This study addresses four main questions. First, what is the effect of strategicflexibility on Erm performance. Second, what is the effect of strategic consistency onfirm performance. Third, what is the effect of combining strategic flexibility andstrategic consistency on firm performance. Fourth, what are the contingent effects ofperceived environmental uncertainty on the relationship between paradoxicalstrategies and firm performance. This study conceprualizes the application ofparadoxical strategies as a set of capabilities that enable an organization not onlyadapt to changing environmental conditions, but also to maintain current strategiesand actions for a considerable period of time.Recognizing the broad nature of strategic flexibility, it is measured in terms ofpre-emptive moves, exploitative moves, protective moves, and corrective moves.Strategic consistency is measured in terms of proactive consistency and reactiveconsistency. Perceived environment is measured in terms of munificence, dynamism,and complexity. Overall firm perfonnance is measured in terms of financialperformance and strategic performance, among others are profit, profitability, income,market share, position in the industry, and customer loyalty.A survey was conducted in the Indonesian banking industry to measure thedegree of perceived environmental uncertainty, the level of strategic flexibility andstrategic consistency, and the resulting firm performance. Questionnaires weredistributed to 131 CEOs or members of top management team of commercial banks(including sharia banks) and the 59 retumed responses were analyzed to testhypotheses.The results indicate that strategic flexibility has positive effect on bankperformance, while strategic consistency does not have positive effect on bankperformance. In terms of combining these two paradoxical strategies, the results ofthis study conhnn that the effect of strategic flexibility on bank performance dependson strategic consistency and/or perceived environment. Contrary to expectation of thisstudy, the effect of strategic consistency on bank performance insignificantly dependson perceived environment.This study makes several important contributions to growing literature onparadoxical strategies and strategic management discipline. First, this study is one oflimited researches on the effect of paradoxical strategies on firm performance. Itexamines the effect of combining paradoxical strategies on fum performance withconsidering perceived environmental uncertainty as the antecedent. Second, it alsofills in the gap in previous study on managing paradoxes in service operations settingat the corporate/strategic level. Third, this study develops a set of measures ofstrategic consistency and strategic perfomrance that captures building on priorconcepts.The fundings in this study offer inputs for the development of banking industryin Indonesia. For bank management, to sustain its growth, banks should increase its infomation technology capabilities, which are mainly supported by flexible systemsand knowledgeable people. For the banking regulator and the government agencyalike, the inputs are as follows: carry out the detailed research on the impact ofregulation and govemment policy on bank flexibility; take Bank NTT, Bank Jatim,and Bank Sumsel as samples for other regional development banks as the agile bankswith high performance; create regulation and policy to drive innovative bankingproduct development; encourage the commercial banks to undertake informationtechnology investments to boost innovative financial products and services; createspeciiic regulation about outsourcing service provider; and encourage furtherdevelopment of Internet banking services by improving system infrastructureenvironment, enabling policy and regulatory environment for this business, andbuilding up a comprehensive e-security public policy framework."